JAKARTA, DN-II Dalam upaya mengakselerasi target SDM Unggul 2045, Pemerintah secara resmi membuka Program Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026. Program ini hadir sebagai solusi strategis untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri melalui skema link and match.
Program ini dirancang agar para peserta tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga penguasaan keahlian praktis yang relevan dengan dinamika pasar kerja terkini.
Fasilitas Komprehensif untuk Peserta
Pada Batch 1 ini, Pemerintah menyediakan kuota bagi 20.000 peserta. Program ini terbuka bagi lulusan SMA, SMK, dan MA sederajat tahun kelulusan 2023–2025. Peserta yang lolos seleksi akan mendapatkan dukungan penuh berupa:
Pelatihan Intensif: Materi yang disusun langsung bersama pelaku industri.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Fasilitas Penunjang: Makan siang gratis dan bantuan uang transportasi.
Legalitas Kompetensi: Sertifikat kompetensi resmi dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi).
Perlindungan Kerja: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) melalui BPJS Ketenagakerjaan selama masa pelatihan.
Syarat dan Cara Pendaftaran
Bagi Sobat Setneg yang ingin meningkatkan daya saing, pastikan Anda memenuhi kriteria berikut:
Warga Negara Indonesia dengan usia minimal 17 tahun.
Lulusan SMA/SMK/MA sederajat (tahun 2023–2025).
Memiliki akun aktif di platform SIAPkerja.
Pendaftaran telah dibuka dan akan ditutup pada 24 Maret 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui portal resmi: skillhub.kemnaker.go.id.
Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah skill dan membuka peluang karier yang lebih luas. Mari berkontribusi membangun Indonesia melalui kompetensi yang mumpuni!
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
#KemensetnegRI
#PelatihanVokasi2026
#SDMUnggul2045
#InfoLoker
#SiapKerja
Selengkapnya di:
Informasi selengkapnya, kunjungi: setneg.go.id
https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah_buka_program_pelatihan_vokasi_nasional_2026_untuk_70000_peserta_simak_ketentuannya
Jakarta, DN-II Negara-negara anggota D-8 (Developing-8) kini semakin menegaskan posisinya sebagai kekuatan ekonomi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan kontribusi mencapai 4,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) global—atau setara dengan 4,9 triliun USD—kelompok ini menjadi salah satu mesin penggerak ekonomi dunia yang menaungi 15,6% populasi penduduk bumi.
Fokus pada Ketahanan dan Keberlanjutan
Organisasi ini tidak hanya bergerak di bidang perdagangan umum, tetapi juga memfokuskan sinergi pada sektor-sektor vital untuk menjamin ketahanan ekonomi bagi 1,2 miliar penduduk anggotanya. Fokus strategis tersebut meliputi:
Ketahanan Energi: Mengelola transisi dan akses energi yang stabil.
Ketahanan Pangan: Memastikan suplai kebutuhan pokok di tengah ketidakpastian iklim.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Industri Halal: Mengoptimalkan potensi ekonomi syariah global yang terus berkembang pesat. 
Pertumbuhan Ekspor yang Tangguh
Di tengah tantangan ekonomi global kurun waktu 2020 hingga 2024, kinerja ekspor negara-negara D-8 justru menunjukkan performa impresif dengan peningkatan sebesar 9,1%.
Sektor manufaktur dan energi tetap menjadi tulang punggung, dengan sirkuit elektronik serta minyak petroleum memimpin sebagai komoditas ekspor utama. Hingga saat ini, Tiongkok dan Amerika Serikat masih menjadi mitra strategis utama bagi negara-negara D-8, dengan nilai transaksi perdagangan yang mencapai ratusan miliar USD.
Sinergi sebagai Kunci Masa Depan
Kolaborasi antarnegara berkembang ini membuktikan bahwa sinergi ekonomi adalah kunci dalam menjawab dinamika global yang terus berubah. Melalui kerja sama yang erat, negara-negara D-8 berhasil memperkuat daya tawar kolektif di pasar internasional sekaligus mendorong kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat di masing-masing negara anggotanya.
Dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak diharapkan dapat terus memperkuat posisi D-8, menjadikannya blok ekonomi yang tidak hanya tangguh, tetapi juga adaptif terhadap tantangan masa depan.
Ingin tahu lebih dalam mengenai kontribusi nyata D-8 bagi ekonomi dunia? Simak infografis di atas untuk data selengkapnya!
Red
#KemensetnegRI
#IndonesiaPimpinD8
#KenalD8
#EkonomiGlobal
#D8Organization
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
BOGOR, DN-II Presiden Prabowo Subianto menggelar rangkaian rapat koordinasi intensif dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (8/3/2026). Dalam pertemuan yang berlangsung dari siang hingga malam hari tersebut, Presiden memimpin lima rapat berbeda untuk membahas isu-isu strategis nasional dan internasional.
​Agenda utama pertemuan tersebut mencakup akselerasi pembangunan sektor pendidikan tinggi dan pemantauan situasi geopolitik terkini. Berikut adalah poin-poin krusial yang dibahas dalam rapat tersebut:
​Akselerasi Pendidikan STEM dan Kedokteran: Presiden meninjau perkembangan pembangunan 10 kampus baru yang difokuskan pada bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) serta pendidikan kedokteran untuk mencetak SDM unggul.
​Internasionalisasi Perguruan Tinggi: Pemerintah terus mendorong pengembangan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) agar mampu menembus peringkat global dan memperluas kolaborasi dengan berbagai universitas terkemuka di dunia.
​Respons Situasi Timur Tengah: Presiden meminta pembaruan data dan analisis mendalam mengenai perkembangan situasi terkini di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada stabilitas global.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Evaluasi Program Pendidikan Mahasiswa Palestina: Presiden meninjau perkembangan mahasiswa Palestina yang menempuh pendidikan di Universitas Pertahanan (Unhan). Program yang diinisiasi Prabowo sejak menjabat Menteri Pertahanan pada 2022 ini telah berkembang pesat dari 20-40 mahasiswa hingga kini mencapai hampir 200 mahasiswa.
​Kesiapan Idulfitri: Menjelang 10 hari menuju perayaan Idulfitri, Presiden menekankan pentingnya kesiapan aparat dalam menjamin keamanan serta kelancaran arus mudik tahun ini.
​Pertemuan strategis ini dihadiri oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan, Rektor Universitas Pertahanan, serta Direktur Utama PT Pindad Sigit Santosa.
​Rangkaian rapat ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menuntaskan agenda pembangunan nasional sembari tetap sigap merespons dinamika global serta persiapan hari besar keagamaan.
— TIW —
#CatatanSeskab
BOGOR, DN-II Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan kedekatan emosional dengan orang-orang yang pernah mendampinginya semasa berdinas di TNI. Pada Minggu (08/03/2026), Presiden menggelar pertemuan silaturahmi yang hangat bersama para mantan ajudan dan pengawal pribadinya di kediaman pribadi beliau di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
​Pertemuan ini menjadi ajang nostalgia yang mempertemukan Presiden dengan sosok-sosok yang dulu setia mengawal langkahnya di lapangan. Saat ini, para mantan ajudan dan pengawal tersebut meniti jalur karier yang beragam; sebagian di antaranya masih aktif mengabdi di jajaran TNI, sementara sebagian lainnya telah memasuki masa purnatugas dan menekuni bidang masing-masing. 
​Suasana pertemuan yang berlangsung santai tersebut mencairkan batasan formalitas. Dalam percakapan yang penuh keakraban, para mantan pengawal berbagi kisah suka duka perjalanan hidup mereka sejak tidak lagi bertugas di bawah arahan Presiden.
​Salah satu momen yang paling menyentuh terjadi saat seorang mantan pengawal menceritakan perkembangan keluarganya. Ia mengungkapkan rasa syukur dan haru karena putranya, yang dahulu sempat dibantu pendidikannya oleh Presiden Prabowo, kini telah berhasil meraih gelar sarjana dan mendapatkan pekerjaan tetap.
​Silaturahmi ini menegaskan kembali sisi humanis Presiden Prabowo yang tetap menjaga hubungan personal dengan orang-orang yang pernah berjuang bersama beliau, melampaui hubungan profesional di masa lalu.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
Sumber: BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
KABUPATEN TEGAL, DN-II Suasana pemerintahan di Desa Brekat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal mendadak memanas. Seluruh jajaran pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Brekat, mulai dari Direktur, Sekretaris, Bendahara, hingga Pengawas, secara resmi mengajukan surat pengunduran diri massal.
Direktur BUMDes Desa Brekat, Muslih, saat ditemui pada Minggu (8/3/2026), membenarkan kabar tersebut. Ia mengungkapkan bahwa faktor utama pengunduran diri ini adalah kondisi internal desa yang sudah tidak nyaman untuk menjalankan roda organisasi.
Transparansi Anggaran dan Pengelolaan Unit Usaha
Muslih menjelaskan, BUMDes yang ia pimpin mengelola modal sebesar 20% dari Dana Desa, yakni senilai Rp231 juta yang bersumber dari program Ketahanan Pangan (Ketapang). Dana tersebut dialokasikan untuk unit usaha penanaman jagung yang dipimpin oleh Akya.
“Secara administratif, unit tersebut memang di bawah Direktur, namun operasionalnya dipimpin oleh Saudara Akya karena beliau adalah praktisi petani jagung. Penentuan unit ini pun sudah melalui prosedur Musdes yang dihadiri Kades, pengawas, hingga pendamping desa,” terang Muslih.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa posisi keuangan BUMDes saat ini dalam kondisi jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari total modal Rp231 juta, saat ini posisi keuangan mencakup saldo bank, biaya sewa tanah sebesar Rp48 juta, operasional sekitar Rp2 juta, dan sisanya masih dalam pengelolaan unit usaha.
“Kami sudah memberikan laporan dalam Musdes pada tanggal 14 lalu karena memang sudah masanya. Meski Pak Kades tidak hadir, rapat yang diundang BPD tetap berjalan sesuai ketentuan. Kami juga sudah berkonsultasi dengan Pak Camat terkait laporan ini,” tambahnya.
Beban Moral dan Konflik Audiensi
Mengenai alasan mundur, Muslih mengaku merasa tertekan secara moral akibat situasi desa yang tidak kondusif. Ia mengkhawatirkan dampak dari ketegangan antara warga dan Kepala Desa terhadap keberlangsungan modal BUMDes.
“Saya pribadi merasa tidak nyaman. Bendahara, Sekretaris, dan Pengawas sudah mundur duluan, akhirnya saya pun ikut mengajukan pengunduran diri. Ini bukan soal tidak sanggup mengelola, tapi saya khawatir kondisi ini menjadi beban moral jika terjadi kerugian akibat situasi yang tidak menentu,” tegas Muslih.
Kritik BPD Terhadap Kebijakan Kepala Desa
Ketua BPD Desa Brekat, Untung, memberikan catatan kritis terkait kisruh ini. Menurutnya, ketidaknyamanan pengurus BUMDes dipicu oleh suasana panas saat audiensi antara warga dan Kepala Desa beberapa waktu lalu.
“Masyarakat datang dengan santun sesuai prosedur untuk memberikan masukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UU Desa mengenai hak atas informasi. Namun, pernyataan Pak Kades saat itu justru bernada kasar sehingga memicu ketersinggungan warga,” ungkap Untung.
Selain masalah komunikasi, Untung juga menyoroti kejanggalan dalam pencairan anggaran BUMDes. Ia menyebut adanya tekanan agar dana sebesar Rp231 juta segera dicairkan ke pengelola unit pada bulan Juli, padahal masa garapan lahan baru berakhir pada Desember.
“Uang ada di rekening, lalu disuruh transfer atau cairkan ke pengelola (Akya) yang ditunjuk langsung oleh Penasehat (Kades). Logikanya, uang cair bulan Juli sementara tanah masih digarap petani dan baru selesai Desember, ini yang kami pertanyakan,” ujar Untung.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kini, dengan mundurnya seluruh pengurus BUMDes, beban pengawasan dan penanganan masalah ini beralih ke tangan BPD. Masyarakat berharap adanya penyelesaian yang transparan agar aset desa tidak terbengkalai akibat konflik internal antara pimpinan desa dan pengelola lembaga desa.
Editor: Casroni
Reporter: Teguh
WWWW.DETIK-NASIOAL.COM – Menjadi pekerja migran sering kali dianggap sebagai jalan pintas untuk meraih kesejahteraan finansial. Namun, di balik pengiriman uang (remitansi) yang rutin mengalir ke kampung halaman, tersimpan realitas getir yang jarang tersentuh: perjuangan melawan kesepian dan retaknya komitmen keluarga akibat jarak yang membentang ribuan kilometer. (9/3).
Kisah Nyata H, seorang tenaga kerja wanita (TKW) yang bertahun-tahun merantau, menjadi cerminan nyata dari beban emosional yang harus dipikul para pejuang devisa.
Ujian di Balik Rutinitas
Bagi H, keputusan untuk merantau didasari oleh niat mulia: mengubah nasib keluarga. Tahun-tahun pertama di perantauan dijalani dengan komunikasi intens dengan suami dan anaknya. Namun, rutinitas yang monoton dan isolasi sosial perlahan mengikis ketahanan emosionalnya.
Di tengah tekanan pekerjaan, H mendapati dirinya mencari pelarian. Interaksi dengan rekan di lingkungan sekitar—yang awalnya hanya berupa dukungan moral—lambat laun bertransformasi menjadi hubungan personal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Saya sadar saya salah. Setiap malam, rasa bersalah menghantui, namun kesepian di negeri orang ini terasa begitu nyata dan menyesakkan,” ujar H saat merenungi posisinya.
Persimpangan Jalan dan Integritas
Kasus yang dialami oleh si H bukan sekadar cerita personal, melainkan fenomena yang sering terjadi di kalangan pekerja migran. Jarak fisik menciptakan celah emosional yang sering kali diisi oleh pelarian sesaat. H kini berada di persimpangan jalan: terus terjebak dalam kebohongan atau harus berani menghadapi konsekuensi pahit atas pilihannya.
Para ahli mencatat bahwa pekerja migran tidak hanya menghadapi tantangan ekonomi, tetapi juga kesehatan mental akibat homesickness dan keterasingan budaya. Tanpa sistem pendukung (support system) yang kuat, integritas diri dalam sebuah pernikahan sering kali menjadi taruhan.
Menjaga “Rumah” yang Sesungguhnya
Kisah ini menjadi pengingat keras bahwa keberhasilan merantau tidak melulu diukur dari nominal rupiah yang dikirimkan. Ada aspek ketahanan mental dan spiritual yang krusial untuk dijaga.
Dalam sebuah rumah tangga, kepercayaan adalah fondasi utama yang, sekali retak, akan sangat sulit dipulihkan. Keberhasilan sejati bagi seorang perantau bukan hanya tentang seberapa banyak harta yang dibawa pulang, melainkan bagaimana menjaga keutuhan keluarga meski dipisahkan oleh batas negara.
Kisah Nyata si H menjadi refleksi bagi banyak pejuang devisa lainnya: bahwa dalam upaya membangun masa depan, menjaga “rumah” yang sesungguhnya di dalam hati—yakni kesetiaan dan komitmen—adalah perjuangan yang jauh lebih berat daripada mencari nafkah itu sendiri. (*)
#Ekonomi
#Kesepian
#Persinggahan
#Rumah Tangga
#Integritas
BREBES, DN-II Suasana bulan suci Ramadhan di wilayah Kecamatan Banjarharjo tahun ini terasa berbeda dan penuh keberkahan. Hal ini seiring dengan progres signifikan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-127 Kodim 0713/Brebes di Desa Cikuya yang membawa dampak positif langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di Pasar Banjarharjo.
Penyelesaian infrastruktur jalan rabat beton sepanjang 1,5 kilometer menjadi “napas baru” bagi warga Desa Cikuya. Berkat jalan yang kini mulus, akses transportasi hasil bumi dari Cikuya menuju Pasar Banjarharjo menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Para pedagang sayur dan petani kini dapat mendistribusikan dagangannya untuk kebutuhan sahur dan berbuka warga dengan biaya angkut yang lebih murah.
Dukungan dan Pendapat Camat Banjarharjo, Nanang Raharjo, S.P, SIP, M.H., memberikan dukungan penuh dan apresiasi tinggi terhadap gelaran TMMD ini. Menurutnya, TMMD bukan sekadar membangun fisik, tetapi membangun kehidupan dan masa depan warga.
“TMMD di Desa Cikuya adalah kolaborasi nyata yang menjawab doa dan harapan masyarakat. Kehadiran infrastruktur ini sangat membantu akselerasi potensi lokal dan meningkatkan indeks pembangunan di wilayah kami,” ujar Nanang Raharjo dalam keterangannya saat ditemui media jelang berbuka puasa. Minggu (8/3/2026).
Pengaruh Positif bagi Masyarakat Cikuya, Keberadaan TMMD membawa perubahan nyata dalam berbagai aspek kehidupan warga Cikuya diantaranya Geliat UMKM, Selama Ramadhan, para penjual takjil dan pelaku usaha kecil di Desa Cikuya mengalami peningkatan pendapatan karena kehadiran personel Satgas yang membaur dengan warga.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kemudahan Ibadah juga merupakan Keberhasilan program TNI Manunggal Air (penyediaan air bersih) melalui pembangunan bak penampungan memastikan ketersediaan air bersih untuk keperluan wudhu dan ibadah di masjid/mushola selama bulan puasa.
Keamanan dan Kenyamanan Jalan desa yang sebelumnya rusak kini nyaman dilalui, memberikan rasa aman bagi warga yang hendak beraktivitas ke pasar maupun saat melaksanakan salat tarawih.
Kemandirian Ekonomi, salah satunya Ibu rumah tangga kini lebih mandiri menuju sawah atau pasar karena akses jalan yang sudah laik, sehingga membantu roda ekonomi keluarga.
Melalui sinergi antara TNI, Pemerintah Kecamatan, dan masyarakat, TMMD Reguler ke-127 di Desa Cikuya benar-benar menjadi kado indah di bulan Ramadhan yang mampu membangkitkan semangat gotong royong dan kesejahteraan rakyat. (Rio/Utsm)
BREBES, DN-II Pelaksanaan program TMMD Reguler ke-127 Kodim 0713/Brebes di Desa Cikuya, Kecamatan Banjarharjo, kini telah memasuki fase akhir. Menjelang upacara penutupan yang direncanakan pada tanggal 11 Maret 2026, kemajuan signifikan terlihat jelas pada sektor infrastruktur fisik yang telah tuntas dikerjakan oleh Satgas bersama warga, Senin (8/3/2026).
Penampakan jalan rabat beton yang menjadi sasaran utama dalam program ini kini telah membentang kokoh membelah pemukiman dan area pertanian. Meski acara serah terima secara resmi tinggal menghitung hari, manfaat dari pembangunan akses jalan tersebut sudah dirasakan langsung dan digunakan secara aktif oleh warga setempat untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Pantauan di lokasi menunjukkan perubahan drastis pada mobilitas warga. Jalan yang sebelumnya sulit dilalui, kini telah bertransformasi menjadi jalur mulus yang mempermudah sirkulasi ekonomi dan sosial. 
Warga mulai menggunakan jalan rabat beton untuk berbagai keperluan, mulai dari mengantar anak sekolah hingga akses menuju pusat desa.
Para pedagang keliling dan penyedia jasa angkut barang kini dapat menjangkau titik-titik pemukiman dengan lebih cepat dan aman.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jalan tersebut juga menjadi jalur utama bagi petani untuk memantau lahan pertanian mereka dengan kendaraan bermotor, menggantikan cara lama yang harus ditempuh dengan berjalan kaki melewati medan rusak.
Dandim 0713/Brebes, Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int., selaku Dansatgas TMMD, menegaskan bahwa pengerjaan jalan rabat beton ini merupakan bagian dari upaya TNI AD dalam mengakselerasi pembangunan di wilayah pelosok. Pembangunan infrastruktur ini dirancang untuk memiliki daya tahan jangka panjang guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Cikuya.
Upacara penutupan pada 11 Maret mendatang tidak hanya akan menandai selesainya proyek fisik, tetapi juga dimulainya babak baru bagi masyarakat Cikuya dengan infrastruktur yang lebih representatif. Sinergi antara TNI dan rakyat selama pelaksanaan TMMD diharapkan tetap terjaga melalui pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai secara gotong royong tersebut.(Rio/Pradista)
AKARTA, DN-II Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (DPP LPK-RI) resmi melayangkan pengaduan serta permohonan perlindungan hukum kepada Panglima TNI, Pangdam IX/Udayana, dan Denpom Bali. Langkah ini diambil menyusul adanya serangkaian dugaan intimidasi yang terjadi di kantor LPK-RI DPD Bali pada awal Maret 2026.
Klarifikasi Kelembagaan
Dalam rilis resminya, DPP LPK-RI menegaskan bahwa aksi investigasi terkait dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi di salah satu SPBU di Bali yang melibatkan oknum tertentu merupakan inisiatif dari DPP Gabungan Wartawan Indonesia (GWI), atas nama Rasidin dan Sofyan.
“Secara kelembagaan, LPK-RI tidak terlibat dan tidak bertanggung jawab atas kegiatan investigasi tersebut,” tegas pihak DPP LPK-RI.
Kronologi Kejadian
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Berdasarkan data yang dihimpun, ketegangan bermula setelah DPP GWI melaporkan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi ke Polda Bali pada Rabu (4/3/2026). Saat itu, Ketua LPK-RI DPD Bali, Wartikno, turut mendampingi pelapor. Diketahui, objek SPBU yang dilaporkan saat ini memang tengah dalam penyelidikan Sat Reskrim Polres Denpasar Tengah.
Pasca-pelaporan tersebut, suasana di kantor LPK-RI DPD Bali menjadi tidak kondusif:
Intimidasi Massa: Pada Rabu malam, sekitar 20 orang mendatangi kantor LPK-RI DPD Bali untuk menuntut pencabutan laporan. Salah satu oknum yang mengaku bernama Putu Yuli mengeklaim berasal dari Intel Korem.
Pengamanan Paksa: Pada Jumat (6/3/2026), Junaidi, Wakil Sekretaris LPK-RI DPD Bali, diduga dibawa paksa bersama kendaraannya oleh pihak yang mengaku dari Intel Korem.
Penyegelan Sepihak: Pada 7 Maret 2026, ditemukan selebaran tertempel pada dinding dan kaca kantor LPK-RI DPD Bali yang bertuliskan: “Tempat ini dalam pengawasan Tim Intel Korem 163/WSA. Tembusan Kesbangpol Provinsi Bali.” 
Pernyataan Resmi Ketua Umum
Ketua Umum LPK-RI, Fais Adam, menegaskan bahwa lembaganya sangat menjunjung tinggi integritas institusi TNI dan aparat keamanan. Namun, ia menyayangkan tindakan yang menimbulkan keresahan publik ini.
“Kejadian ini telah menimbulkan keresahan bagi pengurus, anggota, dan masyarakat sekitar. Kami menuntut perlindungan hukum serta klarifikasi resmi guna menjaga kehormatan lembaga kami dan wibawa TNI di mata publik,” ujar Fais Adam.
Poin Tuntutan LPK-RI
Dalam surat pengaduannya, DPP LPK-RI mengajukan tiga permintaan mendesak kepada jajaran pimpinan TNI:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Perlindungan Hukum: Memberikan jaminan keamanan bagi kantor, pengurus, dan anggota LPK-RI DPD Bali.
Klarifikasi Resmi: Memastikan kebenaran status oknum yang mengaku dari Intel Korem (Putu Yuli) serta validitas selebaran pengawasan yang ditempel di kantor, demi menghindari disinformasi di masyarakat.
Preventif: Memberikan arahan agar tindakan serupa tidak terulang, sehingga kondusivitas wilayah tetap terjaga.
Hingga berita ini diturunkan, LPK-RI masih menunggu respons resmi dari pihak terkait guna menyelesaikan persoalan ini secara transparan dan berkeadilan.
Tim Red
BEKASI, DN-II Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Bekasi resmi melayangkan somasi (surat teguran) kepada Inspektorat Daerah dan Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Setda Kabupaten Bekasi, Minggu (8/3/2026).
​Langkah hukum ini diambil sebagai reaksi atas sikap bungkam kedua instansi tersebut terkait permintaan keterbukaan informasi hasil audit sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Surat somasi bernomor 047/IWO-I/BKS/S.Pm/III/2026 ini merupakan buntut dari tidak diresponnya permohonan audiensi yang diajukan IWOI sejak 24 Februari lalu.
​Desak Transparansi Tiga BUMD Besar
​Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi, Ade Gentong, menegaskan bahwa publik berhak mengetahui kondisi kesehatan keuangan perusahaan daerah yang mengelola aset negara. Adapun tiga BUMD yang menjadi sorotan utama adalah:
​PT Bekasi Putera Jaya (BPJ)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM)
​PDAM Tirta Bhagasasi
​”Kami mendesak transparansi. Sikap diam instansi terkait adalah bentuk pengabaian nyata terhadap UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Hasil audit lembaga publik bukanlah dokumen rahasia yang harus ditutupi dari masyarakat,” ujar Ade Gentong dalam keterangannya.
​Dinilai Abaikan Instruksi Kepala Daerah
​Selain pelanggaran UU KIP, IWOI menilai bungkamnya Inspektorat dan Kabag Ekonomi mencerminkan ketidakpatuhan terhadap instruksi Plt. Bupati Bekasi. Padahal, sebelumnya kepala daerah telah menyatakan komitmennya secara terbuka di media massa untuk membenahi tata kelola BUMD.
​”Ini aneh, Plt. Bupati bicara transparan di media, tapi bawahannya justru menutup diri. Kami mempertanyakan apakah instruksi pimpinan memang tidak dijalankan atau ada hal lain yang disembunyikan,” tambah Sekretaris IWOI Bekasi, Karno Syarifudinsyah.
​Deadline 3×24 Jam dan Ancaman Gugatan ke KI
​IWOI memberikan tenggat waktu (deadline) selama 3×24 jam bagi Inspektorat dan Kabag Ekonomi untuk memberikan jawaban tertulis serta menjadwalkan audiensi resmi. Jika somasi ini kembali diabaikan, IWOI siap menempuh jalur yang lebih ekstrem.
​”Apabila tidak ada respon positif, kami akan menggelar aksi penyampaian pendapat di muka umum (demo) dan melaporkan dugaan maladministrasi ini ke Ombudsman RI,” tegas Ade.
​Lebih lanjut, Ade menyatakan kesiapannya membawa persoalan ini ke ranah hukum melalui gugatan sengketa informasi di Komisi Informasi (KI). Langkah ini dipandang perlu demi memastikan akuntabilitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menjamin aset Kabupaten Bekasi dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​(Red)
You cannot copy content of this page