JAKARTA, DN-II Pakar hukum dan ekonomi internasional, Prof. Sutan Nasomal, SH., MH., mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera menginstruksikan para pimpinan tinggi negara, menteri, hingga kepala daerah agar tidak lamban dalam menangani darurat bencana alam. Desakan ini menyusul rentetan dampak gempa bumi berkekuatan M 7,7 yang mengguncang wilayah Mbay, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu (15/8/26) lalu.
Menurut Prof. Sutan, pemerintah pusat dan daerah wajib mengerahkan dana tak terduga (BTT) secara optimal guna membantu masyarakat yang kini terisolasi dan mengungsi di alam terbuka.
”Jangan lengah bila di daerahnya terjadi bencana apa pun itu. Gunakan dana tak terduga untuk mengantisipasi dan menolong masyarakat yang tertimpa musibah. Jangan sampai para pemimpin lalai, dan yang paling penting, jangan pernah menilep atau mengkorupsi bantuan kemanusiaan,” tegas Prof. Sutan di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Cijantung, Jakarta, Minggu (23/8/2026).
Kondisi Kritis di Lapangan: Ribuan Rumah Rusak dan Warga Mengungsi
Berdasarkan laporan dari relawan di lapangan, termasuk laporan dari Bernadus (60) di Manggarai Timur, situasi di sejumlah kabupaten terdampak sangat memprihatinkan. Puluhan ribu warga terpaksa tidur di luar rumah tanpa tenda yang layak akibat bangunan rumah yang hancur atau tidak layak huni.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain krisis tempat tinggal, pemadaman aliran listrik yang masih masif membuat proses komunikasi dan pengiriman informasi akurat menjadi sangat terkendala. Akses jalan darat yang rusak parah juga menyulitkan kendaraan pembawa bantuan logistik untuk menjangkau para pengungsi.
Berikut adalah data sementara kerusakan dan dampak bencana di beberapa wilayah NTT berdasarkan laporan relawan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB):
Kabupaten Sikka: Sebanyak 11.862 warga mengungsi dan 2.560 rumah warga mengalami kerusakan.
Kabupaten Manggarai Barat: Sebanyak 6.541 rumah rusak, yang terdiri dari 2.539 rusak berat, 1.039 rusak sedang, dan 2.963 rusak ringan.
Kabupaten Ngada: Tercatat sebanyak 4.914 rumah mengalami kerusakan akibat guncangan gempa.
Infrastruktur Umum: Kerusakan parah tidak hanya menimpa rumah warga, tetapi juga fasilitas publik seperti gedung pemerintahan, sekolah, rumah ibadah (gereja dan masjid), serta akses jembatan seperti Jembatan Dampek di Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur.
Prioritas Darurat: Logistik Anak, Lansia, dan Layanan Kesehatan
Masyarakat korban gempa yang mengalami luka-luka dan patah tulang saat ini dilaporkan hanya mendapatkan penanganan medis seadanya di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas.
Untuk itu, para relawan dan tokoh masyarakat mendesak agar pemerintah segera mengirimkan bantuan darurat yang berfokus pada:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tenda Pengungsian: Mengingat ribuan rumah hancur dan tempat ibadah serta sekolah turut rusak, tenda darurat menjadi kebutuhan paling mendesak.
Kebutuhan Khusus Kelompok Rentan: Logistik khusus untuk bayi dan anak usia 1 hingga 5 tahun, serta pemantauan kesehatan bagi para lansia yang rentan terserang penyakit di alam terbuka.
Akses Logistik dan Medis Cepat: Pengiriman tim medis lanjutan dan evakuasi mandiri dari pemerintah pusat maupun Provinsi NTT mengingat terbatasnya fasilitas di tingkat lokal.
Narasumber / Profil Singkat:
Prof. Sutan Nasomal, SH., MH. (Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Jenderal Kompii Pendiri/Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia/PAMID, Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal, SH., MH., serta Rektor Universitas STIA STIH Pronass).
Meriahkan HUT RI ke-81, Pemdes Benakat Minyak Gelar Karnaval Kemerdekaan
TALANG UBI, www.detik-nasional.com // Suasana Desa Benakat Minyak, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, mendadak semarak pada Kamis (20/8/2026). Pemerintah Desa (Pemdes) Benakat Minyak di bawah kepemimpinan Kepala Desa Edi Suprapto sukses menggelar perayaan karnaval dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
Kemeriahan acara tersebut turut dihadiri oleh jajaran pejabat daerah dan unsur jajaran Muspika. Di antaranya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) PALI, Drs. Hj. Yeni Novriani, M.Si., Camat Talang Ubi yang diwakili oleh Tris Marsadi, Babinsa Benakat Minyak Deri Wijaya, Ketua BPD Bibit Setyawan, S.H., serta jajaran tamu undangan lainnya.
Berdasarkan pantauan di lapangan, ratusan masyarakat dari berbagai kalangan usia tampak sangat antusias mengikuti sekaligus menyaksikan jalannya pawai. Beragam pakaian unik, kostum kreatif, hingga atribut bertemakan kemerdekaan dan perjuangan menghiasi barisan peserta, berhasil memberikan nuansa penuh semangat di sepanjang rute perayaan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kegiatan ini tidak sekadar menjadi ajang hiburan semata, tetapi juga menjadi wadah efektif dalam mempererat tali silaturahmi antarwarga Desa Benakat Minyak. Penampilan para peserta dengan hasil karya kostum yang memukau terbukti mampu menyedot perhatian warga yang telah memadati tepi jalan sejak pagi hari.
Kepala Desa Benakat Minyak, Edi Suprapto, menyampaikan rasa bangga serta apresiasi yang setinggi-tingginya atas partisipasi aktif dan kerja sama seluruh masyarakat. Ia menilai tingginya antusiasme warga merupakan cerminan kuatnya rasa kebersamaan dan semangat gotong royong yang masih terjaga dengan baik di desanya.
”Kegiatan karnaval ini kami selenggarakan untuk memeriahkan HUT RI ke-81 sekaligus memberikan hiburan yang edukatif bagi warga. Kami sangat mengapresiasi kreativitas masyarakat hari ini. Semoga melalui momentum kemerdekaan ini, rasa nasionalisme kita semakin kuat dan kerukunan antarwarga terus terjaga,” pungkas Edi Suprapto.
RED.
BREBES, DN-II Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, berbagai unit di lingkungan RSUD Brebes menunjukkan antusiasme yang tinggi. Salah satunya datang dari Ruang Mawar Gedung A Lantai 2, yang turut ambil bagian dalam ajang lomba konten internal RSUD Brebes pada Kamis (20/8/2026).
Kegiatan ini terasa semakin istimewa karena melibatkan langsung Kepala Ruang Mawar, Endang Purwanti, S.Kep., Ns., bersama para staf dan jajaran perawat yang turun tangan langsung sebagai pemeran utama dalam video kreatif tersebut.
Mengusung Isu Nyata Pelayanan Kesehatan
Video kreatif ini mengangkat judul “Tilik Pasien Ning Ruang Mawar RSUD Brebes” (Menengok Pasien di Ruang Mawar RSUD Brebes). Alur cerita dan inspirasi konten diambil langsung dari realitas serta pengalaman sehari-hari (real experience) yang sering dijumpai dalam memberikan pelayanan kepada pasien di bangsal tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Melalui karya ini, tim Ruang Mawar ingin menyampaikan pesan utama kepada masyarakat luas untuk bersama-sama menciptakan lingkungan rumah sakit yang aman, nyaman, dan kondusif demi mempercepat proses penyembuhan pasien.
Wujud Nyata Kepedulian dan Slogan Pelayanan
Keikutsertaan dalam perlombaan ini bukan sekadar mengejar kemenangan, melainkan sebagai bentuk kampanye pelayanan dan wujud nyata kepedulian terhadap kenyamanan pasien maupun pengunjung.
Dalam penutup video, tim Ruang Mawar menyampaikan pesan moral yang kuat:
”Mari ciptakan lingkungan rumah sakit yang aman dan nyaman demi kesembuhan pasien. Kami, Ruang Mawar, peduli pasien, peduli pengunjung.”
Aksi kreatif penuh semangat kebersamaan ini pun ditutup dengan yel-yel khas Brebes: BREBES BERES!
Red/Surahman
NTT, DN-II TNI terus memperkuat dukungan penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hingga hari kelima, Rabu (19/8/2026), sebanyak 4.477 personel telah dikerahkan untuk membantu penanganan bencana di wilayah terdampak.
Dukungan TNI juga diperkuat dengan 27 unit alutsista, terdiri dari 21 pesawat, 5 KRI, dan 1 Kapal ADRI. Alutsista tersebut digunakan untuk mendukung mobilitas personel, distribusi bantuan, serta penanganan masyarakat terdampak.
Pada hari kelima, sebanyak 63,073 ton bantuan telah disalurkan kepada masyarakat terdampak. Dengan tambahan tersebut, total bantuan yang telah disalurkan TNI hingga saat ini mencapai 251,317 ton.
Pengerahan personel, alutsista, dan bantuan tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan serta membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. TNI akan terus berkoordinasi dan memperkuat penanganan bersama pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, serta instansi terkait.Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima #tnirakyat #indonesiaemas2045
NTT, DN-II Pemerintah mengerahkan Kapal Republik Indonesia (KRI) Bung Hatta untuk mendistribusikan dukungan logistik bagi warga terdampak Gempa NTT Magnitudo 7,7 di Kabupaten Manggarai pada Selasa (18/8/2026).
Kapal berlayar dari Pelabuhan Labuhan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat menuju Pelabuhan Reok di Kabupaten Manggarai.
Pada pelayaran ini, KRI Bung Hatta mengangkut dukungan logistik berupa paket bantuan Presiden RI, paket sembako, tenda keluarga dan tenda pengungsi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta beberapa bantuan donasi dari masyarakat. Setelah KRI Bung Hatta bersandar di Pelabuhan Reok, dukungan logistik ini selanjutnya akan dikirimkan ke wilayah Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Transportasi laut dipilih untuk mempercepat dukungan logistik tiba di wilayah terdampak.
Berdasarkan pengkinian data penanganan pascabencana gempa bumi M7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur per 18 Agustus 2026, tercatat Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur menjadi dua kabupaten terdampak dengan jumlah korban jiwa dan pengungsi tertinggi.
Di Kabupaten Manggarai, korban jiwa meninggal dunia sebanyak 27 jiwa dan pengungsi sebanyak 6.487 jiwa. Sementara itu di Kabupaten Manggarai Timur, korban meninggal dunia sebanyak 25 jiwa dan pengungsi mencapai 15.465 jiwa.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain KRI Bung Hatta, dalam penanganan darurat pascagempa NTT ini, Pemerintah melalui TNI Angkatan Laut mengerahkan KRI dr. Soeharso (KRI SHS) yang merupakan kapal bantu rumah sakit milik TNI AL untuk melaksanakan bantuan kesehatan di NTT.
Dalam upaya pendistribusian logistik yang merata ke seluruh wilayah terdampak gempa M7,7 BNPB membuka Pos Dukungan Logistik Nasional (Posduklognas) di tiga titik yaitu di Jakarta, Labuhan Bajo, dan Maumere.
Posduklognas Jakarta berpusat di Base Ops Halim Perdanakusuma. Pos logistik ini menampung bantuan dari instansi, organisasi, maupun masyarakat. Dari posduklognas Halim, logistik akan dibagikan ke Posduklognas Labuhan Bajo dan Posduklognas Maumere.
Posduklognas Labuan Bajo berada di Kantor UBPU Komodo. Pos ini akan mendukung distribusi logistik ke wilayah terdampak di Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur. Sementara itu, cakupan Pos Dukungan Logistik Nasional Maumere yang terletak di Bandara Maumere meliputi wilayah terdampak di Kabupaten Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka.
Posduklognas terbuka bagi masyarakat maupun organisasi yang hendak mengirimkan donasi bagi warga terdampak Gempa NTT. BNPB mengimbau masyarakat dan mitra yang ingin menyalurkan bantuan untuk berkoordinasi dengan tim di Posduklognas setempat perihal jadwal dan kebutuhan distribusi.
Koordinasi tersebut diperlukan agar bantuan yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak, baik dari sisi jenis, jumlah, waktu maupun moda transportasi, sehingga dapat tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran. Red
#InfoBencanaBNPB #GempaNTT #SiapUntukSelamat
*Mendagri Ungkap Prioritas Pemerintah Dorong Pemulihan Pascagempa Berbasis Data di NTT*
Manggarai Timur, www.detik-nasional.com // Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah pusat memprioritaskan penanganan pascagempa di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terutama untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi.
Komitmen tersebut turut ditunjukkan dengan kehadiran Mendagri secara langsung di Kabupaten Manggarai Timur. Semula, Mendagri telah bersiap mengikuti Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Istana Negara. Namun, ia kemudian memutuskan untuk meninjau langsung kondisi masyarakat terdampak bencana di NTT, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta sejumlah menteri, pimpinan lembaga, dan wakil menteri turun ke lokasi bencana.
“Tadinya saya sudah siap-siap sama istri saya untuk hadir di Istana, istri saya sudah siapin pakaian juga, ada pakaian Toraja yang dia udah siapin … karena Bapak Presiden menugaskan kepada sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk turun langsung ke NTT, Flores khususnya untuk membantu daerah dan pemerintah pusat harus hadir, nah jadi [kami hadir di sini],” ujar Mendagri kepada awak media usai memimpin Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lapangan Natas Lehong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT, Senin (17/8/2026).
Dalam penanganan pascagempa, Mendagri menekankan pentingnya pendataan dan verifikasi secara menyeluruh. Langkah tersebut diperlukan agar bantuan pemerintah dapat diberikan secara tepat sesuai dengan tingkat kerusakan dan kondisi masyarakat terdampak.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat saat ini memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari evakuasi, penyelamatan, penanganan korban, hingga pemulihan layanan dasar dan akses mobilitas. Sementara itu, terhadap rumah yang terdampak, pemerintah akan melakukan pendataan berdasarkan tingkat kerusakannya.
“Rumah yang rusak nanti harus didatakan ringan, sedang, berat. Ada kriterianya untuk gempa nanti itu ada bantuan dari BNPB,” katanya.
Menurut Mendagri, proses pendataan tersebut akan dilakukan melalui verifikasi dengan melibatkan pemerintah daerah (Pemda), yang selanjutnya akan divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pendekatan ini dinilai penting agar penanganan pascabencana dapat disesuaikan dengan karakteristik kerusakan di masing-masing wilayah.
Untuk rumah yang masih memungkinkan dibangun kembali di lokasi semula, pemerintah dapat menerapkan pendekatan pembangunan kembali di tempat atau on-site.
“Kalau di sini sepertinya tidak ada yang sampai habis. Sehingga bisa dibangunkan rumah yang ada itu dibangunkan kembali, namanya in situ, on-site,” ungkapnya.
Selain memastikan pendataan kerusakan, pemerintah juga terus memantau pemulihan layanan dasar di wilayah terdampak. Salah satunya sektor kelistrikan yang menunjukkan perkembangan positif.
Mendagri menyampaikan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Listrik Negara (PLN), pemulihan jaringan listrik di wilayah terdampak telah mencapai 88 persen.
“Dari Dirut PLN 88 persen sudah on. Tidak ada pembangkit listrik yang rusak, seperti dalam kasus dari beberapa daerah lain. Yang ada beberapa gardu yang rusak sudah diperbaiki, on,” tandas Mendagri.
Puspen Kemendagri
Redaksi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jakarta, DN-II TNI terus mengoptimalkan pemberian bantuan penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hingga hari kedua, Minggu (16/8/2026), sebanyak 1.201 personel telah dikerahkan untuk membantu penanganan bencana di wilayah terdampak.
Pada hari kedua, TNI mengirimkan bantuan dan dukungan melalui unsur udara dan laut. TNI AU mengerahkan 1 pesawat Airbus A400M dan 1 pesawat Hercules dengan total muatan 33.795 kilogram menuju Labuan Bajo dan Maumere. TNI AL turut mengerahkan KRI dr. Soeharso-990, KRI Bung Hatta-370, KRI Hiu-634, serta helikopter Bell 412EP dan pesawat NC-212 Cassa sementara TNI AD mengerahkan 2 unit helikopter Bell 412EP untuk mendukung penanganan bencana dan mobilitas di wilayah terdampak.
Dukungan TNI juga diperkuat dengan sarana penanganan di lapangan. TNI AD mendirikan 21 tenda lapangan, sedangkan TNI AL menyiapkan 1 rumah sakit lapangan dan 1 rumah sakit lapangan mobile untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak.
Hingga hari kedua, dukungan TNI telah mencapai 60.885 kilogram bantuan yang dikirim melalui 5 sortie penerbangan, terdiri dari 1 Boeing, 1 Airbus A400M, dan 3 Hercules.
Dukungan tersebut akan terus diperkuat pada Senin (17/8/2026) melalui tiga penerbangan Hercules dengan membawa rumah sakit lapangan, paket sembako, makanan kaleng, dan dukungan personel.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pengerahan personel, alutsista, dan bantuan tersebut merupakan bentuk respons cepat dan komitmen TNI dalam membantu masyarakat terdampak bencana serta mempercepat penanganan dan pemulihan di wilayah NTT. (Puspen TNI)
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
NTT, DN-II Pemerintah terus mempercepat penanganan dampak gempa bumi pada hari kedua pascabencana di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Fokus utama penanganan diarahkan pada pemulihan layanan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Kabupaten Manggarai, NTT, pada Minggu (16/08/2026).
Menko PMK mengungkapkan bahwa kondisi sejumlah fasilitas kesehatan di lokasi terdampak saat ini belum sepenuhnya memadai untuk menampung dan memberikan pelayanan optimal kepada seluruh pasien. Menyikapi hal tersebut, pemerintah bergerak cepat dengan berkoordinasi bersama Menteri Kesehatan untuk mendirikan Rumah Sakit Lapangan guna memperkuat kapasitas dan mutu pelayanan medis.
”Kondisi beberapa rumah sakit belum memadai untuk memberikan pelayanan kepada seluruh pasien. Untuk itu, kami telah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan dalam pembuatan Rumah Sakit Lapangan guna memperkuat kapasitas pelayanan kesehatan bagi pasien terdampak,” ujar Pratikno.
Selain sektor kesehatan, pemerintah memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat baik yang masih berada di tempat pengungsian maupun dalam proses perawatan terpenuhi dengan baik. Penyaluran bantuan logistik dan kebutuhan pokok saat ini sudah berjalan secara masif. Di antaranya mencakup 50 ribu paket sembako bantuan Presiden yang telah tiba di titik distribusi Maumere dan Labuan Bajo.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Guna memperlancar distribusi bantuan hingga ke wilayah-wilayah terisolasi, pemerintah turut memperkuat konektivitas melalui tiga jalur utama, yakni darat, udara, dan laut:
Jalur Udara: Didukung dengan penempatan empat unit helikopter TNI dan dua pesawat BNPB yang disiagakan di Labuan Bajo.
Jalur Laut: Dioptimalkan untuk menjangkau dan memenuhi kebutuhan logistik masyarakat di wilayah Sikka, Nagekeo, dan Ende.
Jalur Darat: Dikerahkan untuk mempercepat mobilitas bantuan antarkabupaten yang terdampak.
Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau perkembangan situasi di lapangan dan memastikan seluruh tahapan penanganan darurat pascabencana berjalan cepat, tepat, dan terpadu.
Red/BPMI Setpres
Hashtag: #KemensetnegRI #RilisPresiden
Mediasi Lahan PT BRK dan Marga Adat Muara Kuang Berakhir Tanpa Hasil
MUARA KUANG, www.detik-nasional.com // Upaya penyelesaian pengembalian lahan antara Marga Adat Muara Kuang dan manajemen PT Bumi Rambang Kramajaya (BRK) belum menemukan titik terang. Mediasi perdana yang difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan Muara Kuang pada Jumat (14/8/2026) di ruang kantor kecamatan berakhir deadlock. Pertemuan ini digelar khusus untuk membahas tuntutan masyarakat adat terkait pengembalian penuh tanah ulayat yang telah dikuasai perusahaan selama lebih dari tiga dekade.
Dialog yang berlangsung hangat tersebut dihadiri langsung oleh perwakilan manajemen lama maupun manajemen baru PT BRK. Sementara itu, kubu masyarakat dipimpin oleh tokoh adat Drs. H. Edward Juanda Rusydi, S.Pd., didampingi praktisi hukum juliadi, jajaran tetua adat, mantan pejabat pemerintah setempat, serta elemen warga Muara Kuang. Guna menjaga kelancaran dan kondusivitas dialog, jajaran Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Kabupaten Ogan Ilir mulai dari Camat kecamatan Muara kuang Muhhamad Alfian S.Sos, Kapolsek muara kuang IPDA Harry Setiawan S.H.,M.H, perwakilan Danramil pak Haryono, hingga Lurah kelurahan muara kuang Satria Reza Pratama S.Sos, turut hadir mengawal jalannya mediasi.
Dalam pembukaannya, Edward Juanda secara resmi menyerahkan berkas tuntutan berupa narasi dan peta atas pengembalian seluruh tanah ulayat milik masyarakat adat yang selama ini dikelola oleh PT BRK. Secara historis, ia menegaskan bahwa keberadaan Marga dan Desa Muara Kuang sudah ada jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Pembuktian batas wilayah ulayat tersebut diperkuat oleh dokumen historis berupa Peta Desa karya Pembarap Abdullah tahun 1978 serta Peta BAPPEDA OKI tahun 2002.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
beliau menegaskan bahwa seluruh kawasan yang kini masuk dalam konsesi PT BRK murni merupakan ‘Himbe Peramuan’, yakni hutan adat komunal milik bersama (public asset). Secara turun-temurun, area ulayat ini dimanfaatkan seluruh warga untuk mengambil kayu bahan bangunan, kebutuhan hajatan, pembuatan pagar kebun, hingga tempat berburu dan mencari ikan. Karena sifatnya yang murni komunal dan milik kolektif adat, kawasan ini sejak awal tidak pernah dibagikan atau dilengkapi sertifikat kepemilikan perorangan.
Terkait desas-desus transaksi lahan di masa lalu, Edward menggarisbawahi aturan tegas hukum adat bahwa Himbe Peramuan sama sekali tidak dapat diperjualbelikan oleh individu mana pun. Apabila di masa lalu terdapat oknum warga yang nekat menjual bagian dari tanah adat tersebut kepada pihak perusahaan, transaksi itu secara otomatis dinilai tidak sah dan batal demi hukum. Pengakuan awal perusahaan atas status tanah komunal ini sebenarnya sempat terbukti pada masa pembukaan lahan pertama, saat PT BRK memberikan uang tali kasih sebesar Rp 100.000 per Kepala Keluarga (KK) sebagai izin pemanfaatan.
Untuk mematahkan argumen perusahaan mengenai ketiadaan sertifikat perorangan, Edward Juanda menganalogikannya dengan status kawasan Gelora Bung Karno (GBK) di Jakarta. Kawasan GBK telah sah dimiliki oleh negara sejak era 1960-an meski dokumen resminya baru diterbitkan Kementerian Keuangan di era modern. Hal ini membuktikan bahwa ketiadaan sertifikat kepemilikan sejak awal tidak menghilangkan hak asal-usul masyarakat atas tanah ulayat adat mereka.
Masyarakat Muara Kuang juga meminta transparansi PT BRK untuk membuka dokumen perizinan Hak Guna Usaha (HGU) secara menyeluruh demi menghapus keraguan publik. Mereka menyayangkan penguasaan tanah ulayat selama puluhan tahun yang diawali janji manis oleh oknum tentang pembangunan ekonomi serta tekanan politik rejim Orde Baru ternyata tidak memberikan dampak kesejahteraan yang signifikan bagi masyarakat adat setempat.
Menanggapi tuntutan tersebut, pihak PT BRK yang diwakili staf manajemen lama (Darwis Wahab) dan manajemen baru (Pak Tarigan) tetap berpegang pada legalitas HGU perusahaan yang terdaftar di BPN . Karena dinamika diskusi belum mencapai kesepakatan, Edward juanda meminta Camat Muara Kuang menerbitkan notulen resmi dan menuntut penghentian sementara (moratorium) seluruh aktivitas operasional perkebunan PT BRK pada area klaim wilayah adat 1978 hingga ada kesepakatan hukum yang mengikat.
BY : JULIYAN
Pekanbaru, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Riau segera mempercepat pembentukan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC). Langkah tersebut dinilai menjadi kunci penguatan penanggulangan TBC dari tingkat desa dan kelurahan melalui percepatan penemuan kasus, pendampingan pasien, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat.
“Mungkin nanti dalam kesempatan tertentu saya juga akan zoom dengan para bupati dan wali kota yang ada di Provinsi Riau untuk meyakinkan bahwa pembentukan Desa Siaga ini benar-benar akan memberikan kontribusi terhadap penanggulangan tuberkulosis,” ujarnya dalam Dialog Interaktif dan Koordinasi Bersama Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau guna Memperkuat Dukungan Multisektor dalam Upaya Penanggulangan TBC di RSUD Arifin Achmad, Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (4/8/2026).
Wiyagus menyoroti masih rendahnya capaian pembentukan Desa Siaga TBC di Provinsi Riau. Hingga kini baru terbentuk dua desa atau sekitar 0,11 persen dari total desa dan kelurahan di Provinsi Riau. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat koordinasi lintas sektor agar pembentukan Desa dan Kelurahan Siaga TBC dapat segera direalisasikan.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut bergantung pada sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dinas kesehatan, serta para pemangku kepentingan. Kolaborasi yang kuat akan membuat penanggulangan TBC lebih terstruktur dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Selain itu, Wiyagus meminta para camat, lurah, dan kepala desa mengambil peran aktif dalam memimpin upaya penanggulangan TBC di wilayah masing-masing. Ia menegaskan, pembentukan Desa Siaga harus disertai langkah nyata, mulai dari penemuan kasus secara aktif, pendampingan pasien hingga tuntas berobat, sampai peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya TBC.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Di sini ada Pak Camat yang mendengar langsung tentang data dan juga apa yang saya arahkan hari ini. Segera bentuk, Pak,” tegasnya.
Wiyagus juga berharap komitmen kepala daerah dapat memperkuat pelaksanaan program penanggulangan TBC hingga tingkat RT dan RW. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor akan mempercepat pencapaian target pengendalian TBC di Provinsi Riau.
“Kalau itu sudah dilaksanakan, insyaallah apa yang kita inginkan semuanya akan bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus, Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Riau S.F. Hariyanto, anggota Komisi IX DPR RI Maharani, dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar. Red
You cannot copy content of this page