BREBES, DN-II Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-127 yang dilaksanakan oleh Kodim 0713/Brebes di Desa Cikuya, Kecamatan Banjarharjo, resmi ditutup. Penutupan ini menandai tuntasnya serangkaian pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut. (11/3/2026).
Keberhasilan program ini menuai apresiasi luas, salah satunya datang dari Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila Kecamatan Banjarharjo, Dadang Karywanto, S.H., M.Hum.
Dadang memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi serta kerja keras seluruh elemen yang terlibat. Menurutnya, kolaborasi solid antara TNI, pemerintah daerah, dan warga setempat telah membuahkan hasil nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. 
“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, serta antusiasme luar biasa warga Desa Cikuya membuat seluruh target, baik pembangunan fisik maupun non-fisik, tercapai dengan maksimal,” ujar Dadang saat ditemui, Rabu (11/3/2026).
Lebih lanjut, ia berharap hasil dari program TMMD ini dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi dan aksesibilitas warga. Dadang juga menegaskan komitmen organisasinya untuk turut menjaga aset-aset pembangunan yang telah dihasilkan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk ikut menjaga dan merawat hasil pembangunan ini bersama masyarakat, agar manfaatnya tetap terjaga dan dapat dirasakan dalam waktu yang lama,” tambahnya.
Sebagai informasi, TMMD merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Melalui semangat gotong royong, program ini terbukti efektif dalam memangkas kesenjangan pembangunan serta mempercepat laju ekonomi di wilayah perdesaan yang sulit dijangkau.
Reporter: Rio
BREBES, DN-II Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menginstruksikan jajaran terkait untuk segera melakukan percepatan penanganan pascabencana tanah longsor di Desa Cilibur, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Peninjauan langsung dilakukan Gubernur di lokasi terdampak, Rabu (11/3/2026).
Dalam kunjungannya, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pemulihan akses jalan yang ambrol serta keamanan fasilitas pendidikan menjadi prioritas utama agar aktivitas warga dan proses belajar mengajar siswa tidak terganggu.
“Jalan ini akses vital bagi mobilitas warga, jadi harus segera dipulihkan. Terkait teknisnya, nanti akan didiskusikan antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Kabupaten menyiapkan langkah alternatif, dan provinsi siap melakukan intervensi,” ujar Ahmad Luthfi saat memimpin rapat koordinasi singkat di lokasi bencana.
Turut mendampingi Gubernur dalam peninjauan tersebut, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan, Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro, serta Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sadimin.
Penanganan Infrastruktur dan Sekolah
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bencana longsor ini dipicu oleh hujan intensitas tinggi yang mengguyur sejak awal Maret 2026, menyebabkan debit Sungai Longkrang meningkat dan menggerus tebing. Peristiwa pertama terjadi pada 1 Maret, dan kondisi diperparah oleh hujan susulan pada 8 Maret 2026 yang menyebabkan badan jalan penghubung antardesa serta bangunan SMP Muhammadiyah 3 Paguyangan terdampak. Meski tidak ada korban jiwa, fasilitas umum tersebut mengalami kerusakan cukup berat.
Terkait upaya perbaikan jalan, Kepala DPUPR Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, memaparkan dua opsi teknis. Opsi pertama adalah merelokasi jalan dengan memanfaatkan lahan di sekitar lokasi, atau opsi kedua dengan mempertahankan jalur eksisting melalui pembangunan talud pengaman.
“Untuk opsi kedua, ada konsekuensi pembongkaran gedung sekolah bagian depan agar akses jalan bisa dibuka kembali. Ini masih terus kita kaji mana yang paling efektif,” jelas Henggar.
Di sisi lain, Gubernur juga menekankan pentingnya keberlanjutan pendidikan bagi 108 siswa SMP Muhammadiyah 3 Paguyangan. Saat ini, kegiatan belajar mengajar sementara dialihkan ke gedung Madrasah Diniyah Muhammadiyah yang berjarak sekitar 300 meter dari lokasi.
“Anak-anak tidak boleh berhenti sekolah. Kepala sekolah segera berkoordinasi dengan dinas terkait mengenai kebutuhan yang mendesak. Meskipun pengelolaan SMP merupakan kewenangan kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan turut membantu,” tegas Luthfi.
Relokasi Sekolah
Menanggapi instruksi tersebut, Kepala SMP Muhammadiyah 3 Paguyangan, Ahmad Najib, memastikan bahwa meski berpindah lokasi, proses pembelajaran tetap berjalan kondusif. Pihak sekolah bersama Amal Usaha Muhammadiyah bahkan telah menyiapkan lahan alternatif untuk relokasi gedung permanen.
“Kami sudah mengusulkan rencana relokasi kepada dinas terkait untuk meninjau lahan alternatif tersebut. Hal ini penting demi menjamin keamanan siswa dan kenyamanan proses belajar dari risiko longsor susulan,” pungkas Najib.
Reporter: Rio
BREBES, DN-II Sebuah babak baru bagi akselerasi pembangunan di wilayah Kabupaten Brebes bagian selatan resmi dimulai. Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-127 tahun anggaran 2026 yang dipusatkan di Desa Cikuya, Kecamatan Banjarharjo, dinyatakan selesai dengan capaian sempurna 100 persen. Penutupan program kolosal ini ditandai dengan upacara khidmat yang dipimpin oleh Kapok Sahli Pangdam IV/Diponegoro, Brigjen TNI Abdul Hanis, S.I.P., M.Si., CGRA, mewakili Pangdam IV/Diponegoro, Rabu (11/3/2026).
Membacakan amanat Pangdam IV/Diponegoro, Brigjen TNI Abdul Hanis menekankan bahwa TMMD edisi kali ini mengusung visi besar: “TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri Dari Desa”. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan komitmen TNI dalam memperkuat desa sebagai fondasi utama pertahanan dan ekonomi nasional.
Fokus utama yang menjadi “bintang” dalam TMMD di wilayah Kodim 0713/Brebes adalah pembukaan dan pembangunan jalan sepanjang 1.500 meter dengan lebar 2,5 meter. Infrastruktur ini menjadi sangat vital karena menjadi penyambung asa bagi warga di dua kecamatan, yakni Desa Cikuya (Banjarharjo) dan Desa Pamedaran (Ketanggungan).
Selama puluhan tahun, warga Pamedaran harus rela menempuh perjalanan memutar melalui Kecamatan Bumiayu selama lebih dari 3 jam hanya untuk mencapai pusat Kota Brebes. Kini, berkat tangan dingin Satgas TMMD di bawah komando Dansatgas Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int, jarak tersebut terpangkas drastis. Akses menuju fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pasar kini berada dalam jangkauan yang jauh lebih singkat dan efisien.
Keberhasilan TMMD ke-127 di Brebes juga menjadi panggung bagi implementasi program unggulan Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Tidak hanya soal jalan, TNI juga menghadirkan solusi konkret atas kebutuhan dasar masyarakat melalui:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
TNI AD Manunggal Air: Pembangunan instalasi air bersih yang kini mengalir ke rumah-rumah warga yang sebelumnya kesulitan air saat kemarau.
Rehabilitasi RTLH: Pembenahan Rumah Tidak Layak Huni milik warga prasejahtera.
Ketahanan Pangan: Perluasan lahan tanam dan reboisasi bibit tanaman keras untuk menjaga ekosistem desa.
”Membangun dari desa adalah strategi pemerataan ekonomi. Desa diharapkan menjadi pusat pertumbuhan yang berdaya saing di masa depan,” tegas Brigjen TNI Abdul Hanis dalam pidatonya.
TMMD tidak melulu soal alat berat dan semen. Sisi kemanusiaan begitu kental terasa melalui sasaran non-fisik. Selama satu bulan penuh, desa Cikuya dibanjiri berbagai layanan sosial, mulai dari operasi bibir sumbing, pemberian kaki palsu bagi kelompok disabilitas, hingga donor darah dan pengobatan gratis. 
Tak ketinggalan, edukasi strategis seperti penyuluhan Wawasan Kebangsaan, pencegahan stunting, hingga kesadaran hukum terkait UU ITE dan bahaya narkoba turut diberikan. Kehadiran narasumber lintas instansi menjadikan TMMD sebagai laboratorium sosial yang memperkaya pengetahuan masyarakat desa.
Pangdam IV/Diponegoro melalui Brigjen TNI Abdul Hanis memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bupati Brebes, jajaran Forkopimda, Polri, serta organisasi kemasyarakatan. Sinergi ini membuktikan bahwa pembangunan daerah tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi.
”Kepada seluruh Dansatgas, segera lakukan evaluasi menyeluruh. Dan kepada masyarakat, saya titipkan hasil pembangunan ini. Pelihara dan rawatlah jalan serta fasilitas yang ada agar memiliki masa pakai yang panjang untuk anak cucu kita,” pesannya sebelum menutup upacara secara resmi.
Dengan selesainya TMMD Reguler ke-127, harapan baru kini tumbuh di sela-sela perkebunan dan persawahan Desa Cikuya. TNI telah menyelesaikan tugas fisiknya, namun kemanunggalan yang terbangun diharapkan tetap abadi di hati masyarakat Brebes.(Rio/Pradista)
BEKASI, DN-II Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak tebang pilih dalam mengusut tuntas skandal suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Hal ini menyusul terungkapnya daftar penerima aliran dana “panas” dalam persidangan dakwaan pengusaha Sarjan di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (9/3).
Ketua Bidang Investigasi DPP IWO Indonesia Raga Siliwangi menegaskan bahwa dalam surat dakwaan Jaksa di persidangan telah menyebutkan keterlibatan sejumlah pihak harus segera ditindaklanjuti dengan penetapan status tersangka.
Dalam dakwaan jaksa KPK, Sarjan diduga menyuap Bupati Bekasi periode 2025-2030, Ade Kuswara Kunang, senilai Rp11,4 miliar. Namun, praktik lancung ini diduga melibatkan jejaring yang lebih luas.
IWO Indonesia menilai, jika nama-nama tersebut sudah muncul dalam surat dakwaan jaksa secara terperinci dengan nominal yang jelas, maka sudah ada alat bukti yang cukup bagi KPK untuk menaikkan status mereka.
”Nama-nama yang muncul dalam dakwaan jaksa KPK bukan sekadar rumor, melainkan sudah masuk dalam instrumen hukum formal di persidangan. Angkanya sangat fantastis, dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Kami di IWO Indonesia meminta KPK segera menetapkan status tersangka kepada para pihak yang terlibat. Jangan biarkan mereka tetap menjabat seolah tidak terjadi apa-apa,” tegas Raga Siliwangi.
IWO Indonesia juga mendesak KPK RI untuk segera mentersangkakan semua pihak yang terlibat kasus suap Bupati Bekasi yang sudah menikmati aliran dana dari Sarjan yang sudah di sebutkan oleh Jaksa dalam surat dakwaan di pengadilan Tipikor Bandung pada 9/3/2026.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Kami meminta KPK berani dan tegas. Angka miliaran rupiah ini bukan jumlah kecil, apalagi berkaitan dengan proyek infrastruktur seperti rehab sekolah dan drainase yang langsung menyentuh kepentingan rakyat. Siapa pun yang menikmati uang panas ini harus dimintai pertanggungjawaban hukum secara adil,” tambahnya.
Pemberian paket pekerjaan senilai total Rp107 miliar ini dianggap telah melanggar berbagai aturan, mulai dari UU Penyelenggaraan Negara yang Bersih hingga UU Tipikor. IWO Indonesia berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi terciptanya pemerintahan yang bersih di Kabupaten Bekasi.
Tim Red
ACEH SINGKIL DN-II Peta birokrasi di Desa Sintuban Makmur, Kecamatan Danau Paris, resmi jatuh ke titik nadir. Pada Senin (9/3), gelombang pengunduran diri massal dilakukan oleh hampir seluruh perangkat desa. Aksi “bedol desa” ini dipicu oleh rasa jijik dan mosi tidak percaya terhadap oknum Kades berinisial IPS yang diduga kuat terlibat skandal perzinaan hingga menghamili seorang gadis. (11/3/2026).
Pengunduran diri ini bukan sekadar protes biasa, melainkan pernyataan sikap bahwa para perangkat desa menolak memberikan loyalitas kepada pemimpin yang dianggap telah kehilangan moral dan harga diri.
Salah satu perangkat desa yang mengundurkan diri, berinisial S, menyatakan bahwa tetap bekerja di bawah perintah oknum Kades tersebut adalah sebuah penghinaan bagi integritas mereka sebagai pelayan masyarakat.
“Kami punya anak istri dan keluarga yang harus dijaga nama baiknya. Malu kami sudah sampai ke ubun-ubun. Bagaimana mungkin kami berdiri di depan warga sementara pemimpin kami diduga melakukan perbuatan sehina itu? Kami lebih baik meletakkan jabatan daripada mengabdi pada oknum yang sudah mengotori sumpah jabatannya sendiri,” tegas S dengan nada pedas.
Kritik menyengat juga datang dari tokoh masyarakat setempat, berinisial DB. Ia menyebut perilaku oknum Kades IPS telah meruntuhkan wibawa Desa Sintuban Makmur dan mencoreng nilai-nilai syariat di tanah Aceh.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Ini adalah tamparan keras bagi wajah desa kami. Seorang oknum Kades yang seharusnya menjadi teladan, justru menjadi sumber aib yang memalukan. Ini bukan hanya soal asusila, tapi pengkhianatan nyata terhadap sumpah jabatan di bawah kitab suci!” ujar DB.
Aksi mundur berjemaah para perangkat desa ini mengirimkan pesan kuat kepada Pj Bupati Aceh Singkil agar segera mengambil langkah diskresi. Masyarakat menuntut agar oknum Kades tersebut segera dicopot dari jabatannya demi memulihkan martabat desa yang kini hancur di mata publik.
Hingga berita ini dipublikasikan, oknum Kades IPS yang menjadi pusat skandal ini masih memilih bungkam seribu bahasa. Sikap bungkam ini dinilai publik sebagai bentuk ketidakmampuan mempertanggungjawabkan perilaku amoral yang telah memicu kekacauan birokrasi di desanya sendiri.
Publisher -Red PRIMA
BREBES, DN-II Langkah strategis untuk memperkuat ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Brebes kini semakin mantap. Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) resmi menjalin kerja sama lintas sektor guna memperluas akses pembiayaan sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal dalam rantai pasok nasional. (11/3/2026).
Sinergi ini diformalkan melalui pertemuan koordinasi virtual yang melibatkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Dinkopdag) Kabupaten Brebes—diwakili oleh Kepala Bidang Koperasi, Sapto Aji Pamungkas—serta Ir. Masrukhi Bakro dan perwakilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Kersana, Sumantha.
Skema Pembiayaan B2B yang Transparan
Kerja sama ini mengusung skema pembiayaan business-to-business (B2B) murni antara KDKMP dan mitra pembiayaan. Model ini mengedepankan sistem bagi hasil yang adil dan transparan, dengan pengawasan ketat dari Dinkopdag Kabupaten Brebes untuk memastikan tata kelola yang akuntabel.
“Fokus utama kami adalah mempermudah operasional pelaku UMKM. Selain dukungan pembiayaan, Dinkopdag berkomitmen untuk terus terlibat aktif dalam pembinaan, pendampingan, hingga pengawasan di lapangan agar program ini berjalan tepat sasaran,” ujar perwakilan KDKMP dalam pertemuan tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menjadi Pilar Rantai Pasok BPGN
Di samping penguatan internal, KDKMP kini tengah dipersiapkan untuk memainkan peran vital dalam rantai pasok Badan Pengelola Gizi Nasional (BPGN). KDKMP didorong untuk menjadi penyuplai utama bahan baku pangan berkualitas bagi program nasional tersebut.
Perwakilan KSPPG Kecamatan Kersana menyambut baik inisiatif ini. Ia mencatat bahwa suplai dari KDKMP telah mulai dirasakan manfaatnya di beberapa titik, seperti di Desa Kemukten. Namun, ia menegaskan bahwa standar kualitas tetap menjadi prioritas utama.
“Kami sangat terbuka bagi seluruh pemasok, selama mampu memenuhi tiga kriteria utama: kualitas mutu yang konsisten, harga yang sesuai dengan pagu anggaran, serta standar higienitas yang ketat,” tegas perwakilan Koordinator Wilayah BP-GN Kabupaten Brebes tersebut.
Fokus pada Sertifikasi Laik Higiene
Sebagai prasyarat mutlak untuk keterlibatan dalam program gizi nasional, pihak KSPPG mengundang pengurus KDKMP di setiap desa untuk segera mengajukan profil pemasok dan produk unggulan mereka.
Tantangan utama yang dihadapi adalah kesiapan teknis UMKM terkait perizinan dan standar keamanan pangan. Oleh karena itu, KDKMP diharapkan dapat menjadi fasilitator utama dalam memberikan pelatihan intensif bagi anggotanya, terutama terkait sertifikasi laik higiene sanitasi.
“Kami berharap KDKMP dapat menjadi jembatan edukasi bagi UMKM agar mereka siap secara administratif dan teknis. Dengan demikian, produk lokal Brebes dapat mendominasi kebutuhan pangan nasional, khususnya di daerah kita sendiri,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/03/2026). Fokus utama pertemuan ini adalah memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok serta kesiapan infrastruktur guna menyambut momentum Idulfitri 1447 Hijriah.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah harus hadir untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah tingginya permintaan menjelang hari raya.
”Stabilitas harga bahan pokok adalah prioritas utama. Kita tidak boleh membiarkan adanya gejolak harga yang memberatkan masyarakat. Koordinasi antar-kementerian dan lembaga harus berjalan sinergis untuk memastikan pasokan distribusi logistik lancar hingga ke pelosok daerah,” tegas Presiden.
Selain masalah pangan, Presiden juga memberikan perhatian khusus pada kesiapan infrastruktur. Ia menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk menjamin kelancaran jalur mudik, baik darat, laut, maupun udara, agar masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman.
Rapat tersebut juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap layanan publik selama periode mudik dan balik. Presiden meminta agar seluruh instansi terkait bersiaga penuh guna meminimalisir kendala yang mungkin terjadi di lapangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga ketenangan masyarakat saat merayakan hari besar keagamaan. Dengan koordinasi yang intensif, diharapkan perayaan Idulfitri tahun ini dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan tanpa kendala berarti bagi masyarakat di seluruh tanah air.
Sumber: BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
SALATIGA, DN-II Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan perusahaan di wilayahnya membayar tunjangan hari raya (THR) tepat waktu kepada buruh dan karyawan. Pemantauan dilakukan langsung ke sejumlah perusahaan, salah satunya PT Selalu Cinta Indonesia (SCI) di Salatiga, untuk memastikan hak pekerja diberikan paling lambat H-7 sebelum Lebaran.
Dalam kunjungan tersebut, Ahmad Luthfi menegaskan, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh pekerja menerima haknya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Saya ingin memastikan bahwa hak buruh terkait THR diberikan maksimal H-7 Lebaran sesuai surat edaran kementerian,” kata Ahmad Luthfi saat melakukan pemantauan di PT SCI, Salatiga.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 9 Maret 2026, terdapat sekitar 263.853 perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Rinciannya terdiri atas 250.074 usaha mikro, 5.594 usaha kecil, 5.326 usaha menengah, dan 2.859 usaha besar.
Sementara itu, jumlah tenaga kerja di Jawa Tengah tercatat mencapai 2.506.916 orang, terdiri dari 1.047.558 pekerja laki-laki dan 1.459.358 pekerja perempuan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Untuk memastikan kepatuhan perusahaan, Pemprov Jawa Tengah juga membuka posko layanan aduan THR yang dikelola oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Posko tersebut berada di Kantor Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah serta enam wilayah satuan kerja pengawasan (satwaker), yakni Semarang, Surakarta, Pati, Pekalongan, Banyumas, dan Magelang.
Selain itu, pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan sejumlah instansi, termasuk Desk Tenaga Kerja Polda Jawa Tengah, untuk memantau potensi persoalan ketenagakerjaan selama periode menjelang Lebaran.
“Posko layanan aduan sudah ada sampai kabupaten/kota. Silakan buruh atau siapapun yang ingin mengadu terkait tenaga kerja bisa 24 jam. Ini untuk melindungi tenaga kerja kita agar tetap produktif,” ujar Ahmad Luthfi.
Dalam kesempatan tersebut, Luthfi juga mengapresiasi manajemen PT Selalu Cinta Indonesia (SCI) yang telah membayarkan THR kepada para pekerjanya lebih awal, yakni pada 5 Maret 2026.
Menurutnya, langkah perusahaan produsen alas kaki tersebut dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam memenuhi kewajiban kepada karyawan.
“Saya mengapresiasi PT SCI karena hak teman-teman buruh telah diberikan. Ini bentuk hubungan industrial yang sangat sehat,” katanya.
Ia menambahkan, PT SCI merupakan salah satu contoh investasi padat karya yang berkembang pesat di Jawa Tengah. Perusahaan tersebut sebelumnya hanya mempekerjakan sekitar 1.500 orang pada 2016, namun kini jumlah tenaga kerjanya telah meningkat menjadi sekitar 18.000 orang.
“Inilah peran nyata investasi padat karya untuk mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah,” ujar Ahmad Luthfi.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjutnya, terus mendorong peningkatan investasi guna memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemprov juga berkomitmen menjaga iklim investasi yang kondusif dengan menghadirkan kepastian hukum, keamanan, tenaga kerja kompetitif, serta kemudahan perizinan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami bersama para bupati dan wali kota sepakat menjadi manajer marketing bagi wilayah masing-masing. Saya yakin Jawa Tengah bisa menjadi gudangnya investasi, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di tingkat global,” kata Ahmad Luthfi.
Red/Rio
BREBES, DN-II Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang modern dan terintegrasi, Polres Brebes bersama Pemerintah Kabupaten Brebes resmi mensosialisasikan aplikasi inovasi terbaru bernama “Beres Apik”. Kegiatan ini berlangsung di Aula Command Center Lantai 5, Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Kabupaten Brebes, Selasa (10/3/2026)
Acara yang dihadiri sekitar 150 tamu undangan ini dihadiri langsung oleh Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah, serta perwakilan Forkopimda, jajaran OPD Pemkab Brebes, dan pejabat utama di lingkungan Polres Brebes.
Aplikasi Beres Apik merupakan buah kolaborasi strategis antara program “Brebes Beres” milik Pemerintah Daerah dengan semangat pelayanan prima “Apik” dari Polres Brebes.
Inovasi ini hadir sebagai jawaban atas dinamika kebutuhan masyarakat yang menginginkan pelayanan cepat, transparan, dan dapat diakses dari mana saja.
Dalam sambutannya, Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah menekankan bahwa Polri sebagai pelindung dan pelayan masyarakat harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Masyarakat saat ini menginginkan pelayanan yang tidak hanya tersedia secara fisik, tetapi juga praktis melalui platform digital. Aplikasi Beres Apik ini diharapkan mempermudah warga dalam mengakses layanan kepolisian maupun administrasi di Mall Pelayanan Publik (MPP) secara lebih efektif dan efisien,” ujar Kapolres.
Melalui paparan teknis yang disampaikan oleh Stevan, dijelaskan bahwa aplikasi ini mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu genggaman. Beberapa manfaat utama yang ditawarkan antara lain; Akses cepat yakni memangkas birokrasi dalam memperoleh informasi pelayanan publik. Kemudian, kemudahan administrasi dengan mempercepat proses pengurusan berkas secara digital.
Selain itu, aplikasi ini memiliki panduan lengkap mengenai berbagai layanan yang tersedia di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Brebes serta meningkatkan akuntabilitas pelayanan instansi kepada masyarakat.
Bupati Brebes yang diwakili oleh Kepala Badan Kesbangpol, menyambut baik langkah inovatif ini. Pihaknya berharap seluruh instansi yang tergabung dalam MPP dapat segera memahami mekanisme penggunaan aplikasi ini agar implementasi di lapangan berjalan maksimal.
Dengan hadirnya aplikasi Beres Apik, Kabupaten Brebes selangkah lebih maju dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. (Casroni/Hms)
KABUPATEN TEGAL, DN-II Inspektorat Kabupaten Tegal resmi menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan pengelolaan dana desa di Desa Brekat, Kecamatan Tarub. Langkah tegas ini diambil menyusul terbitnya dokumen disposisi bernomor 0080 tertanggal 9 Februari 2026 yang menginstruksikan pembentukan tim khusus untuk melakukan pemeriksaan investigatif.
Surono, perwakilan warga Desa Brekat, menyampaikan bahwa tim investigasi ini dibentuk setelah pihaknya melayangkan laporan resmi terkait sejumlah kejanggalan dalam tata kelola keuangan desa selama periode 2024–2025.
“Kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan Tarub, Inspektorat, serta bertemu langsung dengan perangkat desa dan BPD untuk meminta transparansi terkait penggunaan dana desa,” ujar Surono saat dikonfirmasi, Selasa (10/3/2026).
Titik Terang Dugaan Penyimpangan
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat beberapa poin krusial yang kini tengah didalami oleh tim auditor Inspektorat:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penyertaan Modal BUMDesma: Dana sebesar Rp232,6 juta yang dicairkan untuk modal awal BUMDesma diduga tidak prosedural. Terdapat selisih anggaran yang signifikan antara dana yang dicairkan dengan biaya riil proyek penanaman jagung seluas 5,5 hektar yang ditaksir hanya menelan biaya sekitar Rp55 juta.
Proyek Infrastruktur: Pembangunan beton di area irigasi senilai Rp80 juta disinyalir dikerjakan tanpa izin pihak otoritas pengairan dan tidak sesuai spesifikasi. Selain itu, proyek pembangunan kios desa di RT 01/RW 02 senilai Rp107,6 juta dilaporkan mangkrak dan kini hanya menyisakan bagian pondasi.
Pengelolaan Tanah Kas Desa: Kepala Desa diduga menyewakan ±20 hektar tanah kas desa kepada pihak pabrik gula tanpa melalui musyawarah desa. Muncul dugaan bahwa setoran ke Pendapatan Asli Desa (PAD) tidak mencerminkan nilai pasar yang seharusnya.
Tunjangan BPD: Adanya aduan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang atas tunjangan anggota BPD untuk bulan April 2024 senilai Rp3,2 juta yang dilaporkan belum diserahkan.
Tanggapan Pihak Terkait
Kepala Desa Brekat, Sabar, saat dikonfirmasi membantah seluruh tuduhan tersebut. Ia mengeklaim bahwa proyek pembangunan jalan tani telah dikerjakan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan telah melalui proses audit tanpa ditemukan pelanggaran. Terkait proyek kios yang mangkrak, ia berdalih bahwa penunjukan pihak ketiga dilakukan demi efektivitas kerja.
Sementara itu, pihak BUMDes mengakui adanya kendala teknis. Mereka menjelaskan bahwa sempat terjadi pengembalian dana operasional yang masuk ke rekening pribadi direktur, namun dana tersebut diklaim telah dikembalikan ke kas BUMDes setelah proses mediasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Tegal.
Saat ini, Inspektorat Kabupaten Tegal terus mengumpulkan bahan keterangan serta mencocokkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dengan kondisi fisik di lapangan. Pemeriksaan ini diharapkan menjadi langkah pembuka dalam mengungkap potensi kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus ini.
Reporter: Teguh
You cannot copy content of this page