JAKARTA, DN-II jursidnusantara.com Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pejabat yang terjaring dalam operasi tersebut diduga kuat adalah Bupati Pati, Sudewo.
“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan di Pati adalah saudara SDW (Sudewo),” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Senin (19/1/2026).
Meski demikian, pihak KPK belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai konstruksi perkara maupun dugaan tindak pidana korupsi yang memicu OTT tersebut. Budi juga belum merilis daftar pihak lain yang turut diamankan bersama sang Bupati.
“Saat ini, yang bersangkutan tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik di Mapolres Kudus,” tambah Budi.
Sesuai prosedur hukum yang berlaku, para pihak yang diamankan saat ini masih berstatus sebagai terperiksa. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk melakukan pemeriksaan awal sebelum menentukan status hukum mereka.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Suasana di Pendapa Kabupaten Pati
Sebelumnya, kabar mengenai penangkapan Bupati Sudewo sempat viral di berbagai platform media sosial. Berdasarkan pantauan lapangan, suasana di Kantor Bupati Pati tampak lebih sepi dari biasanya. Mobil dinas Bupati terlihat masih terparkir di halaman Pendapa Kabupaten.
Upaya konfirmasi telah dilakukan oleh sejumlah awak media melalui pesan singkat WhatsApp, namun nomor ponsel Bupati terpantau tidak aktif (centang satu). Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Pati terkait peristiwa ini. /Tim
Jakarta, DN-II Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk rajin mengecek perkembangan harga bahan pokok di daerah masing-masing menjelang bulan suci Ramadan. Pasalnya, pada momentum tersebut sering kali terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok.
“Tolong turun, kumpulkan teman-teman pedagang itu, komunikasikan dengan daerah penghasilnya Pak. Supaya nanti pada saat Ramadan dan Lebaran kenaikan itu tidak terlalu tinggi,” ujar Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Pembahasan Antisipasi Kenaikan Harga Tiket Pesawat Menjelang Ramadan dan Idulfitri serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Dalam kesempatan itu, Tomsi mengapresiasi turunnya harga sejumlah komoditas seperti telur, daging ayam ras, bawang merah, serta cabai rawit. Namun, ia mewanti-wanti kenaikan harga komoditas seperti bawang putih hingga minyak goreng. Pasalnya, harga dua komoditas tersebut justru mengalami kenaikan di saat komoditas lainnya tengah menurun.
Tomsi berharap daerah yang mengalami kenaikan harga minyak goreng dapat diintervensi dengan penambahan stok Minyakita. Di sisi lain, Tomsi juga mendorong Perum Bulog untuk melakukan intervensi terhadap potensi kenaikan harga beras di sejumlah daerah.
“[Untuk daerah dengan harga beras tinggi] cek ada apa Bulog di sana. Kalau memang betul, kuotanya kurang atau stoknya kurang, tolong dorong,” ujar Tomsi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Tomsi berharap seluruh daerah dapat belajar dari penanganan inflasi yang telah berjalan selama ini. Melalui berbagai forum tersebut, daerah dapat mencari jalan keluar terbaik dalam pengendalian harga di daerah. Untuk itu, daerah diminta tak lelah dalam mengendalikan angka inflasi.
“Untuk teman-teman daerah, kami minta yang tinggi-tinggi ataupun yang rendah bisa saja menjadi tinggi kalau lengah. Itu kembali lagi, cek lagi, komunikasikan lagi, kontrol lagi ke pasar. Jangan kontrolnya mungkin seminggu sekali, dua minggu sekali, enggak bisa,” tandas Tomsi.
Turut hadir pada rapat tersebut Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Utama (Sestama) Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Nawandaru Dwi Putra, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, serta pejabat terkait lainnya.
Red
Jakarta, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan peran strategis Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai pusat pengembangan riset dan inovasi pemerintah daerah (Pemda) guna mendukung penyusunan kebijakan berbasis data dan ilmu pengetahuan menuju Indonesia Emas 2045. Penegasan tersebut disampaikan Ribka saat konferensi pers usai Kick Off Meeting Forum Komunikasi Riset dan Inovasi di Auditorium B.J. Habibie, Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Senin (19/1/2026).
Ribka menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara konsisten mengedepankan penggunaan data dan hasil riset dalam perumusan kebijakan. Dalam konteks tersebut, IPDN dinilai memiliki peran penting sebagai lembaga penghasil rekomendasi kebijakan berbasis kajian ilmiah bagi penyelenggaraan Pemda.
“Bapak Menteri Dalam Negeri dalam menyampaikan semua policy, baik dari Bapak Presiden maupun Kementerian Dalam Negeri, saat ini memang selalu kami menggunakan data dan riset,” ujar Ribka.
Ia menjelaskan, sebagai pusat pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan, IPDN tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga diarahkan untuk menjadi policy research hub yang menjembatani kebutuhan kebijakan Pemda dengan riset dan inovasi. Oleh karena itu, IPDN didorong memperkuat kerja sama strategis dengan BRIN.
“Kami Pemerintah sangat membutuhkan adanya riset dan juga inovasi [sebagai] rekomendasi kepada pemerintah daerah supaya pemerintah daerah dapat melaksanakan semua kebijakan berbasis pada riset dan teknologi baik masa kini dan masa yang akan datang menyambut Indonesia Emas 2045,” jelasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala BRIN Arif Satria menegaskan bahwa Forum Komunikasi Riset dan Inovasi bertujuan menyelaraskan arah riset BRIN dengan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Forum ini juga diarahkan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan.
“[Acara ini juga untuk] menciptakan solusi berkelanjutan bagi permasalahan bangsa untuk mencapai Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.
Ia menambahkan, BRIN diharapkan berfungsi sebagai pusat pengolahan riset yang mendukung program-program pembangunan kementerian dan lembaga, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berbasis sains dan mampu menjawab kebutuhan di lapangan.
Melalui penguatan sinergi antara Kemendagri, IPDN, dan BRIN, pemerintah berharap kebijakan Pemda ke depan semakin adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada inovasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berkelanjutan.
Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy; Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara; Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu; serta pihak terkait lainnya.
Red
SLAWI, KABUPATEN TEGAL, DN-II Pemerintah Desa (Pemdes) Dukuringin, Kecamatan Slawi, terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor ketahanan pangan. Sesuai regulasi pusat, desa ini mengalokasikan sedikitnya 20% dari Dana Desa (DD) untuk sektor peternakan dan perkebunan guna menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat.
Penjabat (Pj) Kepala Desa Dukuringin, Zuhud, menjelaskan bahwa alokasi anggaran ketahanan pangan tersebut bersifat fluktuatif setiap tahunnya, menyesuaikan dengan total pagu anggaran yang diterima dari Pemerintah Pusat.
“Ketahanan pangan dialokasikan sebesar 20% dari anggaran desa, atau berkisar Rp200 jutaan per tahun. Program ini sudah berjalan konsisten dan berkelanjutan selama tiga tahun terakhir,” ujar Zuhud saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (19/1/2026).
Klarifikasi Isu Dana Mangkrak
Dalam kesempatan tersebut, Zuhud juga menepis isu miring mengenai adanya proyek mangkrak senilai Rp2 miliar untuk pengembangan objek wisata. Ia menegaskan bahwa anggaran yang dikelola desa saat ini murni bersumber dari APBDes, bukan dari dana Aspirasi (Pokir) maupun bantuan kementerian tertentu.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Perlu kami luruskan, tidak ada dana miliaran untuk wisata yang mangkrak. Semua anggaran terdokumentasi dalam APBDes dan dikelola secara transparan,” tegasnya.
Pengelolaan Mandiri melalui BUMDes
Untuk memastikan anggaran memberikan dampak ekonomi nyata, Pemdes Dukuringin menyerahkan penuh pengelolaan dana ketahanan pangan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Saat ini, terdapat dua sektor unggulan yang menjadi fokus utama:
Peternakan Kambing: Sektor ini menjadi kontributor utama dalam menyumbang Pendapatan Asli Desa (PAD).
Perkebunan Buah: Pemanfaatan lahan seluas 1 hektar yang terbagi untuk budidaya Jambu Kristal (0,5 ha) dan Kelengkeng (0,5 ha).
“Prinsipnya, BUMDes harus menghasilkan profit karena tujuannya adalah menyumbang PAD. Kami rutin melaporkan perkembangannya ke Dinas Permades setiap tahun,” tambah Zuhud.
Optimisme di Tengah Tantangan
Meski sektor perkebunan sudah berjalan sekitar empat tahun, Zuhud mengakui bahwa komoditas kelengkeng saat ini belum mencapai masa panen raya karena masih dalam tahap perawatan intensif dan pembibitan.
Sebagai pejabat yang baru setahun menjabat, Zuhud berkomitmen untuk terus mengawal transparansi administrasi. Terkait detail teknis tahun-tahun sebelumnya, ia senantiasa berkoordinasi dengan pendamping desa guna memastikan seluruh data sinkron dengan laporan di Permades maupun PKD.
“Kami terus memantau progres di lapangan. Fokus kami adalah memastikan setiap rupiah Dana Desa bermanfaat untuk kesejahteraan warga Dukuringin,” pungkasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Penjabat (Pj) Bupati Brebes periode 2023–2024, Iwanuddin Iskandar, memberikan sinyal positif terhadap masa depan Kabupaten Brebes di bawah nakhoda baru. Sosok yang kini menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Sekda Provinsi Jawa Tengah tersebut menyatakan optimisme tingginya terhadap pasangan Paramitha Widya Kusuma dan Wurja.
Iwanuddin meyakini, di bawah kepemimpinan duet ini, Brebes akan memasuki momentum kebangkitan yang signifikan melalui visi besar “Brebes Beres”.
Modal Kuat Pengalaman Legislatif
Iwanuddin menggarisbawahi bahwa latar belakang Paramitha dan Wurja sebagai mantan legislator merupakan aset strategis. Menurutnya, pengalaman di parlemen memberikan mereka keunggulan dalam memahami mekanisme tata kelola pemerintahan sekaligus kepekaan terhadap denyut nadi aspirasi masyarakat.
“Pengalaman panjang duet Paramitha-Wurja di ranah legislatif adalah fondasi yang kokoh. Saya optimis visi mereka bukan sekadar jargon, melainkan kebijakan yang akan berjalan selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan,” ujar Iwanuddin di sela acara Resepsi HUT Brebes ke 348 di Pendop Brebes, Minggu (18/1/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Harmonisasi Politik dan Eksekusi Birokrasi
Lebih lanjut, Iwanuddin menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bertumpu pada figur pemimpin, tetapi juga pada kesolidan mesin birokrasi. Ia mendorong jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bergerak seirama dengan visi pasangan tersebut.
“Visi politik yang kuat akan menjadi kenyataan jika didukung penuh oleh jajaran OPD yang memiliki kompetensi teknis mumpuni. Kolaborasi antara kebijakan strategis pimpinan dan eksekusi teknis birokrasi adalah kunci utama kemajuan Brebes ke depan,” imbuhnya.
Rangkul Pemuda dan Elemen Masyarakat
Dalam sebuah momen hangat, Iwanuddin juga menyelipkan pesan mengenai pentingnya dukungan kolektif, termasuk dari tokoh muda. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu mengawal jalannya pemerintahan yang baru.
“Ada Mas Azmi juga di sini, tolong di-support terus ya,” ucap Iwanuddin yang berdiri bersama Azmi Majid sembari tersenyum, merujuk pada pentingnya peran kolaboratif dari para pemangku kepentingan muda dalam membangun daerah.
Dukungan moral dari mantan Pj Bupati ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas politik dan sosial di Kabupaten Brebes. Hal ini sekaligus menjadi suntikan semangat bagi pasangan Paramitha-Wurja untuk segera tancap gas merealisasikan program-program unggulan mereka.
Red: Casroni
BREBES, DN-II Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran personel Polres Brebes atas dedikasi mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Apresiasi ini secara khusus diberikan atas suksesnya pengamanan rangkaian peringatan Hari Jadi ke-348 Kabupaten Brebes yang berlangsung aman dan kondusif.
Pernyataan tersebut disampaikan Kapolres dalam rapat Jam Pimpinan sekaligus Analisa dan Evaluasi (Anev) Mingguan yang digelar di Aula Utama Mapolres Brebes, Senin (19/1/2026).
Dalam arahannya, Kapolres menekankan bahwa situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Brebes selama satu pekan terakhir terpantau sangat terkendali. Ia secara spesifik menyoroti keberhasilan pengamanan agenda besar kabupaten yang melibatkan massa dalam jumlah banyak.
“Selama tiga hari berturut-turut, rangkaian kegiatan Hari Jadi Brebes berlangsung aman. Terima kasih kepada seluruh personel yang telah bekerja keras melakukan pengamanan bersama instansi terkait lainnya. Saya minta prestasi ini dipertahankan dan terus ditingkatkan,” ujar AKBP Lilik Ardhiansyah.
Lebih lanjut, Kapolres menginstruksikan seluruh jajaran, mulai dari tingkat Polres hingga Polsek, untuk tetap waspada. Ia menekankan pentingnya deteksi dini dan respons cepat terhadap setiap potensi gangguan keamanan, terutama dalam menghadapi momen-momen strategis di tengah masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sementara itu, Kasi Humas Polres Brebes, Iptu Indra Prasetyo, menambahkan bahwa rapat Anev ini merupakan instrumen penting untuk memetakan dinamika keamanan di lapangan.
Dengan berakhirnya rangkaian hari jadi ini, Iptu Indra menyebutkan bahwa Polres Brebes berkomitmen untuk terus meningkatkan kehadiran polisi di tengah masyarakat demi memberikan rasa aman dan pelayanan prima.
Menurutnya, keberhasilan pengamanan Hari Jadi Brebes tidak lepas dari sinergi yang solid antara Polri, TNI, dan Pemerintah Daerah.
“Polres Brebes menerjunkan ratusan personel gabungan untuk mengawal rangkaian acara dari awal hingga puncak peringatan pada Minggu malam. Alhamdulillah, semua berjalan lancar berkat kerja sama yang baik dengan TNI dan dinas terkait,” jelas Indra.
Sebagai informasi, peringatan Hari Jadi ke-348 Kabupaten Brebes tahun ini diisi dengan berbagai agenda besar, di antaranya: Napak tilas perjuangan mantan Bupati Brebes, KH Syatori. Kemudian Upacara Peringatan Hari Jadi dilanjutkan Kirab Budaya serta Brebes Night Creative All Star, penyerahan hadiah lomba, serta Closing Ceremony di Alun-alun Brebes.
Acara puncak yang berlangsung semalam tersebut menghadirkan artis-artis populer seperti Niken Salindry, Charly Vanhoutten, serta penyanyi muda berbakat asli Brebes, Affifah KDI 2023. Meski dipadati ribuan warga, situasi tetap terjaga hingga acara berakhir. (Red/Hms)
BREBES, DN-II Munculnya wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD memicu beragam tanggapan. Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Brebes dari Fraksi Partai Demokrat, Heri Fitriansyah, menegaskan bahwa suara arus bawah masih menghendaki pemilihan secara langsung oleh rakyat.
Pernyataan ini disampaikan Heri di sela-sela peringatan HUT Kabupaten Brebes yang berlangsung di Pendopo Kunci, Minggu (18/1/2026). Menurutnya, aspirasi masyarakat merupakan variabel utama yang tidak boleh diabaikan dalam transformasi sistem demokrasi.
“Masyarakat sejauh ini masih menginginkan Pilkada dipilih langsung oleh rakyat. Itu fakta di lapangan yang kami temui,” ujar Heri.
Menunggu Arahan Pusat
Meski menangkap keinginan masyarakat, Heri menjelaskan bahwa partai politik saat ini dalam posisi menunggu (wait and see). Mekanisme internal partai tetap akan merujuk pada regulasi resmi dan kebijakan dari pengurus pusat terkait apakah Pilkada akan tetap langsung atau kembali ke sistem perwakilan di DPRD.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Secara mekanisme partai, kami menunggu kejelasan dari pusat mengenai arah kebijakan Pilkada ke depan. Apakah tetap langsung atau dipilih DPRD, kami akan tegak lurus dengan instruksi partai,” tambahnya.
Menimbang Putusan MK No. 135/2024
Wacana ini kembali mencuat di tengah perdebatan mengenai implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024. Dalam putusan tersebut, MK mengamanatkan pemisahan antara Pemilu Nasional (Pilpres dan DPR) dengan Pemilu Lokal (Pilkada dan DPRD) mulai tahun 2029.
MK memberikan jeda waktu minimal 2 tahun 6 bulan antara pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Meskipun fokus putusan tersebut adalah pada jadwal dan pemisahan beban kerja penyelenggara, MK tetap menekankan prinsip kedaulatan rakyat melalui mekanisme suara langsung.
Mencari Sosok Terbaik
Menutup keterangannya, Heri Fitriansyah menekankan bahwa terlepas dari perdebatan mekanisme pemilihan, kualitas pemimpin yang dihasilkan adalah prioritas utama.
“Meskipun implementasi putusan MK ini masih cukup lama (2029), poin pentingnya adalah siapapun kepala daerah yang terpilih nanti harus benar-benar sosok terbaik. Baik itu dipilih langsung oleh masyarakat atau melalui dewan, tujuannya harus untuk kemajuan daerah,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
Jakarta, DN-II Pemerintah pusat memutuskan untuk mengembalikan dana Transfer ke Daerah (TKD) kepada Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Total dana TKD yang dikembalikan mencapai Rp10,6 triliun. Langkah ini ditempuh untuk mendukung percepatan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di daerah tersebut.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra menjelaskan, keputusan tersebut telah disetujui Presiden Prabowo Subianto dalam rapat yang digelar pada Sabtu (17/1/2026). Dengan kebijakan ini, TKD untuk seluruh provinsi serta kabupaten/kota di tiga wilayah tersebut disamakan dengan TKD tahun 2025 setelah efisiensi.
“Presiden kemudian sudah memutuskan tadi bahwa seluruh provinsi, kabupaten/kota tiga ini, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, transfer keuangan daerahnya disamakan dengan di tahun 2025. Dengan kata lain ya ditambahnya angkanya totalnya menjadi 10,6 triliun,” kata Mendagri di rumah dinas, Jalan Widya Chandra, Jakarta, Sabtu malam (17/1/2026).
Ia menegaskan, pemerintah pusat berkomitmen penuh memulihkan kondisi di tiga provinsi tersebut, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian. Berbagai kekuatan dan sumber daya nasional telah dimobilisasi untuk mendukung pemulihan pascabencana.
“Pesan Pak Presiden ya jelas, beliau sangat memahami kesulitan dari daerah. Beliau sudah mobilisasi semua kekuatan pusat, dan itu ada anggaran yang tersendiri; dari PU, dari Kementerian Pendidikan, dari dana tentara, kesehatan, lain-lain, TNI, Polri, BNPB, kemudian juga Basarnas, macam-macam, semua di-backup semua, semua didorong,” katanya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Meski demikian, Mendagri mengingatkan pentingnya gotong royong antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) dalam penanganan pascabencana. Pengembalian TKD ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah.
“Tapi daerah sendiri ini juga tentu perlu juga untuk bergerak, gotong royong. Nah, tapi untuk mereka kuat, ditambah anggaran. Kira-kira gitu,” ucapnya.
Mendagri juga menekankan agar dana TKD dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab untuk pemulihan kehidupan masyarakat. Ia mengingatkan keras agar tidak terjadi penyelewengan anggaran.
“Ya jangan diselewengkan, ini anggaran bencana. Kalau anggaran bencana ini sampai diselewengkan, ini apa namanya itu, mudaratnya berlipat-lipat ganda. Satu, ini adalah pidana. Yang kedua, tanggung jawab kepada Tuhan. Yang ketiga, ini adalah artinya menari-nari di atas penderitaan masyarakatnya sendiri. Enggak boleh,” tegasnya.
Adapun rincian pengembalian TKD tersebut meliputi Rp1,6 triliun untuk Provinsi Aceh beserta 23 kabupaten/kota, Rp6,3 triliun untuk Provinsi Sumatera Utara dan 33 kabupaten/kota, serta Rp2,7 triliun untuk Provinsi Sumatera Barat dan 19 kabupaten/kota.
Mendagri menjelaskan, dana tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan daerah masing-masing, seperti perbaikan jalan dan jembatan, penanganan pengungsi, normalisasi sungai, hingga pembersihan lingkungan terdampak bencana. Ia juga memastikan pemerintah pusat akan mengawal proses penyaluran dana agar dapat segera diterima daerah.
“Ya, jadi dengan tambahan anggaran ini ya saya harap kerja mereka lebih optimal lagi. Jangan disalahgunakan sekali lagi. Saya akan kawal secepat mungkin bersama dengan Menteri Keuangan agar anggaran-anggaran ini dapat segera ditransfer ke daerah-daerah secepat mungkin,” ujarnya.
Mendagri memastikan seluruh kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut, tanpa terkecuali, menerima pengembalian TKD secara utuh. Menurutnya, meskipun tidak semua daerah terdampak langsung, dampak sosial dan ekonomi dirasakan secara luas.
“Dan beliau langsung memutuskan tadi diberikan kepada seluruh kabupaten/kota di dan provinsi di tiga provinsi ini. Kenapa? Karena inilah bencana-bencana provinsi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan harapannya agar proses transfer TKD dapat mulai berjalan pada awal pekan depan melalui koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Saya maunya minggu depan sudah ditransfer. Ini kan hari Sabtu, enggak masuk kerja, toh? Hari Senin berarti,” pungkasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
Jateng, DN-II Komandan Jenderal Akademi TNI Letnan Jenderal TNI Sidharta Wisnu Graha mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto secara resmi membuka sekaligus memberangkatkan Satuan Tugas Taruna (Satgastar) Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus) XLVI Tahun 2026 menuju Provinsi Aceh, yang berlangsung di Dermaga Samudera II Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (17/01/2026).
Latsitarda Nusantara XLVI Tahun 2026 yang dilaksanakan di Provinsi Aceh ini diikuti oleh 1.980 personel, terdiri dari 510 Taruna Akademi Militer, 238 Taruna Akademi Angkatan Laut, 154 Taruna Akademi Angkatan Udara, 283 Taruna Akademi Kepolisian, 45 Taruna Politeknik Siber dan Sandi Negara, 292 Kader Universitas Pertahanan RI, serta 458 personel pendamping, untuk melengkapi Taruna yang telah lebih dulu diberangkatkan sejak 8 Januari 2026.
Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan oleh Danjen Akademi TNI disampaikan bahwa Latsitarda Nusantara XLVI/2026 merupakan kegiatan integratif Taruna Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, Akademi Kepolisian, Taruna Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN), serta Kadet Universitas Pertahanan RI sebagai tahapan akhir pendidikan sebelum dilantik menjadi Perwira TNI dan Polri oleh Presiden Republik Indonesia pada akhir Juli 2026. Kegiatan ini juga merupakan bentuk kepedulian TNI dalam membantu masyarakat yang terdampak pascabencana banjir, sekaligus mendukung upaya pemerintah daerah dalam percepatan pemulihan wilayah.
Lebih lanjut disampaikan, kegiatan Bhakti Taruna mencakup sasaran fisik berupa pembersihan fasilitas umum serta sasaran nonfisik yang meliputi trauma healing, dapur umum ceria, pelayanan kesehatan, penyuluhan sanitasi dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta edukasi kepada masyarakat, khususnya anak-anak. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan selama satu bulan, terhitung mulai 17 Januari hingga 16 Februari 2026 di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mengakhiri sambutannya, Panglima TNI berpesan kepada para peserta Latsitarda Nusantara XLVI/2026 agar melaksanakan kegiatan dengan penuh semangat, disiplin, dan rasa tanggung jawab, menjaga kehormatan diri dan institusi, mematuhi kearifan lokal, serta mengutamakan keselamatan dan kesehatan dalam mengimplementasikan semangat integrasi TNI, Polri, Poltek SSN, dan Universitas Pertahanan RI bersama masyarakat.
#tniprima
#tnirakyat
#tnipatriotnkri
#tnisiagabencana
JAKARTA, DN-II Presiden RI Prabowo Subianto resmi memulai rangkaian kunjungan kerja luar negeri ke dua negara Eropa, Inggris dan Swiss, pada Minggu (18/1/2026). Keberangkatan Kepala Negara melalui Bandara Halim Perdanakusuma ini membawa misi penguatan ekonomi, lingkungan, hingga diplomasi global.
Koordinasi Internal sebelum Keberangkatan
Sebelum lepas landas menuju London, Presiden Prabowo menyempatkan diri menggelar pertemuan tertutup dengan Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad. Pertemuan tersebut dilakukan guna membahas laporan perkembangan informasi terkini di tanah air, memastikan stabilitas pemerintahan tetap terjaga selama Presiden menjalankan tugas di mancanegara.
Agenda di London: Ekonomi, Maritim, dan Konservasi
Di London, Presiden dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer. Fokus utama pembicaraan kedua pemimpin ini adalah penguatan kerja sama strategis, khususnya di sektor ekonomi dan keamanan maritim.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain agenda pemerintahan, Presiden Prabowo juga dijadwalkan bertemu dengan Raja Charles III. Pertemuan istimewa ini akan menyoroti isu-isu krusial terkait pelestarian alam dan lingkungan.
“Salah satu poin penting dalam diskusi dengan Raja Charles III adalah upaya konservasi gajah dan pelestarian ekosistem global, yang juga akan dihadiri oleh sejumlah tokoh filantropi dunia,” tulis laporan resmi Sekretariat Kabinet.
Misi Ekonomi di Davos
Rangkaian kunjungan berlanjut ke Davos, Swiss. Di sana, Presiden Prabowo akan menjadi salah satu tokoh sentral dalam World Economic Forum (WEF). Sebagai Kepala Negara, beliau dijadwalkan menyampaikan pidato kunci (<i>keynote speech</i>) di hadapan 61 kepala negara dan lebih dari 1.000 peserta forum.
Tak hanya itu, Presiden akan memanfaatkan momentum WEF untuk melakukan dialog strategis dengan para CEO perusahaan global guna menarik investasi dan memperkuat posisi ekonomi Indonesia di kancah internasional.
TIW / #CatatanSeskab
Red
You cannot copy content of this page