BREBES, DN-II Menunjukkan komitmen terhadap ketepatan sasaran bantuan sosial (bansos), Kepala Desa (Lurah) Kalimati, Ibu Nur Hikmah, secara resmi menyatakan pengunduran diri atau melakukan graduasi mandiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Langkah proaktif ini diambil setelah adanya koordinasi intensif dengan Pendamping Sosial setempat untuk memastikan bahwa bantuan pemerintah hanya diberikan kepada warga yang benar-benar memenuhi kriteria.
Kronologi Pencatatan Data
Murniarsih, Pendamping Sosial Desa Kalimati yang bertugas sejak Juli 2024, memberikan klarifikasi terkait kronologi masuknya nama Ibu Nur Hikmah dalam sistem bantuan pusat. Berdasarkan data yang dihimpun pada Rabu (7/1/2026), tercatat bahwa:
Tahun 2022: Nama beliau mulai tercatat sebagai penerima bantuan Sembako (BPNT).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tahun 2023: Kepesertaan meluas hingga mencakup bantuan PKH di bawah pengawasan pendamping sebelumnya.
Agustus 2024: Setelah melakukan verifikasi lapangan, Murniarsih memberikan edukasi mengenai regulasi dan kriteria kelayakan terbaru bagi Penerima Manfaat (KPM).
Edukasi dan Graduasi Sukarela
Proses pengunduran diri ini berlangsung kooperatif. Murniarsih mengungkapkan bahwa setelah diberikan pemahaman mengenai aturan terbaru, Ibu Nur Hikmah dengan kesadaran penuh langsung menandatangani surat pernyataan graduasi sukarela.
“Saat saya mulai bertugas bulan Juli, saya melihat nama beliau ada di daftar. Pada bulan Agustus, saya segera menemui beliau untuk memaparkan aturan kelayakan. Alhamdulillah, Ibu Nur Hikmah sangat responsif dan langsung bersedia menandatangani surat pengunduran diri,” ujar Murniarsih.
Terkait proses teknis, Murniarsih menjelaskan adanya jeda waktu administrasi. Meskipun pernyataan mundur ditandatangani pada Agustus, pembaruan dalam aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) baru bisa diproses pada periode cut-off awal Oktober 2024. Hal ini menyebabkan bantuan periode September-November menjadi bantuan terakhir yang masuk sebelum sistem resmi dihentikan. 
Tantangan Sinkronisasi Data
Pihak Pemerintah Desa Kalimati mengakui bahwa dinamika data bantuan sosial seringkali dipengaruhi oleh data dari pemerintah pusat (By Name By Address / BNBA) yang tidak selalu sinkron dengan kondisi ekonomi terkini di lapangan.
“Kendala utama kami adalah data turun langsung dari pusat. Desa tidak memiliki wewenang untuk menghapus data secara sepihak. Begitu pula saat mengusulkan warga miskin baru; prosesnya memerlukan validasi sistem yang cukup panjang,” ungkap salah satu perangkat desa.
Status Terbaru: Kategori Mampu
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Berdasarkan pembaruan data terkini di SIKS-NG, status ekonomi Ibu Nur Hikmah kini telah berada di Desil 6 dan 10. Secara regulasi, klasifikasi ini menempatkan keluarga beliau dalam kategori mampu. Dengan demikian, sistem secara otomatis akan mengunci dan menghentikan seluruh akses bantuan sosial di masa mendatang.
Aksi graduasi mandiri oleh Kepala Desa ini diharapkan menjadi edukasi publik dan teladan bagi warga lain yang telah mengalami peningkatan ekonomi agar secara sukarela melepaskan kepesertaan bansos demi membantu warga lain yang lebih membutuhkan.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Di sebuah rumah sederhana di RT 02 RW 04 Desa Kalimati, Kecamatan Brebes, Ibu Warmi (58) menjalani hari-harinya dengan penuh syukur. Meski usianya tak lagi muda dan raga tak sekuat dulu, harapan hidupnya tetap terjaga berkat bantuan sosial yang ia terima. (7/1/2026).
Ibu Warmi merupakan warga Desa Kalimati yang menerima manfaat bantuan sosial melalui proses peralihan hak dari istri Kepala Desa Kalimati, Nur Hikmah. Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian sosial agar bantuan lebih tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan.
Tumpuan Hidup Sejak 2022
Warmi mengaku telah merasakan manfaat Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sejak tahun 2022. Meski namanya secara formal belum tercatat dalam Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako yang ia terima melalui kebijakan lokal ini telah menjadi tumpuan utama dapur keluarganya.
Berbeda dengan sistem bantuan tunai konvensional, bantuan yang diterima Warmi dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Hingga saat ini, Warmi memang belum memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau kartu serupa ATM secara pribadi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Saya belum mendapatkan kartu (KKS). Tapi, setiap bulannya saya diberikan uang sebesar Rp 200.000 untuk kebutuhan hidup,” tutur Warmi saat ditemui di Kantor Kecamatan Brebes pada Rabu, 7 Januari 2026.
Mekanisme Peralihan Bantuan
Berdasarkan keterangan dari operator desa, data penerima PKH dan bansos pada periode 2023-2024 awalnya tercatat atas nama Nur Hikmah, yang merupakan istri Kepala Desa Kalimati. Namun, bantuan tersebut dialihkan langsung kepada Ibu Warmi agar manfaatnya dirasakan oleh lansia yang lebih membutuhkan.
Uang tunai senilai Rp 200.000 tersebut digunakan Warmi untuk menebus sembako di agen yang telah ditunjuk. Bagi Warmi, kepastian dana tersebut sangat krusial demi memastikan stok beras dan kebutuhan dapur tetap tersedia di tengah fluktuasi harga pangan.
Proses Administrasi Tanpa Pamrih
Menariknya, Warmi menceritakan bahwa seluruh proses ini berjalan tanpa ia harus merasa kesulitan mengurus birokrasi yang rumit. Ia mengaku dibantu sepenuhnya oleh pihak desa, khususnya melalui inisiatif Ibu Nur Hikmah.
“Saya tidak kenal (perangkat desa) satu per satu. Saya juga tidak pernah datang ke kantor pusat untuk meminta-minta,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa semua proses usulan bantuan berjalan secara administratif melalui pihak Pemerintah Desa Kalimati yang kemudian diverifikasi hingga ke tingkat pusat.
Meski angka Rp 200.000 mungkin terasa kecil bagi sebagian orang, bagi lansia seperti Ibu Warmi, bantuan rutin ini adalah penyambung nyawa. Di tengah situasi ekonomi yang menantang, bantuan ini bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata kehadiran kepedulian antar sesama warga di Desa Kalimati.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Brebes sukses menyelenggarakan Musyawarah Kabupaten (Muskab) di King Royal Hotel Brebes, Rabu (7/1/2026).
Perhelatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menetapkan arah baru bagi pengembangan olahraga masyarakat di Kabupaten Brebes.
Hadir mewakili Bupati Brebes, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Brebes, Sutaryono, menegaskan bahwa olahraga merupakan pilar penting dalam visi pembangunan manusia di daerah tersebut. Ia menekankan bahwa olahraga bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan fondasi untuk menciptakan warga yang sehat, bugar, dan produktif.
“Pemerintah Kabupaten Brebes berkomitmen mendorong pengembangan olahraga secara komprehensif, mencakup olahraga pendidikan, olahraga prestasi, hingga olahraga rekreasi,” ujar Sutaryono dalam sambutannya.
Ia menilai KORMI memegang peran vital sebagai garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat agar menjadikan aktivitas fisik sebagai kebutuhan harian. “Melalui kegiatan yang inklusif, menyenangkan, dan dapat diikuti oleh semua kelompok usia, KORMI turut mewujudkan visi Brebes yang aktif bergerak, sehat jasmani, dan tangguh secara sosial,” tambahnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Visi Dekat dengan Masyarakat dan Inovasi Digital
Ketua KORMI Kabupaten Brebes, Fajar Adi Widiarso, menyampaikan apresiasi mendalam atas sinergi yang terjalin dengan pemerintah daerah. Menurutnya, dukungan Pemkab adalah energi utama bagi KORMI untuk menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas.
“Muskab ini adalah tonggak konsolidasi. Target kami jelas: KORMI harus hadir lebih dekat dengan masyarakat, mulai dari pusat kota hingga ke pelosok desa. Kami ingin olahraga masyarakat benar-benar menjadi budaya,” tegas Fajar.
Selain fokus pada jangkauan wilayah, Fajar juga menyoroti pentingnya regenerasi dengan merangkul Generasi Milenial dan Gen Z. Beberapa poin inovasi yang akan diusung KORMI Brebes ke depan antara lain:
- Pelestarian Olahraga Tradisional: Mengemas permainan rakyat dalam bentuk festival yang menarik.
- Kolaborasi Komunitas: Memperluas jejaring dengan berbagai komunitas hobi dan kebugaran.
- Adaptasi Digital: Mengintegrasikan kegiatan olahraga dengan platform digital guna menarik minat kaum muda.
“Anak muda Brebes butuh ruang ekspresi. Melalui olahraga masyarakat, mereka tidak hanya mendapatkan kebugaran, tapi juga nilai kebersamaan dan investasi kesehatan jangka panjang,” pungkas Fajar.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Pemerintah Desa Cigambir, Kecamatan Brebes, melalui Kepala Dusun (Kadus) 1, Heri, secara resmi mengajukan usulan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi tiga warga di wilayahnya. Usulan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Bupati Brebes ke lokasi tersebut pada malam pergantian tahun baru lalu.
Ketiga warga yang diusulkan menerima bantuan perbaikan tersebut adalah Ayu Apriyanti, Edi Hartono, dan Warsono. Ketiganya merupakan penduduk RT 01/RW 01, Desa Cigambir, Kecamatan Brebes.
Bermula dari Peninjauan Warga Sakit
Heri menjelaskan bahwa rencana usulan perbaikan rumah ini muncul secara tidak sengaja. Awalnya, pihak desa bersama jajaran terkait sedang fokus melakukan pengecekan kondisi kesehatan warga yang dilaporkan sakit.
Namun, saat meninjau langsung ke lokasi, tim menemukan fakta bahwa kondisi hunian para warga tersebut sangat memprihatinkan dan dianggap tidak memenuhi standar kesehatan serta keamanan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Tujuan awal kami sebenarnya adalah penanganan warga yang sedang sakit. Namun, melihat kondisi rumahnya yang sangat tidak layak, kami memutuskan untuk sekalian mengusulkan perbaikan RTLH kepada Bupati,” ujar Heri saat dikonfirmasi, Rabu (7/1/2026).
Fokus Peninggian Bangunan Akibat Banjir
Selain faktor bangunan yang sudah lapuk dimakan usia, kerentanan terhadap bencana alam menjadi alasan utama pengajuan rehabilitasi ini. Wilayah RT 01/RW 01 Cigambir dikenal sebagai daerah langganan banjir tahunan. 
Heri menekankan bahwa poin krusial dalam usulan tersebut adalah peninggian struktur bangunan. Hal ini menjadi solusi permanen agar warga tidak terus-menerus menjadi korban luapan air setiap kali musim hujan tiba.
“Fokus utama kami adalah peninggian bangunan. Hal ini mendesak karena wilayah tersebut merupakan daerah terdampak banjir,” tambahnya.
Harapan Realisasi Tahun 2026
Meskipun rincian teknis mengenai kebutuhan material—seperti atap, dinding, maupun kerangka kayu—masih akan dikaji lebih lanjut oleh tim teknis kabupaten, pihak desa berharap proses administrasi berjalan lancar.
“Kami sudah mengajukan usulan tahun ini. Harapan kami, bantuan ini dapat segera direalisasikan pada tahun anggaran 2026 agar warga bisa tinggal dengan lebih layak dan aman,” pungkas Heri.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Peredaran obat keras golongan daftar G, yang populer dengan sebutan “Warung Aceh”, kini memasuki babak baru di Kabupaten Brebes. Tak lagi sekadar transaksi konvensional, para bandar mulai memanfaatkan ranah digital untuk mengedarkan barang haram tersebut, dengan target utama generasi muda dan pelajar.
Pergeseran modus operandi ini menjadi tantangan berat bagi aparat penegak hukum. Haditopo, anggota tim pengawasan obat terlarang Kabupaten Brebes, mengungkapkan bahwa jejak digital para pelaku seringkali terputus, sehingga sulit untuk menyentuh bandar besar di atasnya.
Putusnya Mata Rantai Distribusi
Menurut Haditopo, mekanisme peredaran daring (online) sengaja dirancang untuk memutus pelacakan sumber barang. Hal ini membuat pihak kepolisian dan kejaksaan harus bekerja ekstra keras dalam melakukan pengembangan kasus.
“Ini tantangan besar bagi kami. Peredaran online memutus jejak mekanisme sumber barang dan identitas pemain utama di wilayah ini,” ujar Haditopo saat memberikan keterangan di Brebes, Rabu (7/1).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Meski sulit dilacak, ia menegaskan bahwa penegakan hukum tidak akan kendor. Para pengedar yang tertangkap terancam sanksi berat sesuai Undang-Undang Kesehatan. “Hukuman maksimal bisa mencapai 10 tahun penjara atau denda hingga miliaran rupiah. Di Brebes, tuntutan jaksa akan sangat tegas, menyesuaikan skala kasusnya,” imbuhnya.
Mengincar Pelajar: Orang Tua Diminta Waspada
Jenis obat seperti Tramadol, Trihexyphenidyl (Trihex), dan Diazepam kini menghantui kalangan pelajar. Efek samping obat-obat ini tidak hanya merusak kesehatan saraf, tetapi juga memicu gangguan ketertiban sosial akibat perubahan perilaku penggunanya.
Pihak berwenang meminta orang tua untuk mendeteksi dini jika terdapat anomali pada perilaku anak, seperti:
Instabilitas Emosi: Mudah marah atau meledak-ledak tanpa alasan.
Perubahan Kepribadian: Menjadi sangat tertutup (introvert) secara mendadak.
Perilaku Agresif: Cenderung kasar terhadap orang di sekitar.
Penurunan Kesadaran: Sering terlihat linglung yang berisiko memicu kecelakaan lalu lintas.
Urgensi Rumah Sakit Khusus Ketergantungan Obat
Melihat tren kasus yang terus meningkat, muncul dorongan agar Kabupaten Brebes memiliki fasilitas medis khusus seperti Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO). Saat ini, penanganan medis bagi korban ketergantungan masih menyatu dengan rumah sakit umum, yang dinilai kurang spesifik.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Jika skalanya sudah masif, idealnya ada fasilitas khusus agar penanganan lebih intensif. Kita perlu menyelamatkan masyarakat yang terpapar sebelum kondisi fisik dan mental mereka rusak permanen,” tegas Haditopo.
Pemerintah Kabupaten Brebes bersama tim gabungan berkomitmen terus memperketat pengawasan, mulai dari pintu masuk distribusi hingga ke tangan konsumen, guna memutus rantai peredaran obat terlarang ini hingga ke akarnya.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinperwaskim) mencatatkan capaian signifikan dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat sepanjang tahun 2025. Sebanyak 973 unit rumah telah berhasil diintervensi melalui program rehabilitasi pascabencana maupun peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Kepala Dinperwaskim Kabupaten Brebes, La Ode Vindar Aris Nugroho, AP, M.Si, didampingi H. Irfanudin, menyampaikan bahwa langkah masif ini merupakan komitmen pemerintah untuk menjamin keamanan tempat tinggal warga, terutama bagi mereka yang terdampak bencana dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Penanganan Cepat di Kawasan Bencana
Salah satu fokus utama tahun ini adalah pemulihan pascabencana, khususnya di Desa Mendala. Bekerja sama dengan BPBD, Dinperwaskim telah merampungkan sejumlah infrastruktur hunian, di antaranya:
133 Unit Hunian Sementara (Huntara) bagi warga terdampak.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Perencanaan 120 Unit Hunian Tetap (Huntap) yang siap direalisasikan dalam waktu dekat.
46 Unit Rumah di lokasi bencana skala kecil lainnya, yang terdiri dari 15 pembangunan baru dan 31 perbaikan rusak ringan.
Kolaborasi Multi-Sektor: Kunci Keberhasilan
Keberhasilan rehabilitasi 973 unit rumah ini tidak lepas dari sinergi berbagai sumber pendanaan, mulai dari tingkat pusat hingga sektor swasta. Rincian penanganan tersebut meliputi:
Program Strategis & Alokasi Khusus: * 531 unit melalui BSPS dan Bantuan Keuangan (termasuk di Desa Malahayu).
77 unit di Desa Kedunguter melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
98 unit bersumber dari APBD Kabupaten.
Sinergi CSR & Lembaga Sosial:
70 unit di Desa Tanyamas melalui CSR Bank Jateng.
24 unit melalui dukungan Baznas (Provinsi dan Kabupaten).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Program Khusus Kawasan: * 40 unit penanganan kawasan kumuh dan 39 unit di wilayah perbatasan Jawa Barat.
Tantangan ke Depan: Belasan Ribu Rumah Masih RTLH
Meski mencatatkan progres positif, Pemerintah Kabupaten Brebes mengakui tantangan di sektor perumahan masih sangat besar. Berdasarkan data terkini, masih terdapat sekitar 12.944 unit rumah yang masuk kategori RTLH dan memerlukan bantuan segera.
Bahkan, potensi angka tersebut bisa melonjak jika mengacu pada data Desil 1-4 (masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah).
“Jika melihat data Desil 1 sampai 4, potensi rumah yang memerlukan perhatian bisa mencapai 41.456 unit. Namun, ini masih merupakan data kasar dari DTKS,” ungkap La Ode Vindar Aris Nugroho.
Guna memastikan bantuan tahun anggaran berikutnya tepat sasaran, pihaknya akan melakukan proses Verifikasi dan Validasi (Verval) faktual di lapangan. Langkah ini diambil untuk menyaring data DTKS secara akurat sebelum menetapkan prioritas penanganan hunian di masa mendatang.
Reporter: Teguh
Brebes, DN-II Upaya mengoptimalkan potensi ekonomi desa memerlukan manajemen yang rapi agar tidak terjadi benturan antarunit usaha. Hal inilah yang ditekankan oleh Masruki Bahro dalam mendorong kolaborasi strategis antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Desa (Kopdes), dan Kelompok Tani (Poktan) di Desa Sisalam, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Rabu (7/1/2026).
Langkah konkret ini mulai diimplementasikan untuk memastikan setiap lembaga memiliki spesialisasi peran masing-masing. Masruki menjelaskan bahwa kunci keberhasilan ekonomi kerakyatan terletak pada pembagian tugas yang jelas sehingga lembaga-lembaga tersebut dapat berjalan beriringan tanpa saling menjatuhkan.
“Kami kumpulkan ketiga lembaga tersebut untuk memetakan tugas. Tujuannya agar tidak ada tumpang tindih (overlap) usaha. Sebagai contoh, Kopdes diarahkan menangani layanan jasa keuangan seperti BRILink, BUMDes fokus pada penyediaan dana talangan, sementara sektor budidaya diserahkan sepenuhnya kepada Kelompok Tani,” ujar Masruki saat diwawancarai.
Perbedaan Sumber Modal
Terkait permodalan, Masruki merinci bahwa setiap lembaga memiliki sumber pendanaan berbeda yang justru saling melengkapi. Kopdes mengandalkan kekuatan swadaya melalui simpanan pokok dan wajib anggota, sementara BUMDes didukung oleh penyertaan modal pemerintah melalui APBDes.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Meski implementasi di tingkat tapak kerap menemui kendala teknis khas pedesaan, Masruki optimistis bahwa komunikasi intensif dapat menyelesaikan setiap hambatan. Saat ini, Desa Sisalam diproyeksikan menjadi pilot project (proyek percontohan) sebelum konsep kolaborasi ini diadopsi oleh desa-desa lain.
“Sementara kami fokus memperkuat sistem di Sisalam terlebih dahulu. Harapannya, ini bisa menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antarlembaga desa mampu memberikan dukungan penuh bagi kesejahteraan warga,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Sumatra dan berbagai pihak terkait untuk mempercepat pendataan rumah rusak pascabencana. Pendataan yang cepat dan akurat menjadi kunci utama percepatan penyaluran bantuan pemerintah pusat kepada masyarakat terdampak.
“Kuncinya adalah data. Data ini, yang mana yang [rusak] ringan, mana yang rusak sedang, mana yang berat. Semua kabupaten/kota,” jelas Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pendataan Kerusakan Rumah, Fasilitas Umum, dan Jumlah Pengungsi Terbaru Pascabencana di Wilayah Sumatra yang digelar secara virtual dari Jakarta, Selasa (6/1/2026).
Mendagri mengatakan Presiden memberikan perhatian besar terhadap percepatan pemulihan pascabencana. Hal ini termasuk bagi masyarakat yang rumahnya rusak ringan dan sedang agar segera menerima bantuan dan dapat kembali beraktivitas.
Ia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan skema bantuan bagi rumah rusak ringan dan sedang. Bantuan tersebut berupa pemberian uang kompensasi sebesar Rp15 juta untuk rusak ringan dan Rp30 juta untuk rusak sedang. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang. Selama menunggu pembangunan huntap, masyarakat dapat tinggal di hunian sementara (huntara) dan menerima Dana Tunggu Hunian (DTH).
Mendagri menekankan bahwa penyaluran bantuan tidak dapat dilakukan tanpa data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, ia meminta seluruh Pemda segera menetapkan data kerusakan rumah berdasarkan kategori rusak ringan, sedang, dan berat melalui keputusan kepala daerah. Data tersebut kemudian disampaikan kepada gubernur dan diteruskan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Kementerian Sosial untuk ditindaklanjuti.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Keinginan kita semua, yang rusak ringan dan rusak sedang ini secepat mungkin diberikan bantuan dan pembiayaan agar mereka bisa mulai bekerja, mulai beres-beres,” ujarnya.
Guna mempercepat pendataan, Mendagri mendorong peran aktif aparat desa. Menurutnya, kepala desa atau keuchik merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi warganya secara detail. Dengan demikian, pendataan dapat dilakukan berbasis nama dan alamat tanpa harus menunggu kelengkapan administrasi kependudukan. “Setelah itu diserahkan kepada camat, camat kepada bupati. Bupati nanti merekap semuanya, dan setelah itu membuat semacam SK, daftar korbannya itu,” ujarnya.
Selain itu, Mendagri juga meminta dukungan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membantu pendataan secara cepat melalui jaringan yang dimiliki hingga tingkat kabupaten dan kota. Ia mengingatkan bahwa keterlambatan pendataan akan berdampak pada lambatnya pencairan bantuan dan berpotensi memperpanjang masa pengungsian, yang dapat menimbulkan persoalan sosial maupun kesehatan.
Ia juga menyoroti masih adanya sejumlah daerah yang belum menyampaikan usulan data kerusakan. Mendagri mengingatkan Pemda agar memastikan seluruh data disampaikan sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Hal ini terutama untuk menghindari adanya masyarakat terdampak yang tidak menerima bantuan karena tidak diusulkan oleh daerah.
Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansah, serta sejumlah kepala daerah di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Red
Banyumas, DN-II Jembatan Gantung Garuda di atas Sungai Lo pasir, Desa Karanggayam, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dibangun bukan hanya sekedar berdiri, namun sebagai nadi kehidupan Rakyat yang diberikan Presiden Prabowo, Senin (5-6/01/2026).
Jembatan sepanjang 50 meter dengan lebar 1,20 meter itu dicek langsung kekuatan dan fungsinya oleh jajaran pejabat Kodam IV/Dip. memastikan benar-benar aman dan bermanfaat bagi rakyat.
Pengecekan lapangan dilakukan oleh Aster Kasdam IV/Diponegoro Kolonel Kav Gede Setiawan, Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Lukman Hakim, serta Dandim 0701/Banyumas Letkol Inf Edward Samosir.
Ketiganya menyusuri jembatan, mengamati konstruksi, hingga berdialog langsung dengan warga penerima manfaat.
Kolonel Kav Gede Setiawan menegaskan, pembangunan jembatan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat pedesaan.
“Kami tidak hanya meninjau, tapi memastikan jembatan ini kuat, aman, dan benar-benar mendukung aktivitas warga. Infrastruktur seperti ini adalah kunci penggerak ketahanan pangan dan ekonomi rakyat,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Lukman Hakim. Menurutnya, jembatan ini akan mempercepat distribusi hasil pertanian warga yang mayoritas menanam padi, jagung, cabai, pisang, kacang tanah, dan singkong.
“Dengan akses yang terbuka, petani tidak lagi terkendala sungai. Waktu, tenaga, dan biaya bisa ditekan. Dampaknya langsung pada kesejahteraan warga,” kata Danrem Kolonel Inf Lukman Hakim.
Dandim 0701/Banyumas, Letkol Inf Edward Samosir juga menambahkan Jembatan Gantung Garuda kini menjadi urat nadi bagi 25 kepala keluarga dengan total 160 jiwa, termasuk akses vital menuju SD Negeri 1 Karanggayam, SMP Negeri 2 Lumbir, hingga SMK Bunda Satria Wangon.
”Anak-anak desa kini menyeberang sungai tanpa rasa takut, bahkan saat musim hujan,” kata Dandim Letkol Inf Edward Samosir.
Ketua RT 01/RW 05 Desa Karanggayam, Jumanto, menyebut kunjungan dan pengecekan langsung pimpinan TNI sebagai bukti kepedulian yang jarang terjadi.
“Kami merasa benar-benar diperhatikan. Bukan hanya dibangunkan jembatan, tapi dicek langsung. Ini jembatan harapan bagi warga kami,” ucapnya dengan nada haru.
Di Karanggayam, Jembatan Gantung Garuda kini bukan sekadar penghubung dua tepi sungai. Jembatan Gantung Garuda ini adalah simbol kehadiran negara, ketegasan kepemimpinan, dan keberpihakan nyata kepada rakyat di pelosok.
Red
Kota Tegal, DN-II Pasca perayaan Natal dan Tahun Baru, Polres Tegal Kota meningkatkan pengamanan dengan menggelar patroli di sejumlah titik rawan di wilayah Kota Tegal.
Kasat Samapta Polres Tegal Kota, Kompol Bambang Sri. D, mengatakan kegiatan patroli ini merupakan upaya pencegahan dini pasca libur panjang.
Menurutnya, kegiatan ini bertujuan mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. 
“Patroli kami gelar untuk mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas sekaligus memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman,” ujarnya, Selasa (6/1/2026).
Fokus patroli Sat Samapta pada titik-titik rawan, mulai dari perbankan, pusat keramaian, hingga kawasan padat aktivitas warga.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami juga menyampaikan imbauan kamtibmas, agar kehadiran Polri benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Kompol Bambang.
Ia juga menambahkan, pihaknya akan terus menggelar dan mengoptimalkan kegiatan patroli. Terutama pada waktu rawan seperti akhir pekan yang sering untuk aksi tawuran maupun balap liar
“Upaya ini akan terus kami lakukan, terutama pada akhir pekan, guna mencegah aksi tawuran, balap liar, dan gangguan kamtibmas lainnya,” tutupnya. ( S. Bimantoro )
You cannot copy content of this page