JAKARTA, DN-II Pakar hukum dan ekonomi internasional, Prof. Sutan Nasomal, SH., MH., mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera menginstruksikan para pimpinan tinggi negara, menteri, hingga kepala daerah agar tidak lamban dalam menangani darurat bencana alam. Desakan ini menyusul rentetan dampak gempa bumi berkekuatan M 7,7 yang mengguncang wilayah Mbay, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu (15/8/26) lalu.
Menurut Prof. Sutan, pemerintah pusat dan daerah wajib mengerahkan dana tak terduga (BTT) secara optimal guna membantu masyarakat yang kini terisolasi dan mengungsi di alam terbuka.
”Jangan lengah bila di daerahnya terjadi bencana apa pun itu. Gunakan dana tak terduga untuk mengantisipasi dan menolong masyarakat yang tertimpa musibah. Jangan sampai para pemimpin lalai, dan yang paling penting, jangan pernah menilep atau mengkorupsi bantuan kemanusiaan,” tegas Prof. Sutan di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Cijantung, Jakarta, Minggu (23/8/2026).
Kondisi Kritis di Lapangan: Ribuan Rumah Rusak dan Warga Mengungsi
Berdasarkan laporan dari relawan di lapangan, termasuk laporan dari Bernadus (60) di Manggarai Timur, situasi di sejumlah kabupaten terdampak sangat memprihatinkan. Puluhan ribu warga terpaksa tidur di luar rumah tanpa tenda yang layak akibat bangunan rumah yang hancur atau tidak layak huni.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain krisis tempat tinggal, pemadaman aliran listrik yang masih masif membuat proses komunikasi dan pengiriman informasi akurat menjadi sangat terkendala. Akses jalan darat yang rusak parah juga menyulitkan kendaraan pembawa bantuan logistik untuk menjangkau para pengungsi.
Berikut adalah data sementara kerusakan dan dampak bencana di beberapa wilayah NTT berdasarkan laporan relawan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB):
Kabupaten Sikka: Sebanyak 11.862 warga mengungsi dan 2.560 rumah warga mengalami kerusakan.
Kabupaten Manggarai Barat: Sebanyak 6.541 rumah rusak, yang terdiri dari 2.539 rusak berat, 1.039 rusak sedang, dan 2.963 rusak ringan.
Kabupaten Ngada: Tercatat sebanyak 4.914 rumah mengalami kerusakan akibat guncangan gempa.
Infrastruktur Umum: Kerusakan parah tidak hanya menimpa rumah warga, tetapi juga fasilitas publik seperti gedung pemerintahan, sekolah, rumah ibadah (gereja dan masjid), serta akses jembatan seperti Jembatan Dampek di Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur.
Prioritas Darurat: Logistik Anak, Lansia, dan Layanan Kesehatan
Masyarakat korban gempa yang mengalami luka-luka dan patah tulang saat ini dilaporkan hanya mendapatkan penanganan medis seadanya di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas.
Untuk itu, para relawan dan tokoh masyarakat mendesak agar pemerintah segera mengirimkan bantuan darurat yang berfokus pada:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tenda Pengungsian: Mengingat ribuan rumah hancur dan tempat ibadah serta sekolah turut rusak, tenda darurat menjadi kebutuhan paling mendesak.
Kebutuhan Khusus Kelompok Rentan: Logistik khusus untuk bayi dan anak usia 1 hingga 5 tahun, serta pemantauan kesehatan bagi para lansia yang rentan terserang penyakit di alam terbuka.
Akses Logistik dan Medis Cepat: Pengiriman tim medis lanjutan dan evakuasi mandiri dari pemerintah pusat maupun Provinsi NTT mengingat terbatasnya fasilitas di tingkat lokal.
Narasumber / Profil Singkat:
Prof. Sutan Nasomal, SH., MH. (Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Jenderal Kompii Pendiri/Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia/PAMID, Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal, SH., MH., serta Rektor Universitas STIA STIH Pronass).
KUBU RAYA, DN-II Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar, S.I.K., M.H., bersama Pangdam XII/Tanjungpura dan Gubernur Kalbar mendampingi kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam rangka meninjau langsung kondisi serta upaya penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Kalimantan Barat, Sabtu (22/8/2026).
Sesampainya di Kalbar, Presiden langsung menggelar rapat koordinasi yang dihadiri oleh seluruh stakeholder di Posko Penanganan Karhutla di Lanud Supadio. Disini dibahas tentang kondisi riil Karhutla di Kalbar dan berbagai upaya yang dilakukan untuk menanggulangi bencana ini.
Di kesempatan ini saat memberikan arahan, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kehadiran jajaran pimpinan pusat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman karhutla yang membutuhkan respons cepat dan efektif.
“Saya datang untuk melihat keadaan di tempat yang nyata.”, ujarnya.
Setelah melaksanakan rapat koordinasi singkat, rombongan bertolak ke Desa Limbung Sungai Raya untuk melihat langsung titik lokasi kebakaran lahan dan hutan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di lokasi, Kapolda Kalbar menyampaikan bahwa jajaran Polda Kalbar dan TNI serta instansi terkait siap bahu membahu untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat.
“Selain memberikan himbauan tentang bhaya karhutla kepada masyarakat, Polda Kalbar juga telah menyiagakan personil serta sarana prasarana untuk penanggulangan karhutla yang akan selalu siap bila diperlukan.”, pungkas Kapolda. Red
BREBES, DN-II Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kodim 0713/Brebes menggelar berbagai perlombaan yang berlangsung meriah di Makodim 0713/Brebes, Sabtu (22/08/2026).
Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh anggota Kodim 0713/Brebes, Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXIII Dim 0713 Rem 071 PD IV/Diponegoro, serta anak-anak keluarga besar Kodim 0713/Brebes.
Hadir dalam kegiatan tersebut Komandan Kodim 0713/Brebes Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int., bersama Ketua Persit KCK Cabang XXIII Dim 0713 Rem 071 PD IV/Diponegoro Ny. Yeni Ambariyantomo.
Suasana kemeriahan semakin terasa dengan digelarnya sejumlah perlombaan yang mengedepankan kekompakan, kreativitas, sportivitas, serta kebersamaan. Perlombaan bagi anggota di antaranya senam kreasi, estafet tepung, tebak kata, estafet sarung, dan pecah balon.
Sementara itu, anak-anak turut ambil bagian dalam berbagai permainan tradisional yang tidak kalah meriah, seperti lomba makan kerupuk, memasukkan paku ke dalam botol, serta balap kelereng.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Canda, tawa, dan semangat para peserta mewarnai seluruh rangkaian kegiatan. Perlombaan tidak hanya menjadi hiburan dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan kekeluargaan di lingkungan Kodim 0713/Brebes.
Selain perlombaan, kegiatan juga dimeriahkan dengan pembagian berbagai doorprize yang diberikan langsung oleh Dandim 0713/Brebes. Kehadiran doorprize tersebut semakin menambah antusiasme peserta untuk mengikuti kegiatan hingga selesai.
Di lokasi yang sama, Persit KCK Cabang XXIII Dim 0713 Rem 071 PD IV/Diponegoro juga menggelar bazar UMKM yang menampilkan berbagai produk dan hasil usaha anggota Persit. Bazar tersebut menjadi wadah untuk memperkenalkan sekaligus mendukung pengembangan usaha mikro dan ekonomi kreatif keluarga besar Kodim 0713/Brebes.
Dandim 0713/Brebes Letkol Inf Ambariyantomo menyampaikan bahwa kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI merupakan momentum untuk menumbuhkan semangat kebersamaan, mempererat hubungan kekeluargaan, serta meningkatkan rasa cinta tanah air.
“Melalui kegiatan seperti ini, kita ingin membangun kebersamaan dan kekompakan seluruh keluarga besar Kodim 0713/Brebes. Semangat kemerdekaan harus terus kita jaga dan diwujudkan melalui pengabdian serta kerja nyata,” ujarnya.
Ia berharap semangat kebersamaan yang terbangun dalam kegiatan tersebut dapat terus dipelihara dan menjadi kekuatan dalam melaksanakan tugas serta pengabdian kepada masyarakat.
Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan penuh kegembiraan dan kebersamaan. Semarak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di lingkungan Kodim 0713/Brebes menjadi wujud nyata semangat persatuan dan kekeluargaan, sesuai tema “TNI AD Bersama Rakyat Siap Mengawal Indonesia Maju.” Red/Casroni
JOMBANG, DN-II Pernyataan Kapolres Jombang terkait penyelenggaraan acara Ijazah Kubro yang menyebut kehadiran peserta hanya didasarkan pada lembar undangan, memicu kritik tajam. Kritik salah satunya dilayangkan oleh Pemimpin Redaksi Nasionaldetik.com, Ir. Edi Supriadi. (22/8/2026).
Pria yang akrab disapa Edi Uban ini menilai argumen yang disampaikan pimpinan Polres Jombang tersebut tidak masuk akal, mencederai realita sejarah, serta mengabaikan substansi dari tradisi keagamaan kaum santri.
Polemik ini bermula ketika Kapolres Jombang mengeklaim bahwa massa yang hadir dalam gelaran Ijazah Kubro sebatas pihak-pihak yang memegang undangan resmi. Klaim tersebut langsung menuai bantahan dari para sesepuh dan tokoh masyarakat setempat.
Berdasarkan kesaksian para sesepuh, lembar undangan fisik secara empiris hanya dibagikan kepada para pejabat struktural dan tamu penting di Kabupaten Jombang. Kondisi ini melahirkan pertanyaan mendasar: jika kehadiran dibatasi secara administratif oleh undangan birokrasi, lantas bagaimana dengan ribuan santri dan jamaah yang menjadi ruh utama terlaksananya tradisi Ijazah Kubro?
Merespons disparitas informasi tersebut, Edi Supriadi menegaskan bahwa narasi yang dibangun pihak kepolisian menunjukkan adanya jurang pemisah antara data laporan di atas meja dengan kondisi riil di lapangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Pernyataan Kapolres Jombang itu sangat tidak masuk akal nalar. Ijazah Kubro itu milik tradisi dan pilar santri, bukan sekadar seremonial pejabat bersurat undangan. Saya menyarankan dengan tegas agar Kapolres turun langsung ke lapangan untuk melihat realita yang ada, jangan hanya manggut-manggut menerima laporan sepihak dari anggota di tingkat polsek yang berpotensi tidak akurat,” ujar Edi Uban dengan nada tegas.
Sebagai wilayah yang dikenal sebagai kota santri dan barometer pondok pesantren di Indonesia, narasi yang seolah-olah membatasi esensi Ijazah Kubro hanya untuk pemegang undangan dianggap menafikan peran vital massa santri dan jamaah akar rumput.
Hingga berita ini diturunkan, publik mendesak jajaran Polres Jombang untuk mengevaluasi komunikasi publik serta mengedepankan objektivitas dalam melihat dinamika tradisi keagamaan masyarakat.
Tim Redaksi
Surakarta, DN-II Babinsa Kratonan Koramil 03 Serengan Kodim 0735/Surakarta Serma Aris dan Serka Rochani bersama Bhabinkamtibmas dan Linmas memeriahkan dan ikuti Lomba yang di selenggarakan oleh Kelurahan dalam rangka Semarakan HUT RI Ke-81 bertempat di Pendopo Kelurahan Kratonan Kecamatan Serengan Kota Surakarta, Sabtu ( 22/08/2026 ) Pukul 09.00 Wib s.d selesai.
Serma Aris mengungkapkan bahwa dalam rangka memeriahkan dan memperingati HUT RI Ke – 81, Kami bersama Bhabinkamtibmas dan Linmas ikuti Lomba yang di selenggarakan oleh pihak Kelurahan Kratonan diantaranya Lomba Masukan Pensil dalam Botol, Lomba Kelereng, Balap Karung dan lain-lain, perlobaan tersebut memperebutkan berbagai macam hadiah yang sudah disiapkan oleh Panitia untuk menyemangati peserta Lomba
Serka Rochani menambahkan, “Untuk kegiatan perlombaan ini kami mengedepankan kebersamaan dan kekompakan, keakraban baik dari Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Linmas sebagai cermin budayanya Wong Solo
Dengan adanya perlombaan seperti ini dapat menumbuhkan rasa keharmonisan yang tinggi dan mempunyai jiwa kebersamaan tidak mengenal pangkat, derajat dan Warna Bajunya masing-masing, kita semua adalah saudara, Pungkas Serma Aris Red/Ak
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ketika Kursi Kuliah Menjadi Komoditas: Urgensi Menghapus Jalur Mandiri PTN
Oleh: Azmi Asmuni Majid (Alumnus UNSOED)
Brebes, DN-II Kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap jajaran Rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) pada 20 Agustus 2026 harus menjadi momentum evaluasi fundamental terhadap sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri. KPK melakukan OTT terhadap sejumlah pejabat Unsoed terkait dugaan penerimaan uang dalam proses penerimaan mahasiswa baru, termasuk di Fakultas Kedokteran melalui jalur mandiri.
Kasus ini bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Publik tentu masih mengingat perkara Universitas Lampung (Unila) pada 2022, di mana KPK menetapkan Rektor Unila Karomani sebagai tersangka atas kasus serupa dan menyebut praktik tersebut telah mencoreng marwah dunia pendidikan.
Pertanyaannya sangat mendasar: mengapa jalur mandiri masih dipertahankan ketika desainnya berkali-kali terbukti membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan dan transaksi?
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sudah saatnya pemerintah menghapus jalur mandiri sebagai mekanisme penerimaan mahasiswa baru PTN dan menggantinya dengan sistem seleksi nasional yang lebih objektif, transparan, terukur, dan dapat diawasi publik.
Pendidikan Tidak Boleh Menjadi Transaksi
Perguruan tinggi negeri bukan perusahaan yang menjual kursi. PTN adalah institusi publik yang membawa mandat negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesempatan memperoleh pendidikan tinggi harus ditentukan oleh prestasi, kemampuan akademik, potensi, dan kebutuhan afirmasi, bukan oleh kemampuan finansial seseorang.
Secara formal, seleksi mandiri dirancang sebagai kewenangan PTN untuk menjaring calon mahasiswa sesuai karakteristik masing-masing. Namun, kedekatan otoritas kampus dengan proses penentuan kriteria, seleksi, hingga pembiayaan melahirkan ruang diskresi yang besar. Tanpa pengawasan ketat, ruang ini berpotensi besar menjadi konflik kepentingan dan pintu masuk suap, sebagaimana terbukti di Unila dan kini menimpa Unsoed.
Usulan penghapusan jalur mandiri bukan berarti menuduh seluruh rektor, dosen, atau PTN korupsi. Mayoritas insan pendidikan tentu bekerja dengan integritas tinggi. Namun, desain kebijakan publik tidak boleh hanya bergantung pada asumsi bahwa semua orang akan selalu jujur. Sistem yang baik adalah sistem yang membuat orang sulit berbuat curang.
Unila, Unsoed, dan Arsitektur Kebijakan
Kasus Unila seharusnya menjadi alarm keras, dan empat tahun kemudian, kasus Unsoed kembali menjadi pukulannya. Secara hukum, kita tentu menghormati asas praduga tak bersalah sambil menunggu penjelasan resmi KPK.
Kendati demikian, dalam ranah kebijakan publik, negara tidak perlu menunggu putusan pengadilan untuk melakukan evaluasi. Terlebih lagi, ketentuan kuota 2026 masih memberikan ruang bagi seleksi mandiri dengan batas berbeda sesuai status PTN. Ini membuktikan bahwa persoalannya bukan sekadar kasus individual, melainkan masalah arsitektur kebijakan.
Selama ini, jalur mandiri dibenarkan dengan dalih otonomi perguruan tinggi. Otonomi memang penting untuk riset, kurikulum, dan kerja sama internasional, tetapi urusan siapa yang berhak memperoleh kursi pendidikan tinggi negeri membutuhkan standar transparansi pada tingkat tertinggi.
Jika sebagian PTN menganggap jalur mandiri penting untuk fleksibilitas pembiayaan, jangan jadikan mahasiswa sebagai sumber pendapatan dengan memperlakukan kursi kuliah sebagai komoditas. Negara harus membangun skema pendanaan yang lebih sehat, mulai dari peningkatan anggaran, penguatan riset, pengembangan dana abadi, hingga kemitraan industri yang transparan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Solusi: Memperkuat Sistem Nasional yang Berkeadilan
Penghapusan jalur mandiri tidak berarti menyeragamkan seluruh tes secara kaku, melainkan mengoptimalkan sistem yang sudah teruji:
Penguatan SNBP: Jalur berbasis prestasi akademik dan nonakademik.
Penguatan SNBT: Jalur berbasis kemampuan akademik terstandar menggunakan UTBK.
Jalur Afirmasi Nasional: Keberpihakan bagi kelompok ekonomi kurang mampu, daerah tertinggal, wilayah kepulauan, dan penyandang disabilitas.
Tes Keterampilan Khusus: Untuk prodi tertentu (seni dan olahraga) dengan standar nasional, transparansi penilaian, dan audit independen.
Digitalisasi Berbasis Audit: Seluruh proses menggunakan sistem digital berjejak untuk memantau perubahan nilai, peringkat, hingga pembayaran.
Menyelamatkan Masa Depan Indonesia
Masalah terbesar jalur mandiri bukan hanya potensi korupsinya, melainkan ancaman terhadap keadilan sosial. Ketika seleksi bergeser dari kapasitas intelektual menuju kemampuan finansial, PTN akan kehilangan fungsi sosialnya sebagai tangga mobilitas sosial. Anak-anak dari keluarga sederhana harus memiliki peluang yang sama untuk menjadi dokter, insinyur, peneliti, hingga pemimpin bangsa.
Pemerintah perlu menjadikan kasus Unsoed sebagai momentum nasional untuk melakukan audit menyeluruh. Berdasarkan data SNBP 2026 yang mencatatkan 806.242 peserta memperebutkan 189.017 kursi di 146 PTN, kapasitas sistem nasional terbukti besar dan layak diandalkan.
Pendidikan tinggi adalah investasi peradaban. Penerimaan mahasiswa harus berdiri di atas meritokrasi, keadilan, dan integritas bukan transaksi, koneksi, atau kemampuan membayar.
Sudah waktunya pemerintah berani mengambil keputusan tegas: hentikan dan hapus jalur mandiri PTN. Ketika pintu pendidikan bersih, kita bukan hanya menyelamatkan kampus, tetapi juga menyelamatkan masa depan Indonesia.
Semarang, DN-II Bagi warga yang mengalami bencana, gempa mungkin telah berhenti. Namun rasa takut, cemas dan bayang-bayang kejadian masih bisa tertinggal.
Karena itu, bantuan kepada masyarakat terdampak bencana tidak selalu berbentuk logistik. Ada kalanya yang dibutuhkan adalah seseorang yang mau duduk bersama, mendengarkan cerita, dan membantu warga menemukan kembali rasa tenangnya.
Hal itulah yang dilakukan Tim Trauma Healing Polda Jawa Tengah selama dua hari di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
Pada Rabu dan Kamis (19–20/8/2026), Tim yang terdiri dari personel Psikolog Kepolisian dan Biro SDM Polda Jateng tersebut mendatangi sejumlah lokasi terdampak gempa di Kecamatan Komodo. Sedikitnya 243 warga mendapatkan pendampingan psikologis.
Hari pertama, Rabu (19/8), Tim menyambangi warga di Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, tepatnya di Pulau Seraya Besar. Sebanyak 157 warga mengikuti kegiatan pendampingan yang dikemas secara interaktif dan humanis.
Tidak ada suasana formal. Warga diajak berinteraksi, berbagi pengalaman, dan menyampaikan apa yang mereka rasakan setelah menghadapi Gempa.
Keesokan harinya, Kamis (20/8), pendampingan dilanjutkan di dua titik, yakni Pos Bencana Rumah Bhabinkamtibmas Desa Golo Bilas dan Kampung Gorontalo, Desa Gorontalo. Sebanyak 10 warga mengikuti kegiatan di lokasi pertama dan 76 warga di lokasi kedua.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pendampingan dilakukan dengan pendekatan sederhana namun bermakna. Tim membuka ruang komunikasi, mendengarkan cerita warga, memberikan dukungan emosional, serta mengenalkan teknik relaksasi sederhana yang dapat dilakukan ketika rasa cemas atau tekanan muncul.
Di tengah situasi pascabencana, kehadiran personel kepolisian tidak ditempatkan sebagai sosok yang datang untuk memberikan instruksi. Tim justru berusaha menjadi teman berbicara bagi warga.
Sejumlah kegiatan juga dikemas melalui Sharing Session dan Interaksi bersama masyarakat. Sarana kontak diberikan agar komunikasi dan dukungan dapat tetap terhubung ketika masyarakat membutuhkan.
Tim yang diterjunkan terdiri dari Ipda Putri Agustina, S.Psi., M.M., Psikolog Kepolisian Tk. I Bagpsi Ro SDM Polda Jateng, bersama Briptu Bagoes Hendra K., S.Psi. dan Briptu Narulita Dian H., S.Psi. Pelaksanaan kegiatan mendapat dukungan jajaran Polres Manggarai Barat, khususnya Polsek Komodo.
Bagi Polda Jateng, pemulihan pascabencana tidak hanya berbicara mengenai rumah, kebutuhan pokok atau fasilitas yang rusak. Kondisi psikologis masyarakat juga menjadi bagian penting dari proses untuk kembali menjalani kehidupan.
Dalam keterangannya Kabidhumas Polda Jateng Kombes Pol. Yuliyanto mengatakan, Tim Trauma Healing hadir untuk membantu masyarakat melewati masa sulit setelah bencana, terutama dalam menghadapi tekanan Psikologis yang mungkin masih dirasakan.
“Gempa memang sudah berlalu, tetapi rasa takut dan kecemasan yang ditinggalkan tidak selalu hilang begitu saja. Karena itu, kami hadir untuk mendampingi masyarakat agar mereka memiliki kekuatan untuk menghadapi dan melewati masa sulit ini,” ujar Kombes Pol. Yuliyanto saat ditemui di Mapolda Jateng, Jumat (21/8/2026).
Menurutnya, kepedulian Polri terhadap masyarakat terdampak bencana harus diberikan secara utuh. Bantuan kebutuhan dasar tetap penting, namun dukungan Psikologis juga diperlukan agar masyarakat dapat kembali membangun rasa aman dan kepercayaan dirinya.
Kombes Pol. Yuliyanto berharap pendampingan tersebut dapat menjadi bagian kecil dari proses panjang masyarakat Manggarai Barat untuk bangkit.
“Semoga kehadiran kami dapat membantu mengurangi kecemasan, memulihkan rasa aman dan menumbuhkan kembali semangat masyarakat untuk bangkit. Setelah bencana, kehidupan harus terus berjalan dan kami ingin masyarakat memiliki kekuatan untuk menata kembali kehidupan mereka,” pungkasnya. ( S. Bimantoro )
Brebes, DN-II Penilaian Lomba Kampung Merah Putih memperebutkan Piala Dandim 0713/Brebes resmi dimulai. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 0713/Brebes Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int., yang bersama tim penilai turun langsung melihat kondisi dan kesiapan sejumlah desa yang menjadi peserta lomba. Jum’at, (21/8/2926).
Kedatangan tim penilai di setiap lokasi mendapat sambutan meriah dari masyarakat. Antusiasme warga terlihat sejak anak-anak hingga orang tua yang turut menyambut kedatangan Dandim beserta tim penilai. Warga juga menunjukkan berbagai kreativitas dan semangat kebersamaan dalam memeriahkan kegiatan tersebut.
Lomba Kampung Merah Putih digelar sebagai bagian dari upaya mendorong semangat nasionalisme, gotong royong, kreativitas, serta kepedulian masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih, aman, tertib dan penuh semangat kebangsaan.
Dalam pelaksanaannya, tim penilai melakukan penilaian secara langsung terhadap berbagai aspek di masing-masing lokasi peserta. Adapun beberapa kriteria yang menjadi dasar penilaian meliputi kebersihan dan kerapian, dekorasi dan ornamen, partisipasi warga, kreativitas dan inovasi, serta keamanan dan ketertiban.
Dandim 0713/Brebes Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int., menyampaikan bahwa lomba tersebut bukan semata-mata untuk mencari juara, namun yang lebih utama adalah bagaimana kegiatan ini mampu membangkitkan semangat masyarakat dalam mengisi momentum kemerdekaan dengan kegiatan positif.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Lomba Kampung Merah Putih ini bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara. Yang paling penting adalah bagaimana semangat kemerdekaan dapat dirasakan dan diwujudkan secara nyata oleh masyarakat melalui kebersamaan, gotong royong, kreativitas dan kepedulian terhadap lingkungan,” ujar Dandim.
Menurutnya, antusiasme masyarakat yang terlihat dalam penyambutan tim penilai menjadi gambaran bahwa semangat kebangsaan dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia masih sangat kuat di tengah masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi antusiasme masyarakat. Dari anak-anak sampai orang tua ikut terlibat. Ini menunjukkan bahwa semangat merah putih tidak mengenal usia. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini semakin tumbuh rasa persatuan, kepedulian dan kebersamaan di lingkungan masyarakat,” tambahnya.
Dandim juga berharap semangat yang muncul dalam Lomba Kampung Merah Putih dapat terus dipertahankan meskipun rangkaian perlombaan telah selesai. Menurutnya, kebersihan lingkungan, keamanan, ketertiban dan gotong royong hendaknya menjadi budaya yang dilakukan secara berkelanjutan.
Penilaian akan dilakukan secara objektif sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Setiap desa peserta diberikan kesempatan untuk menampilkan berbagai potensi, kreativitas dan inovasi terbaik dalam menciptakan suasana Kampung Merah Putih yang semarak, bersih, tertib, aman serta mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan.
Melalui Lomba Kampung Merah Putih Piala Dandim 0713/Brebes ini diharapkan semakin terjalin sinergi antara TNI dan masyarakat sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam membangun lingkungan dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat. Red/Casroni
BREBES, DN-II Kodim 0713/Brebes dikunjungi Tim Dalproggar (Pengendalian Program Anggaran) Kodam IV/Diponegoro yang dipimpin Letkol Kav Burhanuddin, S.T. beserta 3 orang anggota. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau pencapaian daya serap anggaran Semester I TA. 2026, bertempat di Makodim Jl. Jenderal Sudirman No. 56 Kaumampasar, Brebes, Jum’at (21/08/2026).
Dalprog merupakan salah satu kegiatan penting yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem manajemen organisasi modern yang transparan dan akuntabel. Kualitas fungsi pengawasan tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas suatu organisasi.
Dandim 0713/Brebes Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int., dalam sambutannya menyampaikan selamat datang kepada Tim Dalprog Kodam IV/Diponegoro di Kodim 0713/Brebes.
“Semoga dengan kedatangan tim di Kodim ini bisa membina dan mengarahkan staf kami dalam penyerapan anggaran yang ditentukan Komando Atas sehingga tidak terjadi kesalahan,” ujarnya.
Dandim juga menekankan kepada masing-masing staf Kodim agar mempedomani apa yang disampaikan dari Tim Dalprog, khususnya dalam tertib administrasi pelaksanaan program kerja dan anggaran tahun ini.
“Kepada Tim Dalprog, kami mohon bimbingan dan arahan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan program kerja dan anggaran, agar tujuan Program TNI AD dapat dilaksanakan sesuai aturan dan ketentuan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Tim Dalproggar Kodam IV/Diponegoro Letkol Kav Burhanuddin, S.T. mengatakan bahwa kedatangan tim adalah untuk memeriksa masing-masing staf sejauh mana pencapaian daya serap anggaran, apakah sudah sesuai dengan sasaran program kerja dan anggaran satuan atau tidak.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Temuan dan masukan agar dijadikan sebagai acuan dalam pembenahan dan perbaikan, sehingga perencanaan dan pelaksanaan penggunaan anggaran ke depan bisa lebih baik,” pungkasnya. Red/Casroni
Jakarta, DN-II TNI turut mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Dukungan tersebut dilakukan dengan mengerahkan 3 pesawat Cassa-212 TNI AU untuk membantu pelaksanaan OMC di sejumlah wilayah, Jumat (21/8/2026).
Satu pesawat Cassa-212 A-2105 yang diawaki 11 personel saat ini berada di Lanud Dhomber, Balikpapan, untuk mendukung Operasi Modifikasi Cuaca di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). 
Dua pesawat lainnya, yaitu Cassa-212 A-2117 dan A-2103, disiapkan untuk mendukung OMC di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. A-2117 dengan 10 personel akan mendukung OMC di wilayah Kalimantan Timur, sedangkan A-2103 dengan 10 personel untuk wilayah Kalimantan Selatan.
Dukungan OMC tersebut merupakan bagian dari sinergi TNI bersama BNPB dan BMKG dalam upaya penanganan karhutla. Pengerahan pesawat TNI AU diharapkan dapat mendukung upaya pengendalian karhutla dan mengurangi risiko meluasnya dampak kebakaran di wilayah Kalimantan. Red
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
You cannot copy content of this page