Sulawesi Selatan, DN-II Bupati Luwu Timur Irawan Bachri Syam mengatakan kedatangan dirinya untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang ada di kawasan transmigrasi Mahalona. Kawasan ini berada di Kecamatan Towuti. Perjalanan dari ibu kota Luwu Timur, Malili, ke Mahalona memerlukan waktu 1,5 jam.
Lebih lanjut dalam audensi dengan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, di Gedung C, Kantor Kementerian Transmigrasi (Kementrans), Kalibata, Jakarta, 5/3/2026; Irawan Bachri mengungkap banyak potensi yang bisa dikembangkan di Mahalona seperti tanaman pangan, lada, dan buah naga. Sebagai kabupaten terluas kedua di Provinsi Sulawesi Selatan, Luwu Timur diberi amanat untuk melakukan cetak sawah seluas 1.000 Ha. “Potensinya bisa mencapai 20.000 Ha”, ungkap Irawan Bachri.
Permasalahan yang dialami adalah masih terkendala dengan berbagai infrastruktur jalan, jembatan, dan pendukung di sektor pertanian. “Infrastruktur yang ada sudah tidak memadai”, ujarnya. Mahalona disebut perlu diberi sentuhan agar potensi kawasan dan transmigran serta penduduk lain menjadi lebih sejahtera. “Luwu Timur selalu menerima transmigran dan kami tetap membutuhkan transmigran guna membangun daerah”, tegasnya.
Potensi besar Mahalona diakui oleh Viva Yoga. “Kawasan ini masuk dalam 154 kawasan prioritas Kementrans”, ujarnya. Untuk meningkatkan potensi pertanian dan kehidupan transmigran, Kementerian ini telah menganggarkan sesuai kebutuhan yang diperlukan. Dalam TA 2025, Luwu Timur mendapat bantuan sebesar Rp11,3 miliar. “Untuk bantuan TA 2026 masih dalam pembahasan”, ujar mantan Anggota Komisi IV DPR dua periode itu.
Viva Yoga ingin kawasan transmigrasi Mahalona menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Dirinya mendukung kawasan itu menjadi sentra tanaman pangan, komoditas beras, guna mendukung swasembada pangan. Untuk itu rencana cetak sawah perlu dipercepat namun hal demikian harus didukung oleh infrastruktur bendungan dan saluran irigasi. “Terkait infrastruktur pendukung yang besar, Kementrans akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum”, ucap pria asal Lamongan, Jawa Timur, itu. Bendungan dan saluran irigasi diperlukan karena sistem pertanian dengan cara tadah hujan dirasa kurang maksimal untuk meningkatkan produksi panen.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Program cetak sawah ditegaskan tidak boleh gagal. “Ini juga menjadi tanggung jawab kami”, ujarnya. Hal demikian ditekankan karena selama ini kawasan transmigrasi berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. “Kawasan transmigrasi harus produktif dan menjadi sentra tanaman pangan”, ujarnya.
Sebagai kabupaten yang setiap periode menerima kedatangan transmigran, Viva Yoga mengingatkan pada pemerintah Luwu Timur agar dalam menyediakan lahan dan kawasan transmigrasi statusnya harus ‘clean and clear’. “Jangan tumpang tindih dengan lahan milik pihak lain”, tegasnya. Dari target sertipikati SHM di lahan milik transmigran, dari 5,580 bidang sudah direalisasi sebanyak 4,521 bidang, sisa 1,088 bidang. 
Bila ada kawasan transmigrasi tumpang tindih dengan kawasan hutan, ada dasar hukum yang kuat yakni pemerintah mengeluarkan seluruh kawasan hutan yang berada di kawasan transmigrasi dilepaskan status kawasan hutannya. “Ini merupakan dukungan politik dari Komisi V DPR”, ujarnya. Keputusan itu diperkuat saat Komisi V melakukan rapat kerja dengan Kementrans dan Kementerian Desa dan Pembanguan Daerah Tertinggal. Dalam rapat disepakati, keberadaan desa dan lahan transmigrasi yang berada di kawasan hutan atau taman nasional harus dilepaskan statusnya dari kawasan hutan atau taman nasional.
“Bila ada konflik lahan harus cepat diselesaikan”, ujar Viva Yoga. Dirinya tidak ingin masalah yang terjadi di eks lokasi transmigrasi Bekambit, Desa Rawa Indah, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, terulang, di mana lahan transmigran yang sudah ditempati sejak tahun 1980-an dan sudah SHM, dicaplok pihak lain. “Masalah ini kita tuntaskan dengan berkoordinasi bersama Kementerian ATR/BPN dan Kementerian ESDM”, ungkapnya.
Red
JAKARTA, DN-II Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming melakukan kunjungan kerja dalam rangkaian Safari Ramadan di Pesantren Al Hamid, Cipayung, Jakarta Timur, pada Selasa (3/3/2026). Dalam kesempatan tersebut, Wapres menekankan pentingnya transformasi pesantren sebagai pusat pengembangan ekonomi dan inovasi berbasis teknologi.
Di hadapan para santri dan pengasuh pesantren, Wapres menyoroti tantangan era disrupsi yang menuntut lembaga pendidikan Islam tidak hanya unggul dalam ilmu agama, tetapi juga kompetitif di ranah teknologi global.
Mengintegrasikan Teknologi ke Pesantren
Wapres menegaskan bahwa kurikulum pesantren masa kini harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang masif. Ia mendorong santri untuk menguasai berbagai bidang strategis, mulai dari pertanian dan peternakan modern, hingga teknologi masa depan seperti robotics, blockchain, dan artificial intelligence (AI).
”Pesantren harus melahirkan santri yang tidak hanya paham agama, tapi juga menguasai teknologi. Kita ingin pesantren menjadi pusat inovasi yang mampu melahirkan solusi bagi tantangan zaman,” ujar Wapres dalam arahannya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Santri sebagai Pelopor Perubahan
Lebih lanjut, Wapres Gibran berpesan agar santri menjadi agen perubahan (agent of change) yang mampu menciptakan peluang ekonomi. Ia optimistis bahwa dengan bekal keterampilan teknis, santri akan mampu menjadi motor penggerak ekonomi nasional tanpa harus menanggalkan nilai-nilai akhlak dan jati diri pesantren.
”Santri harus menjadi pencipta peluang, bukan sekadar penonton. Jadilah pelopor inovasi yang solutif, namun tetap memegang teguh karakter dan moralitas yang selama ini menjadi jati diri santri Indonesia,” tambahnya.
Komitmen Pemerintah dalam Pembangunan Nasional
Pemerintah menegaskan komitmen kuat untuk menjadikan pesantren sebagai pilar utama dalam agenda pembangunan nasional. Wapres menilai bahwa pesantren memiliki modal sosial yang besar untuk berperan lebih luas dalam meningkatkan daya saing bangsa.
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendekatkan sinergi antara kebijakan pusat dengan ekosistem pendidikan di daerah, guna memastikan bahwa generasi muda, khususnya santri, siap menghadapi persaingan global menuju Indonesia yang lebih maju.
Red
Sumber: BPMI Setwapres
#KemensetnegRI
#RilisWakilPresiden
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata pemerintah dalam mengakselerasi penggunaan energi bersih sekaligus mewujudkan kedaulatan energi nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, yang ditunjuk Presiden sebagai Ketua Satgas, menyampaikan bahwa pembentukan badan ini difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur energi terbarukan.
“Satgas ini dibentuk untuk mengakselerasi sejumlah program prioritas, mulai dari pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga program konversi motor listrik. Kami menargetkan seluruh capaian ini dapat terealisasi dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun ke depan,” ujar Bahlil usai mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Bahlil menambahkan bahwa transisi energi bukan sekadar isu lingkungan, melainkan instrumen ekonomi yang krusial. Percepatan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi nasional sekaligus menekan beban subsidi listrik pemerintah.
Menekan Ketergantungan Impor
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Senada dengan Bahlil, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menekankan bahwa transisi energi menjadi solusi jangka panjang untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dari fluktuasi harga energi global.
“Percepatan transisi energi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap impor energi di tengah dinamika harga global yang sangat volatil,” ungkap Brian.
Selain di sektor kelistrikan dan transportasi, pemerintah juga akan mendorong langkah efisiensi di sektor rumah tangga. Salah satu program yang dipersiapkan adalah percepatan penggantian kompor LPG ke kompor listrik. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan efisiensi sekaligus menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pengurangan beban subsidi LPG yang selama ini signifikan.
Upaya kolaboratif antar kementerian ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mengelola transisi energi yang lebih mandiri, efisien, dan berkelanjutan.
Red
Sumber: BPMI Setpres
Tagar: #KemensetnegRI
#RilisPresiden
#TransisiEnergi
#KedaulatanEnergi
JAKARTA, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang meninggal dunia akibat serangan militer pada awal Maret 2026.
Melalui surat resmi yang ditujukan kepada Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, Presiden Prabowo menyampaikan rasa simpati serta penghormatan setinggi-tingginya dari pemerintah dan rakyat Indonesia atas kepergian mendiang. 
Sebagai wujud penghormatan diplomatik, surat tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, kepada Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, di Jakarta pada Rabu (04/03/2026).
Langkah ini menegaskan sikap Indonesia dalam menjaga hubungan bilateral yang baik dengan Iran, sekaligus menyampaikan empati atas situasi yang tengah dihadapi oleh negara tersebut.
Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sumber: BPMI Setpres
#KemensetnegRI #RilisPresiden
Sambut Ramadan 1447 H, SMPN 1 Rambang Kuang Gelar Tadarus dan Bakti Sosial
RAMBANG KUANG, WWW.DETIKNASIONAL.COM //Keluarga besar SMPN 1 Rambang Kuang menggelar kegiatan rutin Jumat religius yang dikemas khusus dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1447 H pada Jumat (13/02/2026). Kegiatan yang dipusatkan di teras kelas ini diikuti dengan khidmat oleh seluruh siswa, guru, dan staf sekolah. Suasana syahdu menyelimuti lingkungan sekolah saat lantunan ayat suci Al-Qur’an dan surat Yasin dibacakan bersama-sama sebagai bentuk rasa syukur dan persiapan spiritual.
Setelah rangkaian ibadah bersama selesai, agenda dilanjutkan dengan aksi bakti sosial yang melibatkan seluruh murid. Para siswa bahu-membahu membersihkan halaman sekolah, selokan, hingga area taman untuk memastikan lingkungan belajar tetap asri. Kegiatan gotong-royong ini bertujuan untuk menanamkan nilai kebersihan sebagai bagian dari iman, sekaligus menciptakan kenyamanan beribadah dan belajar selama bulan puasa mendatang.
Kepala SMPN 1 Rambang Kuang, Darmansyah, M.Pd., hadir langsung memantau jalannya kegiatan dan memberikan apresiasi atas antusiasme seluruh warga sekolah. Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa pembentukan karakter siswa tidak hanya dilakukan di dalam ruang kelas melalui teori, tetapi juga melalui pembiasaan ibadah dan aksi nyata di lingkungan sosial sekolah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Darmansyah, M.Pd. menyampaikan, “Kegiatan ini merupakan momentum bagi kita semua untuk menyucikan hati sekaligus membersihkan lingkungan sekolah menyambut Ramadan 1447 H. Saya berharap melalui pembacaan Yasin dan tadarus ini, siswa dapat lebih siap secara mental, sementara melalui bakti sosial, mereka belajar peduli terhadap kebersihan lingkungan yang akan menjadi tempat kita menjalankan aktivitas di bulan suci nanti.”
Kegiatan ditutup dengan doa bersama agar seluruh keluarga besar SMPN 1 Rambang Kuang diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Semangat kebersamaan yang terpancar dari kegiatan ini diharapkan terus terjaga, menjadikan sekolah bukan hanya tempat menuntut ilmu, tetapi juga wadah mempererat silaturahmi dan nilai-nilai religius bagi seluruh siswa.
REPORT : JULIYAN
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto memimpin Rapat Terbatas (Ratas) bersama sejumlah jajaran menteri di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (04/03/2026). Fokus utama pertemuan ini adalah menjamin kesiapan serta stabilitas sektor energi dan pangan nasional dalam menghadapi lonjakan permintaan menjelang Idulfitri 1447 H.
Stabilitas Pangan dan Cadangan Beras
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan mitigasi menyeluruh untuk menjaga pasokan pangan tetap stabil. Meski situasi geopolitik global masih fluktuatif, ia memastikan cadangan pangan nasional, terutama beras, berada pada level yang aman.
“Kondisi pasokan pangan nasional saat ini dalam situasi aman dan harga di pasar tetap terkendali. Kami pastikan cadangan beras cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga pasca-Lebaran,” ujar pria yang akrab disapa Zulhas tersebut. 
Ketahanan Energi Lampaui Standar Minimal
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melaporkan kesiapan infrastruktur energi. Bahlil menegaskan bahwa stok Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional berada dalam posisi sangat kuat, bahkan melampaui standar minimal cadangan nasional yang ditetapkan.
Terkait kekhawatiran gangguan rantai pasok akibat konflik global, Bahlil memastikan bahwa ketahanan energi Indonesia belum terdampak secara signifikan.
Stok BBM: Di atas cadangan minimal nasional.
Distribusi: Dipastikan lancar ke seluruh pelosok tanah air selama masa mudik.
Pasokan Listrik: Dalam kondisi siaga untuk mendukung aktivitas masyarakat.
Sinergi Antar-Lembaga
Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh kementerian terkait untuk terus memantau pergerakan harga di lapangan secara real-time guna mencegah spekulasi yang dapat merugikan masyarakat. Pemerintah berkomitmen memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam merayakan hari raya tahun ini.
Sumber: BPMI Setpres
Red
#KemensetnegRI #RilisPresiden #KetahananPangan #EnergiNasional #Lebaran2026
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
PEKALONGAN, DN-II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menyegel tujuh unit mobil mewah di Rumah Dinas Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq (FAR). Tindakan tegas ini merupakan bagian dari rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar lembaga antirasuah tersebut pada Selasa (3/3) pagi.
Dugaan Proyek “Keluarga” dan Konflik Kepentingan
Penyegelan ini diduga kuat berkaitan dengan penyelidikan skandal pengadaan barang dan jasa yang menyeret keluarga sang Bupati. Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan konflik kepentingan bermula pada tahun 2022, tepat satu tahun setelah FAR menjabat sebagai Bupati Pekalongan periode pertama.
Saat itu, suami dan anak Bupati diduga mendirikan PT RNB, sebuah perusahaan penyedia jasa yang langsung aktif menjadi vendor dalam proyek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Modus Intervensi dan Dominasi Proyek
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sepanjang tahun 2023 hingga 2026, PT RNB diketahui mendominasi proyek pengadaan jasa outsourcing di sejumlah perangkat daerah. FAR melalui MSA dan orang kepercayaannya diduga melakukan intervensi kepada para Kepala Dinas agar memenangkan PT RNB.
“Modusnya adalah mengharuskan perangkat daerah memenangkan perusahaan ‘Ibu’, meskipun banyak perusahaan lain yang mengajukan penawaran lebih rendah atau lebih murah,” ujar sumber terkait dalam rekaman yang beredar.
Tercatat pada tahun 2025 saja, PT RNB berhasil menguasai proyek di 17 perangkat daerah, mulai dari tingkat dinas, kecamatan, hingga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Pekalongan.
Aliran Dana dan Potensi Kerugian Negara
Penyelidikan mengungkap adanya transaksi masuk ke rekening PT RNB senilai Rp46 miliar yang bersumber dari kontrak Pemkab Pekalongan periode 2023-2026. Dari total dana tersebut, ditemukan indikasi penyimpangan yang signifikan:
Rp22 miliar digunakan untuk pembayaran gaji pegawai outsourcing.
Rp19 miliar diduga dinikmati dan dibagikan kepada keluarga Bupati.
Kesenjangan angka ini menjadi fokus utama KPK karena berpotensi besar merugikan keuangan negara.
Daftar Kendaraan yang Disegel
Guna mengamankan barang bukti terkait dugaan pencucian uang atau gratifikasi, KPK telah memasang garis penyegel pada tujuh kendaraan di Rumah Dinas Bupati, antara lain:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
1 unit mobil listrik Wuling
1 unit mobil listrik Denza D9
2 unit Toyota Camry
2 unit Mitsubishi Xpander
1 unit Toyota Fortuner
Hingga berita ini diturunkan, pihak KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah saksi dan mengumpulkan dokumen pendukung di lokasi kejadian.
Tim Red
LAHAT, DN-II Integritas kepemimpinan di tingkat desa Kabupaten Lahat kini berada di titik nadir. Bambang Susanto, oknum Kepala Desa Mekar Jaya, tengah menjadi sorotan tajam aparat penegak hukum setelah dilaporkan atas dugaan skandal ganda: penggunaan ijazah palsu untuk memenangkan pilkades dan keterlibatan dalam jaringan mafia tanah berskala masif.
Ijazah SMP Diduga Palsu
Dugaan praktik lancung ini mencuat melalui laporan polisi nomor LP/B/76/II/2026/SPKT/POLRES LAHAT. Terlapor diduga kuat menggunakan ijazah SLTP palsu (atribusi SLTP N 15 Padang) sebagai syarat administrasi dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa pada Oktober 2017 silam.
Langkah nekat ini tidak hanya dinilai sebagai tindak pidana murni, tetapi juga dianggap sebagai pengkhianatan terhadap demokrasi desa yang mencederai kepercayaan warga.
Jaringan Mafia Tanah di Lahan Eks Transmigrasi
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bagaikan fenomena gunung es, persoalan ijazah ternyata hanya pintu masuk. Bambang Susanto juga terseret dalam dugaan pemalsuan dokumen terkait lahan eks transmigrasi seluas kurang lebih 5.900 hektar.
Berdasarkan laporan LP/B/123/I/2026/SPKT/POLDA SUMSEL yang dilayangkan oleh pelapor Haruniadi Puspita Yuda, terdapat indikasi kuat terjadinya praktik jual beli ilegal di atas lahan aset negara tersebut melalui manipulasi dokumen.
Desakan Kuasa Hukum: “Bukti Sudah Terang Benderang”
Iskandar Halim Munthe, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum pelapor, melontarkan kritik keras terhadap progres penanganan perkara yang dinilai lamban. Menurutnya, fakta-fakta penyidikan sudah cukup kuat untuk menetapkan status hukum yang lebih tegas.
“Laporan ini menyangkut pemalsuan surat dalam transaksi lahan transmigrasi seluas 5.900-an hektar yang ditandatangani langsung oleh Bambang Susanto selaku Kades aktif,” tegas Iskandar, Kamis (5/03/2026).
Iskandar membeberkan dua temuan krusial dari hasil penyidikan:
Saksi Kunci: Dua saksi, Sdr. Sumadi dan Sdr. Sarni, secara resmi mengakui bahwa tanda tangan mereka dalam dokumen transaksi telah dipalsukan.
Desakan Pemeriksaan: “Kami mendesak penyidik Polres Lahat untuk tidak tebang pilih. Pengakuan saksi bahwa tanda tangan mereka dicatut adalah bukti telak yang tidak bisa diabaikan,” tambahnya.
Respons Kepolisian
Menanggapi tekanan publik, Sat Reskrim Polres Lahat telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) bernomor B/501/II/RES.1.24./2026/Sat Reskrim.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pihak penyidik mengonfirmasi telah melakukan interogasi terhadap sejumlah saksi kunci serta mengamankan barang bukti berupa kwitansi transaksi dan surat keterangan hak tanah. Kepolisian berjanji akan menuntaskan kasus ini secara transparan dan akuntabel. (Tim Redaksi)
MUARADUA, detiknasional.id Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan daerah.
Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Maju 2045, khususnya pada sektor kesehatan, dengan fokus peningkatan kapasitas rumah sakit daerah dari Tipe D menjadi Tipe C sesuai arah pembangunan kesehatan nasional 2025–2029.
1. Komitmen Pemerintah DaerahKomitmen Pemerintah Kabupaten OKU Selatan ditegaskan melalui rapat koordinasi secara daring bersama Kementerian Kesehatan RI pada 8 Juli 2025 yang dilaksanakan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKU Selatan.
Kegiatan tersebut diikuti oleh Sekretaris Daerah, jajaran RSUD Muaradua, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), sebagai bentuk kesiapan daerah dalam mendukung Program PHTC.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
2. Persiapan Lahan dan Pemusnahan Bangunan LamaSebagai langkah awal pelaksanaan, dilakukan rapat persiapan lahan pembangunan yang melibatkan Sekretaris Daerah, RSUD Muaradua, Dinas PUPR, dan Dinas Kesehatan. Rapat membahas kesiapan lokasi, teknis pembangunan, serta percepatan realisasi program.
Bangunan eksisting yang berada di lokasi rencana pembangunan turut dipersiapkan untuk pemusnahan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Penataan dan Administrasi Aset Dalam mendukung kelancaran proses tersebut, pihak RSUD Muaradua telah menyampaikan dokumen gedung eksisting kepada Bagian Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai bagian dari prosedur administrasi dan penataan aset daerah.
4. Pengambilan Data Topografi dan Gedung Eksisting Pada 1–3 Oktober 2025 dilakukan pengambilan data topografi serta pendataan kondisi gedung eksisting RSUD Muaradua sebagai dasar perencanaan teknis pembangunan.
Kegiatan ini melibatkan tim perencana dari Universitas Sumatera Utara yang berkolaborasi dengan Tim IPSRS (Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit) RSUD Muaradua guna memastikan akurasi data lapangan.
Selain itu, dilakukan pula pengambilan foto udara untuk mendukung dokumentasi kondisi eksisting dan perencanaan lokasi.
5. Penyusunan dan Finalisasi Desain Berdasarkan hasil pengukuran dan kajian teknis, disusun desain pembangunan Gedung PHTC yang disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan layanan rumah sakit menuju Tipe C, termasuk aspek infrastruktur, fasilitas medis, serta penguatan sumber daya manusia.
6. Proses Tender dan Penetapan Pelaksana Setelah tahapan perencanaan selesai, proyek pembangunan Gedung PHTC dilanjutkan ke proses pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil tender, pelaksanaan pekerjaan dimenangkan oleh PT Hutama Karya (Persero).
Program PHTC di Kabupaten OKU Selatan bertujuan untuk meningkatkan status RSUD Muaradua dari Rumah Sakit Tipe D menjadi Rumah Sakit Tipe C. Peningkatan ini diharapkan dapat memperluas layanan medis, menambah ketersediaan dokter spesialis, serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Bupati OKU Selatan, Abusama, S.H., menegaskan bahwa seluruh tahapan yang telah dilaksanakan merupakan wujud keseriusan pemerintah daerah dalam mempercepat peningkatan layanan kesehatan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Program Hasil Terbaik Cepat ini adalah momentum penting bagi Kabupaten OKU Selatan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Kita kawal bersama agar pelaksanaannya berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Bupati.
Reky
MUARADUA – detiknasional.com Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Zulfakar Dani, S.Sos., pimpin Rapat Koordinasi Penataan Pedagang Kaki Lima dan Parkir dalam kota Muaradua, Kamis (05/03/2026).
Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam menata kawasan perkotaan agar lebih tertib, nyaman, dan teratur, khususnya terkait keberadaan pedagang kaki lima serta pengelolaan parkir di sejumlah titik strategis di Kota Muaradua.
Dalam arahannya, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda OKU Selatan, Zulfakar Dani, S.Sos., menyampaikan bahwa penataan PKL dan parkir merupakan bagian penting dalam menciptakan ketertiban serta mendukung wajah kota yang lebih rapi dan tertata. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat, baik sebagai pedagang, pengguna jalan maupun pengunjung kawasan pusat kota.
Ia juga menegaskan pentingnya sinergi dan koordinasi antar perangkat daerah serta instansi terkait dalam menata keberadaan PKL dan sistem parkir agar berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Penataan ini diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan kenyamanan di Kota Muaradua, sekaligus memberikan ruang yang tertata bagi para pedagang untuk tetap menjalankan usahanya,” ujarnya.
Selain membahas penataan PKL dan parkir, rapat koordinasi ini juga membahas berbagai langkah strategis guna mencegah dan menindak praktik pungutan liar yang berpotensi merugikan masyarakat. Pemerintah Kabupaten OKU Selatan berkomitmen untuk memastikan setiap aktivitas di ruang publik berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui rapat koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan dan langkah konkret dalam penataan pedagang kaki lima serta pengelolaan parkir yang lebih baik, sekaligus menutup celah terjadinya pungutan liar di wilayah Kota Muaradua.
Bertempat di Ruang Abdi Praja, turut hadir Kepala Bapenda, Kadishub, Kasat PolPP, Kadin KUKMPP, Kadin LH, Camat Muaradua, Lurah Pasar Muaradua, Penata Parkir Pasar Muaradua.
Reky
You cannot copy content of this page