Kota Tegal, DN-II Momentum bulan suci Ramadan dimanfaatkan Polres Tegal Kota untuk mempererat sinergi dengan masyarakat. Bersama Bhayangkari, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan, Polres Tegal Kota menggelar bakti sosial di Panti Pelayanan Sosial (PPS) “Suko Mulyo” Kota Tegal, Rabu (11/3/2026).
Dalam kegiatan tersebut, rombongan menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada anak-anak yang tinggal di panti pelayanan sosial tersebut. Suasana hangat terlihat saat anggota Polri, Bhayangkari, dan mahasiswa berbaur langsung dengan para penghuni panti.
Kapolres Tegal Kota AKBP Heru Antariksa Cahya mengatakan, kegiatan bakti sosial ini merupakan wujud kebersamaan antara Polri dan elemen masyarakat dalam membantu sesama, khususnya di bulan Ramadan.
“Momentum Ramadan kami manfaatkan untuk berbagi dan mempererat kebersamaan. Semoga bantuan ini bermanfaat dan bisa memberi semangat bagi anak-anak di PPSA Suko Mulyo,” ujar Kapolres.
Ia menambahkan, sinergitas antara Polri, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan akan terus dijaga melalui berbagai kegiatan positif yang menyentuh langsung masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala PPS Suko Mulyo, Shinta Dimyati, mengapresiasi kepedulian Polres Tegal Kota bersama Bhayangkari dan mahasiswa. Menurutnya, bantuan yang diberikan sangat berarti bagi anak-anak di panti.
“Kami berterima kasih atas perhatian yang diberikan. Bantuan ini sangat membantu dan membuat anak-anak merasa diperhatikan,” katanya.
Selain kegiatan bakti sosial di panti, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pembagian takjil kepada masyarakat di depan Terminal Bus Tipe A Kota Tegal. Para pengendara dan penumpang yang melintas tampak antusias menerima takjil menjelang waktu berbuka puasa. ( Bim )
BREBES, DN-II Sebagai bentuk kesiapan final mengamankan arus mudik dan balik Idul Fitri 1447 H, Polres Brebes menyelenggarakan Apel Gelar Pasukan Operasi Terpusat “Ketupat Candi 2026” dilapangan Tribrata Mapolres Brebes, Kamis (12/03/2026) sore. Apel yang diikuti oleh personel gabungan ini menjadi penanda dimulainya pengamanan intensif di seluruh wilayah hukum Polres Brebes selama 13 hari ke depan, terhitung mulai 13 hingga 25 Maret 2026.
Apel dipimpin langsung oleh Bupati Brebes, Hj. Paramitha Widya Kusuma dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, di antaranya Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah, perwakilan Kodim 0713/Brebes, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, serta instansi terkait seperti Dishub, Satpol PP, dan Jasa Raharja.
Dalam amanatnya, Bupati Paramitha menekankan bahwa apel ini merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarana prasarana. Disebutkan, data survei Kementerian Perhubungan yang memprediksi pergerakan masyarakat secara nasional mencapai 143,9 juta orang
“Meskipun angka ini turun tipis sekitar 1,75% dibanding tahun lalu, kita tetap harus waspada. Kebijakan pemerintah seperti diskon tarif tol dan fleksibilitas kerja (Work From Anywhere) tetap berpotensi memicu lonjakan realisasi pergerakan di lapangan,” ujar Bupati dalam sambutannya.
Selain fokus pada kelancaran lalu lintas, Bupati juga menginstruksikan jajaran pengamanan untuk memetakan kerawanan Kamtibmas. Beberapa poin yang menjadi sorotan antara laim, antisipasi premanisme, balap liar, dan tawuran antar-kelompok.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kemudian pengamanan pemukiman. Bupati menginstruksikan untuk patroli rutin di rumah kosong yang ditinggalkan pemudik serta penyediaan layanan penitipan kendaraan di kantor polisi.
Mengingat prediksi BMKG terkait potensi hujan lebat dan bencana hidrometeorologi, tim tanggap bencana diminta siaga penuh.
“Optimalkan layanan Kepolisian 110 agar responsif dan solutif. Kita ingin mewujudkan slogan ‘Mudik Aman, Keluarga Bahagia’ bagi seluruh masyarakat,” tambahnya.
Dalam pelaksanaanya, prosesi apel ini ditandai dengan penyematan pita tanda operasi kepada perwakilan personel. Usai kegiatan, Kapolres Brebes bersama jajaran Forkopimda melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor (Ranmor) dinas untuk memastikan kelaikan jalan selama operasi berlangsung.
Sebagai bentuk komitmen menjaga kekhusyukan bulan suci Ramadan, Polres Brebes juga melaksanakan pemusnahan ribuan botol minuman keras (Miras). Barang bukti tersebut merupakan hasil Operasi Pekat 2026 yang dilakukan secara intensif di seluruh wilayah hukum Polres Brebes selama bulan Ramadan.
Ditambahkan, Ps Kasi Humas Iptu Indra Prasetyo dalam keterangannya menegaskan bahwa rangkaian persiapan, mulai dari Latihan Pra Operasi (Latpraops) hingga Apel Gelar Pasukan hari ini, adalah langkah sistematis Polri untuk menjamin keamanan masyarakat.
“Apel gelar pasukan ini adalah wujud nyata kesiapan Polres Brebes. Sebagaimana penekanan dalam Latpraops sebelumnya, kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan cara bertindak seluruh personel yang dilibatkan. Kita ingin memastikan 1.084 personel yang terdiri dari Polri, TNI, dan instansi terkait benar-benar memahami peran mereka di Satgas Ops, Pospam, maupun Posyan,” ujar Kasi Humas.
Untuk menjamin kenyamanan pemudik, Polres Brebes telah mendirikan total 16 pos yang tersebar di titik-titik rawan kepadatan dan gangguan kamtibmas, meliputi, 1 Pos Terpadu dan 3 Pos Pelayanan, 10 Pos Pengamanan Jalur (Pantura dan Jalur Tengah) serta 1 Pos Obyek Wisata dan 1 Pos Valet Ride.
“Melalui persiapan matang dan sinergi lintas sektoral ini, Polres Brebes optimis dapat mewujudkan perayaan Idul Fitri 1447 H yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya. (Casroni/Hms)
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat koordinasi strategis bersama Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) serta jajaran menteri terkait di Jakarta, Rabu (11/3/2026). Pertemuan ini difokuskan pada mitigasi risiko ekonomi global, khususnya dampak eskalasi konflik di Timur Tengah terhadap stabilitas perekonomian Indonesia.
Jaga Stabilitas Energi Nasional
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo memastikan bahwa pasokan energi domestik saat ini berada dalam kondisi aman. Pemerintah berkomitmen menjaga ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sebagai langkah preventif, pemerintah akan terus memantau fluktuasi harga energi global dan menyiapkan langkah mitigasi terukur agar dampak kenaikan harga energi tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Fokus pada Swasembada dan Efisiensi
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa dinamika geopolitik global menjadi alarm bagi Indonesia untuk mempercepat kemandirian ekonomi. Beberapa poin strategis yang ditekankan antara lain:
Akselerasi Swasembada Energi: Mengurangi ketergantungan pada rantai pasok energi global melalui peningkatan produksi dalam negeri dan diversifikasi energi.
Transformasi Digital Pemerintahan: Memperkuat digitalisasi di berbagai sektor, termasuk implementasi pilot project digitalisasi penyaluran bantuan sosial. Langkah ini ditujukan untuk menciptakan efisiensi belanja negara dan memastikan bantuan tepat sasaran.
Menghadapi Ketidakpastian Global
Presiden mengingatkan seluruh jajaran pemerintah untuk tetap waspada terhadap perkembangan situasi di Timur Tengah. Antisipasi yang responsif dan kebijakan yang adaptif menjadi kunci utama agar ekonomi nasional tetap tangguh di tengah ketidakpastian dunia.
”Kesiapan kebijakan dan koordinasi yang solid antarlembaga sangat krusial agar stabilitas ekonomi domestik tetap terjaga dari guncangan eksternal,” tegas Presiden.
Red/BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
JAKARTA, DN-II Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang digadang-gadang sebagai lokomotif ekonomi kerakyatan kini berada di bawah sorotan tajam. Proyek pengadaan gerai rak senilai kurang lebih Rp5 triliun diduga kuat disusupi produk impor asal China. Langkah ini dinilai bertolak belakang dengan semangat kedaulatan industri nasional dan penggunaan produk dalam negeri. (12/3/2026).
Dugaan keterlibatan PT Agrinas Pangan Nusantara beserta dua mitra pelaksananya, PT Indoraya Multi Internasional (IMI) dan PT Naga Septa Persada (NSP), kini memicu desakan publik. Komisi VI DPR RI didesak segera melakukan audit investigatif terhadap aliran dana yang dikelola para pelaksana tender tersebut.
Aliran Dana Rakyat, Produk Luar Negeri?
Dengan target pengadaan sebesar Rp62,5 juta per titik untuk 83.000 koperasi desa di seluruh Indonesia, total anggaran proyek ini mencapai lebih dari Rp5 triliun. Potensi bocornya dana negara ke luar negeri menjadi kekhawatiran utama jika sebagian besar produksi rak didatangkan dari Negeri Tirai Bambu.
”Jangan sampai ini menjadi ‘jilid kedua’ dari polemik kendaraan impor masa lalu. Kita harus konsisten: APBN dan anggaran negara harus menghidupkan pabrik-pabrik di dalam negeri, bukan justru mensubsidi industri asing,” ujar seorang sumber internal yang mengawal isu ini.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jika dugaan ini terbukti, klaim “keberpihakan pada UMKM” dalam program KDMP patut dipertanyakan akurasinya. Mengimpor barang yang mampu diproduksi oleh manufaktur lokal dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap visi kemandirian ekonomi.
Misteri Kantor ‘Hantu’ dan Jejak Vendor
Ironi semakin tajam saat kredibilitas pelaksana proyek ditelusuri. PT Indoraya Multi Internasional (IMI), yang disebut sebagai salah satu pemenang tender, kedapatan memiliki alamat kantor di kawasan Tebet Plaza Kaha yang dilaporkan sudah tidak aktif.
Lebih mencurigakan lagi, Direktur Utama perusahaan berinisial SLO dilaporkan menutup akses komunikasi saat akan dikonfirmasi. Fenomena “kantor kosong” ini memicu pertanyaan besar terkait proses verifikasi vendor. Bagaimana perusahaan dengan profil demikian bisa lolos verifikasi untuk proyek strategis bernilai ratusan miliar rupiah?
Pelanggaran Etika dan UU Industri
Pengamat ekonomi menilai, jika dugaan impor ini benar, hal tersebut bukan sekadar masalah administrasi, melainkan pelanggaran serius terhadap aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
”Ini soal keberpihakan. Industri manufaktur lokal sebenarnya sangat mumpuni memproduksi rak besi berkualitas. Jika tetap memaksakan impor, ini adalah tamparan keras bagi industri nasional,” tegas pengamat tersebut.
Desakan Audit Menyeluruh
Kini, bola panas berada di tangan DPR RI dan lembaga pengawas seperti BPK/BPKP. Publik mendesak tiga langkah konkret:
Pemanggilan Manajemen: Komisi VI DPR segera memanggil PT Agrinas untuk menjelaskan transparansi asal-usul barang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Audit Forensik: Pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen pengadaan guna memastikan tidak ada barang impor yang masuk dengan memanipulasi label lokal.
Sanksi Tegas: Pemberian sanksi hitam (blacklist) jika ditemukan manipulasi data TKDN atau prosedur pengadaan yang menyimpang.
Publik kini menanti ketegasan pemerintah untuk memastikan bahwa anggaran negara benar-benar menjadi stimulus bagi pengusaha lokal, bukan sekadar “karpet merah” bagi produk asing.
(Redaksi/Tim)
PEKANBARU, DN-II Praktik pelayanan publik di Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali menjadi sorotan. Hari ini, Yudi Krismen Us resmi melayangkan laporan dugaan maladministrasi ke Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau. Laporan tersebut dipicu oleh sikap abai Walikota Pekanbaru yang tidak merespons korespondensi resmi warga selama lebih dari satu tahun. (12/3/2026).
Tiga Surat Tanpa Jawaban: Potret Buruk Birokrasi
Persoalan ini bermula ketika Yudi Krismen mengirimkan tiga surat resmi berturut-turut kepada Walikota Pekanbaru sejak akhir 2024 hingga pertengahan 2025. Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak Balai Kota diduga tidak memberikan respons apa pun.
”Ini bukan sekadar masalah administrasi, ini adalah bentuk kesewenang-wenangan melalui pengabaian,” ujar Yudi dalam keterangan tertulisnya usai melapor ke Ombudsman Riau, Kamis (12/3).
Menurutnya, UU Pelayanan Publik secara tegas mewajibkan pejabat memberikan respons atas permohonan warga. “Mendiamkan surat warga seolah-olah itu hanya tumpukan sampah adalah pelanggaran terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum,” tegasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kronologi Pengabaian Sistematis
Dalam laporannya, Yudi melampirkan bukti tanda terima sah dari Bagian Umum/Sekretariat Pemko Pekanbaru untuk tiga surat berikut:
Surat Pertama (18 Nov 2024): Nomor 18.c/SK-YKP/XI/2024 terkait Kepastian Hukum.
Surat Kedua (28 April 2025): Nomor 28.a/SK-YKP/IV/2025 perihal yang sama.
Surat Ketiga (14 Mei 2025): Nomor 14/SK-YKP/V/2025 sebagai tindak lanjut akhir.
Meskipun administrasi pengiriman telah lengkap, Walikota Pekanbaru dilaporkan tetap bergeming tanpa memberikan penjelasan atau disposisi yang jelas kepada pemohon.
Dugaan Penundaan Berlarut
Yudi menilai tindakan mendiamkan surat selama berbulan-bulan ini masuk dalam kategori Penundaan Berlarut, sebuah jenis maladministrasi kronis yang mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
”Sikap diamnya Walikota adalah pesan buruk bagi demokrasi. Jika surat resmi saja tidak dihargai, lantas di mana letak komitmen pelayanan publik yang sering didengungkan di podium?” tulis Yudi dalam poin laporannya.
Ia mendesak Ombudsman RI Perwakilan Riau untuk segera memanggil dan memeriksa Walikota Pekanbaru guna memberikan efek jera dan memulihkan hak warga atas pelayanan publik yang transparan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menanti Langkah Ombudsman
Laporan ini kini telah diterima oleh Ombudsman RI Provinsi Riau. Publik kini menunggu langkah nyata dari lembaga pengawas tersebut untuk mengusut dugaan penyumbatan informasi di tubuh Pemko Pekanbaru.
Hingga saat ini, pihak Pemerintah Kota Pekanbaru belum memberikan pernyataan resmi terkait alasan di balik tidak dibalasnya ketiga surat permohonan kepastian hukum tersebut.
Sumber : Yudi Krismen Us
Telepon/WA: 0821-1518-5689 / 0813-6521-1297
Alamat: Jl. Kartama, Kel. Maharatu, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru.**(Tim Redaksi).
KUDUS, DN-II Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi turun langsung memantau harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Baru Kudus, Kamis (12/3/2026). Pemerintah memastikan harga tetap terkendali dan pasokan pangan aman menjelang Hari Raya Idulfitri.
Suasana pasar tampak ramai ketika rombongan Menteri Perdagangan bersama Gubernur Jawa Tengah menyusuri lorong-lorong pasar. Mendag dan Gubernur berdialog langsung dengan pedagang, serta menanyakan harga berbagai komoditas pokok seperti daging sapi, ayam, beras, minyak goreng, hingga telur.
Kunjungan tersebut juga didampingi Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris. Saat berdialog dengan pedagang daging, Mendag menanyakan perkembangan harga di pasar.
“Harga dagingnya berapa, Bu?” tanya Budi kepada salah satu pedagang.
Rina, pedagang daging di pasar tersebut, mengatakan, harga daging sapi dan kerbau saat ini masih berada di kisaran Rp 140 ribu per kilogram, meskipun pasokan daging sapi mulai terasa lebih terbatas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Alhamdulillah masih standar Rp 140 ribu untuk daging kerbau dan sapi. Tapi saat ini sapi agak susah,” ujarnya.
Ia menyebut harga daging mulai mengalami kenaikan sejak awal tahun. Kendati demikian, pedagang berharap pasokan tetap terjaga menjelang Lebaran agar tidak semakin menekan daya beli masyarakat.
“Sebenarnya berpengaruh ke pembeli, tapi ya dijelaskan kalau sudah mahal dari sananya. Harapan kami yang penting stoknya aman,” katanya.
Di lapak sayur, pedagang menyebut harga cabai rawit merah saat ini sekitar Rp 30.000 per kilogram. Sementara cabai rawit setan sekitar Rp 40.000 per kilogram.
Harga tersebut masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tercantum dalam papan informasi stabilisasi harga di pasar. Dalam daftar tersebut, harga acuan cabai rawit merah berada pada kisaran Rp 40.000 hingga Rp 57.000 per kilogram.
Sejumlah komoditas lain juga tercantum dalam daftar harga acuan pemerintah, antara lain beras premium Rp 14.900 per kilogram, beras medium Rp 13.500 per kilogram, beras SPHP Rp 12.500 per kilogram, minyak goreng Minyakita Rp 15.700 per liter, gula pasir Rp 17.500 per kilogram, serta telur ayam ras Rp 30.000 per kilogram.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, pemantauan pasar dilakukan untuk memastikan stabilitas harga serta kecukupan pasokan bahan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri.
“Pemantauan ini kami lakukan terutama menjelang Lebaran untuk memastikan harga tetap terkendali dan pasokan mencukupi, sehingga masyarakat bisa berbelanja dengan tenang,” kata Budi.
Ia menjelaskan, pemerintah memantau perkembangan harga bahan pokok melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang memantau harga di ratusan pasar di seluruh Indonesia.
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat memantau pergerakan harga di sekitar 550 titik pasar yang tersebar di lebih dari 500 kabupaten/kota.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Melalui aplikasi itu kita bisa melihat perkembangan harga setiap hari. Ketika ada kenaikan harga, ada levelnya dan kita bisa langsung menentukan langkah intervensi,” ujarnya.
Meski demikian, menurut dia, pengecekan langsung ke pasar tetap penting dilakukan untuk memastikan kondisi harga dan ketersediaan barang secara nyata di lapangan.
“Kita tetap turun langsung ke pasar supaya tahu kondisi sebenarnya, baik ketersediaan barang maupun perkembangan harganya,” kata Budi.
Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan, pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga di pasar tradisional agar masyarakat tetap dapat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau. Ia menegaskan pemerintah daerah siap melakukan intervensi apabila terjadi lonjakan harga komoditas.
“Kita pakai JTAB, BI, termasuk Bulog untuk melakukan operasi pasar dan intervensi apabila harga bahan pokok mengalami kenaikan,” ujar Ahmad Luthfi.
Reporter: Rio
JAKARTA, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima kunjungan kehormatan dari Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, di kediaman Kertanegara, Jakarta, Rabu (11/3/2026)..
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Mengingat kedekatan historis keduanya, kunjungan ini tidak hanya menjadi agenda diplomatik formal, tetapi juga pertemuan antar sahabat lama yang telah lama menjalin kerja sama di bidang pertahanan.
Dalam kesempatan tersebut, kedua tokoh bertukar pandangan mengenai berbagai isu strategis kawasan serta upaya penguatan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Australia. Pertemuan ini menjadi simbol kuat komitmen kedua negara untuk terus menjaga stabilitas dan kemitraan erat di kawasan Indo-Pasifik.
Red
— TIW —
#CatatanSeskab
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
JAKARTA, DN-II Rencana transisi 120 juta sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) ke motor listrik menuai kritik tajam. Pakar Hukum Internasional sekaligus Pengamat Otomotif, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH., PhD., menghimbau Presiden RI Prabowo Subianto agar lebih bijak dan mendapatkan masukan komprehensif dari tim ahli mesin sebelum kebijakan ini dilanjutkan.
Dalam keterangannya di Kantor Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Cijantung, Jakarta, Rabu (11/3/2026), Prof. Sutan menegaskan bahwa peralihan teknologi ini tidak boleh merugikan negara maupun masyarakat kecil.
Keamanan dan Perlindungan Konsumen
Prof. Sutan menyoroti aspek perlindungan konsumen yang seringkali terlupakan dalam wacana kendaraan listrik. Menurutnya, teknologi baterai saat ini masih memiliki banyak kelemahan fatal, terutama jika dipaksakan untuk medan jalan di Indonesia.
“Masyarakat tidak boleh dijadikan objek eksperimen. Harus ada hak perlindungan konsumen agar tidak mengalami kerugian besar. Teknologi listrik saat ini hanya optimal di jalan rata, sementara 40% wilayah Indonesia terdiri dari jalur pegunungan yang terjal,” ujar Prof. Sutan di hadapan awak media.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menambahkan, kendaraan listrik rentan mengalami overheat saat macet dan tidak memiliki tenaga yang cukup untuk melintasi tanjakan ekstrem, sehingga risiko mogok sangat tinggi.
Analisis Infrastruktur dan Keekonomian
Selain kendala teknis, Prof. Sutan memaparkan lima poin krusial yang menjadi kelemahan motor listrik saat ini:
Daya Tahan Baterai: Pengisian ulang yang terlalu sering dan jarak tempuh yang sangat terbatas.
Efisiensi Waktu: Waktu pengisian daya membutuhkan lebih dari 3 jam, sangat kontras dengan pengisian BBM yang hanya hitungan menit.
Kekuatan Mesin: Performa motor listrik dinilai belum mampu menandingi ketangguhan motor bensin di segala medan.
Infrastruktur: Stasiun pengisian daya masih sangat terbatas di luar kota-kota besar.
Risiko Keamanan: Sistem tukar baterai (battery swap) berisiko memicu kebakaran jika kualitas baterai sewaan tidak terjaga dengan standar keamanan tinggi.
Dampak Lingkungan dan Sektor Finansial
Sebagai pakar hukum, ia juga menyinggung potensi masalah limbah. Indonesia dinilai belum memiliki sistem daur ulang baterai nikel yang mumpuni, sehingga berisiko merusak ekosistem alam.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bahkan, ia menyebut negara maju seperti Jepang dan Jerman tetap berhati-hati dalam produksi kendaraan listrik karena persoalan jaminan kekuatan. “Jika kualitasnya tidak terjamin, pihak asuransi dan perbankan tentu akan sulit memberikan jaminan kredit bagi kendaraan listrik,” tegasnya.
Narasumber : Prof Dr Sutan Nasomal SH,MH,PhD Komentator Dunia Internasional Pakar Hukum Pidana Internasional Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia Jenderal Kompii Pimpinan/Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS
BREBES, DN-II Menjelang perayaan Idul Fitri 1447 H, Polres Brebes menggelar Latihan Pra Operasi (Latpraops) Kepolisian Terpusat “Ketupat Candi 2026”. Kegiatan yang berlangsung di Aula Tantya Sudhirajati pada Kamis (12/03/2026) ini menjadi langkah untuk menyamakan persepsi personel dalam mengamankan arus mudik dan balik di wilayah hukum Polres Brebes.
Acara dipimpin langsung oleh Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardiansyah, didampingi Wakapolres Kompol Purbo Adjar Waskito, Kabag Ops Kompol Suraedi, serta diikuti oleh jajaran PJU, Kapolsek, dan perwira terkait.
Dalam arahannya, Kapolres Brebes menekankan pentingnya penguasaan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Dua program unggulan Polda Jateng, yaitu Valet Ride dan aplikasi Sipolan, menjadi sorotan utama.
“Kita harus mendukung program Valet Ride dan Sipolan secara masif. Jangan sampai petugas di lapangan justru bingung saat ditanya masyarakat. Pastikan informasi yang disampaikan valid dan sosialisasikan melalui media sosial hingga pemasangan spanduk di titik strategis,” tegas AKBP Lilik Ardiansyah.
Kapolres juga menginstruksikan perubahan narasi publik dengan mengganti istilah “kemacetan” menjadi “kepadatan lalu lintas” untuk menjaga psikologi masyarakat, serta menekankan kedisiplinan anggota saat bertugas dilapangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kabag Ops Polres Brebes, Kompol Suraedi, memaparkan bahwa Operasi Ketupat Candi 2026 akan berlangsung selama 13 hari, mulai 13 hingga 25 Maret 2026. Sebanyak 1.084 personel gabungan (Polri, TNI, Dishub, Dinkes, hingga Pramuka) dikerahkan untuk mengisi: 3 Pos Pelayanan, 1 Pos Terpadu, 1 Pos Obyek Wisata. Kemudian 1 Pos Valet Ride (berlokasi di Nasmoko Brebes, Klampok) dan 10 Pospam Jalur mudik.
Berdasarkan data Dinas Perhubungan, puncak arus mudik gelombang pertama diprediksi jatuh pada 14-15 Maret 2026, sedangkan puncak arus balik diperkirakan terjadi pada 24-25 Maret 2026.
Sementara, Kasat Lantas Polres Brebes, AKP Ahmad Zainurrozaq, menambahkan rincian teknis terkait rekayasa lalu lintas nasional. Sistem One Way Nasional arus mudik dijadwalkan pada 17-20 Maret 2026 (KM 70 Jakarta-Cikampek s/d KM 421 Semarang-Solo). Sebaliknya, One Way arus balik akan dilaksanakan pada 23-29 Maret 2026.
Disebutkan juga persiapan sarana prasarana Valet Ride sudah mencapai 100%. Pihaknya juga membuka diri terhadap awak media sebagai mitra untuk menyampaikan informasi kegiatan kepolisian kepada masyarakat luas.
Melalui persiapan matang dan sinergi lintas sektoral ini, Polres Brebes optimis dapat mewujudkan perayaan Idul Fitri 1447 H yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat.
Ditambahkan Ps Kasi Humas Iptu Indra Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan Latpraops ini sebagai sarana konsolidasi internal sebelum personel diterjunkan ke titik-titik pengamanan.
“Kegiatan Latpraops ini merupakan bagian dari kesiapan Polres Brebes untuk menyamakan persepsi dan cara bertindak (CB) seluruh personel yang dilibatkan. Kita ingin setiap anggota, baik dari Polri maupun instansi samping, memiliki pemahaman yang sama mengenai tugas pokoknya di Satgas Ops, Pospam, maupun Posyan. Target kita adalah pelayanan yang prima agar masyarakat dapat merayakan Idul Fitri 1447 H dengan aman dan nyaman,” terangnya. (Casroni/Hms).
Jakarta, DN-II Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon didampingi Askomlek Panglima TNI Marsda TNI Basuki Rochmat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Komunikasi dan Elektronika (Rakor Komlek) TNI TA 2026 yang mengusung tema “Skomlek TNI Siap Mewujudkan TNI yang Prima Menuju Indonesia Maju dan Berdaulat”, bertempat di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (11/3/2026).
Dalam sambutanya Kasum TNI menekankan bahwa Komlek memiliki peran vital dalam menjamin kelancaran komunikasi militer yang cepat, aman, dan terintegrasi guna mendukung sistem komando dan pengendalian dalam setiap operasi. “Perkembangan Komlek sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan operasi militer modern, dalam penguasaan spektrum elektromagnetik memungkinkan terciptanya dominasi informasi dan efektivitas komando kendali di medan operasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kasum TNI menyampaikan bahwa Komlek TNI harus terus meningkatkan kemampuan personel serta memperkuat sistem komunikasi dan elektronika yang modern dan adaptif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal maupun nonformal serta penguasaan teknologi mutakhir menjadi faktor kunci dalam menghadapi tantangan dimasa yang akan datang.
Kasum TNI juga menekankan pentingnya kesiapan Komlek dalam mendukung setiap operasi TNI di berbagai wilayah, termasuk daerah yang memiliki keterbatasan jaringan komunikasi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur komunikasi, penguatan sistem jaringan terpusat, serta interoperabilitas antar matra menjadi langkah strategis guna memastikan kelancaran operasi dan menjaga keunggulan informasi di medan tugas.
Rakor Komlek TNI TA 2026 ditutup secara resmi oleh Askomlek Panglima TNI. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, serta menyelaraskan langkah dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi komunikasi dan peperangan modern yang semakin kompleks.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
#tniprima
#tnirakyatkuat
#indonesiaemas2045
You cannot copy content of this page