Kemensos dan BPS Rampungkan DTSEN 2026: Basis Data Tunggal untuk Bansos dan Sekolah Rakyat
JAKARTA, DN-II Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melakukan pertemuan strategis dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (13/4). Pertemuan ini fokus pada finalisasi pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Volume 2 Tahun 2026.
Data ini akan menjadi kompas utama pemerintah dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) PKH dan BPNT Triwulan II, sekaligus menjadi basis data tunggal untuk rekrutmen siswa Program Sekolah Rakyat.
Akurasi Data: Menekan Error, Menjangkau yang Tercecer
Berdasarkan hasil pemadanan terbaru dengan data Dukcapil, terdapat pergeseran angka yang signifikan guna memastikan perlindungan sosial yang lebih inklusif:
Total Keluarga: Meningkat dari 95,0 juta menjadi 95,3 juta keluarga.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Total Individu: Meningkat dari 289,0 juta menjadi 289,3 juta jiwa.
Gus Ipul menegaskan bahwa proses verifikasi ini berhasil mengidentifikasi inclusion error sebanyak 11.014 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau sekitar 0,06% dari total penerima sebelumnya. Di sisi lain, dari 77.014 keluarga yang sebelumnya belum memiliki status ekonomi (desil), sebanyak 25.665 keluarga kini teridentifikasi masuk dalam Desil 1–4 dan berhak mendapatkan intervensi bantuan.
Revolusi Rekrutmen Sekolah Rakyat
Salah satu poin krusial dalam penggunaan DTSEN Volume 2 adalah sistem rekrutmen Sekolah Rakyat. Berbeda dengan institusi pendidikan pada umumnya, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran umum.
”Kami menggunakan prinsip penjangkauan langsung (outreach). Data sudah ada di tangan, petugas yang mendatangi rumah warga. Ini dilakukan untuk menjamin proses yang transparan, bebas titipan, dan bersih dari praktik KKN,” ujar Gus Ipul.
Sinergi Lapangan dan Transparansi Publik
Guna memastikan validitas di lapangan, Kemensos mengerahkan tenaga pendamping yang bersinergi dengan Dinas Sosial dan BPS. Verifikasi faktual dilakukan door-to-door untuk memastikan calon siswa benar-benar berasal dari klaster kemiskinan ekstrem.
Meski menggunakan sistem jemput bola, Kemensos tetap menyediakan kanal sanggahan. Fasilitas ini dibuka sebagai ruang partisipasi publik sekaligus kontrol sosial jika terdapat warga yang merasa berhak namun belum terdata, atau sebaliknya.
Langkah ini menjadi perwujudan nyata dari semangat transformasi birokrasi yang lebih presisi dan akuntabel dalam melayani masyarakat.
Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#KitaMulaiCaraBaru
Eksplorasi konten lain dari Detik Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
