JAKARTA DN-II Untuk pertama kalinya, lebih dari 150 periset terbaik bangsa berkumpul di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (6/8/2026). Pertemuan ini digelar untuk berdialog secara langsung dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sekaligus mendengarkan taklimat strategis Kepala Negara mengenai masa depan riset, inovasi, dan pendidikan di Indonesia.
Pertemuan bersejarah ini menjadi momentum krusial dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan para peneliti guna membangun ekosistem riset nasional yang semakin maju, mandiri, dan berdaya saing global. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama lahirnya inovasi dan berbagai terobosan teknologi yang akan menentukan arah kemajuan bangsa di masa depan. Oleh karena itu, investasi di sektor pendidikan dan riset harus terus diperkuat sebagai modal utama menuju visi Indonesia Emas 2045.
Peninjauan Produk Riset dan Inovasi Unggulan
Sebelum sesi dialog dimulai, Presiden Prabowo didampingi sejumlah pejabat tinggi negara meninjau langsung pameran hasil riset dan inovasi karya anak bangsa. Berbagai inovasi strategis yang dipaparkan meliputi:
Infrastruktur & Kemaritiman: Teknologi pendukung pembangunan Giant Sea Wall. 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Energi & Ketenagalistrikan: Pengembangan teknologi nuklir sebagai persiapan menuju Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) serta inovasi tabung Compressed Natural Gas (CNG) yang lebih efisien sebagai alternatif LPG.
Kesehatan & Pangan: Teknologi Foodguard guna mendukung pengawasan dan keamanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta berbagai solusi di bidang ketahanan pangan dan kemandirian energi.
Sektor Publik: Inovasi pengelolaan sampah, teknologi pertahanan, hingga rancangan pembangunan tiga juta rumah rakyat.
Apresiasi Nyata untuk Produk Lokal
Salah satu momen yang menarik perhatian dalam peninjauan tersebut adalah ketika Presiden Prabowo memesan secara langsung sepatu sekolah berbahan karet lokal. Sepatu inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini diproduksi dengan harga yang sangat terjangkau, yakni di bawah Rp80.000.
Langkah sederhana ini mencerminkan apresiasi sekaligus bentuk dukungan nyata Kepala Negara agar hasil riset dan inovasi anak bangsa tidak berhenti di laboratorium, tetapi dapat segera diproduksi secara massal dan dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat.
Pemerintah berharap melalui dialog dan penguatan sinergi ini, akan lahir semakin banyak inovasi anak bangsa yang transformatif, aplikatif, dan mampu memberikan solusi nyata bagi kemajuan serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Red
MEDAN, DN-II Satu unit kapal pukat teri, KM Merpati Indah 7, dilaporkan terbakar saat berlayar di perairan Belawan pada Rabu (5/8/2026). Insiden ini diduga kuat dipicu oleh kebocoran pada bagian knalpot di dalam kamar mesin.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kapal ikan milik gudang PMS yang berlokasi di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan tersebut awalnya tengah dalam perjalanan menuju PPS Belawan. Di tengah perjalanan, terjadi kebocoran pada knalpot yang berada di ruang mesin.
”Infonya kapal pukat teri itu terbakar akibat adanya kebocoran knalpot di dalam ruang mesin. Sedangkan di dalam mesin itu banyak minyak, makanya dengan mudah api menyambar ke seluruh ruangan di dalam mesin,” ujar Wawan, salah seorang nelayan setempat.
Wawan mengungkapkan, para Anak Buah Kapal (ABK) yang berada di atas KM Merpati Indah 7 sempat berupaya memadamkan kobaran api secara mandiri. Namun, karena api dengan cepat membesar dan tidak terkendali, para ABK akhirnya terpaksa menyelamatkan diri dengan cara melompat ke laut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Peristiwa nahas tersebut baru diketahui oleh awak kapal ikan lain yang sedang melintas di sekitar lokasi kejadian. Para ABK yang melompat ke laut kemudian berhasil dievakuasi dan diselamatkan oleh kapal yang lewat tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian mengenai ada atau tidaknya korban jiwa dalam insiden kebakaran ini. Rencananya, bangkai kapal pukat teri tersebut akan segera ditarik menuju area Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan guna penanganan lebih lanjut. Red
SEMARANG, DN-II Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, menghadiri Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (6/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri kepala daerah se-Jawa Tengah, jajaran BPS RI dan BPS Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengapresiasi BPS Jawa Tengah yang telah menginisiasi rapat koordinasi tersebut sebagai langkah mempercepat penyelesaian pendataan Sensus Ekonomi 2026.
Menurutnya, hingga 5 Agustus 2026, capaian pendataan di Jawa Tengah telah mencapai 80,10 persen, sebuah capaian yang dinilai sangat baik dan berada di atas rata-rata nasional.
“Capaian ini luar biasa. Terima kasih kepada seluruh petugas sensus yang telah bekerja di lapangan dan kepada pemerintah daerah yang terus mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi. Kita berharap target pendataan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan BPS,” ujar Taj Yasin.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menegaskan, Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi menjadi instrumen penting untuk mengetahui kondisi riil perekonomian sekaligus menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi di masa mendatang.
“Keberhasilan Sensus Ekonomi merupakan tanggung jawab bersama, termasuk seluruh kepala daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik RI, Sonny Harry B. Harmadi, menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun sekali dan menjadi sumber data strategis bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
Menurut Sonny, perubahan pola ekonomi pascapandemi membuat aktivitas usaha semakin dinamis. Kini, kegiatan ekonomi tidak lagi hanya dilakukan di kawasan perdagangan atau industri, tetapi juga tumbuh dari rumah-rumah masyarakat melalui berbagai model usaha berbasis digital maupun rumahan.
“Sejak tahun 2020 struktur perekonomian mengalami perubahan yang sangat cepat. Hari ini usaha bisa tumbuh dari rumah, sehingga pemerintah membutuhkan data yang akurat agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kondisi di lapangan,” ujarnya.
Ia mengibaratkan Sensus Ekonomi sebagai general check-up bagi perekonomian Indonesia. Hasil sensus nantinya akan menjadi “kompas” dalam menentukan arah pembangunan ekonomi, penyusunan program pemberdayaan usaha, hingga penyusunan kebijakan investasi di daerah.
Selain itu, berdasarkan hasil sementara Prelist Sensus Ekonomi 2026, Jawa Tengah memiliki sekitar 4,55 juta unit usaha, menjadikannya provinsi dengan jumlah usaha terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Untuk kategori Usaha Besar, Jawa Tengah berada di peringkat ketiga nasional, sedangkan jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) juga menempati posisi kedua secara nasional.
“Capaian ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki fondasi ekonomi yang kuat. Karena itu, data hasil Sensus Ekonomi harus dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran,” tegas Sonny.
Melalui keikutsertaan dalam Rakorda tersebut, Pemerintah Kota Tegal menegaskan komitmennya mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 agar menghasilkan data yang berkualitas, akurat, dan mampu menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di daerah.(* S. Bimantoro )
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Yogyakarta, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mewujudkan pembangunan berkeadilan ekologis.
Menurutnya, legislator daerah perlu mengoptimalkan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan.
Hal itu disampaikan Bima saat menyampaikan keynote speech pada Akademi Kaukus Parlemen Hijau Daerah bertema Menguatkan Kepemimpinan Legislatif Daerah untuk Pembangunan Berkeadilan Ekologis di Riss Hotel Malioboro, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (6/8/2026).
“Anggota DPRD memiliki peran strategis untuk memastikan agenda pembangunan daerah tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan,” ujar Bima.
Ia menambahkan, anggota DPRD perlu memiliki arah perjuangan yang jelas dengan memberi perhatian pada isu-isu yang berdampak langsung terhadap masyarakat, termasuk pelestarian lingkungan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurut Bima, persoalan lingkungan merupakan tantangan yang kompleks sehingga tidak dapat diselesaikan secara parsial. Karena itu, penanganannya membutuhkan sinergi lintas sektor, lintas wilayah, serta kolaborasi antarpemerintah dan berbagai pemangku kepentingan.
Selain itu, Bima mengingatkan agar berbagai instrumen pendanaan hijau tidak diposisikan semata sebagai pemenuhan kewajiban administratif, melainkan diarahkan untuk mendukung program yang memberikan manfaat nyata bagi kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Masalah kita bukan tidak ada kebijakannya, tetapi pelaksanaannya di lapangan. Kalau menurut saya, ya persoalannya itu bukan di gagasannya, tapi eksekusinya. Kemudian persoalan-persoalan itu yang enggak bisa diantisipasi sejak awal,” sambungnya.
Bima juga mengajak para legislator daerah memperkuat kolaborasi dengan kalangan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, jejaring yang kuat akan memperkaya substansi kebijakan sekaligus memperbesar peluang lahirnya program pembangunan yang efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan ekologis.
Ia juga menyoroti meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan, terutama di kalangan Generasi Z. Karena itu, para legislator daerah diharapkan menjadikan isu lingkungan sebagai salah satu agenda prioritas dalam memperjuangkan kebijakan yang responsif terhadap tantangan masa depan serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Red
Biak Numfor, DN-II Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian mengajak para pelajar di Kabupaten Biak Numfor, Papua, untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Tanah Air melalui pendidikan karakter sekaligus mengenal potensi bahari daerahnya.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Kegiatan Senam Sehat Masyarakat Sehat dan Hebat serta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air di Lapangan Cenderawasih, Kabupaten Biak Numfor, Papua, Senin (3/8/2026).
Tri mengatakan, Biak memiliki kekayaan bawah laut yang menjadi kebanggaan Indonesia, termasuk situs pesawat Perang Dunia II yang berada di dasar laut. Potensi tersebut, menurutnya, perlu dikenalkan kepada generasi muda agar semakin mencintai daerahnya. Terlebih potensi tersebut tidak dimiliki daerah lainnya di Indonesia.
“Jadi berbanggalah bahwa tidak hanya ada satu, ada dua pesawat perang dunia di bawah laut [jadi] tempat wisata,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, TP PKK berencana berkolaborasi dengan pusat-pusat penyelaman (dive center) di Biak untuk memperkenalkan olahraga selam kepada para pelajar melalui program pengenalan menyelam. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi sarana bagi generasi muda untuk mengenal dan menjaga kekayaan laut yang dimiliki daerahnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain itu, Tri menjelaskan bahwa pendidikan karakter merupakan salah satu program prioritas TP PKK. Ini termasuk melalui penanaman nilai-nilai cinta Tanah Air dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat mendukung program pemerintah di bidang pendidikan agar seluruh anak Indonesia memperoleh kesempatan belajar yang setara. Menurutnya, komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan merupakan wujud kehadiran negara bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Tri menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor atas dukungannya terhadap berbagai program pemerintah, termasuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Ia juga mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat masyarakat Biak Numfor terhadap kegiatan TP PKK.
Tri berharap rangkaian kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang berkumpul dan berolahraga bersama, tetapi juga mampu memperkuat semangat kebangsaan masyarakat dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. “Mari kita bersama-sama hari ini memulai rasa semangat kita dan kegembiraan kita dalam merayakan HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan kita hari ini bergembira dan sehat bersama,” pungkasnya. Red
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Pejabat yang dilantik terdiri atas pejabat struktural akademik, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional.
Dalam arahannya, Mendagri menegaskan bahwa pelantikan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang berlangsung secara wajar sekaligus menjadi momentum penyegaran. Selain karena adanya pejabat yang memasuki masa pensiun, pelantikan juga membuka kesempatan bagi pejabat lain untuk mengembangkan karier melalui mutasi maupun promosi.
“Untuk itu saya berharap pergantian jabatan dengan adanya kejadian pelantikan ini akan membuat kinerja Kementerian Dalam Negeri menjadi lebih baik ke depan. Saya banyak menitipkan harapan kepada pejabat-pejabat yang baru, melaksanakan tugas semaksimal mungkin,” ujar Mendagri.
Mendagri berharap pelantikan tersebut dapat memotivasi seluruh pegawai Kemendagri untuk terus meningkatkan kinerja. Ia meyakini bahwa setiap amanah jabatan merupakan ketetapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan itu, Mendagri juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya atas dedikasi dan kontribusi yang diberikan selama bertugas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Mendagri mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) Kemendagri mendukung kepemimpinan para pejabat yang baru dilantik. Menurutnya, sinergi dan kerja sama antarpegawai menjadi kunci dalam memperkuat kinerja organisasi. Terlebih, Kemendagri mengemban peran strategis sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, mulai dari menjaga stabilitas politik dan pemerintahan, administrasi kewilayahan, hingga pelayanan administrasi kependudukan. 
“Saya berharap dukungan dan kemudian kita berharap doa, doa kita semua Kementerian Dalam Negeri kinerjanya akan lebih baik di masa-masa mendatang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bekerja keras selama ini dalam pengabdian di Kementerian Dalam Negeri,” tandas Mendagri.
Sebagai informasi, pejabat yang dilantik meliputi Rossy Lambelanova sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Matheos Tan sebagai Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Herny Ika S. Hutauruk sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Tiyar Cahya Kusuma sebagai Kepala Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II BPSDM, Indra Maulana Syamsul Arief sebagai Kepala Biro Administrasi Hukum, Kepegawaian, dan Hubungan Masyarakat IPDN, Yasar Lukman YL sebagai Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kemendagri, serta pejabat lainnya yang terkait.
Pelantikan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksana Tugas (Plt.) Pejabat Tinggi Madya Kemendagri kepada dua pejabat. Mereka adalah Bachril Bakri sebagai Plt. Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri dan Andi Ony Prihartono sebagai Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri. Red
Medan, DN-II Temuan mengejutkan berupa narkotika jenis ganja seberat kurang lebih 6,8 kilogram di dalam area Lapas Kelas IIB Kota Padangsidimpuan memantik reaksi keras. Gerakan Mahasiswa Peduli Transparan Sumatera Utara (GMPET-SU) secara tegas mengecam bobroknya sistem pengawasan di lembaga pemasyarakatan tersebut dan mendesak pencopotan Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIB Padangsidimpuan, Kamis (6/8/2026).
Pernyataan sikap ini dikeluarkan oleh GMPET-SU menyusul temuan ganja seberat kurang lebih 6,8 kg yang ditemukan dalam razia gabungan bersama TNI/Polri, Satpol PP, dan pihak lapas pada Jumat, 30 Mei 2026 lalu. Barang haram tersebut ditemukan tersimpan di dalam satu karung berwarna putih di ruang instalasi listrik Lapas Padangsidimpuan.
Cermin Buruk Tata Kelola dan Dugaan Pembiaran
Koordinator Aksi A. Ricky Pratama bersama Koordinator Lapangan Ahmad Siregar menilai bahwa temuan fantastis ini merupakan bukti nyata kegagalan pihak lapas dalam mengawasi, mengendalikan, serta memastikan sirkulasi barang dan orang masuk ke dalam lapas.
”Lapas atau rutan seharusnya menjadi tempat pembinaan bagi para terpidana agar kembali steril dan siap kembali ke masyarakat, bukan malah menjadi sarang peredaran narkotika,” tegas perwakilan GMPET-SU dalam pernyataan resminya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mahasiswa juga menyoroti lemahnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeriksaan terhadap mobilitas orang dan barang masuk. Mereka menduga ada unsur kesengajaan atau pembiaran dari Kalapas dan jajarannya sehingga narkotika seberat hampir 7 kilogram tersebut bisa lolos masuk ke dalam sel penjara.
Landasan Hukum dan Peraturan Terkait
Kasus peredaran dan penguasaan narkotika di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan tidak hanya melanggar etika birokrasi, tetapi juga menabrak sejumlah regulasi dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain:
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:
Pasal 111 dan Pasal 114: Mengatur ancaman pidana berat bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (ganja).
Pasal 131: Mengatur sanksi pidana bagi pihak yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan:
Menegaskan fungsi sistem pemasyarakatan untuk mengembalikan warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Peredaran narkoba di dalam lapas merupakan bentuk pengingkaran terhadap fungsi utama pemasyarakatan.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) terkait Kode Etik dan Disiplin Pegawai:
Mengatur sanksi administratif hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bagi pegawai aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemasyarakatan yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang, terlibat, atau melakukan pembiaran terhadap peredaran gelap narkoba.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Empat Tuntutan Tegas GMPET-SU
Dalam aksi dan pernyataan sikap yang dilayangkan pada 6 Agustus 2026 ini, GMPET-SU menyampaikan empat tuntutan utama kepada instansi penegak hukum dan kementerian terkait:
Desak Pencopotan Kalapas: Meminta kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) agar segera mencopot Kalapas Kelas IIB Padangsidimpuan akibat dugaan pembiaran masuknya ganja seberat kurang lebih 6,8 kg yang membuktikan ketidakmampuan kinerja jajarannya.
Evaluasi Menyeluruh: Meminta Kakanwil Ditjenpas Sumatera Utara untuk mengevaluasi total pengelolaan Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan.
Panggil Oknum Pegawai: Meminta Kapolda Sumatera Utara untuk segera memanggil dan memeriksa oknum pegawai Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan yang diduga kuat terlibat atau membiarkan masuknya barang haram tersebut berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku.
Perbaikan SOP Ketat: Menuntut perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeriksaan secara ketat untuk mencegah peristiwa serupa terulang kembali di masa mendatang.
Surat pernyataan sikap dan tuntutan ini turut ditembuskan kepada berbagai pihak berwenang, mulai dari Kementerian Imipas RI, Kakanwil Ditjenpas Sumut, Kapolda Sumut, hingga BNN Sumut, sebagai bentuk tekanan moral agar skandal peredaran narkoba di balik jeruji besi ini diusut secara transparan tanpa kompromi.
Media ini akan terus mengawal kasus ini serta tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada pihak Lapas Kelas IIB Kota Padangsidimpuan maupun instansi terkait agar pemberitaan tetap berimbang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Tim)
JAKARTA, DN-II Sepanjang tahun 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat telah menjalankan 18 operasi tangkap tangan (OTT) dan mengamankan 12 kepala daerah, yang sebagian besar menjabat sebagai bupati dan wali kota. Kasus terbaru yang ditangani adalah OTT terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro pada 28 Juli 2026.
Di tengah masifnya penindakan di tingkat daerah, belum ada satu pun gubernur yang terjaring OTT pada tahun ini. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menegaskan bahwa level gubernur tidak steril dari dugaan tindak pidana rasuah.
”Penyelidikannya tetap berjalan, hanya saja bukti yang ada belum memenuhi syarat untuk dilakukan penangkapan,” ujar Fitroh saat memberikan keterangan resmi.
Fitroh menekankan bahwa setiap upaya paksa yang dilakukan lembaga antirasuah harus senantiasa berpijak pada alat bukti yang solid serta berada dalam koridor prosedur hukum yang berlaku. Pihaknya memastikan penegakan hukum yang dijalankan tidak boleh menabrak aturan hukum itu sendiri.
Ia juga menepis secara tegas anggapan miring bahwa KPK melindungi para pejabat setingkat gubernur. Menurutnya, seluruh keputusan penindakan murni didasarkan pada pertimbangan objektivitas dan kecukupan alat bukti.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Perluasan Sasaran Penindakan dan Kinerja Semester I 2026
Selain menyasar kepala daerah, penindakan KPK sepanjang 2026 juga merambah ke berbagai sektor strategis lainnya, mulai dari pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), lingkungan peradilan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga aparatur sipil negara (ASN).
Berikut adalah daftar 12 kepala daerah yang terjaring penindakan KPK sepanjang 2026:
Wali Kota Madiun — Maidi
Bupati Pati — Sudewo
Bupati Pekalongan — Fadia Arafiq
Bupati Rejang Lebong — M. Fikri Thobari
Bupati Cilacap — Syamsul Auliya Rachman
Bupati Tulungagung — Gatut Sunu
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bupati Muara Enim — Edison
Bupati Kuantan Singingi — Suhardiman Amby
Bupati Langkat — Syah Afandin
Bupati Sukoharjo — Etik Suryani
Bupati Lombok Barat — Lalu Ahmad Zaini
Bupati Pemalang — Anom Widiyantoro
Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa kinerja penindakan pada Semester I 2026 mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini tercatat dari peningkatan pelimpahan perkara yang melonjak dari 46 kasus menjadi 76 kasus.
Setyo menegaskan bahwa seluruh proses penanganan perkara ini akan terus berlanjut secara transparan hingga tahap persidangan serta optimalisasi pemulihan aset negara (asset recovery). Tim Red
#NewsUpdate #KPK #OTT2026 #KorupsiKepalaDaerah #AntiKorupsi
JAKARTA, DN-II Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan tertinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, (6/8/2026).
Pertemuan resmi ini dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali, serta Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Laporan Perkembangan Program Strategis TNI
Berdasarkan keterangan resmi dari narasumber terkait, Panglima TNI beserta para Kepala Staf Angkatan melaporkan secara langsung perkembangan berbagai program strategis yang dijalankan oleh jajaran TNI. Program-program tersebut difokuskan untuk mendukung pemerataan pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Beberapa poin utama program yang menjadi fokus pembahasan meliputi:
Pembangunan Infrastruktur Desa: Progres pembangunan 2.500 jembatan desa di berbagai pelosok tanah air yang ditargetkan rampung pada Agustus 2026 guna memperlancar konektivitas warga.
Penyediaan Akses Air Bersih: Pembangunan hampir 3.000 titik air bersih di berbagai wilayah Indonesia guna mengatasi kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih.
Elektrifikasi Pedesaan: Akselerasi program listrik masuk desa, khususnya di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang terus berjalan secara berkesinambungan.
Bakti Sosial Serentak: Persiapan pelaksanaan Bhakti Sosial TNI yang akan digelar serentak di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Arahan Khusus Menyongsong HUT ke-81 Kemerdekaan RI
Selain melaporkan program yang sedang berjalan, pertemuan ini juga membahas bentuk dukungan penuh TNI terhadap berbagai program prioritas pemerintah.
”Presiden Prabowo secara khusus mengarahkan agar pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, TNI dapat menghadirkan sesuatu yang spesial dan berdampak langsung bagi masyarakat, sebagai wujud nyata semangat kemerdekaan sekaligus pengabdian kepada bangsa dan negara.”
Melalui sinergi dan langkah nyata ini, TNI terus memperkuat perannya secara optimal—tidak hanya sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperluas akses kebutuhan dasar, serta memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat. Red
Jakarta, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago dalam kegiatan konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).
Dalam keterangannya, Menko Polkam mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh hoaks, disinformasi, fitnah, maupun ujaran kebencian yang beredar di media sosial. “Masyarakat tidak perlu terpengaruh oleh hoaks, disinformasi, fitnah, maupun ujaran kebencian yang beredar di media sosial,” tegasnya.
Menko Polkam memastikan kondisi keamanan di seluruh wilayah Indonesia tetap aman dan terkendali berkat sinergi seluruh unsur pemerintah, TNI, Polri, serta komponen bangsa dalam menjaga stabilitas nasional. “Kondisi keamanan di seluruh wilayah Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali,” ujarnya.
Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Menko Polkam mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan, ketenangan, dan kondusivitas bangsa. “Mari kita bersama-sama menjaga ketenangan dan kondusivitas bangsa, terutama menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia,” pungkasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
TNI berkomitmen untuk terus menjadi benteng pertahanan negara yang Profesional, responsif, integratif, modern dan adaptif dalam menghadapi dinamika ancaman, baik ancaman militer maupun non-militer seperti perang siber, disinformasi, dan gangguan stabilitas dalam negeri. Melalui penguatan interoperabilitas antar matra, modernisasi alutsista, pembinaan teritorial bersama rakyat, serta sinergi dengan Polri dan seluruh komponen bangsa lainnya. RED
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
You cannot copy content of this page