TANGERANG, DN-II Sebuah kios yang diduga menjadi titik peredaran obat keras daftar G di Jalan AMD Raya, Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, menuai sorotan. Pasca-pelaporan oleh awak media ke Polsek Pondok Aren pada Minggu (21/06/2026), kios tersebut mendadak menutup pintu, namun diduga kuat masih menjalankan transaksi secara sembunyi-sembunyi.
Kronologi Temuan dan Laporan
Investigasi tim media yang dilakukan sejak Rabu (16/06/2026) mengungkap adanya aktivitas mencurigakan berupa penjualan obat-obatan terlarang jenis daftar G secara bebas. Berdasarkan hasil temuan, obat-obatan tersebut dijual kepada masyarakat umum tanpa resep dokter.
Saat tim media mendatangi Mapolsek Pondok Aren untuk melaporkan temuan tersebut, mereka diarahkan ke Unit Reskrim. Seorang pria yang diduga anggota di lingkungan Unit Reskrim menerima informasi tersebut dan menjanjikan tindak lanjut. (24/6/2026).
“Oke, Bang. Nanti akan kita tindak lanjuti. Saya sudah sampaikan kepada pimpinan. Nanti kita akan cek ke sana,” ujar pria tersebut saat menerima laporan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Namun, pasca-pelaporan, tim media justru mendapati kios tersebut dalam kondisi tertutup. Kejanggalan terjadi ketika tim melakukan pemantauan kembali; meski pintu rolling door ditutup, celah kecil dibiarkan terbuka dan aktivitas transaksi diduga masih berlangsung melalui celah tersebut.
Ancaman Pidana dan Pelanggaran Hukum
Praktik penjualan obat keras daftar G secara ilegal merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Dalam regulasi tersebut, peredaran obat keras tanpa izin edar atau dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang (bukan tenaga kefarmasian) dapat dijerat dengan sanksi pidana berat.
Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023: Menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar.
Pasal 436 UU No. 17 Tahun 2023: Setiap orang yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun.
Selain itu, tindakan oknum yang diduga membocorkan informasi atau membiarkan praktik ilegal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Tuntutan Pengawasan dan Penelusuran
Ketidakjelasan tindak lanjut dari pihak Polsek Pondok Aren memicu tanda tanya besar. Adanya indikasi kios tersebut “tutup formalitas” setelah adanya pelaporan menimbulkan kecurigaan bahwa informasi telah bocor kepada pelaku usaha ilegal tersebut.
Terkait hal ini, tim media akan menempuh langkah tegas dengan melaporkan temuan ini secara resmi kepada:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mabes Polri: Meminta atensi khusus terkait peredaran obat keras di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan.
Divisi Propam Polri: Melakukan investigasi internal terkait dugaan adanya “pembiaran” atau pemberian perlindungan oleh oknum aparat terhadap aktivitas ilegal tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Polsek Pondok Aren maupun Polres Tangerang Selatan belum memberikan keterangan resmi perihal temuan lapangan maupun tindak lanjut atas laporan masyarakat tersebut. Publik kini menanti ketegasan aparat penegak hukum untuk memberantas peredaran obat daftar G yang dinilai merusak generasi muda di wilayah Tangerang Selatan. (Red/Tim)
Puncak Jaya, DN-II Bertempat di Lapangan Alun-Alun Roh Kudus, Distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, telah dilaksanakan kegiatan Pembagian dan Penyerahan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2024. Kegiatan berlangsung dipimpin langsung oleh Bupati Puncak Jaya, Dr. Yuni Wonda, S.Sos., S.IP., MM. pada Rabu (24/6/2026).
Turut hadir dalam kegiatan ini Komandan Kodim 1714/Puncak Jaya Letkol Inf Bagus Kurniawan, M.Han, dan Kapolres Puncak Jaya, AKBP M. Fauzan S. Ag, bersama unsur pimpinan daerah serta komandan satuan dan unsur lainnya, antara lain Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Mus Kogoya, S.E., Sekretaris Daerah, Yobelina Enumbi, S.E., M.M., Komandan Batalyon 613/RJA, Komandan Satgas Yonif 743/PSY Udayana, Komandan Satgas 136/Tuah Sakti, Komandan Pos Paskhas Mulia, tokoh agama, pimpinan DPRK, para Kepala Distrik; serta unsur Prokopinda setempat. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 641 orang Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan mengabdi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya.
Rangkaian acara diawali dengan penyanyian Lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan Pengangkatan serta penempatan tugas bagi para Calon Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya dilakukan penyerahan SK secara simbolis kepada sepuluh orang perwakilan CPNS, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara dan sesi foto bersama. Berikutnya disampaikan arahan oleh Bupati Puncak Jaya, dilanjutkan dengan penyanyian Lagu Tanah Papua dan doa penutup. Acara berakhir dalam keadaan aman, tertib, serta lancar.
Dalam kesempatan tersebut, Dandim 1714/Puncak Jaya menegaskan bahwa TNI dan Polri memberikan dukungan penuh terhadap keberhasilan penyelenggaraan kegiatan ini. “Kami hadir bukan hanya sebagai pengamat, melainkan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran acara. Kehadiran TNI dan Polri merupakan wujud nyata dukungan terhadap pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Puncak Jaya,” tegas Letkol Inf Bagus Kurniawan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sementara itu, dalam arahannya Bupati Puncak Jaya menekankan pentingnya rasa syukur dan tanggung jawab bagi para CPNS. Disebutkan bahwa masa percobaan berlangsung selama 6 bulan sampai dengan 1 tahun, dan kinerja akan menjadi penentu kelanjutan ke tahap selanjutnya. Para CPNS diharapkan siap ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Puncak Jaya, disiplin dalam melaksanakan tugas, serta mematuhi seluruh peraturan yang berlaku.
Dari pantauan Kodim 1714/Puncak Jaya, kegiatan ini berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif. Dukungan penuh serta pengawasan yang dilakukan oleh unsur TNI dan Polri bersama aparat terkait lainnya turut menjamin kelancaran jalannya acara, sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi demi terwujudnya pelayanan yang baik dan kemajuan bersama di Kabupaten Puncak Jaya. Red
SRAGEN, DN-II Hamparan padi menguning yang siap dipanen menjadi pemandangan yang menghiasi sejumlah wilayah di Kabupaten Sragen. Di tengah musim panen tersebut, Serma Sujadi Babinsa Desa Majenang Koramil 13/Sukodono Kodim 0725/Sragen, turut terjun ke sawah membantu proses panen padi milik Ibrahim, anggota Kelompok Tani (Poktan) Jati Sari di Dukuh Sekulak RT 10 Desa Majenang Kecamatan Sukodono, Rabu (24/06/2026).
Dengan penuh semangat, Serma Sujadi ikut memanen padi bersama petani. Kehadiran Babinsa di tengah sawah bukan sekadar membantu meringankan pekerjaan, tetapi juga menjadi bentuk nyata dukungan TNI terhadap upaya peningkatan produksi pertanian dan ketahanan pangan nasional.
Menurut Serma Sujadi, pendampingan kepada petani merupakan bagian dari tugas Babinsa dalam mendukung program swasembada pangan. Selain membantu saat panen, Babinsa juga aktif mendampingi petani mulai dari pengolahan lahan, masa tanam, perawatan tanaman hingga masa panen.
“Keberhasilan panen merupakan harapan seluruh petani. Kami hadir untuk memberikan motivasi sekaligus membantu agar proses panen berjalan lancar dan hasilnya maksimal,” ujarnya.
Ibrahim selaku pemilik lahan mengaku senang dan berterima kasih atas kepedulian Babinsa yang selalu hadir mendampingi petani. Menurutnya, kehadiran Babinsa memberikan semangat tersendiri bagi para petani dalam mengelola lahan pertanian.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Musim panen yang berlangsung saat ini membawa harapan bagi petani setelah melalui berbagai tantangan selama masa tanam. Dengan hasil panen yang baik, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Sragen.
Boyolali, DN-II Komandan Kodim 0724/Boyolali Letkol Inf Gunawan Nurbathin mendampingi Tim Satgas Pengawasan dan Pengendalian (Wasbang) pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pertanian (Yonif TP) Kabupaten Boyolali yang dipimpin Marsma TNI Taufik Hari Wicaksono, S.T., dalam peninjauan lokasi pembangunan di Dukuh Jenggolo RT 02/RW 01, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, Selasa (23/06/2026).
Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan Yonif TP berjalan sesuai rencana sekaligus mengevaluasi progres pekerjaan yang telah dilaksanakan sejak dimulai pada 2 Juni 2026 lalu.
Hingga saat ini, sejumlah fasilitas utama telah memasuki tahap pembangunan, di antaranya barak prajurit, kamar mandi, garasi alat berat, serta dapur. Sementara itu, pembangunan akses jalan menuju lokasi Yonif TP menjadi agenda berikutnya guna mendukung kelancaran mobilitas personel maupun distribusi logistik.
Dalam peninjauan tersebut, Tim Satgas Wasbang menyampaikan bahwa lokasi pembangunan Yonif TP Boyolali yang memiliki luas sekitar 77,8 hektare dinilai sangat layak dan strategis untuk pengembangan satuan. Meskipun kondisi lahan didominasi tanah berbatu dan tergolong keras, hal tersebut justru menjadi nilai tambah bagi kekuatan konstruksi bangunan yang akan berdiri di atasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Dari hasil peninjauan, lahan ini sangat mendukung untuk pembangunan. Walaupun kondisi tanah berbatu, namun dari sisi konstruksi justru memberikan pondasi yang lebih kuat dan kokoh bagi bangunan,” ungkap anggota wasbang
Selain meninjau progres fisik pembangunan, Tim Satgas Wasbang juga memberikan perhatian khusus terhadap ketersediaan sumber air sebagai kebutuhan utama di lingkungan Yonif TP nantinya. Sistem distribusi air diharapkan dirancang dengan memperhitungkan faktor ketinggian sehingga tetap dapat mengalir secara gravitasi apabila terjadi pemadaman listrik, tanpa harus sepenuhnya bergantung pada pompa.
Keberadaan Yonif Teritorial Pertanian di Kabupaten Boyolali diharapkan tidak hanya memperkuat sistem pertahanan wilayah, tetapi juga mendukung program ketahanan pangan nasional melalui sinergi antara TNI dan masyarakat dalam pengembangan sektor pertanian.
Dengan progres pembangunan yang terus berjalan, proyek strategis ini menjadi salah satu wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat pertahanan negara sekaligus mendukung pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Boyolali.
(Agus Kemplu)
Kota Tegal, DN-II Kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat kembali diwujudkan melalui Puncak Bakti Kesehatan dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di Pendopo Ki Gede Sebayu, Kota Tegal, Selasa (23/6/2026).
Puncak Bakti Kesehatan ini menjadi wujud nyata tema “Polri Untuk Masyarakat”, di mana kehadiran Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.
Kegiatan yang dipimpin Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo tersebut menghadirkan berbagai layanan kesehatan gratis yang dimanfaatkan hampir seribu warga. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P., FISR., Wakapolda Jateng Brigjen Pol Dr. Latif Usman, pejabat utama Polda Jateng, Forkopimda Kota Tegal, serta berbagai organisasi profesi kesehatan.
Sebelum acara dimulai, Kapolda Jateng bersama Wamenkes RI meninjau sejumlah stan pelayanan kesehatan dan menyapa masyarakat yang sedang menjalani pemeriksaan. Suasana hangat terlihat ketika keduanya berdialog dengan tenaga kesehatan dan warga yang memanfaatkan layanan gratis.
Beragam layanan kesehatan disediakan dalam kegiatan tersebut, mulai dari cek kesehatan gratis, skrining dan penyuluhan tuberkulosis, pemeriksaan laboratorium sederhana, pelayanan dokter spesialis, pemeriksaan gigi, fisioterapi, pelayanan ibu hamil, penanganan stunting, donor darah hingga khitan massal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Berdasarkan data yang dihimpun Biddokkes Polda Jateng, sebanyak 975 warga mengikuti pengobatan umum dan program cek kesehatan gratis. Selain itu, 139 warga mendapatkan pelayanan spesialis penyakit dalam, 96 pasien menjalani pemeriksaan saraf, 865 warga mendapatkan obat-obatan gratis serta 54 balita memperoleh layanan penanganan stunting.
Tidak hanya layanan kesehatan, Polda Jateng juga menyalurkan 1.128 paket sembako serta memberikan bantuan alat bantu kesehatan berupa kursi roda dan alat bantu berjalan bagi warga yang membutuhkan.
Pada kesempatan tersebut, turut dideklarasikan gerakan Polda Jateng Peduli Berantas TB Paru serta diluncurkan inovasi TOSS Presisi Berantas TB Paru Kota Tegal sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam percepatan eliminasi tuberkulosis.
Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Octavianus menyampaikan apresiasi atas kontribusi Polri dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.
“Kami atas nama Kementerian Kesehatan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Polri, khususnya Polda Jawa Tengah, atas pelaksanaan bakti kesehatan ini. Kehadiran Polri melalui pelayanan kesehatan seperti ini sangat membantu masyarakat sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, sinergi berbagai pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, termasuk dalam percepatan eliminasi tuberkulosis dan pencegahan stunting.
Menanggapi kegiatan tersebut, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto mengatakan bahwa Puncak Bakti Kesehatan Hari Bhayangkara ke-80 merupakan wujud nyata komitmen Polri untuk terus hadir memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan tetapi juga melalui pelayanan sosial dan kemanusiaan.
“Semangat Hari Bhayangkara ke-80 dengan tema ‘Polri Untuk Masyarakat’ kami wujudkan melalui pelayanan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Harapan kami, sinergi yang telah terbangun bersama pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan seluruh elemen masyarakat ini dapat terus diperkuat demi mewujudkan masyarakat yang sehat, aman, dan sejahtera,” ujar Kombes Pol Artanto. ( S. Bimantoro )
JAKARTA, DN-II Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 126/PUU-XXIV/2026 yang mengamanatkan pembaruan terhadap UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi momentum krusial bagi dunia hukum Indonesia. MK memberikan waktu dua tahun kepada pembentuk undang-undang untuk menata ulang tata kelola organisasi advokat. (24/6/2026).
Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI), TM. Luthfi Yazid, menyambut baik putusan tersebut. Menurutnya, ini adalah kesempatan emas untuk melakukan reformasi profesi advokat secara menyeluruh demi memperkuat penegakan hukum, akuntabilitas profesi, dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat (justice seekers).
“Kami mengapresiasi putusan MK ini. Ini adalah saatnya kita menata ulang profesi advokat agar benar-benar berkualitas, berintegritas, dan menjunjung tinggi officium nobile,” ujar Luthfi Yazid di Jakarta, Selasa (23/06/2026).
Tiga Pilar Usulan Reformasi DePA-RI
Dalam revisi UU Advokat mendatang, DePA-RI mengusulkan tiga prinsip utama: perlindungan masyarakat, penguatan independensi profesi, dan peningkatan akuntabilitas melalui pengawasan yang transparan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Luthfi Yazid menekankan pentingnya merekonstruksi posisi advokat sebagai Constitutional Officer. Secara konstitusional, Pasal 24 UUD 1945 menempatkan advokat sebagai unsur penting dalam sistem peradilan yang merdeka.
“Advokat bukan sekadar profesi privat. Secara fungsional, kedudukan advokat harus disejajarkan dengan hakim, jaksa, dan penyidik. Fungsi kami bukan hanya membela klien, tapi menjaga due process of law dan mewujudkan free and impartial tribunal,” tegasnya.
Gagasan National Bar Council
Untuk mengatasi persoalan fragmentasi organisasi advokat, DePA-RI mengusulkan pembentukan National Bar Council. Lembaga ini dirancang sebagai regulator profesi advokat nasional yang independen, tanpa memberangus kebebasan berserikat.
“Sekalipun kita menganut sistem multibar, fungsi regulator harus berada di satu lembaga nasional yang terintegrasi,” jelas Luthfi.
Lembaga ini nantinya akan memiliki kewenangan mencakup:
Registrasi advokat nasional;
Sertifikasi dan pendidikan profesi;
Penegakan disiplin dan etik;
Pengelolaan basis data nasional advokat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
DePA-RI menyarankan agar model ini mengadopsi sistem yang telah terbukti sukses di berbagai negara, seperti Bar Council of England and Wales, Law Society of Singapore, atau Japan Federation of Bar Association (JFBA).
Sistem Registrasi Satu Pintu dan Dewan Disiplin
Lebih lanjut, Luthfi Yazid mendorong terwujudnya sistem One Lawyer-One License-One National Registration System. Dengan adanya Nomor Induk Advokat Nasional, setiap advokat terdaftar secara resmi di sistem nasional dan memiliki legalitas untuk berpraktik di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini dinilai krusial untuk transparansi dan kepastian bagi masyarakat.
Selain itu, untuk menekan angka pelanggaran seperti mafia perkara dan penyalahgunaan profesi, DePA-RI mendesak dibentuknya National Disciplinary Board yang independen dan berintegritas.
“Dewan ini harus dilengkapi kewenangan nyata untuk menjatuhkan sanksi, mulai dari teguran hingga pencabutan lisensi. Ini penting demi membangun kembali kepercayaan publik,” tambah Luthfi.
Adaptasi Era Digital
Sebagai penutup, Luthfi Yazid menekankan bahwa revisi UU Advokat harus visioner dengan mengakomodasi perkembangan teknologi.
“UU Advokat yang baru nanti harus mampu menjawab tantangan era digital, termasuk integrasi data nasional, penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam praktik hukum, serta penguatan pendidikan hukum berbasis teknologi,” pungkasnya. Red/Megy
Madura, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 yang mengusung tema “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmat untuk Kemaslahatan Bangsa”, bertempat di Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa NU memiliki karakter khas sebagai organisasi keagamaan yang mampu memadukan nilai-nilai religius dengan semangat kebangsaan dan patriotisme yang kuat. “Nahdlatul Ulama adalah memang organisasi keagamaan, tapi sangat nasionalis, sangat patriotik, sangat cinta Tanah Air. Jadi agamis, tapi nasionalis dan patriotik,” tegas Presiden.
Lebih lanjut, Presiden RI memberikan apresiasi atas kontribusi besar Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Menurut beliau, NU senantiasa hadir dan berperan aktif dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan serta menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga persatuan dan stabilitas nasional.
Kehadiran Panglima TNI pada kegiatan tersebut mencerminkan sinergi yang kuat antara pemerintah, TNI, dan elemen masyarakat dalam menjaga persatuan nasional, memperkokoh nilai-nilai kebangsaan, serta mendukung terciptanya stabilitas yang kondusif bagi keberlanjutan pembangunan nasional.
Red/BPMI Setpres.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima
#tnirakyatkuat
#indonesiaemas2045
Brebes, DN-II Polres Brebes mengawal jalannya aksi damai yang digelar oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Brebes di kawasan Alun-Alun Brebes, Senin (22/6/2026) sore.
Pengamanan dilakukan secara humanis dan profesional guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan penyampaian aspirasi berjalan aman, tertib, dan kondusif. Mulai dari kegiatan long march hingga audiensi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Brebes, seluruh agenda berlangsung lancar tanpa mengganggu aktivitas masyarakat.
Aksi damai diawali dengan berkumpulnya peserta di titik kumpul wilayah Kelurahan Brebes. Selanjutnya, massa melakukan long march menuju Alun-Alun Brebes melalui rute Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Pangeran Diponegoro, hingga tiba di lokasi aksi.
Setibanya di Alun-Alun Brebes, para peserta menyampaikan berbagai aspirasi yang kemudian ditindaklanjuti melalui forum audiensi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Brebes. Audiensi tersebut dihadiri oleh Bupati Brebes, Kapolres Brebes, Ketua DPRD Kabupaten Brebes, serta sejumlah pejabat terkait.
Ps. Kasi Humas Polres Brebes IPTU Indra Prasetyo mewakili Kapolres Brebes menyampaikan bahwa kehadiran Polri dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjamin hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Pengamanan kami laksanakan dengan mengedepankan pendekatan humanis, komunikasi yang baik, serta pelayanan kepada seluruh peserta aksi. Dengan sinergi semua pihak, penyampaian aspirasi dapat berlangsung tertib sehingga pesan yang ingin disampaikan masyarakat dapat diterima melalui mekanisme dialog,” ujar IPTU Indra Prasetyo, Selasa (23/6/2026).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan pengamanan tidak terlepas dari kerja sama seluruh unsur yang terlibat, baik penyelenggara aksi, pemerintah daerah, maupun para peserta yang tetap menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.
Menurutnya, pendekatan persuasif yang dilakukan petugas sejak sebelum kegiatan dimulai menjadi bagian dari upaya Polres Brebes dalam menciptakan ruang demokrasi yang aman, nyaman, dan menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat.
“Kami mengapresiasi seluruh peserta aksi yang telah menyampaikan aspirasi secara damai, tertib, dan bertanggung jawab. Polres Brebes akan terus mengedepankan pengamanan yang profesional, humanis, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat dalam setiap kegiatan, sehingga hak menyampaikan pendapat dapat berjalan seiring dengan terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum,” pungkasnya.
Selama kegiatan berlangsung, situasi di sekitar lokasi aksi terpantau aman dan kondusif. Pengamanan dilakukan oleh personel Polres Brebes bersama instansi terkait guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar hingga selesai. Red/Casroni
Jakarta, DN-II TNI Angkatan Darat kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua melalui pengiriman dukungan logistik Program Manunggal Air dan Papua Terang menuju Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Pengiriman dilakukan melalui Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (23/6/2026), menggunakan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara.
Dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya TNI AD menghadirkan akses air bersih dan energi listrik bagi masyarakat di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Berbagai peralatan pengeboran air, mesin pendukung, serta perangkat pembangkit listrik dikirim guna mendukung pelaksanaan program di lapangan.
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., menegaskan bahwa Program Manunggal Air dan Papua Terang merupakan wujud nyata kepedulian TNI AD dalam membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di daerah terpencil dan terluar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk saudara-saudara kita di Papua. Melalui Program Manunggal Air dan Papua Terang, TNI AD tidak hanya membangun sarana, tetapi juga menghadirkan harapan, kesehatan, pendidikan, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat,” ujar Kasad.
Untuk mendukung Program Manunggal Air, TNI AD mengirimkan berbagai peralatan pengeboran dan distribusi air, antara lain satu unit mesin bor air hidrolik, satu unit diesel pompa sirkulasi air, perangkat sirkulasi air, puluhan batang stang bor, berbagai jenis selang, mata bor khusus, serta perlengkapan teknis lainnya yang akan digunakan dalam pembangunan sarana air bersih bagi masyarakat.
Sementara itu, Program Papua Terang diperkuat dengan pengiriman sejumlah dinamo dan turbo generator guna mendukung penyediaan energi listrik di wilayah sasaran. Kehadiran listrik diharapkan dapat menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, mendukung proses belajar mengajar, serta memperluas akses informasi dan komunikasi.
Selain itu, TNI AD juga menyiapkan dukungan lanjutan berupa 12 unit televisi, 12 unit parabola, 24 unit radio mini bluetooth, serta 24 unit speaker portabel lengkap dengan mikrofon yang akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pendidikan, sosial, dan keagamaan masyarakat. Peralatan tersebut direncanakan diberangkatkan pada penerbangan berikutnya menyesuaikan kapasitas angkut pesawat yang saat ini juga membawa perlengkapan satuan tugas dan dukungan lainnya.
Program Manunggal Air dan Papua Terang sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperluas akses layanan dasar bagi masyarakat serta mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Melalui sinergi TNI AD dan TNI AU, berbagai dukungan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat nyata sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Pengiriman dukungan logistik ini menjadi bukti bahwa TNI AD tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan negara, tetapi juga hadir sebagai bagian dari solusi dalam membantu mengatasi berbagai kesulitan masyarakat serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Red
BREBES, DN-II Dalam upaya mewujudkan visi “Brebes Beres”, Puskesmas Bentar terus memperkuat sinergi lintas sektor guna menghadirkan akses layanan kesehatan yang lebih inklusif. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah mengintensifkan layanan jemput bola melalui metode door to door (dari rumah ke rumah) untuk menjangkau masyarakat hingga ke pelosok wilayah kerja.
Perawat Puskesmas Bentar, Edi Wantoro, S.Kep., Ns., menjelaskan bahwa kegiatan jemput bola ini difokuskan pada upaya preventif dan promotif, dengan prioritas utama pada penemuan kasus secara dini.
“Penemuan kasus dini baik untuk TBC, kesehatan jiwa, maupun penyakit menular dan tidak menular lainnya sangat krusial. Melalui layanan door to door, kami dapat memberikan intervensi kesehatan secara lebih cepat, tepat sasaran, dan efektif kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Edi Wantoro saat dikonfirmasi, Selasa (23/6/2026).
Mengedepankan Pelayanan yang Inklusif dan Humanis
Selain proaktif menyambangi warga, Puskesmas Bentar juga melakukan transformasi dalam peningkatan kualitas pelayanan di dalam gedung. Pihaknya kini menempatkan keramahan dan kenyamanan sebagai standar utama bagi setiap pasien yang berkunjung.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami ingin Puskesmas Bentar menjadi ‘rumah’ yang nyaman bagi masyarakat. Tidak hanya bagi mereka yang sedang sakit, tetapi juga bagi warga yang ingin melakukan konsultasi kesehatan atau kunjungan sehat. Ini adalah terobosan kami untuk memastikan setiap warga mendapatkan kepuasan layanan yang maksimal,” tambah Edi.
Fokus Layanan Unggulan
Dalam memberikan pendampingan kesehatan yang komprehensif, Puskesmas Bentar kini fokus pada beberapa program unggulan, di antaranya:
Konseling Kesehatan Jiwa: Memberikan dukungan psikologis dan pendampingan bagi masyarakat.
Layanan Gizi: Upaya berkelanjutan dalam perbaikan status gizi masyarakat.
Kesehatan Ibu dan Anak (KIA): Pendampingan intensif bagi ibu hamil dan balita sebagai langkah nyata menekan angka stunting di wilayah kerja Puskesmas Bentar.
Seluruh rangkaian langkah ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap visi “Brebes Beres”, di mana sektor kesehatan menjadi pilar utama dalam meningkatkan derajat hidup masyarakat. Dengan mendekatkan akses layanan, Puskesmas Bentar optimistis dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, mandiri, dan produktif.
Red/Casroni
You cannot copy content of this page