Beranda » Jawa Tengah » Halaman 52

Jawa Tengah

Cilacap, Detik Nasional — Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dayeuhluhur 4 Dapur Pamanah Rasa 2 di bawah naungan Yayasan Bunga Cahaya Gemilang resmi diluncurkan pada Senin (9/3/2026). Fasilitas layanan gizi tersebut berlokasi di Dusun Picungdatar, Desa Dayeuhluhur, Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap.

Peluncuran ditandai dengan prosesi pengguntingan pita sebagai simbol dimulainya operasional dapur pelayanan gizi. Kegiatan tersebut dihadiri Camat Dayeuhluhur, Kapolsek, Danramil 17, Kepala UPTD Puskesmas Dayeuhluhur 1, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan, Kepala BPP KB, Kepala Desa Dayeuhluhur, Kepala Dusun Picungdatar, Kepala SPPG Dayeuhluhur III, serta relawan.

Mitra dapur Dayeuhluhur 4, Angga Nugraha, M.P., dalam sambutannya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Ia menekankan bahwa pelaksanaan program tersebut tidak didorong oleh kepentingan pribadi, melainkan sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung kebijakan pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Program MBG merupakan program strategis nasional yang bertujuan membantu pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Program ini memiliki manfaat besar bagi masyarakat,” ujarnya.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dalam menyukseskan program prioritas Presiden Republik Indonesia tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Sementara itu, Kepala SPPG Dayeuhluhur 4, Hanif Nur Fathoni, S.K.M., menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tahap awal sebelum dapur mulai beroperasi secara penuh.

“Operasional layanan dijadwalkan dimulai pada Rabu, 11 Maret 2026. Pada tahap awal, dapur tersebut menargetkan 723 penerima manfaat, dengan proyeksi peningkatan hingga sekitar 2.100 penerima pada tahap pengembangan selanjutnya,” ungkapnya.

Distribusi layanan dari dapur SPPG Dayeuhluhur 4 akan menjangkau sejumlah desa di Kecamatan Dayeuhluhur, yakni Desa Matenggeng, Ciwalen, Bingkeng, dan Bolang, terangnya.

Camat Dayeuhluhur, Eman Suherman, S.Sos., M.Si., dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada mitra yang telah berinvestasi dan berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi di wilayahnya.

Menurutnya, Kecamatan Dayeuhluhur direncanakan memiliki tujuh dapur SPPG yang akan beroperasi guna memperkuat implementasi program pemerintah di tingkat daerah.

Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah menjalankan tiga program prioritas nasional, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat (SR), paparnya

Selaku Camat Dayeuhluhur, dirinya berharap keberadaan dapur SPPG dapat memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang melimpah di wilayah Dayeuhluhur, terutama dari sektor pertanian dan peternakan, sehingga mampu mendukung kebutuhan bahan pangan program tersebut, imbuhnya.

Selain itu, keberadaan fasilitas layanan gizi ini diharapkan mampu membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan warga di Kecamatan Dayeuhluhur.

 

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Reporter: Dani

KABUPATEN TEGAL, DN-II Suasana pemerintahan di Desa Brekat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal mendadak memanas. Seluruh jajaran pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Brekat, mulai dari Direktur, Sekretaris, Bendahara, hingga Pengawas, secara resmi mengajukan surat pengunduran diri massal.

Direktur BUMDes Desa Brekat, Muslih, saat ditemui pada Minggu (8/3/2026), membenarkan kabar tersebut. Ia mengungkapkan bahwa faktor utama pengunduran diri ini adalah kondisi internal desa yang sudah tidak nyaman untuk menjalankan roda organisasi.

Transparansi Anggaran dan Pengelolaan Unit Usaha

Muslih menjelaskan, BUMDes yang ia pimpin mengelola modal sebesar 20% dari Dana Desa, yakni senilai Rp231 juta yang bersumber dari program Ketahanan Pangan (Ketapang). Dana tersebut dialokasikan untuk unit usaha penanaman jagung yang dipimpin oleh Akya.

“Secara administratif, unit tersebut memang di bawah Direktur, namun operasionalnya dipimpin oleh Saudara Akya karena beliau adalah praktisi petani jagung. Penentuan unit ini pun sudah melalui prosedur Musdes yang dihadiri Kades, pengawas, hingga pendamping desa,” terang Muslih.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Ia menegaskan bahwa posisi keuangan BUMDes saat ini dalam kondisi jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari total modal Rp231 juta, saat ini posisi keuangan mencakup saldo bank, biaya sewa tanah sebesar Rp48 juta, operasional sekitar Rp2 juta, dan sisanya masih dalam pengelolaan unit usaha.

“Kami sudah memberikan laporan dalam Musdes pada tanggal 14 lalu karena memang sudah masanya. Meski Pak Kades tidak hadir, rapat yang diundang BPD tetap berjalan sesuai ketentuan. Kami juga sudah berkonsultasi dengan Pak Camat terkait laporan ini,” tambahnya.

Beban Moral dan Konflik Audiensi

Mengenai alasan mundur, Muslih mengaku merasa tertekan secara moral akibat situasi desa yang tidak kondusif. Ia mengkhawatirkan dampak dari ketegangan antara warga dan Kepala Desa terhadap keberlangsungan modal BUMDes.

“Saya pribadi merasa tidak nyaman. Bendahara, Sekretaris, dan Pengawas sudah mundur duluan, akhirnya saya pun ikut mengajukan pengunduran diri. Ini bukan soal tidak sanggup mengelola, tapi saya khawatir kondisi ini menjadi beban moral jika terjadi kerugian akibat situasi yang tidak menentu,” tegas Muslih.

Kritik BPD Terhadap Kebijakan Kepala Desa

Ketua BPD Desa Brekat, Untung, memberikan catatan kritis terkait kisruh ini. Menurutnya, ketidaknyamanan pengurus BUMDes dipicu oleh suasana panas saat audiensi antara warga dan Kepala Desa beberapa waktu lalu.

“Masyarakat datang dengan santun sesuai prosedur untuk memberikan masukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UU Desa mengenai hak atas informasi. Namun, pernyataan Pak Kades saat itu justru bernada kasar sehingga memicu ketersinggungan warga,” ungkap Untung.

Selain masalah komunikasi, Untung juga menyoroti kejanggalan dalam pencairan anggaran BUMDes. Ia menyebut adanya tekanan agar dana sebesar Rp231 juta segera dicairkan ke pengelola unit pada bulan Juli, padahal masa garapan lahan baru berakhir pada Desember.

“Uang ada di rekening, lalu disuruh transfer atau cairkan ke pengelola (Akya) yang ditunjuk langsung oleh Penasehat (Kades). Logikanya, uang cair bulan Juli sementara tanah masih digarap petani dan baru selesai Desember, ini yang kami pertanyakan,” ujar Untung.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Kini, dengan mundurnya seluruh pengurus BUMDes, beban pengawasan dan penanganan masalah ini beralih ke tangan BPD. Masyarakat berharap adanya penyelesaian yang transparan agar aset desa tidak terbengkalai akibat konflik internal antara pimpinan desa dan pengelola lembaga desa.

Editor: Casroni
Reporter: Teguh

WWWW.DETIK-NASIOAL.COM – Menjadi pekerja migran sering kali dianggap sebagai jalan pintas untuk meraih kesejahteraan finansial. Namun, di balik pengiriman uang (remitansi) yang rutin mengalir ke kampung halaman, tersimpan realitas getir yang jarang tersentuh: perjuangan melawan kesepian dan retaknya komitmen keluarga akibat jarak yang membentang ribuan kilometer. (9/3).

Kisah Nyata H, seorang tenaga kerja wanita (TKW) yang bertahun-tahun merantau, menjadi cerminan nyata dari beban emosional yang harus dipikul para pejuang devisa.

Ujian di Balik Rutinitas

Bagi H, keputusan untuk merantau didasari oleh niat mulia: mengubah nasib keluarga. Tahun-tahun pertama di perantauan dijalani dengan komunikasi intens dengan suami dan anaknya. Namun, rutinitas yang monoton dan isolasi sosial perlahan mengikis ketahanan emosionalnya.

Di tengah tekanan pekerjaan, H mendapati dirinya mencari pelarian. Interaksi dengan rekan di lingkungan sekitar—yang awalnya hanya berupa dukungan moral—lambat laun bertransformasi menjadi hubungan personal.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

“Saya sadar saya salah. Setiap malam, rasa bersalah menghantui, namun kesepian di negeri orang ini terasa begitu nyata dan menyesakkan,” ujar H saat merenungi posisinya.

Persimpangan Jalan dan Integritas

Kasus yang dialami oleh si H bukan sekadar cerita personal, melainkan fenomena yang sering terjadi di kalangan pekerja migran. Jarak fisik menciptakan celah emosional yang sering kali diisi oleh pelarian sesaat. H kini berada di persimpangan jalan: terus terjebak dalam kebohongan atau harus berani menghadapi konsekuensi pahit atas pilihannya.

Para ahli mencatat bahwa pekerja migran tidak hanya menghadapi tantangan ekonomi, tetapi juga kesehatan mental akibat homesickness dan keterasingan budaya. Tanpa sistem pendukung (support system) yang kuat, integritas diri dalam sebuah pernikahan sering kali menjadi taruhan.

Menjaga “Rumah” yang Sesungguhnya

Kisah ini menjadi pengingat keras bahwa keberhasilan merantau tidak melulu diukur dari nominal rupiah yang dikirimkan. Ada aspek ketahanan mental dan spiritual yang krusial untuk dijaga.

Dalam sebuah rumah tangga, kepercayaan adalah fondasi utama yang, sekali retak, akan sangat sulit dipulihkan. Keberhasilan sejati bagi seorang perantau bukan hanya tentang seberapa banyak harta yang dibawa pulang, melainkan bagaimana menjaga keutuhan keluarga meski dipisahkan oleh batas negara.

Kisah Nyata si H menjadi refleksi bagi banyak pejuang devisa lainnya: bahwa dalam upaya membangun masa depan, menjaga “rumah” yang sesungguhnya di dalam hati—yakni kesetiaan dan komitmen—adalah perjuangan yang jauh lebih berat daripada mencari nafkah itu sendiri. (*)

#Ekonomi
#Kesepian
#Persinggahan
#Rumah Tangga
#Integritas

BREBES, DN-II Suasana bulan suci Ramadhan di wilayah Kecamatan Banjarharjo tahun ini terasa berbeda dan penuh keberkahan. Hal ini seiring dengan progres signifikan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-127 Kodim 0713/Brebes di Desa Cikuya yang membawa dampak positif langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di Pasar Banjarharjo.

Penyelesaian infrastruktur jalan rabat beton sepanjang 1,5 kilometer menjadi “napas baru” bagi warga Desa Cikuya. Berkat jalan yang kini mulus, akses transportasi hasil bumi dari Cikuya menuju Pasar Banjarharjo menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Para pedagang sayur dan petani kini dapat mendistribusikan dagangannya untuk kebutuhan sahur dan berbuka warga dengan biaya angkut yang lebih murah.

Dukungan dan Pendapat Camat Banjarharjo, Nanang Raharjo, S.P, SIP, M.H., memberikan dukungan penuh dan apresiasi tinggi terhadap gelaran TMMD ini. Menurutnya, TMMD bukan sekadar membangun fisik, tetapi membangun kehidupan dan masa depan warga.

“TMMD di Desa Cikuya adalah kolaborasi nyata yang menjawab doa dan harapan masyarakat. Kehadiran infrastruktur ini sangat membantu akselerasi potensi lokal dan meningkatkan indeks pembangunan di wilayah kami,” ujar Nanang Raharjo dalam keterangannya saat ditemui media jelang berbuka puasa. Minggu (8/3/2026).

Pengaruh Positif bagi Masyarakat Cikuya, Keberadaan TMMD membawa perubahan nyata dalam berbagai aspek kehidupan warga Cikuya diantaranya Geliat UMKM, Selama Ramadhan, para penjual takjil dan pelaku usaha kecil di Desa Cikuya mengalami peningkatan pendapatan karena kehadiran personel Satgas yang membaur dengan warga.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Kemudahan Ibadah juga merupakan Keberhasilan program TNI Manunggal Air (penyediaan air bersih) melalui pembangunan bak penampungan memastikan ketersediaan air bersih untuk keperluan wudhu dan ibadah di masjid/mushola selama bulan puasa.

Keamanan dan Kenyamanan Jalan desa yang sebelumnya rusak kini nyaman dilalui, memberikan rasa aman bagi warga yang hendak beraktivitas ke pasar maupun saat melaksanakan salat tarawih.

Kemandirian Ekonomi, salah satunya Ibu rumah tangga kini lebih mandiri menuju sawah atau pasar karena akses jalan yang sudah laik, sehingga membantu roda ekonomi keluarga.

Melalui sinergi antara TNI, Pemerintah Kecamatan, dan masyarakat, TMMD Reguler ke-127 di Desa Cikuya benar-benar menjadi kado indah di bulan Ramadhan yang mampu membangkitkan semangat gotong royong dan kesejahteraan rakyat. (Rio/Utsm)

BREBES, DN-II Dalam rangka menyukseskan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-127 Kodim 0713/Brebes, Babinsa Koramil 14/Banjarharjo, Sertu Sodikin, melaksanakan patroli Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) serta Komunikasi Sosial (Komsos) di wilayah Desa Cikuya, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Minggu (08/03/2026).

Kegiatan ini difokuskan di sekitar lingkungan Markas Koramil 14/Banjarharjo dan menyisir area pembangunan infrastruktur TMMD di Desa Cikuya. Sertu Sodikin menyambangi warga guna memastikan situasi keamanan tetap terjaga selama proses pembangunan berlangsung.

“Patroli ini bertujuan memberikan rasa aman bagi warga serta para personel Satgas yang sedang bekerja di lokasi TMMD. Melalui Komsos, kami juga menyerap aspirasi warga serta memotivasi mereka untuk terus bergotong-royong menyelesaikan target fisik TMMD,” ujar Sertu Sodikin.

Hingga saat ini, program TMMD ke-127 di Desa Cikuya telah menunjukkan progres signifikan, termasuk penyelesaian jalan rabat beton sepanjang 1,5 KM yang kini sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh petani setempat.

Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat Desa Cikuya sangat krusial untuk menjaga hubungan harmonis antara TNI dan rakyat. Selain memantau keamanan, Sertu Sodikin juga memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga fasilitas yang telah dibangun agar dapat digunakan dalam jangka panjang.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Komandan Kodim 0713/Brebes, Letkol Inf Ambariyantomo, melalui Danramil 14/Banjarharjo, menekankan bahwa stabilitas keamanan di lokasi TMMD adalah prioritas utama agar seluruh agenda, baik fisik maupun non-fisik, dapat rampung tepat waktu dan tepat sasaran.

Dengan patroli dan Komsos yang intensif, diharapkan kemanunggalan TNI dan rakyat di wilayah Banjarharjo semakin kokoh, sejalan dengan semangat TMMD untuk mempercepat pembangunan di daerah pelosok.

Perlu diketahui bahwa di TMMD Desa Cikuya ada program unggulan Kasad diantaranya TNI Manunggal Air (Penyediaan Air Bersih) yang menjadi prioritas utama untuk mengatasi krisis air bersih yang dialami warga Dukuh Cikuya. Satgas TMMD membangun fasilitas bak penampungan air yang kini telah memasuki tahap penyelesaian akhir (finishing) dan mendapatkan apresiasi tinggi dari Tim Pengawas dan Evaluasi (Wasev) Mabes TNI karena keberhasilannya mencapai target 100 persen. (Rio/Utsm)

BREBES, DN-II Pelaksanaan program TMMD Reguler ke-127 Kodim 0713/Brebes di Desa Cikuya, Kecamatan Banjarharjo, kini telah memasuki fase akhir. Menjelang upacara penutupan yang direncanakan pada tanggal 11 Maret 2026, kemajuan signifikan terlihat jelas pada sektor infrastruktur fisik yang telah tuntas dikerjakan oleh Satgas bersama warga, Senin (8/3/2026).

Penampakan jalan rabat beton yang menjadi sasaran utama dalam program ini kini telah membentang kokoh membelah pemukiman dan area pertanian. Meski acara serah terima secara resmi tinggal menghitung hari, manfaat dari pembangunan akses jalan tersebut sudah dirasakan langsung dan digunakan secara aktif oleh warga setempat untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Pantauan di lokasi menunjukkan perubahan drastis pada mobilitas warga. Jalan yang sebelumnya sulit dilalui, kini telah bertransformasi menjadi jalur mulus yang mempermudah sirkulasi ekonomi dan sosial.

Warga mulai menggunakan jalan rabat beton untuk berbagai keperluan, mulai dari mengantar anak sekolah hingga akses menuju pusat desa.

Para pedagang keliling dan penyedia jasa angkut barang kini dapat menjangkau titik-titik pemukiman dengan lebih cepat dan aman.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Jalan tersebut juga menjadi jalur utama bagi petani untuk memantau lahan pertanian mereka dengan kendaraan bermotor, menggantikan cara lama yang harus ditempuh dengan berjalan kaki melewati medan rusak.

Dandim 0713/Brebes, Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int., selaku Dansatgas TMMD, menegaskan bahwa pengerjaan jalan rabat beton ini merupakan bagian dari upaya TNI AD dalam mengakselerasi pembangunan di wilayah pelosok. Pembangunan infrastruktur ini dirancang untuk memiliki daya tahan jangka panjang guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Cikuya.

Upacara penutupan pada 11 Maret mendatang tidak hanya akan menandai selesainya proyek fisik, tetapi juga dimulainya babak baru bagi masyarakat Cikuya dengan infrastruktur yang lebih representatif. Sinergi antara TNI dan rakyat selama pelaksanaan TMMD diharapkan tetap terjaga melalui pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai secara gotong royong tersebut.(Rio/Pradista)

BREBES, DN-II Desa Kedungoleng terus memacu inovasi ekonomi kerakyatan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kedung Arta Loka. Terbaru, BUMDes tersebut resmi meluncurkan proyek strategis sektor peternakan dengan sistem penggemukan (fattening) kambing yang berlokasi strategis di depan objek wisata Tirta Husada.

Langkah ini diambil sebagai upaya nyata optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PADes) sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal. Berbeda dengan sistem pembiakan konvensional, sistem penggemukan dipilih karena siklus perputaran modalnya yang dinilai lebih cepat dan efektif.

Detail Investasi dan Operasional

Program yang dibiayai dari dana desa untuk ketahanan pangan ini menelan total investasi sebesar Rp199.500.000. Pada tahap awal, BUMDes mengelola 100 ekor kambing dengan manajemen pakan terukur dan kandang modern.

Berikut adalah rincian alokasi anggaran proyek:

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Pengadaan Bibit: Rp70.000.000 (untuk 100 ekor).

Biaya Pakan: Rp42.000.000 (estimasi 7 ton pakan selama 2,5 bulan dengan harga Rp6.000/kg).

Tenaga Pemeliharaan: Rp4.000.000 (insentif pemeliharaan selama masa penggemukan).

Sarana Prasarana: Alokasi sisa digunakan untuk pembangunan kandang modern dan infrastruktur pendukung di lahan depan Pemandian Air Panas Tirta Husada.

Strategi Efisiensi Pakan

Salah satu pengurus BUMDes, Wagyo, menjelaskan bahwa kunci keberhasilan proyek ini terletak pada efisiensi biaya produksi. Pada tahap awal pakan memang masih membeli, namun kedepannya pihak desa berencana melakukan swadaya produksi.

“Biaya pakan merupakan komponen terbesar. Ke depannya, kami menargetkan pakan bisa ditekan dengan produksi sendiri secara mandiri,” ujar Wagyo saat ditemui di lokasi proyek, Minggu (8/3/2026).

Dampak Sosial dan Ekonomi

Selain mengejar profitabilitas, proyek ini dirancang untuk memberikan multiplier effect bagi warga Desa Kedungoleng, di antaranya:

Lapangan Kerja: Menyerap tenaga kerja lokal sebagai perawat ternak.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Edukasi Peternakan: Menjadi pusat pembelajaran teknik peternakan modern bagi warga sekitar.

Pupuk Organik: Pemanfaatan limbah ternak (kohe) untuk mendukung sektor pertanian desa.

Pemerintah Desa Kedungoleng berharap hasil penggemukan ini dapat memenuhi kebutuhan pasar lokal, terutama dalam menghadapi lonjakan permintaan pada hari besar keagamaan. Dengan manajemen yang profesional, BUMDes Kedung Arta Loka diproyeksikan menjadi pilar ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan.

Reporter: Teguh

#Desa Kedungoleng
#Ekonomi
#Pemberdayaan
#Masyarakat
#Brebes

KABUPATEN TEGAL, DN-II Sejumlah warga Desa Brekat, Kecamatan Tarub, resmi melaporkan Pemerintah Desa (Pemdes) Brekat ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal. Laporan tersebut terkait dugaan penyimpangan pengelolaan dana desa dan aset desa yang dinilai tidak transparan.

Drajat, selaku perwakilan warga, mengungkapkan bahwa sedikitnya ada lima poin krusial yang menjadi dasar pelaporan tersebut. Ia mengaku telah menyerahkan berkas laporan sejak akhir Januari lalu dan terus mengawal perkembangannya hingga saat ini.

Lima Poin Gugatan Warga

Berdasarkan keterangan Drajat pada Minggu (8/3/2026), berikut adalah rincian dugaan pelanggaran yang dilakukan Pemdes Brekat:

Tunjangan dan Operasional: Belum direalisasikannya tunjangan BPD selama satu bulan serta dana operasional tahun anggaran 2024.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Pengalihan Proyek Fisik: Pelaksanaan proyek Jalan Usaha Tani (JUT) yang diduga menyimpang dari perencanaan awal, di mana pengerjaan justru dilakukan di bantaran sungai.

Mangkraknya Pembangunan Ruko: Proyek ruko desa di eks lahan SDN Brekat 3 dengan anggaran Rp107 juta. Hingga saat ini, progres fisik baru mencapai tahap pondasi (ukuran 16×8 meter).

Lelang Sewa Tanah Desa Non-Prosedural: Dugaan lelang tanah kas desa tanpa melalui Musyawarah Desa (Musdes). Selain itu, pembayaran sewa dikabarkan sudah dilakukan warga dan PG Pangkah meski APBDes belum ditetapkan.

Anggaran BUMDes: Adanya ketidakjelasan (simpang siur) mengenai alokasi dan penggunaan anggaran yang dikucurkan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Informasi yang kami terima, sewa tanah bengkok itu dilakukan untuk durasi dua tahun dengan nilai Rp24 juta per hektar. Ini jelas patut dipertanyakan prosedurnya,” ujar Drajat.

Perkembangan Laporan di Kejaksaan dan Inspektorat

Drajat menjelaskan bahwa pihak Kejaksaan telah merespons laporannya. Berdasarkan koordinasi dengan pihak Kejaksaan (Firza), laporan tersebut telah dilimpahkan ke Inspektorat Kabupaten Tegal pada 9 Februari 2026.

“Saya sudah mendatangi Inspektorat pada 10 Februari lalu. Pihak Inspektorat menyatakan laporan mungkin sudah masuk namun masih dalam proses administrasi. Estimasi pemeriksaan disebutkan paling cepat 20 hari dan selambat-lambatnya 90 hari,” tambahnya.

Kepala Desa Bungkam

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Brekat, Sabar, belum memberikan keterangan resmi. Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp terkait pelaporan warga tersebut, yang bersangkutan tidak memberikan jawaban atau respons apa pun.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Warga berharap pihak berwenang dapat mengusut tuntas persoalan ini demi transparansi tata kelola keuangan desa yang bersih dan akuntabel.

Reporter: Teguh

KABUPATEN TEGAL, DN-II Transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Brekat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, kini tengah menjadi sorotan. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Brekat, Untung, mengungkapkan adanya hambatan serius dalam fungsi pengawasan akibat tidak diserahkannya data realisasi anggaran tahun 2024 oleh pihak Pemerintah Desa.

“Sampai saat ini, laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2024 sama sekali belum kami terima. Kami tidak bisa melakukan koreksi per kegiatan karena datanya tidak diberikan,” ujar Untung saat memberikan keterangan, Minggu (8/3/2026).

Dugaan Monopoli Proyek oleh Kepala Desa

Untung menjelaskan bahwa pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat mengenai pelaksanaan proyek fisik di lapangan. Menurutnya, terdapat indikasi kuat bahwa proyek-proyek skala kecil (di bawah Rp100 juta) dikerjakan sendiri oleh Kepala Desa, tanpa melibatkan tim pelaksana kegiatan (TPK) yang semestinya.

“Saya dapat laporan, pembangunan fisik skala kecil dikerjakan langsung oleh Kepala Desa, bukan oleh tim yang namanya tercantum dalam surat keputusan. Padahal, harapan kami kegiatan fisik ini ditangani oleh warga Desa Brekat sendiri agar bisa membantu ekonomi warga yang menganggur,” tegasnya.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Ia juga menyoroti adanya pengalihan lokasi proyek yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. “Contohnya di wilayah RW 03, tiba-tiba pelaksanaan proyek dialihkan ke lokasi dekat rumah Kepala Desa,” imbuh Untung.

Tunjangan BPD Belum Dibayarkan

Selain persoalan transparansi proyek, Untung membeberkan fakta memprihatinkan terkait hak-hak anggota BPD. Ia menyebutkan bahwa tunjangan untuk seluruh anggota BPD tahun anggaran 2024 hingga kini belum dibayarkan.

“Tunjangan BPD tahun 2024 tidak diberikan. Totalnya sekitar Rp7 juta untuk semua anggota, namun sampai detik ini kami belum menerima sama sekali,” ungkapnya.

Ketua BPD Tolak Tanda Tangani Laporan

Sebagai bentuk ketegasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, Untung menyatakan menolak untuk menandatangani Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tersebut sebelum ada transparansi yang jelas.

“Sebetulnya, sebelum laporan diserahkan ke Camat, harus dikoreksi dan ditandatangani oleh BPD terlebih dahulu. Namun, karena saya tidak tahu menahu realisasinya dan datanya tidak dikasih, saya tidak menandatanganinya,” jelas Untung.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Brekat, Sabar, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat untuk dimintai tanggapan terkait tudingan tersebut, belum memberikan jawaban maupun klarifikasi resmi.

Reporter: Teguh

BREBES, DN-II Dalam upaya nyata mendukung program swasembada pangan nasional, jajaran jajaran Forkopimda Kabupaten Brebes melaksanakan kegiatan Penanaman Jagung Serentak Kuartal I Tahun 2026. Kegiatan ini dipusatkan di lahan persawahan milik Pemerintah Desa Wangandalem, Kecamatan Brebes, pada Sabtu (7/3/2026) sore.

Acara ini merupakan bagian dari komitmen besar Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan untuk mengelola lahan produktif di seluruh Indonesia. Langkah ini selaras dengan visi Asta Cita Presiden menuju kemandirian pangan yang berkelanjutan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Brebes, Wurja S.E, Wakapolres Brebes Kompol Purbo Adjar Waskito, S.I.K, M.H., serta perwakilan dari Kodim 0713 Brebes dan DPRD Kabupaten Brebes. Turut mendampingi pula Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes, Hendri, A.K., serta Kabulog Cimohong, Yuda Oktorisetiadi.

Kehadiran para pejabat daerah ini menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan hanya tugas satu instansi, melainkan kerja kolektif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat petani.

Dalam sambutan Kapolres Brebes yang dibacakan oleh Wakapolres Kompol Purbo Adjar Waskito, ditekankan bahwa Polri menargetkan pemanfaatan satu juta hektar lahan jagung dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

“Kegiatan tanam jagung kali ini merupakan simbol kekuatan kolaborasi antara Polri dengaozn pemerintah daerah, dinas terkait, serta masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus melakukan intervensi nyata agar potensi pertanian di Kabupaten Brebes dapat dimaksimalkan,” ujar Kompol Purbo saat membacakan sambutan.

Program ini juga didukung penuh oleh penyediaan alat mesin pertanian (alsintan) dan bibit unggul dari Kementerian Pertanian, yang diharapkan dapat memicu semangat kelompok tani lokal untuk meningkatkan produktivitas lahan mereka.

Prosesi penanaman dilakukan secara simbolis oleh para pejabat yang hadir di atas lahan Desa Wangandalem.

Setelah aksi tanam di lapangan, rombongan mengikuti sesi Zoom Meeting Penanaman Jagung Serentak Kuartal I untuk berkoordinasi langsung dengan tingkat pusat guna memastikan keselarasan program di seluruh wilayah Indonesia.

Kepala Desa Wangandalem, Siswondo, bersama warga masyarakat setempat menyambut baik inisiatif ini. Mereka berharap pendampingan dari PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) dan dukungan dari Polres Brebes dapat terus berlanjut hingga masa panen tiba. (Red/Hms)

You cannot copy content of this page