Brebes, DN-II Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana pada musim kemarau, Polres Brebes bersama Pemerintah Kabupaten Brebes menggelar Apel Kesiapsiagaan Tanggap Bencana dan Penggelaran Sarana Prasarana (Sarpras) Kabupaten Brebes Tahun 2026, Rabu (5/8/2026), di Lapangan Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Kabupaten Brebes.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Brebes AKBP Muhammad Ali Akbar, S.I.K., M.Si. dan dihadiri unsur Forkopimda, TNI, Polri, BPBD, para camat, serta instansi terkait sebagai bentuk sinergi dalam menghadapi potensi bencana di wilayah Kabupaten Brebes.
Dalam amanatnya, Kapolres Brebes menyampaikan apresiasi kepada BPBD Kabupaten Brebes dan seluruh pihak yang telah berperan dalam penyelenggaraan apel kesiapsiagaan sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam mengantisipasi potensi bencana, khususnya pada musim kemarau.
Kapolres menjelaskan bahwa berdasarkan prakiraan BMKG, sebagian besar wilayah Kabupaten Brebes telah memasuki musim kemarau sejak Mei 2026 dan saat ini berada pada puncak musim kemarau dengan durasi yang cukup panjang. Kondisi tersebut meningkatkan risiko terjadinya kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan yang harus diantisipasi secara bersama-sama.
Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan Kabupaten Brebes masih memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi terhadap bencana kekeringan. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 66 desa di 11 kecamatan terdampak kekeringan, sementara pada tahun 2024 masih terjadi di 32 desa pada 9 kecamatan. Hingga akhir Juli 2026, telah terdapat empat desa di dua kecamatan yang mengajukan distribusi air bersih serta enam titik kebakaran hutan dan lahan yang berhasil ditangani.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Melalui apel kesiapsiagaan ini, Kapolres berharap koordinasi dan sinergi seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, media hingga masyarakat, semakin solid dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Menurutnya, kesiapsiagaan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan peralatan, tetapi juga komunikasi yang cepat, kerja sama yang kuat, dan kepedulian seluruh pihak.
Kegiatan apel dilanjutkan dengan penggelaran dan pengecekan sarana prasarana penanggulangan bencana sebagai bentuk kesiapan personel maupun peralatan dalam memberikan respons cepat apabila terjadi bencana di wilayah Kabupaten Brebes.
“Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh unsur yang terlibat semakin siap, sigap, dan terkoordinasi dalam melindungi masyarakat serta meminimalkan dampak bencana selama musim kemarau Tahun 2026,” terang Kapolres Brebes disela sela acara.
Kapolres Brebes AKBP Muhammad Ali Akbar, S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi memerlukan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
“Apel kesiapsiagaan ini merupakan langkah nyata untuk memastikan personel, sarana prasarana, serta koordinasi lintas instansi benar-benar siap menghadapi potensi kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau 2026,” tutupnya. Red/Casroni
JAKARTA, DN-II Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melepas keberangkatan Perdana Menteri (PM) Thailand Anutin Charnvirakul di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa, (4/8/2026). Momen tersebut sekaligus menandai berakhirnya rangkaian kunjungan resmi PM Anutin di Indonesia.
Setibanya di pangkalan udara, Presiden Prabowo bersama PM Anutin berjalan berdampingan menuju tangga pesawat sebelum memberikan penghormatan terakhir. Prosesi keberangkatan ini turut diiringi oleh penghormatan khidmat dari pasukan jajar kehormatan.
Pejabat yang Hadir
Sejumlah pejabat tinggi kedua negara turut hadir di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma untuk melepas keberangkatan PM Anutin, antara lain:
Dari Pihak Indonesia:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago
Menteri Luar Negeri Sugiono
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya
Duta Besar RI untuk Kerajaan Thailand Hari Prabowo
Dari Pihak Thailand:
Duta Besar Kerajaan Thailand untuk RI Prapan Disyatat
Wakil Tetap Thailand untuk ASEAN Prinat Apirat
Atase Pertahanan Thailand untuk Indonesia Kolonel Sittirat Pusongchai
Momentum Bersejarah Kemitraan Bilateral
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kunjungan resmi PM Anutin Charnvirakul ke Indonesia ini tercatat sebagai kunjungan resmi perdana seorang Perdana Menteri Thailand dalam 15 tahun terakhir.
Rangkaian kunjungan ini dinilai sebagai tonggak dan momentum penting dalam mempererat hubungan persahabatan, serta memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Thailand di berbagai sektor di masa mendatang. Ted
Jakarta, DN-II Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. menghadiri kegiatan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Kehadiran Wapang TNI dalam kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen TNI untuk terus memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan pengelolaan keuangan yang profesional serta mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kemajuan bangsa.
Penyampaian LHP oleh BPK RI menjadi bagian penting dalam proses evaluasi dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di setiap kementerian dan lembaga negara. Melalui hasil pemeriksaan tersebut, diharapkan seluruh instansi dapat terus meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
Panglima TNI Saksikan Langsung Ketangguhan Prajurit dalam Latihan KDOL Latihan Terintegrasi TNI 2026
Riau, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyaksikan pelaksanaan latihan Kelompok Depan Operasi Linud (KDOL) dalam rangka Latihan Terintegrasi TNI 2026 yang digelar di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Selasa (4/8/2026).
Latihan tersebut melibatkan pesawat CN 235 TNI AU, personel Brigif 17/Sakti Budi Bhakti dan personel Denmatra 2 Korpasgat sebagai unsur KDOL yang bertugas menyiapkan daerah pendaratan pasukan lintas udara. Latihan yang dilaksanakan pada malam hari ini menuntut tingkat ketelitian dan profesionalisme tinggi sehingga hanya melibatkan prajurit terpilih, sekaligus menguji kesiapan alutsista dan satuan TNI dalam mendukung Operasi Militer untuk Perang (OMP).
Di sela pelaksanaan latihan, Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menjelaskan bahwa latihan terintegrasi TNI ini menjadi sarana untuk menguji efektivitas sistem komando dan pengendalian TNI dalam operasi gabungan. “Yang diharapkan di sini adalah pimpinan TNI, dalam hal ini Panglima TNI bisa melaksanakan komando dan pengendalian dalam setiap operasi langsung sampai dengan unit yang terkecil, sampai dengan unit yang terbawah,” jelas Kapuspen TNI.
Kapuspen TNI menambahkan, seluruh rangkaian latihan tersebut mencerminkan kesiapan TNI dalam menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang. “Kita siap melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undang operasi militer untuk perang menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan titik terluar dan titik terpencil sekalipun,” ujar Kapuspen TNI.
Pelaksanaan latihan KDOL dalam Latihan Terintegrasi TNI 2026 menjadi wujud komitmen TNI untuk terus meningkatkan kesiapan operasional, memperkuat interoperabilitas antarmatra, serta menyempurnakan kemampuan komando dan pengendalian dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
Pekanbaru, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Riau segera mempercepat pembentukan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC). Langkah tersebut dinilai menjadi kunci penguatan penanggulangan TBC dari tingkat desa dan kelurahan melalui percepatan penemuan kasus, pendampingan pasien, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat.
“Mungkin nanti dalam kesempatan tertentu saya juga akan zoom dengan para bupati dan wali kota yang ada di Provinsi Riau untuk meyakinkan bahwa pembentukan Desa Siaga ini benar-benar akan memberikan kontribusi terhadap penanggulangan tuberkulosis,” ujarnya dalam Dialog Interaktif dan Koordinasi Bersama Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau guna Memperkuat Dukungan Multisektor dalam Upaya Penanggulangan TBC di RSUD Arifin Achmad, Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (4/8/2026).
Wiyagus menyoroti masih rendahnya capaian pembentukan Desa Siaga TBC di Provinsi Riau. Hingga kini baru terbentuk dua desa atau sekitar 0,11 persen dari total desa dan kelurahan di Provinsi Riau. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat koordinasi lintas sektor agar pembentukan Desa dan Kelurahan Siaga TBC dapat segera direalisasikan.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut bergantung pada sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dinas kesehatan, serta para pemangku kepentingan. Kolaborasi yang kuat akan membuat penanggulangan TBC lebih terstruktur dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Selain itu, Wiyagus meminta para camat, lurah, dan kepala desa mengambil peran aktif dalam memimpin upaya penanggulangan TBC di wilayah masing-masing. Ia menegaskan, pembentukan Desa Siaga harus disertai langkah nyata, mulai dari penemuan kasus secara aktif, pendampingan pasien hingga tuntas berobat, sampai peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya TBC.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Di sini ada Pak Camat yang mendengar langsung tentang data dan juga apa yang saya arahkan hari ini. Segera bentuk, Pak,” tegasnya.
Wiyagus juga berharap komitmen kepala daerah dapat memperkuat pelaksanaan program penanggulangan TBC hingga tingkat RT dan RW. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor akan mempercepat pencapaian target pengendalian TBC di Provinsi Riau.
“Kalau itu sudah dilaksanakan, insyaallah apa yang kita inginkan semuanya akan bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus, Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Riau S.F. Hariyanto, anggota Komisi IX DPR RI Maharani, dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar. Red
BREBES, DN-II Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Brebes AKBP Muhammad Ali Akbar memimpin langsung kegiatan Apel Perdana yang berlangsung di Lapangan Tribrata Mapolres Brebes pada Selasa pagi (04/08/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum awal untuk memperkuat kedisiplinan, komitmen pelayanan, dan soliditas jajaran kepolisian di wilayah hukum Polres Brebes.
Kegiatan apel tersebut dihadiri oleh Wakapolres Brebes, para Pejabat Utama (PJU) Polres Brebes, para Kapolsek jajaran, personel Polres, perwakilan anggota Polsek, hingga jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Polres Brebes.
Dalam amanat perdananya, Kapolres Brebes menyampaikan serangkaian arahan strategis, kebangsaan hingga penekanan kedisiplinan kepada seluruh personel.
Kapolres mengajak seluruh elemen personel mulai dari PJU, Kapolsek, Perwira, Brigadir, hingga ASN untuk bekerja sama dengan baik, saling mendukung, dan memahami peran serta tanggung jawab masing-masing.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Pahami peran masing-masing. Laksanakan tugas dengan rasa kekompakan, keguyuban, kekeluargaan, dan pengawasan berjenjang. Tidak ada kegiatan perorangan dalam melaksanakan tugas semua diketahui, dipertanggungjawabkan kepada pimpinan, masyarakat, dan Tuhan Yang Maha Kuasa,” tegas Kapolres.
Secara khusus, Kapolres menginstruksikan para Perwira (Kanit, Kasat, KBO) dan Kasi Propam untuk tidak ragu melakukan tindakan tegas dan pengawasan melekat (waskat).
Seluruh anggota diminta menghindari pelanggaran sekecil apa pun, apalagi yang dapat mencoreng marwah institusi.
“Jika tidak bisa dibina, ya ditindak tegas. Jangan sampai satu orang merusak nama baik institusi yang sudah berprestasi ini,” ujar Kapolres.
Kapolres juga mengingatkan agar seluruh anggota tidak bersikap apatis dan harus peka terhadap perkembangan situasi politik dan ekonomi internasional maupun nasional.
Kapolres juga menyoroti dampak dinamika global yang dapat memicu inflasi, PHK, hingga potensi peningkatkan kerawanan Kamtibmas di daerah.
Kapolres juga menekankan pentingnya responsivitas melalui kegiatan nyata yang dirasakan langsung oleh warga.
Di akhir arahannya, Kapolres Brebes menegaskan pentingnya rasa bangga menjadi bagian dari institusi Polri dan siap menerima masukan atau koreksi dari bawahannya demi kebaikan bersama.
“Saya siap dikoreksi oleh rekan-rekan sekalian jika ada hal yang salah. Yang membedakan kita hanya pangkat dan tanggung jawab, namun tugas dasar kita sama: memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Rangkaian kegiatan apel perdana berlangsung dengan aman, lancar, dan khidmat, membawa semangat baru bagi jajaran Polres Brebes dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah. Red/Hms
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Depok, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak mahasiswa untuk membangun karakter dan kompetensi secara berimbang sebagai bekal menghadapi perubahan zaman sekaligus mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan. Menurutnya, kedua aspek tersebut menjadi faktor penentu dalam mewujudkan generasi yang mampu membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
“Pada saatnya nanti, siapa yang akan menjadi pemenang, itu ditentukan oleh siapa yang mampu untuk menyeimbangkan antara karakter dan kompetensi,” kata Bima saat memberikan Kuliah Umum Kebangsaan pada Pembukaan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Indonesia (UI) Tahun 2026 di Balairung UI, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (3/8/2026).
Bima mengatakan, mahasiswa yang memasuki perguruan tinggi saat ini merupakan bagian dari generasi yang akan memegang estafet kepemimpinan nasional pada masa mendatang. Karena itu, masa perkuliahan harus dimanfaatkan tidak hanya untuk memperkuat kapasitas akademik, tetapi juga membentuk karakter kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan bangsa.
Ia menambahkan, Indonesia saat ini berada pada momentum strategis untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui bonus demografi. Peluang tersebut, menurutnya, hanya dapat dimaksimalkan apabila didukung sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi dinamika global.
“Dan kalian adalah Gen Z yang disiapkan Pak Rektor, yang disiapkan oleh UI untuk menjadi pemimpin pada saatnya nanti mengantarkan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Bima.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Bima menekankan pentingnya kemampuan membaca arah perubahan zaman. Menurutnya, generasi muda harus memiliki wawasan yang luas, kemampuan berpikir ke depan, serta kemauan untuk terus belajar agar mampu beradaptasi dengan berbagai perkembangan yang berlangsung begitu cepat.
“Tanda-tanda zaman dibaca dengan penerawangan ke depan dan refleksi ke belakang. Gen Z hari ini adalah generasi paling cerdas sepanjang sejarah,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bima juga menyoroti pesatnya perkembangan teknologi yang mengubah berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, ia mengingatkan mahasiswa agar tidak hanya menguasai kemampuan digital, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta keterampilan interpersonal yang akan menjadi modal utama dalam kepemimpinan di masa depan.
“Ada banyak riset adik-adik sekalian tentang skill apa yang dibutuhkan di depan. Ada dari World Economic Forum. Ini ada tiga skill yang kalian harus siapkan ke depan setelah membaca tanda-tanda zaman tadi. Satu, perkembangan teknologi hingga hari ini meniscayakan kalian untuk menguasai skill digital. It is a must. Ini keharusan,” tegas Bima.
Selain kompetensi, Bima menilai pengalaman berorganisasi memiliki peran penting dalam membentuk karakter seorang pemimpin. Melalui organisasi, mahasiswa dapat belajar mengelola perbedaan, membangun kolaborasi, serta menumbuhkan kepercayaan yang menjadi fondasi kepemimpinan.
Karena itu, ia mendorong mahasiswa untuk aktif mengikuti berbagai organisasi kemahasiswaan sebagai ruang pembelajaran yang tidak diperoleh sepenuhnya di dalam kelas.
“Bagaimana cara kita terbiasa menghadapi perbedaan? Cemplungkanlah diri Anda ke dalam organisasi. Organisasi akan mengasah Anda untuk terbiasa menghadapi perbedaan … Ketika Anda terbiasa untuk mengelola perbedaan, Anda melangkah lebih depan untuk mencapai kemenangan,” pungkasnya. Red
Jakarta, DM-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi keberhasilan pilot project program perlindungan sosial (Perlinsos) di Kabupaten Banyuwangi. Keberhasilan tersebut, menurutnya, menunjukkan pentingnya peran Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai fondasi e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Berdasarkan hasil pilot project per 30 Juni 2026, dari 323.339 kepala keluarga (KK) pendaftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sebanyak 45,2 persen diidentifikasi berpotensi layak menerima bantuan, sedangkan sisanya berpotensi tidak layak. Sementara itu, dari 290.967 KK pendaftar Program Keluarga Harapan (PKH), sebanyak 31,2 persen berpotensi layak dan 68,4 persen berpotensi tidak layak.
“Tahap pertamanya e-government ini, kita mau menyasar dulu masalah bantuan sosial, supaya bantuan sosial ini tepat sasaran diintegrasikan dari data Dukcapil yang punya face recognition dan fingerprint, dan retina mata,” ujar Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026 di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Mendagri menjelaskan, dalam pelaksanaan e-government, data Dukcapil diintegrasikan dengan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengetahui apakah calon penerima bantuan sosial memiliki aset tanah. Data tersebut juga dipadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) melalui survei door to door. Selain itu, data Dukcapil turut diintegrasikan dengan data kepolisian, khususnya Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), guna memastikan kepemilikan kendaraan calon penerima bantuan.
“[Jadi] ada beberapa kementerian bergabung menjadi satu … tapi data yang dipakai awal, itu adalah data perorangan yang ada di Dukcapil,” jelasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menambahkan, integrasi data antarkementerian dan lembaga tersebut akan menghasilkan data yang lebih akurat sehingga bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.
“Ya kalau seandainya jatuh ke tangan yang enggak berhak, sayang dan menimbulkan kecemburuan sosial dari mereka yang enggak dapat, tapi mereka susah,” tuturnya.
Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendorong pemerintah mereplikasi penerapan e-government ke berbagai daerah. Ia mengaku telah meninjau langsung implementasi sistem tersebut untuk program Perlinsos di Kabupaten Gianyar, Bali, pada 4 Juli 2026. Berdasarkan hasil pemantauan, sistem tersebut mampu menghasilkan data yang akurat, real-time, dan transparan.
“Kalau jatuh ke tangan orang yang benar, bansos itu efektif, efisien membantu masyarakat apalagi di tengah tekanan ekonomi saat ini,” terangnya.
Karena itu, Mendagri menargetkan penerapan e-government untuk Perlinsos di 143 kabupaten/kota pada Agustus ini. Daerah yang dipilih merupakan wilayah yang memenuhi sejumlah kriteria, antara lain memiliki infrastruktur internet yang memadai, Dinas Dukcapil yang responsif, serta dukungan dari kepala daerah. Red
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membeberkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat infrastruktur digital guna mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government. Penguatan infrastruktur digital menjadi fondasi penting dalam mewujudkan layanan publik yang semakin terintegrasi.
Salah satu upaya tersebut yakni memperkuat integrasi identitas digital. Dalam konteks itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terus didorong agar meningkatkan kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), khususnya melalui layanan administrasi akta kelahiran secara daring.
“Sekarang kami mau integrasikan dengan Kemenkes, nanti launching hari Jumat. Yaitu, setiap anak-anak yang lahir di fasilitas kesehatan Kementerian Kesehatan, baik di rumah sakit pusat, rumah sakit daerah, Puskesmas, kita connect. Begitu dia lahir, maka nanti Dukcapil, dari Kemenkes menyampaikan informasi pada Dukcapil, Dukcapil nanti akan mengeluarkan langsung surat akta kelahirannya online,” ujar Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026 di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Mendagri menilai inovasi tersebut akan memberikan kemudahan bagi masyarakat karena pelayanan dapat dilakukan secara optimal dan real-time. Karena itu, ia mengingatkan jajaran Ditjen Dukcapil maupun Dinas Dukcapil di daerah untuk memastikan layanan digital berjalan optimal. Ia menegaskan, gangguan pada sistem akan berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik.
Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah terus memperkuat berbagai aspek infrastruktur digital, mulai dari jaringan, sistem keamanan, backup system, hingga sumber daya manusia yang mengelola layanan digital. Selain itu, kapasitas bandwidth juga terus ditingkatkan agar layanan Dukcapil semakin prima. Di sisi lain, sistem keamanan terus disempurnakan sesuai standar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Oleh karena itu, sistem security-nya juga diperkuat. Menggunakan standar ISO 27001 yang merupakan standar BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara,” sambung Mendagri.
Mendagri menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap penyelenggaraan SPBE atau e-government. Presiden, kata dia, telah menugaskan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) untuk memimpin implementasi SPBE di Indonesia. Dalam implementasinya, data Dukcapil memegang peran yang sangat krusial.
“Ditambah lagi dengan satu lagi, yaitu Satu Data Indonesia. Ini undang-undang yang sedang berproses, Undang-Undang Satu Data Indonesia. Dua-duanya menggunakan fondasi datanya adalah data Dukcapil,” katanya. 
Ia menekankan, basis data Dukcapil akan menjadi fondasi utama dalam penerapan e-government. Dengan dukungan data yang akurat dan terintegrasi, berbagai kebijakan pemerintah, terutama yang menyasar langsung masyarakat, diharapkan dapat dirumuskan dan dijalankan secara lebih tepat sasaran.
Sebelum membuka Rakornas Dukcapil tersebut, Mendagri menyerahkan penghargaan IKD Dukcapil Prima Award kepada sejumlah daerah. Penerima penghargaan tersebut meliputi Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Surabaya, Kabupaten Wonogiri, Kota Magelang, Kota Madiun, Kota Padang Panjang, dan Kota Parepare.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Teguh Setyabudi, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah, Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo, Wali Kota Jakarta Timur Munjirin, Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan, serta para pejabat dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Red
You cannot copy content of this page