Banyumas, DN-II Jembatan Gantung Garuda di atas Sungai Lo pasir, Desa Karanggayam, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dibangun bukan hanya sekedar berdiri, namun sebagai nadi kehidupan Rakyat yang diberikan Presiden Prabowo, Senin (5-6/01/2026).
Jembatan sepanjang 50 meter dengan lebar 1,20 meter itu dicek langsung kekuatan dan fungsinya oleh jajaran pejabat Kodam IV/Dip. memastikan benar-benar aman dan bermanfaat bagi rakyat.
Pengecekan lapangan dilakukan oleh Aster Kasdam IV/Diponegoro Kolonel Kav Gede Setiawan, Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Lukman Hakim, serta Dandim 0701/Banyumas Letkol Inf Edward Samosir.
Ketiganya menyusuri jembatan, mengamati konstruksi, hingga berdialog langsung dengan warga penerima manfaat.
Kolonel Kav Gede Setiawan menegaskan, pembangunan jembatan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat pedesaan.
“Kami tidak hanya meninjau, tapi memastikan jembatan ini kuat, aman, dan benar-benar mendukung aktivitas warga. Infrastruktur seperti ini adalah kunci penggerak ketahanan pangan dan ekonomi rakyat,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Lukman Hakim. Menurutnya, jembatan ini akan mempercepat distribusi hasil pertanian warga yang mayoritas menanam padi, jagung, cabai, pisang, kacang tanah, dan singkong.
“Dengan akses yang terbuka, petani tidak lagi terkendala sungai. Waktu, tenaga, dan biaya bisa ditekan. Dampaknya langsung pada kesejahteraan warga,” kata Danrem Kolonel Inf Lukman Hakim.
Dandim 0701/Banyumas, Letkol Inf Edward Samosir juga menambahkan Jembatan Gantung Garuda kini menjadi urat nadi bagi 25 kepala keluarga dengan total 160 jiwa, termasuk akses vital menuju SD Negeri 1 Karanggayam, SMP Negeri 2 Lumbir, hingga SMK Bunda Satria Wangon.
”Anak-anak desa kini menyeberang sungai tanpa rasa takut, bahkan saat musim hujan,” kata Dandim Letkol Inf Edward Samosir.
Ketua RT 01/RW 05 Desa Karanggayam, Jumanto, menyebut kunjungan dan pengecekan langsung pimpinan TNI sebagai bukti kepedulian yang jarang terjadi.
“Kami merasa benar-benar diperhatikan. Bukan hanya dibangunkan jembatan, tapi dicek langsung. Ini jembatan harapan bagi warga kami,” ucapnya dengan nada haru.
Di Karanggayam, Jembatan Gantung Garuda kini bukan sekadar penghubung dua tepi sungai. Jembatan Gantung Garuda ini adalah simbol kehadiran negara, ketegasan kepemimpinan, dan keberpihakan nyata kepada rakyat di pelosok.
Red
Kota Tegal, DN-II Pasca perayaan Natal dan Tahun Baru, Polres Tegal Kota meningkatkan pengamanan dengan menggelar patroli di sejumlah titik rawan di wilayah Kota Tegal.
Kasat Samapta Polres Tegal Kota, Kompol Bambang Sri. D, mengatakan kegiatan patroli ini merupakan upaya pencegahan dini pasca libur panjang.
Menurutnya, kegiatan ini bertujuan mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. 
“Patroli kami gelar untuk mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas sekaligus memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman,” ujarnya, Selasa (6/1/2026).
Fokus patroli Sat Samapta pada titik-titik rawan, mulai dari perbankan, pusat keramaian, hingga kawasan padat aktivitas warga.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami juga menyampaikan imbauan kamtibmas, agar kehadiran Polri benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Kompol Bambang.
Ia juga menambahkan, pihaknya akan terus menggelar dan mengoptimalkan kegiatan patroli. Terutama pada waktu rawan seperti akhir pekan yang sering untuk aksi tawuran maupun balap liar
“Upaya ini akan terus kami lakukan, terutama pada akhir pekan, guna mencegah aksi tawuran, balap liar, dan gangguan kamtibmas lainnya,” tutupnya. ( S. Bimantoro )
SINTANG, DN-II Nasionaldetik.com – Pembangunan Listrik Desa (Lisdes) di wilayah perbatasan Kalimantan Barat kini menjadi sorotan tajam. PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Kalbar diduga kuat sengaja membiarkan sejumlah proyek mangkrak dan fiktif demi memuluskan pencairan anggaran baru setiap tahunnya. Praktik ini dituding sebagai pola korupsi sistematis yang merugikan hak masyarakat di beranda terdepan NKRI. (6/1/2026).
Dugaan penyelewengan ini memicu reaksi keras dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) GPN 08 dan masyarakat terdampak. Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit investigatif terhadap manajemen perencanaan anggaran PLN Kalbar.
Modus Proyek Fiktif dan Infrastruktur “Setengah Hati”
Dugaan korupsi ini mencuat melalui temuan di lapangan terkait proyek yang diduga fiktif di Desa Neraci Jaya dan Desa Sungai Bugau, serta proyek mangkrak di Desa Sungai Kelik. Ketiga wilayah ini berada di Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang.
PLN dituding lebih memprioritaskan pengajuan anggaran baru daripada menuntaskan kewajiban proyek tahun anggaran 2023. Pola yang ditemukan di lapangan menunjukkan adanya pembangunan infrastruktur yang terkesan asal-asalan—seperti pemasangan tiang tanpa kabel, atau kabel yang terpasang namun tidak dialiri arus listrik.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Alasan Teknis yang Dinilai Tidak Logis
Wakil Ketua Ormas GPN 08 DPC Sintang, Arbudin Jauharie, menegaskan bahwa PLN tidak boleh berlindung di balik alasan teknis yang tidak masuk akal untuk menghindari kewajiban menyalakan listrik ke rumah warga.
“Ini bukan sekadar masalah teknis mesin, ini adalah indikasi kejahatan anggaran. Bagaimana mungkin proyek 2023 belum tuntas, tapi anggaran baru terus dikucurkan? Kami menduga perencanaan ini sengaja dibuat ‘cacat’ agar menjadi lahan basah korupsi,” tegas Arbudin.
Ia menambahkan, alasan keterbatasan kapasitas mesin tidak logis karena secara teknis terdapat solusi yang lebih efisien, yakni penarikan jaringan sepanjang 6 kilometer ke Balai Karangan. Namun, solusi ini diduga sengaja diabaikan demi mempertahankan proyek yang berbiaya tinggi.
Kerugian Masyarakat: Lahan Sawit Tergusur, Listrik Tak Kunjung Nyala
Masyarakat di perbatasan kini menanggung kerugian ganda. Selain masih hidup dalam kegelapan, lahan sawit produktif milik warga telah dibersihkan (land clearing) untuk jalur kabel yang nyatanya hingga kini tidak berfungsi.
Negara ditaksir telah menggelontorkan miliaran rupiah, namun hasilnya hanya deretan tiang besi yang menjadi “monumen kegagalan” PLN di perbatasan Indonesia-Malaysia.
Tuntutan Penegakan Hukum
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PLN Kalbar belum memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan tersebut. Bungkamnya pihak PLN semakin memperkuat desakan publik untuk langkah hukum lebih lanjut.
Berdasarkan temuan tersebut, DPD GPN 08 Kalimantan Barat menyatakan tuntutan tegas:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
KPK segera memanggil dan memeriksa pimpinan perencanaan PLN Kalbar.
BPK melakukan Audit Investigatif menyeluruh terhadap alokasi dana Lisdes di Kabupaten Sintang tahun 2023-2026.
Kementerian BUMN segera mengevaluasi dan mencopot jajaran direksi PLN Kalbar yang dinilai gagal mengelola proyek strategis nasional.
Laporan: Tim Redaksi Nasionaldetik / Prima
BREBES, DN-II Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Brebes sukses mencatatkan capaian gemilang dalam pengumpulan dana masyarakat sepanjang tahun 2025. Hingga tutup buku, total donasi yang terkumpul menyentuh angka Rp1,83 miliar, melampaui target awal yang dipatok sebesar Rp1,7 miliar.
Ketua PMI Kabupaten Brebes, dr. Sri Gunadi, menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh masyarakat Brebes. Menurutnya, pencapaian ini merupakan cerminan tingginya rasa kemanusiaan dan kepercayaan publik terhadap PMI.
“Alhamdulillah, perolehan dana tahun 2025 melampaui target. Ini adalah capaian luar biasa. Kami melihat kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan donasi melalui PMI semakin kuat,” ujar dr. Sri Gunadi saat memberikan keterangan pers, Selasa (6/1/2026).
Alokasi Dana: Dari Kemanusiaan hingga Kesiagaan Bencana
dr. Sri Gunadi menjelaskan bahwa seluruh dana yang terkumpul akan dikelola sesuai amanat UU dan Peraturan Pemerintah. Dana tersebut diprioritaskan untuk tiga pilar utama:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penanggulangan Bencana: Respons cepat saat terjadi musibah.
Kemanusiaan & Kesehatan: Pelayanan kesehatan bagi warga kurang mampu.
Bantuan Sosial: Pemberian bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, sebagian dana dialokasikan untuk operasional posko dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) relawan agar pelayanan di lapangan semakin profesional.
Siaga 24 Jam Hadapi Cuaca Ekstrem
Merespons cuaca ekstrem yang melanda wilayah Brebes belakangan ini, PMI telah menyiagakan personel penuh. Fokus utama adalah mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor.
“Posko kami siaga 24 jam setiap hari. Relawan siap bergerak kapan pun ada laporan masuk. Kami berkomitmen memberikan respons cepat terhadap setiap potensi bencana akibat cuaca buruk,” tegasnya.
Prinsip “Focus on People”
Terkait arah kebijakan tahun 2026, PMI Brebes tetap konsisten menitikberatkan bantuan pada keselamatan jiwa manusia (jiwa/raga), alih-alih pembangunan fisik.
“Fokus kami adalah manusianya. Jika ada rumah roboh atau kebakaran, prioritas utama kami adalah memastikan kebutuhan dasar, keselamatan, dan kesehatan korban terpenuhi. Untuk ranah pembangunan fisik atau material secara luas, saat ini belum menjadi prioritas utama kami,” pungkas dr. Sri Gunadi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Brebes mencatatkan capaian gemilang pada penutupan Bulan Dana tahun 2025. Dari target awal sebesar Rp1,7 miliar, PMI berhasil menghimpun donasi sebesar Rp1.833.037.750, sebuah angka yang melampaui ekspektasi di tengah dinamika ekonomi masyarakat. (6/1/2025).
Laporan tersebut disampaikan oleh Ketua PMI Kabupaten Brebes, Dr. Sri Gunadi, dalam acara penutupan Bulan Dana PMI di Pendopo Kabupaten, Selasa (06/01/2026). Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma, jajaran pengurus K3S Kecamatan, serta perwakilan sektor swasta.
Transparansi dan Alokasi Dana
Ketua panitia melaporkan bahwa penggalangan dana yang berlangsung sejak Juni hingga November 2025 ini menunjukkan tren positif dibanding tahun sebelumnya. Selain kontribusi masyarakat, PMI Brebes juga menerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Brebes sebesar Rp100 juta.
Sesuai amanat UU No. 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, Dr. Sri Gunadi menegaskan bahwa seluruh dana yang terkumpul akan dikelola secara transparan untuk lima pilar utama:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penanggulangan bencana alam dan sosial.
Pelayanan kesehatan dan kemanusiaan.
Penjaminan ketersediaan stok darah yang aman dan berkualitas.
Pendidikan serta pelatihan relawan (KSR/PMR).
Rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang organisasi.
Instruksi Bupati: PMI Harus “Hadir dan Mewarnai”
Bupati Brebes, Paramita Widya Kusuma, dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi, namun tetap memberikan catatan kritis bagi pengurus. Ia menekankan bahwa prestasi angka harus selaras dengan intensitas aksi nyata di lapangan.
“Saya berharap di tahun 2026, PMI bisa jauh lebih aktif, lebih hadir, dan lebih mewarnai. Prestasi sesungguhnya bukan sekadar angka di atas kertas, tapi seberapa cepat kita turun tangan membantu warga saat dibutuhkan,” tegas Bupati.
Bupati juga memberikan instruksi khusus terkait identitas visual relawan. Ia meminta agar atribut atau seragam PMI saat bertugas dibuat lebih mencolok. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada publik.
“Dengan seragam yang jelas, masyarakat langsung tahu bahwa PMI hadir. Ini penting agar para donatur merasa tenang (teteg atine) melihat uang yang mereka sumbangkan benar-benar kembali ke masyarakat dalam bentuk bantuan nyata,” tambahnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sentuhan Kearifan Lokal dalam Kesehatan
Menariknya, di sela-sela kegiatan, sempat mengemuka dialog mengenai integrasi kearifan lokal dalam kesehatan. Seorang warga asal Trayeman menyampaikan pentingnya menghargai metode tradisional yang sudah turun-temurun, seperti penggunaan seduhan kembang sukun untuk membantu kebugaran tubuh serta kembang awar-awar bang sebagai terapi luar. Hal ini menjadi pengingat bagi PMI untuk tetap humanis dan dekat dengan budaya masyarakat akar rumput dalam memberikan edukasi kesehatan.
Komitmen Respons Cepat
Menutup arahannya, Bupati meminta pengurus PMI, khususnya di wilayah perkotaan dan kecamatan, untuk lebih peka dalam melakukan pendataan kebutuhan warga. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus bersinergi dengan PMI guna menciptakan sistem respons cepat (quick response) terhadap laporan kemanusiaan, terutama bagi masyarakat rentan.
Reporter: Teguh
MUARA ENIM, DN-II Pemerintah Kabupaten Muara Enim mencatatkan saldo Investasi Jangka Panjang sebesar Rp340.857.527.599,49 per 31 Desember 2024. Namun, di balik angka tersebut, terdapat catatan krusial mengenai transparansi pada salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD SPME).
Latar Belakang dan Temuan BPK
Berdasarkan LHP BPK atas LKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 (Nomor: 40.B/LHP/XVIII.PLG/04/2023), terungkap bahwa PD SPME tidak menyampaikan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2023. BPK merekomendasikan Bupati Muara Enim untuk segera melakukan pembenahan manajemen sistem keuangan dan pelaporan pada perusahaan tersebut.
Menindaklanjuti hal ini, rencana aksi yang disepakati mencakup dua poin utama:
Penyusunan kajian keberlanjutan penyertaan modal Pemkab pada PD SPME.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penyampaian Laporan Keuangan 2023 atau pengajuan usulan pailit ke Kemenkumham, bergantung pada hasil kajian tersebut.
Kendala dalam Tindak Lanjut
Hingga semester II tahun 2024, rekomendasi tersebut tercatat belum tuntas dilaksanakan. Pemkab Muara Enim menghadapi sejumlah kendala teknis dan hukum, di antaranya:
Akses Data Terbatas: Terhambatnya dokumen pendukung akibat direktur utama definitif sedang menjalani proses hukum.
Keterbatasan SDM: Kurangnya tenaga ahli yang kompeten untuk melakukan kajian mendalam mengenai keberlangsungan (going concern) perusahaan.
Pemerintah Daerah telah berupaya melakukan langkah koordinasi, termasuk bersurat kepada BPKP Provinsi Sumatera Selatan pada Februari 2024 terkait permohonan audit keuangan, serta meminta pendampingan hukum kepada Kejaksaan Negeri Muara Enim pada Januari 2025.
Langkah Strategis Pemulihan Manajemen
Sebagai upaya menjaga eksistensi dan tata kelola perusahaan, Pemkab Muara Enim telah mengambil langkah-langkah strategis sepanjang tahun 2024 dan awal 2025, yaitu:
Pengangkatan Plt. Dewan Pengawas untuk memastikan fungsi pengawasan tetap berjalan.
Pembentukan Panitia Seleksi Direksi melalui Keputusan Bupati Nomor 145/KPTS/V/2025 sebagai langkah regenerasi kepemimpinan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pembentukan Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) untuk menjaring direksi yang kompeten dan berintegritas.
Ketidakpatuhan dan Dampak Finansial
Meskipun upaya administratif telah dilakukan, hingga berakhirnya masa pemeriksaan pada 10 Mei 2025, PD SPME tetap tidak menyampaikan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2024. Kondisi ini dinilai melanggar Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Permanen Daerah dan Perda Muara Enim Nomor 3 Tahun 2023.
Akibat dari ketidakteraturan pelaporan ini, nilai investasi Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada PD SPME sebesar Rp3.286.691.742,18 tidak dapat diyakini kewajarannya dalam laporan keuangan daerah.
Komitmen Pemerintah Daerah
Bupati Muara Enim menyatakan sependapat dengan hasil temuan ini dan berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Fokus utama ke depan adalah mempercepat penyusunan kajian keberlanjutan penyertaan modal guna menentukan arah kebijakan PD SPME, apakah akan direstrukturisasi atau diambil langkah hukum lainnya.
Tim Prima
GROBOGAN, DN-II Praktik dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar kembali mencuat di wilayah Jawa Tengah. Temuan ini terungkap saat Pimpinan Redaksi Nasionaldetik.com, Edi Supriadi, memantau langsung aktivitas mencurigakan di SPBU 44.595.14 Harjowinangun, Kabupaten Grobogan, baru-baru ini.
Dalam investigasi di lapangan, ditemukan setidaknya lima unit armada truk yang telah dimodifikasi sedemikian rupa atau yang lazim disebut sebagai armada “Heli”. Truk-truk tersebut diduga kuat digunakan untuk melangsir Solar subsidi dalam volume besar guna kepentingan komersial.
Kronologi Temuan di Lapangan
Peristiwa ini bermula saat tim melintasi jalur tersebut dalam rangkaian pemantauan arus lalu lintas. Di lokasi SPBU 44.595.14, terlihat antrean tidak wajar dari lima armada truk modifikasi yang sedang melakukan pengisian Solar secara leluasa.
Saat mencoba melakukan konfirmasi, seorang pria yang diduga sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) di lokasi justru memberikan respons yang mengejutkan. Ia mengindikasikan bahwa aktivitas pengisian oleh armada “Heli” tersebut adalah hal yang lumrah dan sudah menjadi “pemandangan harian” di SPBU tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kritik Keras Pimpinan Redaksi
Edi Supriadi menyatakan keprihatinan mendalam atas lemahnya pengawasan dari pihak berwenang, khususnya Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah dan BPH Migas.
“Bagaimana mungkin lima armada truk modifikasi bisa beroperasi secara terang-terangan di satu SPBU tanpa ada tindakan tegas? Ini bukan lagi sekadar kebocoran distribusi, tapi diduga kuat ada unsur kesengajaan yang terorganisir antara oknum SPBU dan pelaku pelangsiran,” tegas Edi. (6/1/2026).
Ia menambahkan bahwa praktik ini sangat melukai rasa keadilan masyarakat, terutama rakyat kecil dan nelayan yang seringkali kesulitan mendapatkan akses Solar subsidi.
Aspek Hukum dan Sanksi
Secara regulasi, praktik pelangsiran BBM bersubsidi merupakan pelanggaran berat terhadap Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Para pelaku yang terbukti menyalahgunakan BBM subsidi terancam pidana penjara paling lama 6 tahun serta denda maksimal Rp60 miliar.
Desakan Tindakan Tegas
Pihak Nasionaldetik.com menyatakan telah mengantongi bukti-bukti kuat berupa dokumentasi foto lengkap dengan titik koordinat lokasi kejadian.
“Kami mendesak Pertamina untuk segera turun tangan. Harus ada sanksi berat, bahkan jika perlu pencabutan izin operasional bagi SPBU 44.595.14 Harjowinangun. Jangan sampai subsidi negara justru dikuras oleh mafia demi keuntungan pribadi,” pungkas Edi.
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi masih berupaya meminta konfirmasi resmi dari pihak manajemen Pertamina Regional Jawa Bagian Tengah terkait langkah pengawasan di wilayah tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tim Prima
BREBES, DN-II Merayakan hari jadi ke-348 yang jatuh pada bulan Januari ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes kembali menunjukkan kepedulian sosialnya melalui program Nikah Massal Gratis. Agenda tahunan ini ditujukan bagi warga Brebes yang ingin meresmikan ikatan pernikahan secara legal di mata negara tanpa kendala biaya.
Acara puncak nikah massal tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 15 Januari 2026, bertempat di gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Brebes.
Fasilitas dan Kemudahan bagi Warga
Pemerintah daerah menegaskan bahwa seluruh proses pendaftaran hingga pelaksanaan akad nikah dalam program ini tidak dipungut biaya sedikitpun (gratis). Langkah ini diambil untuk menekan angka pernikahan siri dan membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan kepastian hukum dalam rumah tangga.
“Program ini merupakan kado bagi masyarakat di Hari Jadi Brebes. Kami ingin memberikan kemudahan akses bagi pasangan yang selama ini terkendala biaya administrasi untuk mencatatkan pernikahannya,” tulis keterangan resmi panitia penyelenggara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Alur Pendaftaran
Bagi masyarakat yang berminat menjadi peserta, berikut adalah langkah-langkah pendaftarannya:
Lokasi Pendaftaran: Calon peserta dapat mendaftarkan diri di Kantor Urusan Agama (KUA) terdekat di seluruh wilayah kecamatan se-Kabupaten Brebes.
Persyaratan: Membawa dokumen administrasi lengkap (KTP, KK, surat pengantar desa, dan persyaratan lain sesuai ketentuan Kemenag).
Waktu Pendaftaran: Mengingat kuota terbatas, masyarakat diimbau segera melapor ke KUA setempat sebelum batas waktu yang ditentukan.
Penyelenggaraan di Mal Pelayanan Publik (MPP) juga diharapkan dapat memberikan suasana baru yang representatif dan nyaman bagi para calon pengantin serta keluarga yang mendampingi.
Melalui momentum Hari Jadi ke-348 ini, Pemkab Brebes berharap dapat mewujudkan masyarakat yang lebih tertib administrasi kependudukan, dimulai dari legalitas ikatan pernikahan.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Brebes yang ke-348, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes bersinergi dengan RSUD Brebes dan Baznas Kabupaten Brebes menyelenggarakan bakti sosial berupa Sunat Massal Gratis. Kegiatan ini ditujukan bagi putra-putra terbaik di wilayah Kabupaten Brebes sebagai wujud kepedulian sosial dan pelayanan kesehatan masyarakat.
Ketua Panitia Hari Jadi ke-348 menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya sekadar seremonial tahunan, tetapi juga langkah nyata untuk membantu meringankan beban masyarakat. Selain mendapatkan layanan medis secara cuma-cuma, setiap peserta juga akan membawa pulang bingkisan menarik sebagai bentuk apresiasi.
Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan
Acara puncak sunat massal ini dijadwalkan akan berlangsung pada:
Hari/Tanggal: Sabtu, 24 Januari 2026
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tempat: Lantai 1 & 4 Gedung Penunjang RSUD Brebes
Syarat dan Ketentuan Pendaftaran
Mengingat antusiasme masyarakat yang tinggi, pihak panitia menetapkan kuota terbatas hanya untuk 148 anak. Masyarakat yang ingin mendaftarkan putranya wajib memenuhi persyaratan berikut:
Merupakan warga asli Kabupaten Brebes.
Melampirkan fotokopi KTP orang tua.
Melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK).
Masa Pendaftaran
Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 20 Januari 2026. Namun, panitia menegaskan bahwa pendaftaran akan langsung ditutup sewaktu-waktu apabila kuota 148 peserta telah terpenuhi.
Bagi orang tua yang ingin mendaftarkan putranya, dapat menghubungi pusat layanan informasi via WhatsApp:
📲 Nilam Setianingsih, SE (0823-1477-7727)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami mengajak seluruh warga Brebes untuk memanfaatkan momentum ini. Mari kita wujudkan generasi Brebes yang lebih sehat dan ceria melalui semangat ‘Sehat Bersama, Bahagia Bersama Brebes’,” ujar perwakilan tim medis RSUD Brebes.
Penulis: Teguh
Tag: #KabupatenBrebes
#HariJadiBrebes348
#RSUDBrebes
#SunatMassal
#BaznasBrebes
#InfoBrebes
TEGAL, DN-II Sektor pendidikan di Kota Tegal menunjukkan performa gemilang di awal tahun 2026. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) akhir 2025, angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di “Kota Bahari” ini tercatat sebagai salah satu yang tertinggi di Jawa Tengah, bahkan melampaui target visi pembangunan yang telah ditetapkan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal, Dewi Umaroh, dalam keterangannya pada Selasa (6/1/2026), mengungkapkan bahwa kualitas capaian pendidikan di wilayahnya mengalami lonjakan signifikan. Hal ini tercermin dari angka indikator pendidikan yang kini menyentuh angka 13 poin lebih untuk RLS.
“Capaian kita sangat positif, bahkan menjadi salah satu yang tertinggi se-Jawa Tengah. Angka ini sudah melampaui target visi yang kita canangkan,” ujar Dewi saat memaparkan hasil evaluasi data BPS tersebut.
Pergeseran Kualitas Lulusan ke Jenjang Pendidikan Tinggi
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Peningkatan indikator ini menjadi sinyal kuat adanya pergeseran tingkat pendidikan di masyarakat. Jika sebelumnya rata-rata pendidikan masyarakat didominasi lulusan tingkat dasar, kini tren tersebut bergeser ke arah pendidikan tinggi.
“Melihat angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) saat ini, masyarakat kita secara rata-rata telah menempuh pendidikan setara Diploma 3 (D3) atau setidaknya semester tiga perguruan tinggi. Ini adalah lompatan luar biasa bagi sumber daya manusia di Kota Tegal,” tambahnya.
Mitigasi Kendala Sarana dan Tantangan Cuaca
Meski mencatatkan angka yang impresif, Pemerintah Kota Tegal tetap memberikan perhatian pada tantangan klasik, terutama terkait pemeliharaan fisik bangunan sekolah. Saat ini, Kota Tegal mengelola 139 SD (negeri dan swasta) serta 34 SMP, dengan 19 di antaranya merupakan SMP Negeri.
Selain aspek infrastruktur, tantangan alam seperti banjir juga menjadi perhatian serius. Namun, Dewi menegaskan bahwa pihaknya bergerak cepat dalam melakukan mitigasi agar kegiatan belajar mengajar (KBM) tidak terganggu.
“Faktor cuaca seperti banjir tentu berpengaruh, namun penanganannya selalu menjadi prioritas. Seperti kejadian baru-baru ini yang bertepatan dengan masa libur, tim langsung bergerak melakukan pemompaan. Saat ini kondisi sekolah sudah kembali kering dan siap digunakan untuk menyambut siswa,” jelasnya.
Pesan Integritas untuk Tenaga Pendidik
Menutup keterangannya, Dewi Umaroh berpesan kepada seluruh kepala sekolah SD dan SMP di Kota Tegal untuk menjaga semangat juang dan integritas dalam mendidik. Inklusivitas pendidikan menjadi poin utama yang ia tekankan.
“Saya berharap para kepala sekolah tetap semangat memajukan pendidikan dalam kondisi apa pun, baik menghadapi tantangan sarana prasarana maupun keberagaman latar belakang siswa. Tidak boleh ada diskriminasi dalam bentuk apa pun. Tujuan utama kita tetap satu: mencerdaskan kehidupan bangsa,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
You cannot copy content of this page