SMPN 1 Rambang Kuang Tutup Kegiatan Pesantren Ramadhan 1447 H dengan Khidmat
RAMBANG KUANG ” Www.detiknasional.com // Keluarga besar SMPN 1 Rambang Kuang resmi mengakhiri rangkaian kegiatan Pesantren Ramadhan 1447 Hijriah pada Jumat (13/03/2026). Kegiatan yang berlangsung selama tiga minggu penuh di bulan suci ini ditutup dengan suasana khidmat dan penuh rasa syukur. Seluruh guru, staf, serta siswa-siswi berkumpul bersama untuk merayakan keberhasilan program penguatan karakter religius yang telah dijalankan dengan antusiasme tinggi.
Selama masa pelaksanaan, kurikulum pesantren dirancang secara komprehensif untuk menyentuh berbagai aspek literasi Al-Qur’an. Siswa tidak hanya diajak untuk melakukan tadarusan bersama, tetapi juga diberikan bimbingan intensif dalam mengenal huruf Arab dan pendalaman metode Iqro’. Kehadiran guru ngaji yang kompeten memastikan setiap siswa, dari tingkat pemula hingga yang sudah lancar, mendapatkan bimbingan yang tepat sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Salah satu aspek menarik dari kegiatan tahun ini adalah program siraman rohani yang dilakukan secara kolaboratif. Materi keagamaan tidak hanya disampaikan oleh dewan guru, tetapi juga memberikan panggung bagi siswa-siswi untuk menyampaikan kultum singkat. Inisiatif ini bertujuan untuk melatih keberanian berbicara di depan umum sekaligus memperdalam pemahaman agama melalui perspektif teman sebaya, sehingga pesan moral yang disampaikan terasa lebih dekat dengan keseharian siswa.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain pembekalan teori dan ceramah, aspek hafalan juga menjadi prioritas utama melalui program tahfidz surat-surat pendek. Para siswa ditantang untuk memperkuat ingatan mereka terhadap ayat-ayat suci Al-Qur’an sebagai bekal ibadah sehari-hari. Program ini diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan yang mendalam terhadap Al-Qur’an, sehingga aktivitas mengaji tidak hanya berhenti saat bulan Ramadhan usai, melainkan menjadi identitas diri bagi siswa SMPN 1 Rambang Kuang.
Dalam sambutan penutupnya, Kepala SMPN 1 Rambang Kuang, Darmansyah, M.Pd., memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat. Beliau menyampaikan bahwa keberhasilan kegiatan ini merupakan bukti sinergi yang kuat antara guru dan siswa dalam menjemput keberkahan di bulan suci. Kehadiran seluruh warga sekolah dalam acara penutupan ini menandai solidnya komitmen sekolah dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kokoh secara spiritual.
Menutup arahannya, Darmansyah, M.Pd. menyampaikan pesan mendalam bagi para anak didiknya. Beliau berpesan, “Kegiatan yang kita laksanakan selama tiga minggu ini bukanlah sekadar rutinitas tahunan, melainkan sebuah laboratorium karakter. Saya berharap cahaya Al-Qur’an dan kedisiplinan beribadah yang telah kita asah bersama dapat terus menyinari langkah kalian di luar bulan Ramadhan, menjadikan kalian pribadi yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi sesama.”
REPORT : JULIYAN
TANGERANG, DN-II Praktik pemalsuan pelumas (oli) kendaraan bermotor di Kota Tangerang kembali menjadi sorotan publik. Meski sempat dilakukan penggerebekan dan proses hukum pada tahun 2024, operasional pabrik pengemasan oli palsu di Jl. Kalisabi, Kecamatan Cibodas, diduga kembali berjalan aktif per Jumat (13/03/2026).
Fenomena ini memicu pertanyaan serius terkait efektivitas penegakan hukum dan dugaan adanya praktik “koordinasi” ilegal yang melanggengkan bisnis barang ilegal tersebut.
Ancaman Hukum dan Celah Regulasi
Praktik pemalsuan merek ini jelas melanggar regulasi yang ada. Berdasarkan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, setiap orang yang tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar, dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar.
Selain itu, pelaku juga dapat dijerat dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf a, yang melarang pelaku usaha memproduksi barang yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Terkait vonis 10 bulan penjara yang diterima pelaku berinisial ‘Satria’ sebelumnya, pakar hukum menilai bahwa vonis tersebut jauh dari ancaman maksimal, sehingga dinilai kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat serta gagal menciptakan efek jera (deterrent effect).
Dugaan Aliran Dana “Koordinasi”
Berdasarkan investigasi lapangan, pabrik di Cibodas serta jaringan distribusi di wilayah Cipondoh yang diduga dikoordinir oleh sosok berinisial ‘Bidun’ kembali aktif. Muncul informasi dari sumber terpercaya mengenai adanya setoran rutin kepada oknum aparat di berbagai tingkatan.
Jika terbukti benar, oknum aparat yang terlibat dapat dijerat UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12 huruf e menegaskan ancaman pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu.
Dampak Bagi Masyarakat
Penggunaan oli palsu berisiko tinggi menyebabkan kerusakan fatal pada komponen mesin kendaraan, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang menggantungkan mobilitasnya pada sepeda motor.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian (Polres Metro Tangerang Kota) dan otoritas terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan beroperasinya kembali pabrik-pabrik tersebut, maupun tanggapan atas tuduhan keterlibatan oknum dalam jaringan ini.
Tuntutan Transparansi
Publik menuntut transparansi dari institusi penegak hukum. Pengabaian terhadap penindakan lanjutan atas pabrik yang sempat diproses hukum ini bukan hanya mencoreng citra Polri dan Kejaksaan, tetapi juga mengabaikan hak-hak konsumen yang dilindungi undang-undang.
Diharapkan, pihak berwenang segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan pengusutan tuntas, tidak hanya pada level operator di lapangan, tetapi hingga ke akar jaringan distribusi yang diduga kuat berada di balik “bisnis haram” ini. (Red/tea)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden usai memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (12/03/2026).
Pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan peta jalan transisi energi serta langkah strategis pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian kondisi geopolitik global.
Percepatan Pemanfaatan EBT
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa Presiden memberikan arahan khusus mengenai hasil rapat awal Satgas Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE). Pemerintah kini tengah menyusun langkah konkret untuk mengakselerasi pemanfaatan energi ramah lingkungan.
”Pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis untuk mempercepat transisi energi. Salah satu target utamanya adalah konversi pembangkit listrik tenaga diesel secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia menjadi pembangkit EBT,” ujar Bahlil kepada awak media.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Diversifikasi Sumber Minyak
Selain membahas energi terbarukan, Presiden juga memberikan arahan terkait antisipasi terhadap dinamika geopolitik global yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi dalam negeri.
Sebagai langkah preventif, pemerintah saat ini tengah menjajaki diversifikasi sumber minyak mentah. Langkah ini diambil agar Indonesia tidak bergantung pada satu kawasan tertentu, termasuk mengurangi ketergantungan pada pasokan dari Timur Tengah. Bahlil menekankan bahwa pemerintah akan terus mengevaluasi dan memilih opsi terbaik yang paling menguntungkan bagi kepentingan nasional.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menyeluruh pemerintah untuk memastikan kemandirian dan keberlanjutan energi di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Red/BPMI Setpres
Tag: #PresidenPrabowo
#KemensetnegRI
#TransisiEnergi
#KetahananEnergi
#ESDM
#RilisPresiden
JAKARTA, DN-II Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan kerja Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, di Kantor Sekretariat Kabinet pada Rabu (12/3/2026) malam pukul 23.30 WIB.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk melaporkan perkembangan signifikan dari program Sekolah Rakyat yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Dalam laporannya, Gus Ipul menyampaikan bahwa dalam kurun waktu satu tahun terakhir, program ini telah berhasil mengembalikan hampir 20.000 anak putus sekolah ke bangku pendidikan. 
“Alhamdulillah, para siswa tidak hanya kembali bersekolah, tetapi juga mendapatkan fasilitas tempat tinggal yang layak, asupan gizi, makanan, hingga jaminan kesehatan yang memadai,” ujar Mensos.
Langkah ini merupakan pengejawantahan dari visi Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang kehilangan hak pendidikannya. Presiden menekankan agar tidak ada lagi anak-anak yang terpaksa hidup dan mencari nafkah di jalanan.
Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan skala program Sekolah Rakyat setiap tahunnya guna memastikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masa depan generasi muda Indonesia.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
JAKARTA, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan dengan menyiapkan dua kebijakan strategis di sektor kehutanan. Hal ini mengemuka usai Kepala Negara menerima laporan dari Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (12/03/2026).
Fokus utama dalam pertemuan tersebut mencakup penyelamatan spesies endemik yang terancam punah serta transformasi pendanaan kawasan konservasi.
Penyelamatan Gajah: Inpres dan Hibah Lahan 90 Ribu Hektare
Pemerintah saat ini tengah mematangkan penyusunan Instruksi Presiden (Inpres) khusus untuk penyelamatan populasi dan habitat Gajah Sumatra serta Gajah Borneo. Langkah ini diambil sebagai respons cepat atas menyusutnya habitat alami yang memicu konflik antara manusia dan satwa.
Menariknya, Raja Juli Antoni mengungkapkan sebuah langkah konkret dari sisi personal Presiden. “Presiden Prabowo menyerahkan lahan milik pribadinya seluas 90 ribu hektare untuk dijadikan kawasan konservasi. Ini adalah dukungan nyata bagi keberlangsungan hidup gajah-gajah kita,” ujar Menhut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Inovasi Pembiayaan melalui Satgas Taman Nasional
Selain aspek konservasi satwa, Presiden juga menaruh perhatian pada manajemen keuangan kawasan hijau. Melalui Keputusan Presiden (Keppres), akan segera dibentuk Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional.
Tugas utama Satgas ini adalah:
Mencari model pendanaan alternatif yang lebih berkelanjutan (sustainable financing).
Mengurangi ketergantungan pengelolaan taman nasional hanya pada APBN.
Memastikan pengelolaan taman nasional dilakukan dengan standar internasional namun tetap berbasis kerakyatan.
Catatan Redaksi: Kebijakan ini diharapkan mampu menjawab tantangan deforestasi sekaligus menjadikan Indonesia sebagai pemimpin dalam inovasi pembiayaan hijau di kancah global.
Red
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
#KonservasiGajah
#TamanNasionalIndonesia
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat koordinasi strategis bersama Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) serta jajaran menteri terkait di Jakarta, Rabu (11/3/2026). Pertemuan ini difokuskan pada mitigasi risiko ekonomi global, khususnya dampak eskalasi konflik di Timur Tengah terhadap stabilitas perekonomian Indonesia.
Jaga Stabilitas Energi Nasional
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo memastikan bahwa pasokan energi domestik saat ini berada dalam kondisi aman. Pemerintah berkomitmen menjaga ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sebagai langkah preventif, pemerintah akan terus memantau fluktuasi harga energi global dan menyiapkan langkah mitigasi terukur agar dampak kenaikan harga energi tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Fokus pada Swasembada dan Efisiensi
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa dinamika geopolitik global menjadi alarm bagi Indonesia untuk mempercepat kemandirian ekonomi. Beberapa poin strategis yang ditekankan antara lain:
Akselerasi Swasembada Energi: Mengurangi ketergantungan pada rantai pasok energi global melalui peningkatan produksi dalam negeri dan diversifikasi energi.
Transformasi Digital Pemerintahan: Memperkuat digitalisasi di berbagai sektor, termasuk implementasi pilot project digitalisasi penyaluran bantuan sosial. Langkah ini ditujukan untuk menciptakan efisiensi belanja negara dan memastikan bantuan tepat sasaran.
Menghadapi Ketidakpastian Global
Presiden mengingatkan seluruh jajaran pemerintah untuk tetap waspada terhadap perkembangan situasi di Timur Tengah. Antisipasi yang responsif dan kebijakan yang adaptif menjadi kunci utama agar ekonomi nasional tetap tangguh di tengah ketidakpastian dunia.
”Kesiapan kebijakan dan koordinasi yang solid antarlembaga sangat krusial agar stabilitas ekonomi domestik tetap terjaga dari guncangan eksternal,” tegas Presiden.
Red/BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
JAKARTA, DN-II Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang digadang-gadang sebagai lokomotif ekonomi kerakyatan kini berada di bawah sorotan tajam. Proyek pengadaan gerai rak senilai kurang lebih Rp5 triliun diduga kuat disusupi produk impor asal China. Langkah ini dinilai bertolak belakang dengan semangat kedaulatan industri nasional dan penggunaan produk dalam negeri. (12/3/2026).
Dugaan keterlibatan PT Agrinas Pangan Nusantara beserta dua mitra pelaksananya, PT Indoraya Multi Internasional (IMI) dan PT Naga Septa Persada (NSP), kini memicu desakan publik. Komisi VI DPR RI didesak segera melakukan audit investigatif terhadap aliran dana yang dikelola para pelaksana tender tersebut.
Aliran Dana Rakyat, Produk Luar Negeri?
Dengan target pengadaan sebesar Rp62,5 juta per titik untuk 83.000 koperasi desa di seluruh Indonesia, total anggaran proyek ini mencapai lebih dari Rp5 triliun. Potensi bocornya dana negara ke luar negeri menjadi kekhawatiran utama jika sebagian besar produksi rak didatangkan dari Negeri Tirai Bambu.
”Jangan sampai ini menjadi ‘jilid kedua’ dari polemik kendaraan impor masa lalu. Kita harus konsisten: APBN dan anggaran negara harus menghidupkan pabrik-pabrik di dalam negeri, bukan justru mensubsidi industri asing,” ujar seorang sumber internal yang mengawal isu ini.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jika dugaan ini terbukti, klaim “keberpihakan pada UMKM” dalam program KDMP patut dipertanyakan akurasinya. Mengimpor barang yang mampu diproduksi oleh manufaktur lokal dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap visi kemandirian ekonomi.
Misteri Kantor ‘Hantu’ dan Jejak Vendor
Ironi semakin tajam saat kredibilitas pelaksana proyek ditelusuri. PT Indoraya Multi Internasional (IMI), yang disebut sebagai salah satu pemenang tender, kedapatan memiliki alamat kantor di kawasan Tebet Plaza Kaha yang dilaporkan sudah tidak aktif.
Lebih mencurigakan lagi, Direktur Utama perusahaan berinisial SLO dilaporkan menutup akses komunikasi saat akan dikonfirmasi. Fenomena “kantor kosong” ini memicu pertanyaan besar terkait proses verifikasi vendor. Bagaimana perusahaan dengan profil demikian bisa lolos verifikasi untuk proyek strategis bernilai ratusan miliar rupiah?
Pelanggaran Etika dan UU Industri
Pengamat ekonomi menilai, jika dugaan impor ini benar, hal tersebut bukan sekadar masalah administrasi, melainkan pelanggaran serius terhadap aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
”Ini soal keberpihakan. Industri manufaktur lokal sebenarnya sangat mumpuni memproduksi rak besi berkualitas. Jika tetap memaksakan impor, ini adalah tamparan keras bagi industri nasional,” tegas pengamat tersebut.
Desakan Audit Menyeluruh
Kini, bola panas berada di tangan DPR RI dan lembaga pengawas seperti BPK/BPKP. Publik mendesak tiga langkah konkret:
Pemanggilan Manajemen: Komisi VI DPR segera memanggil PT Agrinas untuk menjelaskan transparansi asal-usul barang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Audit Forensik: Pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen pengadaan guna memastikan tidak ada barang impor yang masuk dengan memanipulasi label lokal.
Sanksi Tegas: Pemberian sanksi hitam (blacklist) jika ditemukan manipulasi data TKDN atau prosedur pengadaan yang menyimpang.
Publik kini menanti ketegasan pemerintah untuk memastikan bahwa anggaran negara benar-benar menjadi stimulus bagi pengusaha lokal, bukan sekadar “karpet merah” bagi produk asing.
(Redaksi/Tim)
PEKANBARU, DN-II Praktik pelayanan publik di Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali menjadi sorotan. Hari ini, Yudi Krismen Us resmi melayangkan laporan dugaan maladministrasi ke Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau. Laporan tersebut dipicu oleh sikap abai Walikota Pekanbaru yang tidak merespons korespondensi resmi warga selama lebih dari satu tahun. (12/3/2026).
Tiga Surat Tanpa Jawaban: Potret Buruk Birokrasi
Persoalan ini bermula ketika Yudi Krismen mengirimkan tiga surat resmi berturut-turut kepada Walikota Pekanbaru sejak akhir 2024 hingga pertengahan 2025. Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak Balai Kota diduga tidak memberikan respons apa pun.
”Ini bukan sekadar masalah administrasi, ini adalah bentuk kesewenang-wenangan melalui pengabaian,” ujar Yudi dalam keterangan tertulisnya usai melapor ke Ombudsman Riau, Kamis (12/3).
Menurutnya, UU Pelayanan Publik secara tegas mewajibkan pejabat memberikan respons atas permohonan warga. “Mendiamkan surat warga seolah-olah itu hanya tumpukan sampah adalah pelanggaran terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum,” tegasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kronologi Pengabaian Sistematis
Dalam laporannya, Yudi melampirkan bukti tanda terima sah dari Bagian Umum/Sekretariat Pemko Pekanbaru untuk tiga surat berikut:
Surat Pertama (18 Nov 2024): Nomor 18.c/SK-YKP/XI/2024 terkait Kepastian Hukum.
Surat Kedua (28 April 2025): Nomor 28.a/SK-YKP/IV/2025 perihal yang sama.
Surat Ketiga (14 Mei 2025): Nomor 14/SK-YKP/V/2025 sebagai tindak lanjut akhir.
Meskipun administrasi pengiriman telah lengkap, Walikota Pekanbaru dilaporkan tetap bergeming tanpa memberikan penjelasan atau disposisi yang jelas kepada pemohon.
Dugaan Penundaan Berlarut
Yudi menilai tindakan mendiamkan surat selama berbulan-bulan ini masuk dalam kategori Penundaan Berlarut, sebuah jenis maladministrasi kronis yang mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
”Sikap diamnya Walikota adalah pesan buruk bagi demokrasi. Jika surat resmi saja tidak dihargai, lantas di mana letak komitmen pelayanan publik yang sering didengungkan di podium?” tulis Yudi dalam poin laporannya.
Ia mendesak Ombudsman RI Perwakilan Riau untuk segera memanggil dan memeriksa Walikota Pekanbaru guna memberikan efek jera dan memulihkan hak warga atas pelayanan publik yang transparan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menanti Langkah Ombudsman
Laporan ini kini telah diterima oleh Ombudsman RI Provinsi Riau. Publik kini menunggu langkah nyata dari lembaga pengawas tersebut untuk mengusut dugaan penyumbatan informasi di tubuh Pemko Pekanbaru.
Hingga saat ini, pihak Pemerintah Kota Pekanbaru belum memberikan pernyataan resmi terkait alasan di balik tidak dibalasnya ketiga surat permohonan kepastian hukum tersebut.
Sumber : Yudi Krismen Us
Telepon/WA: 0821-1518-5689 / 0813-6521-1297
Alamat: Jl. Kartama, Kel. Maharatu, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru.**(Tim Redaksi).
KUDUS, DN-II Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi turun langsung memantau harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Baru Kudus, Kamis (12/3/2026). Pemerintah memastikan harga tetap terkendali dan pasokan pangan aman menjelang Hari Raya Idulfitri.
Suasana pasar tampak ramai ketika rombongan Menteri Perdagangan bersama Gubernur Jawa Tengah menyusuri lorong-lorong pasar. Mendag dan Gubernur berdialog langsung dengan pedagang, serta menanyakan harga berbagai komoditas pokok seperti daging sapi, ayam, beras, minyak goreng, hingga telur.
Kunjungan tersebut juga didampingi Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris. Saat berdialog dengan pedagang daging, Mendag menanyakan perkembangan harga di pasar.
“Harga dagingnya berapa, Bu?” tanya Budi kepada salah satu pedagang.
Rina, pedagang daging di pasar tersebut, mengatakan, harga daging sapi dan kerbau saat ini masih berada di kisaran Rp 140 ribu per kilogram, meskipun pasokan daging sapi mulai terasa lebih terbatas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Alhamdulillah masih standar Rp 140 ribu untuk daging kerbau dan sapi. Tapi saat ini sapi agak susah,” ujarnya.
Ia menyebut harga daging mulai mengalami kenaikan sejak awal tahun. Kendati demikian, pedagang berharap pasokan tetap terjaga menjelang Lebaran agar tidak semakin menekan daya beli masyarakat.
“Sebenarnya berpengaruh ke pembeli, tapi ya dijelaskan kalau sudah mahal dari sananya. Harapan kami yang penting stoknya aman,” katanya.
Di lapak sayur, pedagang menyebut harga cabai rawit merah saat ini sekitar Rp 30.000 per kilogram. Sementara cabai rawit setan sekitar Rp 40.000 per kilogram.
Harga tersebut masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tercantum dalam papan informasi stabilisasi harga di pasar. Dalam daftar tersebut, harga acuan cabai rawit merah berada pada kisaran Rp 40.000 hingga Rp 57.000 per kilogram.
Sejumlah komoditas lain juga tercantum dalam daftar harga acuan pemerintah, antara lain beras premium Rp 14.900 per kilogram, beras medium Rp 13.500 per kilogram, beras SPHP Rp 12.500 per kilogram, minyak goreng Minyakita Rp 15.700 per liter, gula pasir Rp 17.500 per kilogram, serta telur ayam ras Rp 30.000 per kilogram.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, pemantauan pasar dilakukan untuk memastikan stabilitas harga serta kecukupan pasokan bahan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri.
“Pemantauan ini kami lakukan terutama menjelang Lebaran untuk memastikan harga tetap terkendali dan pasokan mencukupi, sehingga masyarakat bisa berbelanja dengan tenang,” kata Budi.
Ia menjelaskan, pemerintah memantau perkembangan harga bahan pokok melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang memantau harga di ratusan pasar di seluruh Indonesia.
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat memantau pergerakan harga di sekitar 550 titik pasar yang tersebar di lebih dari 500 kabupaten/kota.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Melalui aplikasi itu kita bisa melihat perkembangan harga setiap hari. Ketika ada kenaikan harga, ada levelnya dan kita bisa langsung menentukan langkah intervensi,” ujarnya.
Meski demikian, menurut dia, pengecekan langsung ke pasar tetap penting dilakukan untuk memastikan kondisi harga dan ketersediaan barang secara nyata di lapangan.
“Kita tetap turun langsung ke pasar supaya tahu kondisi sebenarnya, baik ketersediaan barang maupun perkembangan harganya,” kata Budi.
Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan, pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga di pasar tradisional agar masyarakat tetap dapat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau. Ia menegaskan pemerintah daerah siap melakukan intervensi apabila terjadi lonjakan harga komoditas.
“Kita pakai JTAB, BI, termasuk Bulog untuk melakukan operasi pasar dan intervensi apabila harga bahan pokok mengalami kenaikan,” ujar Ahmad Luthfi.
Reporter: Rio
Jakarta, DN-II Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon didampingi Askomlek Panglima TNI Marsda TNI Basuki Rochmat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Komunikasi dan Elektronika (Rakor Komlek) TNI TA 2026 yang mengusung tema “Skomlek TNI Siap Mewujudkan TNI yang Prima Menuju Indonesia Maju dan Berdaulat”, bertempat di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (11/3/2026).
Dalam sambutanya Kasum TNI menekankan bahwa Komlek memiliki peran vital dalam menjamin kelancaran komunikasi militer yang cepat, aman, dan terintegrasi guna mendukung sistem komando dan pengendalian dalam setiap operasi. “Perkembangan Komlek sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan operasi militer modern, dalam penguasaan spektrum elektromagnetik memungkinkan terciptanya dominasi informasi dan efektivitas komando kendali di medan operasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kasum TNI menyampaikan bahwa Komlek TNI harus terus meningkatkan kemampuan personel serta memperkuat sistem komunikasi dan elektronika yang modern dan adaptif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal maupun nonformal serta penguasaan teknologi mutakhir menjadi faktor kunci dalam menghadapi tantangan dimasa yang akan datang.
Kasum TNI juga menekankan pentingnya kesiapan Komlek dalam mendukung setiap operasi TNI di berbagai wilayah, termasuk daerah yang memiliki keterbatasan jaringan komunikasi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur komunikasi, penguatan sistem jaringan terpusat, serta interoperabilitas antar matra menjadi langkah strategis guna memastikan kelancaran operasi dan menjaga keunggulan informasi di medan tugas.
Rakor Komlek TNI TA 2026 ditutup secara resmi oleh Askomlek Panglima TNI. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, serta menyelaraskan langkah dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi komunikasi dan peperangan modern yang semakin kompleks.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
#tniprima
#tnirakyatkuat
#indonesiaemas2045
You cannot copy content of this page