BEKASI, DN-II Ketua DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO Indonesia) Kabupaten Bekasi, Afifudin, mengapresiasi langkah profesional Polres Metro Bekasi dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi yang telah menuntaskan proses hukum hingga penahanan terhadap anggota DPRD Kabupaten Bekasi berinisial NY bersama dua tersangka lainnya dalam perkara dugaan tindak pidana pengeroyokan.
Menurut Afifudin, pelimpahan tahap II sekaligus penahanan para tersangka menjadi bukti bahwa aparat penegak hukum tetap menjalankan tugasnya secara profesional tanpa membedakan latar belakang, jabatan maupun status sosial seseorang.
“Kami mengapresiasi Polres Metro Bekasi yang telah bekerja secara profesional sejak tahap penyelidikan, penyidikan hingga berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21). Demikian pula Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi yang melaksanakan kewenangannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Afifudin, Kamis (30/7/2026).
Ia menegaskan bahwa penegakan hukum yang berkeadilan merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
“Jangan sampai penegakan hukum di Kabupaten Bekasi mandek hanya karena seseorang memiliki jabatan, kekuasaan, atau kekayaan. Di hadapan hukum, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Prinsip equality before the law harus benar-benar diwujudkan, bukan sekadar menjadi slogan,” tegasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Afifudin berharap proses hukum terhadap perkara tersebut dapat terus berjalan secara transparan hingga memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.
Ia juga mengingatkan bahwa keberanian aparat dalam menangani perkara yang melibatkan pejabat publik harus menjadi semangat untuk menuntaskan berbagai perkara lain yang menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Bekasi.
“Ke depan kami berharap tidak ada lagi keraguan dalam menindak siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Masyarakat menunggu keberanian aparat untuk menegakkan hukum secara konsisten tanpa intervensi dan tanpa pandang bulu. Hukum harus menjadi panglima, bukan tunduk pada kekuasaan ataupun kekuatan ekonomi,” ujarnya.
Sebagai organisasi profesi pers, DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi menyatakan akan terus mengawal proses penegakan hukum melalui fungsi kontrol sosial dan pemberitaan yang berimbang, profesional, serta menghormati asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
“Penegakan hukum yang tegas, profesional, dan tidak diskriminatif merupakan harapan seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi. Kepercayaan publik hanya akan terjaga apabila hukum ditegakkan tanpa melihat siapa orangnya, melainkan berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah,” pungkas Afifudin. Red
Jakarta, DN-II Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), media sosial, dan derasnya arus informasi telah mengubah cara masyarakat menerima sekaligus menyebarkan informasi. Di balik kemudahan tersebut, tantangan berupa disinformasi dan misinformasi juga semakin kompleks. Kondisi ini menuntut pemerintah menghadirkan komunikasi yang semakin cepat, akurat, adaptif, dan mampu membangun kepercayaan publik. (30/7/2026).
Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Strategi Komunikasi bagi Pejabat Fungsional Pranata Humas di Lingkungan Kemendagri. Kegiatan yang berlangsung pada 29–31 Juli 2026 di Hotel Grand Mercure Jakarta Pusat itu menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas aparatur Humas dalam menyusun strategi komunikasi yang efektif di era digital.
Saat membuka kegiatan tersebut, Kamis (30/7/2026), Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri Anwar Harun Damanik menegaskan pentingnya peran Pranata Humas dalam mendukung keberhasilan komunikasi pemerintahan.
“Bimtek yang dilaksanakan ini menjadi ruang untuk memperkuat kapasitas seluruh Pranata Humas dalam menyusun strategi komunikasi yang tepat, efektif, dan mampu mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi masing-masing,” kata Anwar.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara signifikan. Kemajuan AI dan media sosial memungkinkan informasi menyebar dalam hitungan detik, tetapi pada saat yang sama juga mempercepat penyebaran disinformasi maupun misinformasi. Karena itu, aparatur pemerintah, khususnya Pranata Humas, dituntut mampu menghadirkan informasi yang cepat, akurat, transparan, mudah dipahami, dan dapat dipercaya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Anwar menekankan, komunikasi pemerintah tidak lagi cukup berhenti pada penyampaian informasi. Lebih dari itu, komunikasi harus mampu membangun pemahaman publik mengenai tujuan dan manfaat setiap kebijakan sehingga dapat meminimalkan kesalahpahaman maupun perbedaan persepsi di tengah masyarakat.
“Kecepatan tidak boleh mengorbankan ketepatan, kreativitas tidak boleh mengabaikan kebenaran. Pemanfaatan teknologi harus tetap dilakukan secara bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia menjelaskan, tantangan komunikasi pemerintah semakin besar seiring meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang digital. Berdasarkan laporan Digital 2026 yang diterbitkan DataReportal, Indonesia memiliki sekitar 230 juta pengguna internet atau 80,5 persen dari total populasi, serta sekitar 180 juta pengguna media sosial. Besarnya ruang digital tersebut menuntut pemerintah menyusun strategi komunikasi yang adaptif, berbasis data, serta mampu menjangkau masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi secara efektif.
Dalam konteks tersebut, lanjut Anwar, peran Pranata Humas semakin strategis. Mereka tidak hanya bertugas mempublikasikan kegiatan pemerintah, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mengomunikasikan berbagai kebijakan kepada masyarakat. Karena itu, Pranata Humas perlu mampu mengenali dinamika isu, memahami kebutuhan informasi publik, menyusun pesan yang tepat, memilih media yang kredibel, serta memanfaatkan perkembangan teknologi secara bijaksana agar komunikasi pemerintah berlangsung secara terencana, konsisten, dan antisipatif.
Menutup arahannya, Anwar mengajak seluruh Pranata Humas di lingkungan Kemendagri untuk terus meningkatkan profesionalisme, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta memperkuat koordinasi dan sinergi antarunit kerja. Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah perlu didukung strategi komunikasi yang terencana, berbasis data, konsisten, dan mudah dipahami masyarakat sehingga mampu membangun kepercayaan publik sekaligus mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Red
Brebes, DN-II Tongkat komando Kepolisian Resor (Polres) Brebes resmi berganti. AKBP Muhammad Ali Akbar kini menjabat sebagai Kapolres Brebes menggantikan AKBP Lilik Ardhiansyah setelah menjalani prosesi serah terima jabatan yang dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo.
Upacara serah terima jabatan berlangsung di Gedung Borobudur Mapolda Jawa Tengah, Kota Semarang, pada Rabu (29/7/2026). Pergantian jabatan tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi di lingkungan Polda Jawa Tengah dalam rangka pembinaan karier, regenerasi kepemimpinan, serta peningkatan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.
Setelah pelaksanaan sertijab di Mapolda Jawa Tengah, rangkaian penyambutan Kapolres Brebes yang baru dilanjutkan di Mapolres Brebes pada Kamis (30/7/2026) pagi. Kegiatan diawali dengan tradisi Pedang Pora di halaman Mapolres Brebes sebagai bentuk penghormatan kepada pejabat lama sekaligus penyambutan bagi pejabat baru yang akan mengemban amanah memimpin Polres Brebes.
Dalam prosesi tersebut, AKBP Muhammad Ali Akbar disambut memasuki Mapolres Brebes melalui barisan Pedang Pora sebagai simbol dimulainya tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kapolres Brebes. Sementara itu, AKBP Lilik Ardhiansyah dilepas dengan prosesi penghormatan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdiannya selama memimpin Polres Brebes.
Tradisi Pedang Pora tidak sekadar menjadi seremoni pergantian pimpinan, tetapi juga menjadi simbol estafet kepemimpinan, kesinambungan pengabdian, serta komitmen Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Plt Kasi Humas Polres Brebes, Iptu Syaiful Hidayat, menjelaskan bahwa pelaksanaan serah terima jabatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Perintah Kapolda Jawa Tengah tertanggal 27 Juli 2026 tentang pelaksanaan serah terima jabatan Pejabat Utama dan Kapolres/Kapolresta jajaran Polda Jawa Tengah.
“Mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta peningkatan profesionalisme personel. Dalam mutasi kali ini, enam jabatan Pejabat Utama dan enam belas jabatan Kapolres maupun Kapolresta di jajaran Polda Jawa Tengah mengalami pergantian, termasuk jabatan Kapolres Brebes,” ujar Iptu Syaiful Hidayat.
Menurutnya, pejabat lama AKBP Lilik Ardhiansyah selanjutnya mendapat amanah sebagai Kasubbagsisinfo Baginfopers Robinkar SSDM Polri. Sementara itu, AKBP Muhammad Ali Akbar sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Kuningan, Polda Jawa Barat.
“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada AKBP Lilik Ardhiansyah atas dedikasi, pengabdian, dan kontribusinya selama memimpin Polres Brebes. Selamat datang kepada AKBP Muhammad Ali Akbar. Kami berharap beliau dapat segera beradaptasi, melanjutkan berbagai program yang telah berjalan, memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, serta menghadirkan inovasi pelayanan yang semakin profesional, humanis, dan Presisi bagi masyarakat Kabupaten Brebes,” pungkasnya. Red/Casroni
JAKARTA, DN-II Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengakui bahwa program transmigrasi yang telah berjalan selama puluhan tahun masih menyisakan berbagai pekerjaan rumah, terutama di sektor infrastruktur. Guna menuntaskan tantangan tersebut, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen melakukan revitalisasi pembangunan secara menyeluruh di berbagai kawasan transmigrasi.
”Caranya dengan melakukan kolaborasi atau sinergi dengan kementerian terkait sesuai dengan kebutuhan yang ada di kawasan,” ujar Viva Yoga kepada wartawan usai mengikuti Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (29/7/2026).
Pembekalan terakhir menjelang pemberangkatan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Hadir di antaranya Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wamen Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan, Kepala BRIN Arif Satria, Wamen Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan, serta pejabat dari kementerian dan lembaga terkait seperti BGN, BPKP, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Keuangan.
Sinergi Lintas Sektoral dan Peran Perguruan Tinggi
Menurut Viva Yoga, sinergi lintas kementerian adalah kunci agar pembangunan di kawasan transmigrasi dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan efisien. Sebagai contoh, perbaikan sekolah yang rusak dapat dikerjakan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kebutuhan alat, pupuk, dan bibit pertanian dipenuhi melalui kerja sama dengan Kementerian Pertanian, sementara infrastruktur jalan ditangani bersama Kementerian Pekerjaan Umum.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Dengan sinergi, berbagai kendala di kawasan transmigrasi bisa dituntaskan,” imbuhnya. Berbagai tantangan di lapangan tersebut, lanjutnya, juga mendapat perhatian kritis dari peserta TEP yang berasal dari kalangan akademisi, salah satunya dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). “Aspirasi mahasiswa yang kritis itu kita terima dengan terbuka dan segera dituntaskan,” ucap mantan Presidium MN KAHMI tersebut.
Viva Yoga menegaskan bahwa pembangunan fisik bukan satu-satunya fokus. Penumbuhan inovasi dan kreasi menjadi aspek krusial mengingat kawasan transmigrasi memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang melimpah dan bernilai tinggi. Tanpa tata kelola yang efektif, potensi tersebut belum mampu memberikan dampak ekonomi yang maksimal.
Oleh karena itu, Kementrans mendorong terbangunnya rantai tata kelola yang terintegrasi, mulai dari penanaman, pemeliharaan, produksi, pascapanen, hingga kehadiran offtaker. Rantai tata kelola ini diharapkan mampu mendongkrak produktivitas komoditas unggulan seperti durian, kopi, kakao, sawit, dan hasil bumi lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Misi Lanjutan Tim Ekspedisi Patriot 2026
Untuk memberdayakan kawasan transmigrasi secara optimal, Kementrans menggandeng 10 perguruan tinggi unggulan nasional dalam program TEP 2026, yakni UI, IPB, ITB, Unpad, UGM, Undip, ITS, Unair, Universitas Brawijaya, dan Unhas.
TEP 2026 merupakan kelanjutan dari program serupa pada tahun 2025. Tahun ini, ekspedisi melibatkan 1.476 personel yang terdiri atas 39 guru besar, 158 doktor, 263 magister, serta 1.016 sarjana.
”Misi TEP 2026 adalah menindaklanjuti hasil riset TEP 2025. Tim akan melakukan pekerjaan-pekerjaan teknis dan praksis terhadap temuan dan rekomendasi riset tahun lalu,” jelas Viva Yoga.
Sebanyak 1.476 personel tersebut akan disebar ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia, di antaranya Salor (Papua Selatan), Selaut (Aceh), Lunang Selaut dan Muara Takung-Kamang Baru (Sumatera Barat), Batu Betumpang (Bangka Belitung), hingga Barelang (Kota Batam, Kepulauan Riau). Mereka didorong untuk melahirkan inovasi, kreasi, serta sistem baru dalam manajemen pengembangan kawasan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).
Melalui TEP 2026, Kementrans menargetkan peningkatan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan transmigrasi. “Pertumbuhan yang ada harus memberikan nilai tambah terhadap pendapatan dan kemakmuran masyarakat. Tak hanya itu, mutu sumber daya manusia juga harus meningkat, serta angka kemiskinan dan stunting dapat ditekan,” pungkasnya. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
SANGGAU, DN-II Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 19/Bogani kembali menunjukkan keberhasilan dalam membangun kepercayaan masyarakat di wilayah perbatasan. Melalui pendekatan komunikasi sosial (Komsos) yang humanis dan berkelanjutan, seorang warga secara sukarela menyerahkan satu pucuk senjata rakitan jenis Bowman kepada personel Pos Guna Banir.
Penyerahan senjata dilakukan pada Selasa, (28/7/2026), pukul 18.00 WIB di Dusun Guna Banir RT 02, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Senjata tersebut diserahkan oleh JW (66) seorang pekebun kepada personel Pos Guna Banir yang dipimpin Danpos Letda Cpl Abdul Ghani Fardhiansyah, S.Tr.(Han).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan komunikasi sosial yang dilakukan personel Pos Guna Banir pada 27 Juli 2026. Dari hasil pendekatan tersebut, personel memperoleh informasi mengenai kepemilikan senjata rakitan oleh salah seorang warga. Keesokan harinya, personel kembali mendatangi kediaman JW untuk memberikan pemahaman tentang larangan kepemilikan senjata api ilegal serta mengajak masyarakat berperan aktif dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan.
Setelah mendapatkan penjelasan secara persuasif, JW dengan kesadaran sendiri menyerahkan satu pucuk senjata rakitan jenis Bowman kepada personel Satgas. Berdasarkan keterangannya, senjata tersebut selama ini digunakan untuk berburu dan tidak terkait dengan aktivitas kriminal.
Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 19/Bogani menyampaikan bahwa penyerahan senjata secara sukarela ini merupakan hasil nyata dari pendekatan humanis yang terus dilakukan kepada masyarakat perbatasan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kepercayaan masyarakat adalah modal utama dalam menjaga keamanan perbatasan. Kami akan terus mengedepankan komunikasi, pembinaan teritorial, dan pendekatan persuasif agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman serta bebas dari kepemilikan senjata ilegal,” ujarnya.
Selain menerima penyerahan senjata, personel Satgas juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar segera melaporkan kepada Pos Guna Banir apabila mengetahui atau masih menyimpan senjata maupun barang ilegal lainnya. Kegiatan komunikasi sosial dan patroli keamanan akan terus ditingkatkan guna mewujudkan situasi yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah perbatasan RI-Malaysia. Red
Jatinangor, DN-II Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir berharap lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXIII mampu menjadi agen perubahan yang memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. Para Pamong Praja Muda juga diharapkan menjunjung tinggi integritas serta menjalankan tugas sebagai pengayom dan pelayan masyarakat.
Harapan tersebut disampaikan Tomsi saat Serah Terima Lulusan IPDN Angkatan XXXIII dari Rektor IPDN kepada Sekjen Kemendagri serta Serah Terima Lulusan IPDN Angkatan XXXIII dari Sekjen Kemendagri kepada Pemerintah Daerah (Pemda) di Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/7/2026).
“Persiapkan anak-anak kita ini untuk dapat mengampu, memahami karakteristik daerah, memahami aturan yang berkaitan dengan calon pekerjaannya, wawasan hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa punya tanggung jawab,” ujarnya.
Tomsi menegaskan, setelah resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Pamong Praja Muda, para lulusan memiliki tanggung jawab untuk bekerja lebih baik serta menjaga marwah pemerintahan. Sebanyak 1.204 Pamong Praja Muda akan menjalankan penugasan, dengan rincian 135 orang ditempatkan di instansi pusat dan 1.069 orang di lingkungan Pemda, yang terdiri atas 214 orang di pemerintah provinsi dan 855 orang di pemerintah kabupaten/kota.
“Pegang teguh integritas dan jaga kepercayaan masyarakat. Di mana pun kita ditempatkan, jangan ada yang merasa kecewa,” tegasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tomsi menambahkan, para Pamong Praja Muda dididik untuk menjadi pengayom masyarakat yang mampu melayani dengan baik. Karena itu, mereka juga didorong membangun komunikasi yang efektif dan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat di daerah penugasan. Menurutnya, tanggung jawab utama seorang pamong adalah memberikan pelayanan terbaik sehingga mampu menjadi aparatur yang bermental kuat dan terus berorientasi pada kemajuan.
“Sebagai penutup, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Pamong Praja Muda yang akan segera melaksanakan penugasan,” pungkasnya. Red
Jatinangor, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendampingi Presiden Prabowo Subianto melantik 1.204 Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXIII. Kegiatan itu berlangsung dalam Upacara Pelantikan Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII Tahun 2026 yang dipimpin Presiden di Lapangan Parade Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/7/2026).
Presiden Prabowo tiba di mimbar upacara tepat pukul 08.23 WIB dan disambut dengan salam kebangsaan melalui lagu Indonesia Raya serta penghormatan kebesaran. Setelah menerima laporan dari komandan upacara, Presiden menyematkan pangkat kepada perwakilan Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII. Presiden kemudian memimpin pengambilan sumpah jabatan yang diikuti seluruh peserta upacara.
Pelantikan tersebut menandai secara resmi pengangkatan 1.204 lulusan IPDN Tahun 2026 sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang siap mengemban tugas sebagai aparatur pemerintahan di berbagai daerah di Indonesia. Sebelumnya, para lulusan telah diwisuda sebagai Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan pada Minggu (26/7/2026).
Dalam amanatnya, Presiden menyampaikan selamat kepada Pamong Praja Muda IPDN yang baru dilantik. Ia mengatakan bahwa mereka telah memilih jalan hidup yang mulia. “Jalan hidup untuk mengabdi kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Presiden.
Lebih lanjut, Presiden mengingatkan agar mereka yang baru dilantik dapat menjadi Pamong Praja Muda yang hadir ketika rakyat sedang menghadapi kesulitan. Selain itu, mereka harus menjadi pelita harapan serta tonggak dukungan dan kepemimpinan bagi masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Terlebih, mereka yang dilantik telah melakukan pengabdian dengan turun langsung membantu menangani bencana hidrometeorologi di Aceh. “Sebelum Saudara dilantik, Saudara sudah dituntut untuk bekerja membantu rakyat di saat rakyat menghadapi kesulitan,” ucap Presiden.
Setelah upacara, Presiden Prabowo menghampiri barisan Pamong Praja Muda untuk melakukan foto bersama. Presiden juga menyaksikan selebrasi Pamong Praja Muda sehingga semangat kesiapan pengabdian semakin terasa. Setelah itu, para orang tua dipersilakan bertemu langsung dengan putra-putri mereka hingga suasana haru dan penuh kebanggaan menyelimuti Lapangan Parade IPDN.
Turut hadir dalam kesempatan itu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Wamendagri Akhmad Wiyagus, pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kemendagri, serta pejabat terkait lainnya. Red
Jatinangor, DN-II Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi proses rekrutmen praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang dilaksanakan di bawah pembinaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut Presiden, capaian sepuluh lulusan terbaik IPDN Angkatan XXXIII Tahun 2026 yang berasal dari beragam latar belakang menunjukkan bahwa proses seleksi berjalan berdasarkan prestasi dan memberikan kesempatan yang setara bagi putra-putri terbaik bangsa.
Hal itu disampaikan Presiden saat menyampaikan amanat dalam Upacara Pelantikan Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXIII Tahun 2026 di Lapangan Parade Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/7/2026).
“Saya sebelum naik podium saya dapat laporan dari Menteri Dalam Negeri. ‘Bapak Presiden, sepuluh lulusan terbaik dari angkatan ini semuanya berasal dari keluarga yang sangat sederhana.’ Ini tadi saya disampaikan ada yang anaknya buruh, ada anak tani, ada ya kalau dari TNI, anak Bintara,” katanya.
Presiden menyebut, capaian tersebut menjadi bukti bahwa setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi dan mengabdi kepada negara. Menurutnya, siapa pun dapat menjadi pemimpin apabila memiliki kemampuan dan dedikasi.
Hal itu tercermin dari keberhasilan praja asal Nusa Tenggara Timur (NTT) Aji Bayu Ramadhan yang meraih penghargaan Kartika Astha Brata sebagai lulusan terbaik. Aji merupakan putra dari seorang ayah yang bekerja sebagai buruh bangunan dan ibu rumah tangga.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“NKRI dan Pancasila harus menjadi negara dipimpin oleh mereka-mereka yang terbaik. Mereka-mereka yang berprestasi, meritokrasi. Mereka yang berprestasi, silahkan maju-maju. Ini membanggakan hati saya,” ujarnya.
Presiden menegaskan agar para Pamong Praja Muda yang telah dilantik memegang teguh cita-cita para pendiri bangsa. Mereka juga diminta bekerja dengan penuh ketulusan, tanpa kesombongan, serta senantiasa dekat dengan rakyat dan berpihak kepada kepentingan masyarakat, terutama kelompok yang paling membutuhkan.
“Saya juga berpesan, buatlah orang tua selalu bangga dengan Anda. Buatlah almamatermu bangga. Yang paling penting, buatlah rakyat Indonesia bangga dengan Pamong Prajanya. Selamat bertugas, selamat mengabdi kepada bangsa dan negara, selamat berjuang,” pungkasnya. Red
Yogyakarta, DN-II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) mendorong pemerintah daerah (Pemda) mengoptimalkan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalui koordinasi yang intensif. Langkah tersebut penting agar persoalan pertanahan dapat diselesaikan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan dan tidak berlarut-larut.
Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil Kemendagri Amran mengatakan, konflik pertanahan di berbagai daerah memiliki karakteristik yang beragam. Hal itu mulai dari persoalan perkebunan, hak guna usaha (HGU), eks-HGU, tanah ulayat, kawasan hutan, hingga aset pemerintah.
“Penyelesaian konflik pertanahan menjadi hal yang sangat prioritas, sehingga pertemuan hari ini, ini sangat penting sekali,” ujar Amran saat membuka Rapat Diseminasi dan Asistensi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Sengketa Konflik Pertanahan di Hotel Grand Zuri, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (29/7/2026).
Menurut Amran, penyelesaian konflik pertanahan membutuhkan tahapan yang jelas hingga tercapai kesepakatan di antara para pihak. Setiap kesepakatan juga perlu dituangkan secara tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban dan kepastian hukum.
Dalam konteks itu, Pemda berperan penting dalam menangani persoalan pertanahan di wilayahnya. Persoalan yang masih dapat ditangani pemerintah kabupaten/kota semestinya diselesaikan pada tingkat tersebut. Apabila tidak dapat dituntaskan dan berdampak lebih luas, pemerintah provinsi dapat mengambil peran, sedangkan pemerintah pusat menangani persoalan yang memang tidak dapat diselesaikan di daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Bahwa pembagian kewenangan ke pemerintah daerah ini harus diperkuat, urusan kewenangan telah dilimpahkan,” katanya.
Amran juga mengingatkan pentingnya memperkuat peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pemerintah provinsi diharapkan mampu memfasilitasi penyelesaian persoalan lintas kabupaten/kota maupun permasalahan yang membutuhkan penguatan koordinasi sebelum dibawa ke tingkat pusat.
Ia menegaskan, Kemendagri terus memfasilitasi penyelesaian berbagai konflik pertanahan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, terutama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Fasilitasi dilakukan melalui pertemuan langsung maupun rapat secara daring untuk mempercepat penanganan pengaduan dari daerah.
Amran menyebutkan sejumlah langkah yang perlu diperkuat dalam penyelesaian masalah pertanahan. Di antaranya memastikan kepastian hukum dan tertib administrasi sebagai fondasi penyelesaian sengketa, memastikan data pertanahan dan aset terintegrasi serta terus diperbarui, hingga memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor.
Selain itu, setiap kebijakan pertanahan perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan, pelindungan hak masyarakat, serta pengamanan aset negara maupun daerah. Pendekatan tersebut diperlukan agar penyelesaian konflik tidak memunculkan persoalan baru di kemudian hari.
“Ketika semua permasalahan-permasalahan konflik pertanahan ini kita bisa selesaikan, tentunya akan memperkuat bagaimana tata kelola administrasi pertanahan, meningkatkan kepastian hukum untuk mempercepat pembangunan,” tandasnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DIY Adi Bayu Kristanto, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tapanuli Tengah Binsar Sitanggang, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara Akhmad Taufik Hidayat, Analis Kebijakan Ahli Madya Subdit Fasilitasi Masalah Pertanahan Direktorat Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil Kemendagri Nurbowo Edy Subagio, perwakilan pejabat Kementerian ATR/BPN, serta pihak terkait lainnya. Red
PATI, DN-II Aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati, Rabu (29/7/2026).
kembali berlangsung panas pada hari ketiga. Massa tidak hanya menyampaikan orasi bernada keras, tetapi juga menggelar aksi teatrikal dengan membakar replika keranda mayat yang di dalamnya terdapat boneka menyerupai jenazah.
Menurut koordinator aksi, Teguh Istiyanto, pembakaran replika tersebut merupakan simbol dibakarnya keangkaramurkaan, ketidakadilan, serta praktik-praktik yang mereka anggap mencederai penegakan hukum. Aksi itu sontak menyedot perhatian warga dan pengguna jalan yang melintas di depan Kantor Kejari Pati.
Dalam prolog orasinya, Teguh melontarkan kritik keras terhadap penanganan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Pati. Ia mempertanyakan proses hukum terhadap tersangka perkara korupsi yang menurutnya belum ditahan selama berbulan-bulan.
Atas dasar itu, AMPB menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Kejaksaan Negeri Pati. Massa meminta Kepala Kejaksaan Negeri Pati bertanggung jawab atas penanganan perkara yang dipersoalkan. Selain itu, mereka juga mendesak agar pejabat pada bidang Pidana Umum, Pidana Khusus, Intelijen, serta seorang jaksa yang disebut dalam orasi turut dimintai pertanggungjawaban.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam orasinya, Teguh juga menyampaikan berbagai tuduhan terkait dugaan penyimpangan dalam proses penegakan hukum. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bagian dari tuntutan demonstrasi dan hingga berita ini diterbitkan masih merupakan klaim dari pihak AMPB yang belum dapat diverifikasi kebenarannya.
Meski diwarnai orasi bernada keras dan aksi teatrikal pembakaran replika keranda, jalannya demonstrasi berlangsung dalam pengamanan aparat kepolisian. Api dari pembakaran replika keranda berhasil dikendalikan sehingga tidak mengganggu aktivitas di sekitar lokasi.
AMPB menegaskan aksi yang mereka lakukan merupakan bentuk desakan agar penegakan hukum, khususnya dalam penanganan perkara dugaan korupsi, dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa diskriminasi.
Hingga berita ini diturunkan, Jursid Nusantara masih berupaya memperoleh konfirmasi resmi dari Kepala Kejaksaan Negeri Pati maupun pihak Kejari Pati terkait seluruh tuntutan dan tuduhan yang disampaikan massa aksi. Tanggapan resmi akan dimuat pada pemberitaan berikutnya sebagai bentuk penerapan asas keberimbangan sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Red
You cannot copy content of this page