GORONTALO, DN-II Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sektor pertanian dan perikanan merupakan pilar utama ketahanan nasional. Hal itu disampaikan Presiden dalam sambutannya pada Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII Tahun 2026 yang berlangsung di Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo, Rabu (24/6/2026).
Di hadapan ribuan petani dan nelayan dari seluruh pelosok Indonesia, Presiden Prabowo menekankan bahwa perjuangan untuk menyejahterakan rakyat telah menjadi komitmen yang ia pegang teguh selama puluhan tahun. Menurutnya, hakikat kemerdekaan Indonesia harus diterjemahkan dalam bentuk peningkatan taraf hidup yang nyata bagi masyarakat.
”Pembangunan harus mampu memberikan manfaat konkret bagi rakyat, mulai dari peningkatan kesejahteraan, akses pendidikan dan kesehatan, hingga menjamin kesempatan hidup yang lebih layak bagi seluruh anak bangsa,” ujar Presiden.
Menuju Kemandirian Pangan dan Energi
Dalam arahannya, Presiden menyoroti dua sektor strategis yang menjadi fokus pemerintah saat ini, yakni swasembada pangan dan energi sebagai fondasi kemandirian bangsa. Ia menyebutkan bahwa sektor pangan nasional kini telah menunjukkan progres positif yang memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika tantangan global.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tidak hanya pangan, Presiden juga memberikan atensi khusus pada ketahanan energi. Sebagai langkah nyata mengurangi ketergantungan terhadap impor, pemerintah akan segera meluncurkan program B50 pada Juli mendatang.
”Swasembada energi adalah keharusan. Melalui pemanfaatan sumber daya nasional yang kita miliki, kita akan memperkuat ketahanan energi melalui peluncuran B50 bulan depan,” tegasnya.
Apresiasi untuk Seluruh Elemen Bangsa
Pada kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terus berkontribusi terhadap pembangunan nasional, mulai dari petani, nelayan, buruh, ulama, santri, hingga jajaran TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Presiden menutup sambutannya dengan menekankan pentingnya persatuan. Ia meyakini bahwa sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat adalah modal utama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, kuat, dan sejahtera.
”Persatuan dan kerja sama seluruh elemen bangsa adalah kunci. Dengan modal ini, saya optimis Indonesia akan semakin kuat dalam menghadapi masa depan,” pungkas Presiden. Red
JAKARTA, DN-II Pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia telah membawa kemudahan luar biasa dalam perdagangan daring (online). Namun, kemudahan ini menjadi pedang bermata dua dengan meningkatnya angka penipuan yang merugikan masyarakat.
Menanggapi fenomena tersebut, Pakar Hukum Pidana Internasional sekaligus Ekonom Nasional, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menginstruksikan kementerian terkait agar memperketat pengawasan terhadap transaksi jual-beli daring.
“Kemajuan teknologi harus dibarengi dengan perlindungan yang nyata bagi konsumen. Pemerintah perlu membentuk badan atau mekanisme khusus yang menyeleksi dan mengawasi pelaku usaha daring,” ujar Prof. Sutan Nasomal saat diwawancarai di kantornya, Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Cijantung, Jakarta Timur, Rabu (24/6/2026).
Klasifikasi Legalitas untuk Keamanan
Menurut Prof. Sutan, salah satu akar masalah sulitnya melacak pelaku penipuan adalah tidak adanya klasifikasi yang jelas bagi penjual. Ia menyarankan agar setiap penjual wajib mencantumkan status legalitas usahanya, baik itu PT, CV, UD, PD, maupun Koperasi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Dengan adanya klasifikasi yang jelas, aparat penegak hukum (APH) tidak akan kesulitan melacak dan menangkap pelaku penipuan. Kita tidak melarang individu berjualan, tetapi harus ada sistem verifikasi yang jelas agar masyarakat terlindungi,” tegasnya.
Negara Harus Hadir dengan Fakta, Bukan Sekadar Regulasi
Prof. Sutan menekankan bahwa perlindungan konsumen tidak boleh hanya sebatas aturan di atas kertas, melainkan harus diwujudkan dalam fakta lapangan. Ia mendesak agar Lembaga Perlindungan Konsumen segera membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk membongkar jaringan penipuan daring.
Sebagai panduan bagi masyarakat agar terhindar dari modus penipuan, Prof. Sutan Nasomal memberikan 5 tips cerdas dalam bertransaksi daring:
Garansi Keaslian: Pastikan produk memiliki jaminan keaslian.
Cek Fisik: Prioritaskan metode Cash on Delivery (COD) agar barang bisa diperiksa sebelum dibayar.
Kebijakan Pengembalian: Pastikan ada hak retur jika barang tidak sesuai.
Validasi Alamat: Pastikan penjual memiliki alamat usaha yang jelas, izin usaha resmi, dan rekam jejak ulasan pembeli yang kredibel.
Dokumentasikan Bukti: Selalu simpan semua bukti percakapan dan transaksi untuk kebutuhan pelaporan jika terjadi kendala.
“Pemerintah, melalui mekanisme penelusuran yang sistematis, pasti mampu membersihkan ‘rayap-rayap’ di dunia daring yang selama ini merugikan masyarakat luas,” tutup Prof. Sutan Nasomal. (*)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
(Pakar Hukum Pidana Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (AYIA), Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS)
JAKARTA, DN-II Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 126/PUU-XXIV/2026 yang mengamanatkan pembaruan terhadap UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi momentum krusial bagi dunia hukum Indonesia. MK memberikan waktu dua tahun kepada pembentuk undang-undang untuk menata ulang tata kelola organisasi advokat. (24/6/2026).
Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI), TM. Luthfi Yazid, menyambut baik putusan tersebut. Menurutnya, ini adalah kesempatan emas untuk melakukan reformasi profesi advokat secara menyeluruh demi memperkuat penegakan hukum, akuntabilitas profesi, dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat (justice seekers).
“Kami mengapresiasi putusan MK ini. Ini adalah saatnya kita menata ulang profesi advokat agar benar-benar berkualitas, berintegritas, dan menjunjung tinggi officium nobile,” ujar Luthfi Yazid di Jakarta, Selasa (23/06/2026).
Tiga Pilar Usulan Reformasi DePA-RI
Dalam revisi UU Advokat mendatang, DePA-RI mengusulkan tiga prinsip utama: perlindungan masyarakat, penguatan independensi profesi, dan peningkatan akuntabilitas melalui pengawasan yang transparan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Luthfi Yazid menekankan pentingnya merekonstruksi posisi advokat sebagai Constitutional Officer. Secara konstitusional, Pasal 24 UUD 1945 menempatkan advokat sebagai unsur penting dalam sistem peradilan yang merdeka.
“Advokat bukan sekadar profesi privat. Secara fungsional, kedudukan advokat harus disejajarkan dengan hakim, jaksa, dan penyidik. Fungsi kami bukan hanya membela klien, tapi menjaga due process of law dan mewujudkan free and impartial tribunal,” tegasnya.
Gagasan National Bar Council
Untuk mengatasi persoalan fragmentasi organisasi advokat, DePA-RI mengusulkan pembentukan National Bar Council. Lembaga ini dirancang sebagai regulator profesi advokat nasional yang independen, tanpa memberangus kebebasan berserikat.
“Sekalipun kita menganut sistem multibar, fungsi regulator harus berada di satu lembaga nasional yang terintegrasi,” jelas Luthfi.
Lembaga ini nantinya akan memiliki kewenangan mencakup:
Registrasi advokat nasional;
Sertifikasi dan pendidikan profesi;
Penegakan disiplin dan etik;
Pengelolaan basis data nasional advokat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
DePA-RI menyarankan agar model ini mengadopsi sistem yang telah terbukti sukses di berbagai negara, seperti Bar Council of England and Wales, Law Society of Singapore, atau Japan Federation of Bar Association (JFBA).
Sistem Registrasi Satu Pintu dan Dewan Disiplin
Lebih lanjut, Luthfi Yazid mendorong terwujudnya sistem One Lawyer-One License-One National Registration System. Dengan adanya Nomor Induk Advokat Nasional, setiap advokat terdaftar secara resmi di sistem nasional dan memiliki legalitas untuk berpraktik di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini dinilai krusial untuk transparansi dan kepastian bagi masyarakat.
Selain itu, untuk menekan angka pelanggaran seperti mafia perkara dan penyalahgunaan profesi, DePA-RI mendesak dibentuknya National Disciplinary Board yang independen dan berintegritas.
“Dewan ini harus dilengkapi kewenangan nyata untuk menjatuhkan sanksi, mulai dari teguran hingga pencabutan lisensi. Ini penting demi membangun kembali kepercayaan publik,” tambah Luthfi.
Adaptasi Era Digital
Sebagai penutup, Luthfi Yazid menekankan bahwa revisi UU Advokat harus visioner dengan mengakomodasi perkembangan teknologi.
“UU Advokat yang baru nanti harus mampu menjawab tantangan era digital, termasuk integrasi data nasional, penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam praktik hukum, serta penguatan pendidikan hukum berbasis teknologi,” pungkasnya. Red/Megy
Madura, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 yang mengusung tema “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmat untuk Kemaslahatan Bangsa”, bertempat di Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa NU memiliki karakter khas sebagai organisasi keagamaan yang mampu memadukan nilai-nilai religius dengan semangat kebangsaan dan patriotisme yang kuat. “Nahdlatul Ulama adalah memang organisasi keagamaan, tapi sangat nasionalis, sangat patriotik, sangat cinta Tanah Air. Jadi agamis, tapi nasionalis dan patriotik,” tegas Presiden.
Lebih lanjut, Presiden RI memberikan apresiasi atas kontribusi besar Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Menurut beliau, NU senantiasa hadir dan berperan aktif dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan serta menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga persatuan dan stabilitas nasional.
Kehadiran Panglima TNI pada kegiatan tersebut mencerminkan sinergi yang kuat antara pemerintah, TNI, dan elemen masyarakat dalam menjaga persatuan nasional, memperkokoh nilai-nilai kebangsaan, serta mendukung terciptanya stabilitas yang kondusif bagi keberlanjutan pembangunan nasional.
Red/BPMI Setpres.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima
#tnirakyatkuat
#indonesiaemas2045
SAMPANG, DN-II Presiden Prabowo Subianto secara resmi meresmikan penyelesaian pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di 37 provinsi seluruh Indonesia. Peresmian yang merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) ini dipusatkan di ruas Kedungdung–Bringkoning, Desa Lar Lar, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Selasa (23/06/2026).
Langkah strategis ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat konektivitas antarwilayah. Pembangunan infrastruktur jalan ini ditujukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi lokal, mewujudkan pemerataan pembangunan, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai pelosok tanah air.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo memberikan apresiasi tinggi atas tuntasnya pembangunan infrastruktur yang krusial bagi mobilitas masyarakat tersebut. Ia menegaskan bahwa jalan daerah adalah fondasi utama yang menghubungkan nadi ekonomi dari pedesaan hingga ke pusat-pusat perdagangan.
“Jalan daerah adalah infrastruktur dasar yang menjadi penghubung utama aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah bertekad memastikan tidak ada satu pun daerah yang tertinggal karena keterbatasan akses,” tegas Presiden.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Kepala Negara menekankan bahwa pembangunan infrastruktur di daerah akan terus menjadi prioritas pemerintah ke depan. Fokus utamanya adalah menghadirkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan hingga ke tingkat desa.
“Pemerintah pusat akan terus meningkatkan dukungan pembangunan infrastruktur di daerah pada tahun-tahun mendatang,” imbuh Presiden.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga berpesan kepada seluruh pemerintah daerah agar memiliki rasa tanggung jawab untuk merawat serta memanfaatkan infrastruktur yang telah terbangun tersebut dengan optimal. Menurutnya, keberlanjutan fungsi jalan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemeliharaannya.
Melalui peresmian ini, pemerintah berharap konektivitas yang semakin lancar dapat memangkas biaya logistik, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.
Red/BPMI Setpres
#KemensetnegRI #RilisPresiden
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih terkait di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (22/06/2026). Pertemuan ini difokuskan untuk membahas perkembangan strategis sektor energi, mulai dari progres hilirisasi hingga jaminan stabilitas kelistrikan nasional.
Progres Hilirisasi dan Ekosistem Baterai EV
Dalam keterangannya usai pertemuan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan laporan terkait kemajuan program hilirisasi. Salah satu pencapaian utama yang dilaporkan kepada Presiden adalah rampungnya pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik hasil kolaborasi strategis antara CATL dan PT Antam Tbk.
“Ekosistem baterai mobil hasil kerja sama CATL dan Antam sudah selesai dan siap untuk diresmikan dalam waktu dekat,” ujar Bahlil. Proyek ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya Indonesia menjadi pemain kunci dalam rantai pasok kendaraan listrik global.
Jaminan Ketahanan Energi
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Terkait kondisi ketahanan energi nasional, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat tetap dalam kondisi aman. Presiden Prabowo secara khusus meminta pemantauan ketat terhadap pasokan energi guna memastikan stabilitas kebutuhan nasional tetap terjaga di tengah dinamika global.
Stabilitas Layanan Listrik
Isu krusial lain yang dibahas dalam rapat tersebut adalah keberlangsungan pelayanan listrik. Pemerintah, lanjut Bahlil, telah melakukan evaluasi komprehensif bersama PT PLN (Persero) untuk memetakan berbagai faktor yang memengaruhi stabilitas kelistrikan nasional.
Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, Presiden Prabowo memberikan instruksi tegas agar kementerian terkait segera mengambil langkah-langkah terukur. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat dukungan kepada PLN guna memastikan distribusi listrik kepada masyarakat tetap berjalan optimal, andal, dan berkelanjutan.
“Presiden menginstruksikan langkah konkret agar pelayanan listrik kepada masyarakat tidak terganggu dan tetap berjalan dengan kualitas terbaik,” pungkas Bahlil.
Red/BPMI Setpres
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan strategis untuk melakukan penataan ulang secara menyeluruh terhadap kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta. Langkah ini dilakukan guna mentransformasi kawasan tersebut menjadi ikon baru Indonesia yang berstandar internasional sekaligus menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di ibu kota.
Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memanggil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (22/6/2026).
Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa Presiden menekankan pentingnya pengembangan kawasan GBK yang terintegrasi di lahan seluas kurang lebih 200 hektare. Proyek ini tidak hanya berfokus pada revitalisasi Hotel Sultan semata, tetapi mencakup penataan ulang total kawasan secara komprehensif.
“Bapak Presiden mengarahkan agar pengembangan kawasan GBK dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Tujuannya adalah menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta,” ujar Rosan usai pertemuan.
Melibatkan Sinergi Lintas Sektor
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam proses pengelolaannya, Rosan menjelaskan bahwa pemerintah akan melibatkan sejumlah entitas milik negara, seperti InJourney dan Meru. Saat ini, seluruh proses administrasi masih terus dikoordinasikan secara intensif di bawah pengawasan Kementerian Sekretariat Negara.
Terkait keberadaan fungsi perhotelan yang selama ini menjadi sorotan di kawasan tersebut, Rosan memastikan bahwa fungsi akomodasi akan tetap dipertahankan. Namun, pengembangannya akan dilakukan dengan pendekatan yang lebih modern, efektif, dan berdampak langsung pada perekonomian nasional serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Memperkuat Sektor Sport Tourism
Selain aspek ekonomi, transformasi kawasan GBK juga diproyeksikan untuk memperkuat sektor sport tourism (wisata olahraga) nasional. Rosan menegaskan bahwa seluruh fasilitas di kawasan GBK akan ditingkatkan kualitasnya agar memenuhi standar internasional.
“Pengembangan ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam sektor sport tourism. Kita akan meningkatkan seluruh fasilitas agar memenuhi standar internasional,” tambahnya.
Meski rencana besar tersebut telah digulirkan, Rosan menegaskan bahwa konsep akhir pengembangan kawasan GBK masih terus dimatangkan agar selaras dengan visi jangka panjang pemerintah dalam pembangunan infrastruktur strategis nasional.
Red/BPMI Setpres
SAMPANG, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan kerja ke Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, pada Selasa (23/6/2026).
Dalam lawatan ini, Presiden dijadwalkan memimpin dua agenda strategis berskala nasional.
Setibanya di Madura, agenda utama Presiden adalah meresmikan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah tahun 2025. Peresmian ini dilakukan secara terpusat di Kabupaten Sampang, yang menandai tuntasnya pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di 37 provinsi di seluruh Indonesia. Proyek strategis ini merupakan komitmen pemerintah dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah serta mendukung pemerataan ekonomi di pelosok tanah air.
Usai peresmian di Sampang, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Bangkalan. Di sana, Presiden dijadwalkan secara resmi menutup rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama tahun 2026. Kehadiran Presiden dalam forum tertinggi organisasi Islam terbesar di Indonesia ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah dan para tokoh agama dalam menjaga keutuhan bangsa.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara, di antaranya:
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan;
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia;
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi; dan
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya.
Kunjungan ini menegaskan kembali fokus pemerintahan Presiden Prabowo dalam menjaga stabilitas pembangunan infrastruktur sekaligus merawat hubungan harmonis dengan elemen masyarakat sipil dan organisasi keagamaan di Indonesia. Red
JAKARTA, DN-II Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, (22/6/2026).
Rapat strategis ini secara khusus membahas dua agenda prioritas pemerintah, yakni pengembangan sektor pariwisata nasional serta evaluasi program hilirisasi dan ketahanan energi.
Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru guna mengakselerasi kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah poin-poin utama hasil rapat terbatas tersebut:
Revitalisasi Kawasan GBK Menjadi Destinasi Internasional
Pemerintah memutuskan untuk melakukan penataan ulang secara komprehensif terhadap kawasan Gelora Bung Karno (GBK) yang mencakup lahan seluas 200 hektare. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa revitalisasi ini akan mencakup area eks-Hotel Sultan hingga kawasan lapangan golf.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Langkah ini diambil untuk memperkuat sektor sport tourism dengan standar internasional. Kami ingin menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di pusat Jakarta yang nantinya memberikan dampak nyata dan luas bagi perekonomian rakyat,” ujar Rosan.
Akselerasi Ekosistem Baterai Kendaraan Listrik (EV)
Dalam sektor hilirisasi, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, melaporkan capaian signifikan terkait pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik. Proyek strategis hasil kolaborasi antara CATL dan Antam ini dinyatakan telah rampung dan siap beroperasi.
Menurut Bahlil, peresmian fasilitas ekosistem baterai tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan pada akhir Juli mendatang, yang menandai tonggak penting dalam posisi Indonesia di rantai pasok energi hijau global.
Menjaga Stabilitas Kelistrikan dan Ketahanan Energi
Presiden Prabowo memberikan instruksi tegas agar pelayanan kelistrikan bagi masyarakat tetap menjadi prioritas utama tanpa hambatan. Untuk menjaga stabilitas tersebut, pemerintah telah membentuk Tim Pengadaan Batu Bara gabungan guna menjamin pasokan energi bagi PLN.
Hingga saat ini, pemerintah memastikan ketahanan energi nasional berada dalam kondisi aman dengan cadangan pasokan yang tersedia di atas 20 hari. Langkah-langkah preventif ini diambil sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional di tengah dinamika ekonomi global.
Melalui penguatan sektor hilirisasi, ketahanan energi, dan pengembangan destinasi unggulan berkelas dunia, pemerintah terus berkomitmen mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang lebih mandiri untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. Red
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto menerima delegasi Imperial College London di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (22/06/2026).
Pertemuan ini menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekosistem pendidikan tinggi dan riset nasional, khususnya pada bidang kedokteran dan sains.
Mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, mengungkapkan bahwa kolaborasi dengan salah satu universitas terbaik dunia ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan standar pendidikan tinggi Indonesia hingga mampu bersaing di level global.
Fokus pada Pembangunan 10 Universitas Kedokteran
Salah satu agenda utama yang dibahas adalah rencana pemerintah untuk membangun 10 universitas yang berfokus pada bidang kedokteran dan sains. Imperial College London diproyeksikan menjadi mitra strategis dalam mendukung akselerasi pembangunan institusi-institusi tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Imperial College London akan berperan vital, mulai dari penyusunan kurikulum yang adaptif, pengembangan standar pengajaran internasional, hingga kolaborasi riset. Kami juga akan mengupayakan keterlibatan profesor-profesor internasional dari Imperial untuk berbagi keilmuan di Indonesia,” jelas Brian.
Menuju Standar Global
Brian menambahkan bahwa kemitraan ini merupakan langkah konkret untuk mengisi kesenjangan kualitas riset medis dan sains di tanah air. Dengan menggandeng institusi yang memiliki reputasi dunia, diharapkan kualitas lulusan serta hasil penelitian dari universitas baru di Indonesia nantinya dapat memenuhi standar internasional.
“Kerja sama ini adalah peluang besar bagi Indonesia untuk mengakselerasi kualitas pengajaran dan penelitian kita. Reputasi Imperial College London di bidang medis dan sains sudah tidak diragukan lagi, sehingga kolaborasi ini akan memberikan dampak signifikan bagi kemajuan pendidikan nasional,” pungkasnya.
Pertemuan ini menjadi penegasan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing tinggi.
Red/BPMI Setpres
Tag: #KemensetnegRI #RilisPresiden #PendidikanTinggi #PresidenPrabowo #ImperialCollegeLondon
You cannot copy content of this page