JAKARTA, DN-II Antusiasme masyarakat dalam menentukan identitas visual peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terus menunjukkan tren positif. Hingga Jumat (26/06/2026) pukul 12.00 WIB, tercatat sebanyak 42.151 masyarakat telah memberikan suaranya untuk memilih desain logo resmi melalui laman resmi logohutri.istanapresiden.go.id.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Negara HUT ke-81 Kemerdekaan RI, menyampaikan apresiasi mendalam atas tingginya partisipasi publik dalam proses pemilihan ini. Ia menilai, keterlibatan aktif masyarakat merupakan cerminan nyata dari semangat kebangsaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap perayaan hari kemerdekaan.
“Keterlibatan masyarakat ini bukan sekadar memilih desain, tetapi wujud nyata semangat kebangsaan dan rasa memiliki terhadap perayaan kemerdekaan Indonesia. Hal ini sekaligus mencerminkan nilai gotong royong serta demokrasi yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara kita,” ujar Mensesneg dalam keterangan tertulisnya.
Tahun ini, proses seleksi menghadirkan lima karya terbaik yang merupakan hasil kreativitas putra-putri bangsa.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mensesneg pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berpartisipasi hingga batas akhir pemilihan. Ia berharap, logo yang nantinya terpilih tidak hanya menjadi simbol visual, tetapi benar-benar merepresentasikan aspirasi kolektif seluruh rakyat Indonesia.
“Mari kita terus berpartisipasi agar logo yang terpilih nantinya benar-benar menjadi simbol yang lahir dari aspirasi bersama seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Red/BPMI Setpres
#KemensetnegRI
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan strategis kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (25/6/2026). Presiden menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul guna mempercepat industrialisasi nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyoroti perlunya akselerasi di berbagai sektor industri strategis nasional. Fokus utama pengembangan mencakup beragam bidang, mulai dari sektor farmasi hingga otomotif yang kini tengah menjadi prioritas pemerintah.
Mendiktisaintek Brian Yuliarto menjelaskan bahwa target percepatan industrialisasi tersebut harus dibarengi dengan kesiapan tenaga kerja yang mumpuni. Oleh karena itu, Presiden menginstruksikan agar perguruan tinggi di Indonesia melakukan penyesuaian kurikulum dan fokus pendidikan agar lulusannya memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini.
“Presiden menginstruksikan agar perguruan tinggi dalam negeri mampu menghasilkan lulusan dengan kualitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan bidang strategis yang tengah dikembangkan,” ujar Brian usai pertemuan.
Menanggapi arahan tersebut, Brian menegaskan bahwa kementeriannya berkomitmen untuk segera melakukan pemetaan kebutuhan tenaga ahli di lapangan. Langkah ini diambil untuk memastikan adanya sinkronisasi atau link and match antara dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami akan memetakan dan menghitung kebutuhan tenaga ahli secara detail agar tidak terjadi kesenjangan (mismatch) antara kebutuhan industri dengan kompetensi yang dimiliki lulusan perguruan tinggi kita,” pungkasnya.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi pendorong utama kemandirian industri nasional sekaligus menekan angka pengangguran terdidik melalui penyediaan tenaga kerja yang siap pakai dan berdaya saing global. Red
#KemensetnegRI #RilisPresiden
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa investasi terbaik bagi sebuah bangsa bukanlah pada infrastruktur fisik semata, melainkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan kualitas sumber daya manusianya. Hal tersebut disampaikan Presiden saat membuka secara resmi Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) Tahun 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (26/6/2026).
Kegiatan strategis ini dihadiri oleh 2.600 peserta yang terdiri dari rektor, guru besar, dekan, serta dosen dari berbagai perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta di seluruh Indonesia.
Sinergi Akademisi dan Industri
KSTI merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo yang pertama kali digulirkan di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada Agustus 2025. Forum ini menjadi wadah krusial untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan tinggi dengan kebutuhan praktis di lapangan.
Pemerintah terus mendorong kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat. Sinergi ini bertujuan menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sebagai fondasi utama dalam memacu kemajuan bangsa.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Presiden berharap forum ini mampu melahirkan gagasan-gagasan strategis yang konkret, yang dapat memperkuat pembangunan nasional melalui riset yang aplikatif, inovasi berkelanjutan, serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul,” tulis keterangan resmi Sekretariat Kabinet.
Komitmen Berkelanjutan pada Dunia Akademis
Pertemuan di JICC ini menandai kali keempat Presiden Prabowo berdialog secara langsung dengan para rektor sejak menjabat. Frekuensi pertemuan yang tinggi ini menegaskan posisi strategis perguruan tinggi sebagai pilar utama dalam mewujudkan visi pembangunan nasional.
Dalam momen yang hangat di sela-sela diskusi, Presiden Prabowo turut mengenang rekam jejak intelektualnya. Beliau memperlihatkan dokumentasi presentasi yang pernah disampaikannya di Universitas Gadjah Mada 22 tahun silam, saat ia berdiskusi bersama mendiang Prof. Mubyarto sebuah simbol konsistensi Presiden dalam menaruh perhatian besar pada pemikiran strategis bagi kemajuan bangsa.
KSTI 2026 diharapkan menjadi titik tolak baru bagi akselerasi inovasi nasional agar Indonesia mampu bersaing di kancah global melalui penguatan ekosistem ilmu pengetahuan dan teknologi yang mumpuni.
Red/TIW
#CatatanSeskab
Jakarta, DN-II Pemerintah secara resmi meluncurkan jajak pendapat (polling) pemilihan logo dan identitas visual Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan RI, Rabu (24/06/2026).
Untuk pertama kalinya dalam sejarah penyusunan identitas visual peringatan kemerdekaan, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam menentukan logo resmi HUT RI melalui mekanisme polling publik.
Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya kepada awak media menjelaskan bahwa sayembara logo HUT ke-81 Kemerdekaan RI diikuti oleh 124 peserta dari berbagai wilayah Indonesia. Setelah melalui proses seleksi dan kurasi yang ketat, terpilih lima desainer finalis terbaik yang karyanya akan dipilih langsung oleh masyarakat mulai dari tanggal 24 hingga 28 Juni 2026 melalui kanal resmi logohutri.istanapresiden.go.id.
Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menyampaikan, pemerintah juga telah menetapkan tema resmi peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, yaitu “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Wamensesneg menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam proses pemilihan logo merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar peringatan kemerdekaan menjadi milik seluruh rakyat Indonesia.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang berpartisipasi, panitia juga menyiapkan berbagai hadiah menarik bagi 300 peserta terpilih. Hadiah tersebut terdiri atas 100 undangan menghadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI, 100 paket suvenir resmi peringatan kemerdekaan, serta 100 bantuan pendidikan.
Pemerintah mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam polling pemilihan logo HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Selain menjadi bagian dari proses kreatif nasional, keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memperkuat rasa memiliki terhadap identitas visual yang nantinya menjadi simbol kebanggaan bersama dalam peringatan kemerdekaan tahun 2026.
Red/BPMI Setpres dan Humas Kemensetneg
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
JAKARTA, DN-II Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) resmi meluncurkan program “Istana untuk Anak Sekolah”. Inisiatif ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk membuka akses seluas-luasnya bagi generasi muda dalam mengenal lebih dekat pusat pemerintahan negara. (25/6/2026).
Program ini dirancang sebagai langkah strategis untuk memperkuat karakter, menanamkan wawasan kebangsaan, serta memupuk rasa cinta tanah air bagi pelajar di seluruh penjuru Indonesia. Melalui program ini, Istana tidak lagi dipandang sebagai ruang eksklusif, melainkan menjadi ruang belajar terbuka bagi para calon pemimpin masa depan.
Pengalaman Belajar Interaktif di Pusat Pemerintahan
“Istana untuk Anak Sekolah” bukan sekadar kunjungan edukatif biasa. Para siswa akan diajak mengikuti metode experiential learning dengan menelusuri berbagai sudut bersejarah di lingkungan Istana Kepresidenan. Selain tur edukasi, peserta akan dilibatkan dalam sesi diskusi interaktif yang dipandu langsung oleh para ahli dan praktisi di bidangnya.
Adapun kurikulum edukasi yang diberikan dalam program ini meliputi:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sejarah Bangsa: Pendalaman nilai-nilai historis di balik bangunan dan situs Istana Kepresidenan.
Sistem Pemerintahan: Edukasi mengenai tata kelola negara serta fungsi strategis lembaga eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan.
Wawasan Kebangsaan: Penanaman nilai-nilai nasionalisme dan integritas dalam kehidupan bernegara.
Mekanisme Pendaftaran dan Partisipasi
Program ini terbuka bagi seluruh satuan pendidikan di Indonesia yang ingin memberikan pengalaman belajar tak terlupakan bagi siswanya di jantung pemerintahan Republik Indonesia.
Bagi sekolah yang berminat, pihak Kemensetneg mengimbau agar pihak sekolah memantau informasi mendalam mengenai persyaratan, kriteria peserta, serta mekanisme pengajuan kunjungan melalui kanal resmi. Seluruh panduan pendaftaran, jadwal, dan prosedur administratif telah disiapkan dalam bentuk infografis yang dapat diakses secara transparan oleh publik.
Masyarakat dan pihak sekolah diharapkan dapat memanfaatkan kanal resmi Kementerian Sekretariat Negara untuk memastikan keakuratan informasi. Mari bersama-sama menjadikan Istana sebagai ruang edukasi bagi calon pemimpin bangsa di masa depan.
Informasi lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dapat diakses melalui situs resmi www.setneg.go.id atau melalui kanal media sosial resmi Kemensetneg RI.
#KemensetnegRI #IstanaUntukAnakSekolah #PendidikanKarakter #GenerasiMuda #IndonesiaMaju
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
JAKARTA, DN-II Istana Kepresidenan Jakarta kembali menerima kunjungan edukatif dalam program “Istana untuk Anak Sekolah”. Kali ini, sebanyak 300 santri dan santriwati kelas 10-12 dari Pondok Pesantren Qurrotu Nafsin, Kabupaten Tangerang, berkesempatan untuk melihat lebih dekat pusat pemerintahan Indonesia, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan ini disambut hangat sebagai upaya untuk memberikan wawasan kebangsaan secara langsung kepada generasi muda. Selama kunjungan, para santri diajak berkeliling kawasan Istana untuk mengenal sejarah panjang bangunan tersebut, melihat koleksi benda-benda bersejarah, serta mempelajari tata kelola pemerintahan dan perjalanan bangsa Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, disampaikan apresiasi yang mendalam terhadap antusiasme para santri. Melihat semangat dan rasa ingin tahu yang tinggi dari para pelajar selama berkeliling menjadi kebahagiaan tersendiri bagi pihak Istana.
“Melihat semangat dan rasa ingin tahu mereka menjadi kebahagiaan tersendiri. Semoga kunjungan ini tidak hanya menjadi pengalaman yang menyenangkan, tetapi juga menumbuhkan rasa cinta tanah air, semangat belajar, dan keyakinan bahwa mereka adalah bagian penting dari masa depan Indonesia,” ujar narasumber dalam keterangannya.
Program “Istana untuk Anak Sekolah” sendiri merupakan agenda rutin yang dirancang untuk membuka akses bagi pelajar dari berbagai daerah guna mengenal lebih dekat simbol-simbol negara. Diharapkan, pengalaman berharga ini dapat memotivasi para santri untuk terus berprestasi dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kunjungan diakhiri dengan suasana penuh keakraban, meninggalkan kesan positif bagi para santri maupun pengajar yang mendampingi.
#CatatanSeskab #IstanaUntukAnakSekolah #PendidikanKarakter #GenerasiMudaIndonesia
MUSI RAWAS, DN-II Proyek pembangunan jembatan yang berlokasi di ruas jalan antara SP 4 Campur Sari dan Desa Tegal Sari, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, menjadi sorotan publik. Pasalnya, proyek tersebut hingga kini tidak dilengkapi dengan papan informasi proyek, sehingga memicu kecurigaan warga terkait transparansi pengerjaannya.
Ketiadaan papan informasi tersebut membuat masyarakat kesulitan mengakses detail penting proyek, seperti sumber anggaran, nilai kontrak, nama pelaksana pekerjaan, hingga jangka waktu pelaksanaan. Saat awak media mencoba mengonfirmasi langsung kepada para pekerja di lapangan pada 23 Juni 2026, mereka enggan memberikan keterangan dan memilih bungkam.
Menanggapi fenomena “proyek siluman” tersebut, Pakar Hukum Pidana Internasional sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia, Prof. DR. Sutan Nasomal, S.H., M.H., angkat bicara. Ia mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran terkait—baik dari unsur Sipil, Polri, maupun TNI agar mewajibkan pemasangan papan informasi di setiap lokasi proyek yang menggunakan dana APBN maupun APBD.
“Saya meminta Bapak Presiden untuk memberi perhatian khusus pada persoalan papan informasi proyek ini. Agar tidak timbul prasangka buruk atau ‘bisik-bisik’ di lapangan, perintahkan aparat terkait agar setiap proyek wajib memasang spanduk informasi. Isinya harus jelas: besaran anggaran, durasi pengerjaan, serta nama pelaksana proyeknya baik PT, CV, UD, PD, maupun Koperasi,” tegas Prof. Sutan melalui sambungan telepon kepada awak media, Rabu (25/6/2026).
Menurut Prof. Sutan, keterbukaan informasi adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Ia menegaskan bahwa pembangunan yang menggunakan uang negara harus tunduk pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dasar Hukum Keterbukaan Informasi
Langkah yang disuarakan Prof. Sutan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, di antaranya:
Pasal 28F UUD 1945: Menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi.
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP): Mewajibkan badan publik membuka informasi terkait penggunaan anggaran negara kepada masyarakat luas.
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 (dan perubahannya): Mengatur prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Toh, jika proyek tersebut dikerjakan dengan benar sesuai aturan, tidak ada alasan untuk tidak memasang papan informasi. Jika melanggar, berarti ada yang tidak beres dan itu tidak dibenarkan,” pungkas Prof. Sutan.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat berharap pihak terkait, baik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas maupun dinas terkait, segera memberikan klarifikasi dan memastikan papan informasi proyek dipasang di lokasi pembangunan jembatan tersebut agar spekulasi negatif di tengah masyarakat tidak terus berkembang. Red
Narasumber : Prof DR Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Pidana Internasional, Ekonom Presiden Partai Oposisi Merdeka Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Assotion Of Young Indonesian Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS.
Jayapura, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa setiap calon pemimpin daerah maupun birokrat harus memiliki tiga fondasi utama kepemimpinan, yakni ideologi, strategi, dan taktik. Ketiga aspek tersebut penting agar pemimpin mampu mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan kepentingan masyarakat, bukan semata-mata pertimbangan popularitas atau kepentingan sesaat. (24/6/2026).
“Bagi kalian yang hari ini punya bayangan dan cita-cita memiliki posisi strategis entah apa pun itu, harus punya nilai dan pegangan agar tidak mudah dibeli oleh kepentingan transaksional,” ujarnya dalam kegiatan Bedah Buku Babad Alas di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Papua, Jayapura, Senin (22/6/26).
Bima menjelaskan, ideologi menjadi kompas yang menentukan arah kebijakan. Namun, nilai-nilai tersebut harus diterjemahkan melalui strategi yang tepat agar dapat diwujudkan menjadi program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Salah satu pendekatan yang diterapkannya saat memimpin daerah adalah konsep mencicil harapan, yakni menghadirkan perubahan secara bertahap namun konsisten melalui program yang menyentuh kebutuhan warga. Menurutnya, strategi tersebut terbukti mampu mendorong kemajuan daerah.
Sebagai contoh, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor meningkat dari Rp544 miliar pada 2014 menjadi Rp1,458 triliun pada 2024 atau naik 167,9 persen. Selain itu, berbagai program pembangunan berhasil direalisasikan, antara lain revitalisasi taman kota seluas 15 hektare dan pembangunan jalur pejalan kaki sepanjang 30 kilometer untuk meningkatkan kualitas ruang publik.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Bima menekankan pentingnya taktik dan kemampuan eksekusi. Menurutnya, pemimpin tidak cukup hanya menguasai teori dan konsep kebijakan, tetapi juga harus memahami langsung persoalan masyarakat dengan turun ke lapangan.
“Pemimpin itu harus terampil untuk lapangan, makanya pesan saya adalah masalah itu di lapangan bukan di belakang meja,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kesempatan memimpin merupakan amanah yang berharga dan tidak berlangsung selamanya. Karena itu, setiap calon pemimpin perlu mempersiapkan diri sejak dini agar mampu memanfaatkan masa pengabdian secara optimal saat dipercaya memegang jabatan strategis.
“Ketika kalian ada di satu posisi, maka manfaatkanlah waktu yang sangat berharga itu untuk membuat kehidupan lebih baik,” pungkasnya. Red
Gorontalo, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Program tersebut menjadi salah satu strategi untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memperoleh hunian yang layak.
Hal itu disampaikan Mendagri saat meninjau pelaksanaan program BSPS di Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Selasa (23/6/2026). Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menekankan bahwa perhatian pemerintah terhadap masyarakat kecil terlihat dari meningkatnya cakupan program bedah rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
“Pak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto sangat-sangat peduli dengan rakyat kecil. Ini adalah contoh kecil ya dari kepedulian beliau, yang mungkin enggak banyak terbaca, [yaitu] program bedah rumah,” jelasnya.
Mendagri menilai, penyediaan rumah layak huni berkaitan erat dengan upaya menekan angka kemiskinan. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam kunjungan tersebut, jumlah rumah tidak layak huni di Gorontalo masih cukup tinggi dan memiliki korelasi dengan tingkat kemiskinan daerah.
Menurutnya, banyak keluarga miskin yang menghadapi persoalan keterbatasan akses terhadap hunian yang layak. Karena itu, penyelesaian masalah perumahan akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Kalau menyelesaikan masalah rumah, itu akan bisa menyelesaikan masalah kemiskinan,” katanya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain pembangunan rumah, pemerintah juga memperkuat kepastian hukum kepemilikan hunian melalui program sertifikasi tanah. Langkah tersebut dilakukan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memberikan jaminan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat penerima manfaat.
Dalam peninjauan tersebut, Mendagri juga berdialog dengan salah seorang penerima bantuan bedah rumah. Penerima manfaat tersebut menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan yang diterimanya.
Mendagri mengaku senang melihat perubahan kondisi rumah penerima bantuan yang kini menjadi lebih layak huni. Ia juga mengapresiasi kerja cepat berbagai pihak, terutama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta kementerian/lembaga terkait yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Red
Jakarta, DN-II Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuntaskan validasi hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 Tahun Ukur 2025.
Hasil validasi yang melibatkan akademisi dan jurnalis senior tersebut menegaskan, pengukuran IPKD telah sesuai dengan kondisi faktual pengelolaan keuangan daerah dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai instrumen evaluasi tata kelola keuangan daerah secara nasional. (24/6/2026).
Validasi yang berlangsung secara virtual pada 17–19 Juni 2026 itu melibatkan 10 validator independen yang terdiri atas lima akademisi dan lima jurnalis senior dari media nasional. Sebanyak 64 pemerintah daerah (Pemda) terbaik hasil pengukuran IPKD mengikuti proses validasi, terdiri atas 14 provinsi, 33 kabupaten, dan 17 kota yang mewakili enam regional di Indonesia.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan, keterlibatan pihak eksternal menjadi langkah penting untuk memastikan objektivitas dan kredibilitas hasil pengukuran IPKD. Hasil validasi yang melibatkan akademisi dan media membuktikan bahwa pengukuran IPKD bukan sekadar angka administratif, melainkan representasi nyata dari kondisi pengelolaan keuangan daerah.
“Keterlibatan pihak eksternal yang independen ini memperkuat objektivitas, kredibilitas, dan akuntabilitas IPKD sebagai instrumen evaluasi nasional,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurutnya, validasi dilakukan tidak hanya untuk menguji kesesuaian data dan dokumen pendukung. Namun, langkah ini untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi aktual pengelolaan keuangan daerah. Ini termasuk komitmen kepala daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan.
Dalam pelaksanaannya, setiap daerah memaparkan komitmen dan capaian pengelolaan keuangan yang kemudian diverifikasi melalui dokumen pendukung, evidence, serta dialog langsung antara validator dan Pemda.
Dari 64 daerah yang mengikuti validasi, sebanyak 38 daerah dihadiri langsung oleh kepala daerah atau wakil kepala daerah. Sementara itu, 26 daerah lainnya diwakili oleh sekretaris daerah, asisten, maupun pejabat perangkat daerah. Kehadiran langsung para kepala daerah dinilai mencerminkan tingginya komitmen daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan.
Sementara itu, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah, dan Desa BSKDN Kemendagri Rochayati Basra menegaskan, validasi yang dilakukan bukan sekadar proses administratif, melainkan mekanisme penjamin mutu terhadap hasil pengukuran IPKD.
“Validasi oleh akademisi dan media ini bukan sekadar formalitas, melainkan mekanisme penjamin mutu agar IPKD benar-benar mencerminkan kondisi riil pengelolaan keuangan daerah, bukan hanya kelengkapan dokumen administratif. Kehadiran 38 kepala daerah secara langsung dalam proses validasi menunjukkan bahwa isu pengelolaan keuangan daerah kini menjadi perhatian serius di level pengambil kebijakan tertinggi di daerah,” katanya.
Adapun validator akademisi yang terlibat berasal dari berbagai perguruan tinggi, yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Sebelas Maret, Universitas Halu Oleo, Universitas Andalas, dan Universitas Lampung. Sementara validator media berasal dari Kompas TV, Metro TV, Detikcom, dan Tempo Inti Media. Red
You cannot copy content of this page