BREBES, DN Di tengah himpitan ekonomi, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui skema BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) adalah satu-satunya tumpuan bagi warga kurang mampu. Namun, bagi Pak Sadi di Brebes dan Pak Zainuddin di Nganjuk, “pelampung” tersebut mendadak kempis justru di saat mereka berada di titik nadir.
Antara Persalinan dan Ketidakpastian
Pak Sadi, seorang kuli bangunan asal Desa Kibang, Kecamatan Kersana, Brebes, kini dirundung kecemasan hebat. Seminggu lalu, ia membawa istrinya, Cumairoh, ke Puskesmas Kersana untuk pemeriksaan kehamilan dan kadar Hemoglobin (HB) menjelang persalinan anak kedua.
Bukannya ketenangan yang didapat, Sadi justru terhentak kabar pahit: kartu BPJS PBI miliknya sudah tidak aktif.
“Saya bingung kenapa bisa nonaktif. Tahunya pas di Puskesmas seminggu lalu,” ujar Sadi, Rabu (4/3/2026). Saat mengadu ke pihak desa, ia justru disarankan beralih ke jalur Mandiri. “Penghasilan buruh bangunan tidak tentu. Harapan saya PBI bisa diaktifkan lagi agar istri bisa melahirkan dengan tenang,” keluhnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Nasib Pedagang Es di Kala Ramadan
Kisah serupa dialami Zainuddin (56), warga Desa Tritik, Nganjuk. Pedagang es keliling ini harus menerima kenyataan bahwa kepesertaan BPJS untuk satu keluarganya (5 orang) nonaktif sekaligus. Kondisi ini kian menjepit karena saat ini ia sedang kehilangan penghasilan akibat sekolah tempatnya berdagang libur selama bulan Ramadan.
“Tadi diarahkan pihak desa langsung ke Dinsos untuk aktivasi. Sekarang masih proses verifikasi,” tutur Zainuddin lesu saat mengantre di kantor dinas terkait.
Skrining Data: 100 Ribu Warga Brebes Kehilangan Hak Gratis
Berdasarkan data terbaru, sebanyak 100.552 warga di Kabupaten Brebes telah dinonaktifkan dari kepesertaan BPJS PBI. Langkah masif ini diambil setelah hasil skrining menunjukkan data mereka masuk dalam kategori Desil 6 hingga 10 (dianggap mampu) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Meski terjadi pengurangan besar, kuota total 1,04 juta jiwa di Brebes tetap terpenuhi karena posisi yang kosong langsung digantikan oleh warga lain yang masuk dalam kategori desil rendah (lebih membutuhkan).
Panduan Reaktivasi: Jalur Darurat bagi Warga Salah Sasaran
Bagi warga yang mengalami inclusion error (tergolong tidak mampu namun justru dinonaktifkan), pemerintah menyediakan jalur reaktivasi khusus, terutama untuk kondisi darurat medis berikut:
Penyakit Katastropik: Gagal ginjal (cuci darah), penyakit jantung, dan kanker.
Penyakit Kronis: Hipertensi berat atau kondisi yang memerlukan rawat inap (opname).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Catatan: Reaktivasi ini bersifat individual, hanya berlaku untuk anggota keluarga yang sedang sakit, bukan untuk seluruh anggota dalam satu Kartu Keluarga (KK).
Alur dan Syarat Administrasi
Warga kini diimbau untuk tidak langsung menyerbu Dinas Sosial jika kondisi tidak mendesak. Proses aktivasi dapat dimulai melalui Operator SIKS-NG di Kantor Desa dengan membawa:
Surat Keterangan Sakit/Rujukan resmi dari Faskes (Puskesmas/RS/Klinik).
Fotokopi KTP.
Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
Fanni, petugas pelayanan Dinsos, mengingatkan pentingnya peran aktif pemerintah desa. Jika operator desa tidak melakukan pemutakhiran data bagi warga yang benar-benar layak namun masuk Desil 6-10, maka dalam enam bulan kartu tersebut akan otomatis nonaktif kembali.
Estimasi Waktu Aktivasi:
Kategori Urgen: Aktif dalam 1×24 jam (H+1).
Kategori Normal: Mengikuti prosedur verifikasi reguler sesuai antrean sistem.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Bidang Pendidikan Non-Formal dan Informal (PNFI) merupakan salah satu pilar krusial dalam mencerdaskan bangsa, terutama dalam menjangkau masyarakat yang tidak tersentuh jalur formal. Di Kabupaten Brebes, amanah besar ini kini berada di bawah kepemimpinan Herkusnadi, S.Pd., selaku Kepala Bidang PNFI pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Brebes. (4/3/2026).
Fokus pada Pemerataan Akses Pendidikan
Sejak mengemban tugas sebagai Kabid PNFI, Herkusnadi dikenal sebagai sosok yang progresif dalam mengawal berbagai program unggulan. Fokus utamanya adalah menekan angka anak tidak sekolah (ATS) melalui optimalisasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
“Pendidikan bukan hanya milik mereka yang berada di bangku sekolah formal. Masyarakat yang terkendala ekonomi atau usia tetap memiliki hak yang sama untuk berkembang melalui jalur non-formal,” ujar Herkusnadi dalam sebuah kesempatan.
Transformasi Literasi dan Keterampilan
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di bawah arahannya, PNFI Dindikpora Brebes terus berupaya meningkatkan kualitas program Kesetaraan (Paket A, B, dan C). Tidak hanya sekadar mengejar ijazah, Herkusnadi mendorong agar lulusan PNFI memiliki soft skill dan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini.
Beberapa capaian yang menjadi sorotan meliputi:
Penguatan PKBM: Mendorong akreditasi lembaga untuk menjamin mutu lulusan.
Sinergi LKP: Memperluas kerja sama dengan dunia usaha dan industri agar peserta kursus dapat langsung terserap lapangan kerja.
Digitalisasi Data: Memastikan sinkronisasi data Dapodik agar penyaluran bantuan pendidikan tepat sasaran.
Pemimpin yang Turun ke Lapangan
Dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, Herkusnadi seringkali melakukan monitoring langsung ke berbagai desa untuk memastikan program literasi dan kesetaraan berjalan optimal. Dedikasinya terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Brebes menjadi bukti nyata komitmennya sebagai abdi negara.
Melalui kepemimpinan yang humanis namun tegas, Herkusnadi, S.Pd. optimis bahwa sektor pendidikan non-formal akan terus menjadi solusi efektif dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, kompeten, dan berdaya saing di Kabupaten Brebes.
Reporter: Teguh
JAKARTA BARAT, DN-II Slogan “Jakarta Kota Global” kini tengah dipertaruhkan oleh maraknya praktik asusila yang diduga tumbuh subur di wilayah Jakarta Barat. Bliss Massage, sebuah panti pijat yang berlokasi di Jalan Arteri Kelapa Dua, Kedoya, Kebon Jeruk, disinyalir kuat telah beralih fungsi menjadi sarang prostitusi terselubung.
Ironisnya, praktik ini terkesan kebal hukum meskipun beroperasi di tengah bulan suci Ramadan, periode di mana pengawasan terhadap industri hiburan malam biasanya diperketat.
Temuan Lapangan: Bisnis Lendir di Balik Kedok Kebugaran
Berdasarkan hasil penelusuran tim di lapangan, tabir gelap di balik layanan pijat ini mulai terkuak. Seorang terapis berinisial Y (nama samaran) secara terang-terangan menawarkan layanan “plus-plus” kepada pengunjung tanpa canggung.
“Sudah mas, puaskan… apa lanjut ke plus-plusnya?” ujar Y saat melayani pelanggan pada Selasa (3/3/2026). Pernyataan ini menjadi bukti otentik bahwa operasional Bliss Massage telah menyimpang jauh dari standar layanan terapi kesehatan dan kebugaran yang diizinkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Keresahan ini juga dikonfirmasi oleh warga sekitar yang merasa lingkungan mereka tercemar. Rasman, salah satu warga setempat, menyebutkan bahwa aktivitas di lokasi tersebut sudah menjadi rahasia umum.
“Sering terlihat aparat datang, tapi di bulan Ramadan ini tetap saja buka normal. Seolah tidak ada rasa hormat terhadap norma agama dan aturan daerah yang berlaku,” ujar Rasman dengan nada kecewa.
Sudin Parekraf Jakbar: Bungkam atau Enggan?
Hingga berita ini dipublikasikan, Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Sudin Parekraf) Jakarta Barat belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan pelanggaran di Bliss Massage. Sikap bungkam dari otoritas terkait ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat: Sejauh mana fungsi pengawasan yang dilakukan?
Absennya tindakan tegas dari instansi berwenang semakin memperkuat dugaan adanya praktik “main mata” atau pembiaran terhadap pelanggaran Peraturan Daerah (Perda).
Analisis Hukum: Ancaman Pencabutan Izin Permanen
Praktik prostitusi terselubung berkedok panti pijat merupakan pelanggaran berat yang diatur secara berlapis dalam instrumen hukum nasional maupun daerah:
UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP): Mengatur sanksi bagi mucikari dan penyedia sarana asusila.
Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 (Ketertiban Umum): Pasal 42 ayat (2) melarang keras penyediaan tempat untuk perbuatan asusila.
Pergub DKI Jakarta No. 18 Tahun 2018 (Penyelenggaraan Usaha Pariwisata): Pasal 38 dan 54 menegaskan bahwa jika sebuah usaha pariwisata terbukti membiarkan praktik prostitusi, maka izin usaha WAJIB dicabut secara permanen tanpa perlu melalui surat peringatan terlebih dahulu.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menanti Nyali Pemprov DKI
Keberadaan Bliss Massage merupakan tantangan terbuka bagi penegakan hukum di Jakarta Barat. Kredibilitas Satpol PP dan Sudin Parekraf Jakarta Barat kini sedang diuji. Jika praktik ini terus dibiarkan tanpa tindakan nyata berupa penyegelan, maka kepercayaan publik terhadap komitmen Pemprov DKI dalam menjaga ketertiban umum akan berada di titik nadir.
Hukum harus tegak lurus tanpa pandang bulu, meski terhadap bisnis yang merasa memiliki “perlindungan” kuat di belakangnya.
(Redaksi/Tim)
Mafia BBM Solar Diduga “Berpesta” di Pulogadung, Koordinator Gudang: “Tulis Saja, Kami Tidak Takut!”
JAKARTA TIMUR, DN-II Wibawa penegakan hukum di kawasan industri Pulo Gadung tengah menjadi sorotan tajam. Di tengah upaya nasional memberantas penyalahgunaan BBM subsidi, sebuah gudang yang diduga menjadi pangkalan penimbunan solar ilegal di Jalan RW Sumur IV No. 416, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, dilaporkan beroperasi tanpa hambatan.
Ironisnya, operasional ilegal ini diiringi sikap arogan dari pihak pengelola. Saat dikonfirmasi oleh awak media pada Rabu (25/2/2026), koordinator gudang berinisial “E” justru melontarkan tantangan terbuka.
“Tulisin aja, kami tidak takut!” cetus sang koordinator dengan nada tinggi.
Pernyataan tersebut dinilai bukan sekadar gertakan premanisme, melainkan sinyal kuat adanya dugaan impunitas atau “kekebalan hukum” yang dinikmati oleh pelaku. Muncul pertanyaan besar di tengah publik: Kekuatan apa yang menyokong mereka hingga berani menantang publikasi dan aparat penegak hukum (APH)?
Keluhan Warga dan Dugaan Pembiaran
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Aktivitas keluar-masuk truk yang dimodifikasi untuk mengangkut BBM bersubsidi di wilayah RT 05/RW 09 sebenarnya sudah menjadi rahasia umum bagi warga sekitar. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada tindakan nyata dari otoritas terkait, baik dari tingkat Polsek Cakung maupun Polres Metro Jakarta Timur.
Kondisi ini memicu spekulasi liar di masyarakat mengenai efektivitas pengawasan hukum di wilayah Jakarta Timur. Apakah regulasi kalah oleh kekuatan materi, ataukah ada celah koordinasi yang membuat praktik ini langgeng selama bertahun-tahun?
Melawan Undang-Undang Migas
Secara konstitusi, praktik penimbunan BBM subsidi adalah pelanggaran berat. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pelaku penyalahgunaan BBM subsidi diancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling tinggi Rp 30 miliar.
Namun, di lokasi RW Sumur IV, aturan tersebut seolah hanya menjadi barisan teks tak bermakna. Praktik “kencing” solar dan penimbunan skala besar terus berlangsung, merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Bom Waktu di Tengah Pemukiman
Selain kerugian negara, keberadaan gudang ilegal ini merupakan “bom waktu” bagi keselamatan warga. Beroperasi tanpa standar keamanan (K3) dan izin resmi, pangkalan solar ini mengancam nyawa ribuan penduduk jika terjadi kebakaran atau ledakan.
“Jika terjadi bencana, siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah aparat akan berdalih ini kecelakaan tak terduga, padahal pembiaran sudah terjadi berbulan-bulan?” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya demi keamanan.
Menanti Ketegasan Kapolda Metro Jaya
Visi “Presisi” yang diusung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kini diuji di titik koordinat Cakung. Publik menanti bukti nyata bahwa hukum tidak hanya tajam ke bawah—seperti kepada pedagang kecil—tetapi juga tajam ke atas terhadap mafia yang merampok hak rakyat melalui subsidi BBM.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan tegas dari Polda Metro Jaya terhadap gudang di Jalan RW Sumur IV tersebut, maka ucapan “Kami tidak takut” dari sang koordinator akan menjadi bukti nyata runtuhnya supremasi hukum di ibu kota.
Tim Redaksi
JAKARTA, DN-II Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah secara resmi meluncurkan rangkaian kebijakan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bantuan Hari Raya (BHR). Langkah ini merupakan bagian dari Paket Stimulus Ekonomi Idulfitri 1447 H yang dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi pada kuartal I tahun 2026.
Distribusi THR: ASN dan Sektor Swasta
Pemerintah memastikan komitmennya dalam pencairan dana tunjangan bagi seluruh pekerja di Indonesia:
Sektor Publik: Alokasi sebesar Rp55 triliun disiapkan untuk THR ASN, TNI, Polri, serta pensiunan. Pembayaran akan dilakukan secara penuh (100%) mulai 26 Februari 2026.
Sektor Swasta: Perusahaan diwajibkan membayar THR secara penuh paling lambat H-7 Lebaran. Estimasi distribusi dana di sektor ini diprediksi mencapai Rp124 triliun.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mitra Ojol: Pemerintah mendorong pemberian BHR (Bantuan Hari Raya) bagi mitra ojek online melalui kebijakan perusahaan aplikator masing-masing. 
Stimulus Tambahan & Kebijakan Mobilitas
Selain tunjangan tunai, pemerintah juga memperkuat ekosistem konsumsi masyarakat melalui beberapa kebijakan strategis:
Bantuan Pangan: Penyaluran bantuan kepada 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk menekan inflasi harga pangan.
Diskon Transportasi: Stimulus biaya perjalanan guna mendukung tradisi mudik yang lebih terjangkau.
Kebijakan Work From Anywhere (WFA): Untuk mendukung mobilitas dan konsumsi di daerah, skema WFA akan diberlakukan bagi ASN dan pekerja swasta pada tanggal 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menjadi jaring pengaman sosial, tetapi juga menjadi mesin penggerak roda ekonomi nasional di awal tahun 2026.
Red
#KemensetnegRI
#NyamanBersama
#EkonomiIndonesia2026
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan khusus dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Istana Merdeka, Senin (02/03/2026). Pertemuan ini difokuskan pada penguatan kesiapan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan serta keterjangkauan harga pangan menyambut bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri.
Prioritas: Ketersediaan dan Keterjangkauan
Usai pertemuan, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa arahan Presiden sangat spesifik dan tegas: rakyat tidak boleh kesulitan mendapatkan bahan pokok.
“Arahan Bapak Presiden sangat jelas. Pemerintah harus menjamin ketersediaan stok di seluruh wilayah dan memastikan harga tetap terjangkau bagi masyarakat luas. Beliau memerintahkan pengawasan menyeluruh langsung di lapangan,” ujar Zulkifli.
Penguatan Program Strategis di Daerah
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain urusan harga pangan, Presiden Prabowo memberikan penugasan khusus kepada Menko Pangan untuk meninjau langsung implementasi program-program prioritas nasional di berbagai daerah. Fokus utama peninjauan ini meliputi:
Makan Bergizi Gratis (MBG): Memastikan distribusi dan kualitas nutrisi berjalan sesuai standar bagi penerima manfaat.
Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih: Mengoptimalisasi peran koperasi sebagai tulang punggung ekonomi desa dan distribusi pangan.
Manajemen Pangan & Sampah: Integrasi pengelolaan ketersediaan pangan yang dibarengi dengan penanganan sampah secara efektif di tingkat lokal.
Langkah proaktif ini diambil sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam menghadirkan rasa aman bagi masyarakat selama menjalankan ibadah di bulan Ramadan hingga perayaan Idulfitri mendatang.
Red
Sumber: BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
#PrabowoSubianto
#KetahananPangan
#Ramadan2026
BREBES, DN-II Gurauan ringan dan tawa pecah di bawah rimbunnya pohon di pinggir jalan yang sedang dikerjakan dalam program TMMD Reguler ke-127 Kodim 0713/Brebes. Suasana akrab ini tersaji saat waktu istirahat pengerjaan pengecoran jalan di wilayah Banjarharjo, Selasa (03/03/2026).
Tanpa sekat protokoler, Danramil 14/Banjarharjo, Kapten Inf Agus Widodo, terlihat duduk bersila di atas rumput bersama anggota Satgas TMMD dan warga setempat yang baru saja berjibaku dengan material semen dan koral. Momen “ngobrol santai” ini menjadi pemandangan menarik yang menunjukkan sisi humanis di balik seragam loreng.
Kapten Inf Agus Widodo mendengarkan langsung aspirasi serta cerita dari warga terkait pembangunan jalan tersebut. Obrolan yang awalnya membahas teknis pengerjaan, perlahan mencair menjadi diskusi hangat tentang kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Istirahat sejenak bukan berarti kita berhenti bekerja, tapi ini adalah waktu terbaik untuk memupuk persaudaraan. Di sini tidak ada komandan atau bawahan, yang ada adalah kita semua bersaudara yang sedang membangun desa ini bersama-sama,” ujar Kapten Inf Agus Widodo di sela percakapan.
Kehadiran Danramil di tengah-tengah kerumunan warga dan anggota Satgas memberikan suntikan semangat tersendiri. Bagi para prajurit, kehadiran pimpinan yang mau “turun ke bawah” dan duduk bersama adalah motivasi besar. Sementara bagi warga, kedekatan ini menghapus kesan kaku terhadap aparat TNI.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Salah satu warga, Pak Sugeng (45), mengaku senang bisa bercengkerama langsung dengan Bapak Danramil. 
“Baru kali ini saya bisa ngopi bareng Pak Danramil di pinggir jalan yang kami bangun sendiri. Rasanya capek jadi hilang karena beliau orangnya asyik dan mau mendengar cerita kami orang kecil,” ungkap Sugeng dengan senyum sumringah.
Kegiatan pengecoran jalan ini merupakan salah satu sasaran fisik utama dalam TMMD Reguler ke-127. Dengan dibangunnya akses jalan yang layak, diharapkan denyut nadi ekonomi masyarakat Desa Banjarharjo dan sekitarnya akan semakin kencang.
Kapten Inf Agus Widodo menegaskan bahwa kemanunggalan TNI dan rakyat adalah roh dari program TMMD. Melalui momen istirahat seperti inilah, kemanunggalan itu benar-benar dirasakan secara nyata, lebih dari sekadar tumpukan material bangunan.
Usai obrolan santai dan tegukan kopi terakhir, para personel Satgas dan masyarakat kembali bangkit dengan semangat baru untuk melanjutkan pekerjaan pengecoran, mengejar target penyelesaian agar manfaat jalan segera bisa dirasakan oleh seluruh warga.(Rio/Pradista)
BREBES, DN-II Program TMMD Reguler ke-127 Kodim 0713/Brebes tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga memberikan perhatian besar pada kualitas kesehatan sumber daya manusia di lokasi sasaran. Pada Selasa (03/03/2026), Satgas TMMD melaksanakan kegiatan non-fisik berupa layanan Posyandu bagi remaja di Dukuh Cikuya, Desa Cikuya, Kecamatan Banjarharjo.
Kegiatan ini merupakan hasil sinergi antara TNI, tenaga medis dari Puskesmas Banjarharjo, dan perangkat kesehatan desa guna memastikan para generasi muda di wilayah tersebut tumbuh dengan kondisi fisik yang prima.
Dalam layanan Posyandu Remaja ini, para remaja di Dukuh Cikuya mendapatkan serangkaian pemeriksaan kesehatan secara gratis. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi:
Pengukuran Fisik: Cek berat badan, tinggi badan, dan pengukuran lingkar pinggang.
Pemeriksaan Medis: Pengecekan tekanan darah (tensi) dan pengecekan kadar gula darah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bidan Desa Cikuya, Siti Maryam, Amd.Keb., bersama perwakilan dari Puskesmas Banjarharjo, Maliha, Amd.Keb., terjun langsung memimpin jalannya pemeriksaan medis. Kehadiran tenaga profesional ini memastikan setiap remaja mendapatkan diagnosis dan saran kesehatan yang tepat sesuai dengan hasil pemeriksaan mereka. 
Turut hadir mendampingi jalannya kegiatan, Babinsa Koramil 14/Banjarharjo, Serka Sagiman. Kehadiran Babinsa di lokasi tidak hanya untuk memastikan ketertiban, tetapi juga memberikan motivasi kepada para remaja agar lebih peduli terhadap kesehatan sejak dini.
“Kesehatan remaja adalah investasi masa depan desa. Melalui kegiatan non-fisik TMMD ini, kami ingin memastikan bahwa pemuda-pemudi di Desa Cikuya tidak hanya memiliki fasilitas jalan yang bagus, tapi juga tubuh yang sehat dan kuat,” ujar Serka Sagiman di sela-sela kegiatan pendampingan.
Antusiasme remaja Dukuh Cikuya sangat tinggi mengikuti rangkaian pemeriksaan ini. Selain mendapatkan data kesehatan pribadi, mereka juga diberikan edukasi mengenai pola hidup sehat untuk mencegah penyakit tidak menular di masa mendatang.
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah preventif dalam menjaga kesehatan masyarakat desa secara berkelanjutan, sejalan dengan semangat kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam program TMMD Reguler ke-127.(Rio/Pradista)
BREBES, DN-II Senyum sumringah terpancar dari wajah Pak Warto (57), seorang pedagang sayur yang setiap harinya setia menggelar dagangan sayuran segar di dekat Balai Desa Cikuya, Kecamatan Banjarharjo. Baginya, Selasa (03/03/2026) bukan sekadar hari pasar biasa, melainkan simbol harapan baru bagi kemajuan desa yang telah ia tinggali selama puluhan tahun.
Di sela-sela melayani pembeli, Pak Warto mengungkapkan rasa bangga dan syukurnya atas pelaksanaan program TMMD Reguler ke-127 Kodim 0713/Brebes yang tengah berlangsung di desanya. Sebagai masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari sirkulasi ekonomi desa, ia merasakan betul betapa pentingnya pembangunan infrastruktur bagi kelangsungan usahanya.
Menurut Pak Warto, kehadiran TNI melalui program TMMD adalah jawaban atas penantian panjang warga Desa Cikuya akan akses yang lebih baik.
“Saya sangat bangga dan bersyukur desa kami mendapat bantuan sebesar ini. Sebagai pedagang kecil, bantuan seperti TMMD ini sangat kami butuhkan. Kalau jalan bagus dan desa maju, pembeli jadi ramai, dan saya pun lebih mudah mengambil pasokan sayur dari petani,” ujar Pak Warto dengan penuh semangat.
Ia menambahkan bahwa program ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga memberikan rasa diperhatikan bagi warga pelosok seperti dirinya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mendengar aspirasi positif dari warga, Dandim 0713/Brebes selaku Dansatgas TMMD Reguler ke-127, Letkol Inf Ambariyantono, S.Hub.Int., menegaskan bahwa esensi utama dari TMMD adalah menyentuh langsung sendi-sendi kehidupan masyarakat bawah.
Letkol Inf Ambariyantono menyampaikan bahwa setiap tetes keringat prajurit di lapangan didedikasikan untuk orang-orang seperti Pak Warto—para pejuang ekonomi keluarga yang membutuhkan dukungan infrastruktur.
“Tujuan kami berada di sini adalah untuk memastikan bahwa negara hadir di tengah masyarakat. Pernyataan Pak Warto adalah bukti bahwa TMMD tepat sasaran. Kami ingin dengan akses jalan yang lebih baik, perputaran ekonomi pedagang kecil dan petani di Desa Cikuya bisa meningkat drastis,” tegas Letkol Inf Ambariyantono.
Program TMMD Reguler ke-127 di wilayah Kodim 0713/Brebes ini terus fokus pada sasaran fisik seperti pengerasan jalan dan renovasi infrastruktur umum. Diharapkan, setelah seluruh proyek rampung, Desa Cikuya tidak lagi terisolasi secara ekonomi, sehingga pedagang sayur seperti Pak Warto dapat menikmati hasil pembangunan dalam jangka panjang.
Kemanunggalan antara TNI dan rakyat di lokasi TMMD ini membuktikan bahwa pembangunan yang paling berhasil adalah pembangunan yang mampu menerbitkan senyum dan rasa syukur di hati masyarakatnya.(Rio/Pradista)
KOTA TEGAL, DN-II Perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili atau 2026 Masehi di Kota Tegal berlangsung semarak. Wali Kota Tegal, H. Dedy Yon Supriyono, S.E., M.M., bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turut memeriahkan pembukaan Kirab Gotong Toa Pe Kong yang digelar di Klenteng Tek Hay Kiong, Senin (2/3/2026).
Kirab budaya ini diawali dari Klenteng Tek Hay Kiong menuju Pelabuhan Pelindo Kota Tegal untuk melaksanakan sembahyangan. Wali Kota bersama Forkopimda ikut mengarak Toa Pe Kong hingga ke pelabuhan, sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi masyarakat Tionghoa yang telah mengakar kuat di Kota Tegal.
Dalam sambutannya di Klenteng Tek Hay Kiong, Wali Kota menyampaikan apresiasi sekaligus ucapan selamat kepada umat yang merayakan Imlek.
“Atas nama Pemerintah Kota Tegal dan seluruh masyarakat, saya mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili. Semoga tahun baru ini membawa keberkahan, kebahagiaan, kesehatan, kesuksesan, serta kedamaian bagi kita semua,” ujarnya.
Dedy Yon menegaskan, Klenteng Tek Hay Kiong bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga simbol sejarah dan keberagaman Kota Tegal. Keberadaannya menjadi bagian dari warisan budaya yang memperkaya identitas kota sekaligus mencerminkan nilai toleransi dan persatuan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kirab Gotong Toa Pe Kong adalah tradisi luhur yang sarat nilai spiritual, budaya, dan kebersamaan. Momentum ini menjadi simbol penghormatan terhadap nilai-nilai kebaikan sekaligus mempererat persaudaraan antar masyarakat,” tambahnya.
Wali Kota juga memberikan apresiasi kepada Yayasan Tri Dharma Tegal, pengurus Klenteng Tek Hay Kiong, serta seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara dengan baik. Dedikasi mereka dinilai sebagai wujud kecintaan terhadap budaya sekaligus komitmen menjaga keharmonisan sosial.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tegal berkomitmen mendukung kegiatan keagamaan dan kebudayaan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, kemajuan kota tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kuatnya persatuan, harmoni sosial, dan pelestarian budaya.
“Kami berharap kirab ini menjadi daya tarik budaya yang positif, tidak hanya mempererat kebersamaan masyarakat, tetapi juga memperkenalkan kekayaan budaya Kota Tegal kepada khalayak yang lebih luas,” pungkasnya.(* Bim )
You cannot copy content of this page