Banjarbaru, DN-II Komandan Lanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita, M.M.S., didampingi para Kepala Dinas dan Pejabat List A Lanud Sjamsudin Noor, menerima kunjungan Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si., di Air Weapon Range (AWR) Dwi Harmono Maluka Baulin, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Jumat (10/07/2026).
Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka koordinasi awal sekaligus survei lapangan untuk meninjau potensi lahan aset TNI Angkatan Udara yang direncanakan menjadi kawasan pertanian terpadu. Pengembangan kawasan tersebut diarahkan pada budidaya tanaman sorgum yang dipadukan dengan penanaman pohon kelapa sebagai pagar hidup, sehingga diharapkan mampu menciptakan sistem pertanian yang produktif, efisien, dan berkelanjutan.
Dalam pelaksanaan survei tersebut, Danlanud Sam bersama Rektor ULM dan para pejabat Lanud Sam mengamati secara langsung kondisi lahan guna memperoleh gambaran mengenai karakteristik wilayah, tingkat kesesuaian tanah, serta potensi pengembangan komoditas pertanian. Survei ini juga menjadi bagian penting dalam penyusunan konsep pengelolaan kawasan yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan lahan aset negara secara tepat guna.
Danlanud Sam menyampaikan bahwa pemanfaatan lahan aset TNI AU secara optimal merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap program strategis pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Menurutnya, lahan yang memiliki potensi besar tersebut dapat dikembangkan menjadi kawasan pertanian melalui budidaya tanaman sorgum yang dipadukan dengan penanaman pohon kelapa sebagai pagar hidup.
“Pemilihan kedua komoditas tersebut didasarkan pada kemampuannya beradaptasi dengan kondisi lahan, memiliki nilai ekonomis yang tinggi, serta prospek pengembangan yang baik sebagai sumber pangan, pakan, dan produk turunan lainnya, sehingga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian,” ujar Danlanud.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sementara itu, Rektor ULM menilai kawasan AWR Dwi Harmono Maluka Baulin memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan menjadi sentra pertanian terpadu. Menurutnya, kondisi lahan yang tersedia memiliki potensi untuk mendukung pengembangan tanaman sorgum dan kelapa apabila dikelola dengan perencanaan yang matang, didukung penerapan teknologi pertanian yang tepat, serta pengelolaan yang berkelanjutan. Melalui pendekatan dan akademik ilmiah, potensi lahan dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai karakteristik wilayah Kalimantan Selatan.
Kegiatan ini menjadi tahapan awal dalam penyusunan rencana pengembangan kawasan pertanian terpadu di lahan aset TNI Angkatan Udara. Melalui identifikasi karakteristik lahan, kesesuaian komoditas, serta perencanaan pengelolaan yang matang, kawasan tersebut diharapkan mampu mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional menuju Indonesia Maju. Red
Jakarta, DN-II Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Prajurit TNI Angkatan Darat di kancah internasional. Perwira Korps Hukum TNI AD, Kolonel Chk Dr. Arief Fahmi Lubis, S.H., M.H., M.Han., M.A., Ph.D., berhasil menyelesaikan pendidikan National Security & War Course di National Defence University (NDU) Islamabad, Pakistan, yang setara dengan pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), sekaligus meraih gelar Master of Defence Studies (MSDS).
Prosesi wisuda dan penutupan pendidikan berlangsung di Auditorium National Defence University, Islamabad, Pakistan, pada Jumat (10/7/2026). Upacara dipimpin langsung oleh Lieutenant General Babar Iftikhar, HI(M) serta dihadiri Sivitas Akademika NDU dan Atase Pertahanan Republik Indonesia untuk Pakistan, Kolonel Inf Henru Hidayat Susanto.
Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan bagi TNI Angkatan Darat sekaligus mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing dan berprestasi di lingkungan pendidikan strategis internasional.
Selama satu tahun pendidikan, peserta memperoleh pembekalan komprehensif di bidang strategi pertahanan, keamanan nasional dan internasional, kepemimpinan strategis, serta proses pengambilan keputusan pada tingkat kebijakan nasional dan global, dengan fokus pada dinamika keamanan kawasan Asia Selatan.
National Defence University Islamabad merupakan salah satu institusi pendidikan pertahanan paling bergengsi di kawasan Asia Selatan yang secara konsisten mencetak pemimpin sipil maupun militer di tingkat strategis. Pada Tahun Akademik 2025 – 2026, program tersebut diikuti 272 peserta, termasuk 49 perwira internasional dari 26 negara sahabat, sehingga menjadi wadah penting bagi pertukaran wawasan, pengalaman, dan jejaring strategis antarnegara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Keikutsertaan dan keberhasilan Kolonel Chk Dr. Arief Fahmi Lubis dalam program tersebut menunjukkan kapasitas intelektual, kemampuan adaptasi, serta daya saing Prajurit TNI Angkatan Darat dalam merespons perkembangan lingkungan strategis global. Terlebih, hanya dua Pasis yang diizinkan melaksanakan interview dengan Presiden NDU. Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh diharapkan semakin memperkuat kontribusi dalam pengembangan organisasi, khususnya di bidang hukum, pertahanan, dan keamanan nasional.
Pencapaian ini sekaligus menjadi wujud komitmen TNI Angkatan Darat dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, profesional, dan berwawasan global melalui berbagai kesempatan pendidikan di lembaga-lembaga strategis dunia. Bekal akademik, pengalaman internasional, dan jejaring yang diperoleh diharapkan mampu mendukung pembangunan kekuatan TNI Angkatan Darat yang modern, adaptif, dan siap menghadapi tantangan pertahanan di masa depan. (Dispenad)
Kabar, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri kegiatan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Masjid Al Kautsar di Komplek Griya Asri Cahaya Cipageran, Kota Cimahi, Sabtu (11/7/2026).
Prosesi ini menjadi penanda dimulainya secara resmi pembangunan masjid yang diharapkan membawa keberkahan serta menjadi momentum untuk memohon kelancaran, keselamatan, dan kesuksesan selama proses pembangunan berlangsung.
Pembangunan Masjid Al Kautsar merupakan wujud kepedulian dalam menghadirkan sarana ibadah yang representatif bagi masyarakat.
Melalui pembangunan Masjid Al Kautsar, diharapkan tumbuh generasi yang memiliki keimanan, akhlak mulia, serta kepedulian sosial yang kuat. Masjid diharapkan menjadi pusat lahirnya berbagai kegiatan positif yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat sekaligus memperkokoh nilai-nilai toleransi, persaudaraan, dan kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima #tnirakyatkuat #indonesiaemas2045
Jakarta, DN-II Banyak daerah mengingankan pembangunan yang merata di segala sektor bidang agar terlaksana termasuk terbantunya pelaporan administrasi kepegawaian SIPIL POLRI TNI di dalamnya yang selama ini didambakan berbagai pihak dapat terwujud nyata dirasakan bukan hanya mimpi di siang bolong ” Ujar Profesor Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal SH MH memberikan tanggapannya atas telah banyak pihak menginginkan pemekaran wilayah diberbagai daerah masalahnya digantung berlarut larut tidak kunjung terwujud nyata bahkan seperti mimpi dan angan angan atau hanya wacana yang hanya diatas kertas cita cita semata kata tokoh Hukum dan ekonomi ini menjawab materi pertanyaan para pemimpin redaksi media cetak onlen dalam luar negeri dikantornya Markas Pusat Partai. oposisi Merdeka dibilangan Kompleks Asrama Koppasus Cijantung 11/7/2026 via telpon selulernya.
Masyarakat sudah menunggu lama keberanian Presiden RI meresmikan Daerah Otonomi Baru (DOB) karena pentingnya pemerataan pembangunan serta membentuk jaringan ekonomi bermanfaat sehingga bisa tercipta kota baru harapan masyarakat dan memperkuat pertahanan ketahanan Indonesia.
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH menyampaikan kepada media : Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) sangat penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Tidak bagus bila mengurus dokumen PBG atau SIM dll harus menempuh berjam jam jauhnya. Juga masih ada yang harus menggunakan perahu yang jarak tempuhnya bisa 7 jam sekali perjalanan. Sudah saatnya semua di permudah dengan membangun Daerah Otonomi Baru (DOB)
Melalui pemekaran wilayah yang diatur dalam Undang-Undang, pengelolaan sumber daya dan pemerintahan dapat disesuaikan dengan kondisi lokal sehingga lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.Secara lebih rinci, tujuan dan manfaat dari Daerah Otonomi Baru meliputi:
Peningkatan Pelayanan Publik:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Masyarakat tidak perlu menempuh jarak jauh ke pusat pemerintahan sebelumnya untuk mengurus administrasi kependudukan atau perizinan.
Percepatan Pembangunan: Infrastruktur seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan sekolah dapat dibangun lebih merata dan menjangkau wilayah pelosok.
Pemberdayaan Ekonomi Lokal:
Membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.
Efisiensi Pemerintahan: Rentang kendali birokrasi menjadi lebih pendek sehingga pemerintah daerah dapat merespons kebutuhan dan masalah warga dengan lebih cepat.
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH Meminta dipercepat untuk pelaksanaan (DOB) karena kunci bisa terwujudnya hal ini berada di tangan Prabowo Subianto.
Kesulitan pegawai dalam melaksanakan tugas karena jauhnya posisi kantor Walikota, Bupati atau Gubernur. Maka inilah waktunya Presiden RI bersama jajarannya melaksanakan sesuai harapan masyarakat. Inilah data perencanaan Daerah Otonomi Daerah
Wilayah Sumatera
Kabupaten Peureulak Raya: Usulan pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur (mencakup 10 kecamatan).
Kabupaten Pantai Barat Pesisir: Usulan pemekaran baru di Sumatera.
Daftar calon kabupaten baru di Jawa Barat tersebut meliputi :
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kabupaten Bogor Barat (pemekaran dari Kabupaten Bogor)
Kabupaten Bogor Timur (pemekaran dari Kabupaten Bogor)
Kabupaten Sukabumi Utara (pemekaran dari Kabupaten Sukabumi)
Kabupaten Garut Selatan (pemekaran dari Kabupaten Garut)
Kabupaten Indramayu Barat (pemekaran dari Kabupaten Indramayu)
Kabupaten Cianjur Selatan (pemekaran dari Kabupaten Cianjur)
Kabupaten Tasikmalaya Selatan (pemekaran dari Kabupaten Tasikmalaya)
Kabupaten Garut UtaraKabupaten Subang UtaraKabupaten Bekasi Utara
Wilayah Jawa Tengah
Pemekaran Kabupaten Brebes dan Banyumas: Usulan di Jawa Tengah yang masih berproses dalam pembahasan.
Daftar Calon Kabupaten Baru Di Jawa Timur
Provinsi Mataraman (Jawa Selatan):
Usulan ini memisahkan wilayah barat dan selatan Jawa Timur dari provinsi induk. Cakupannya meliputi wilayah karesidenan Kediri dan Madiun.
Provinsi Blambangan (Jawa Timur Timur):
Wacana pemekaran untuk wilayah ujung timur. Wilayah ini meliputi Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang.
Provinsi Madura:
Usulan menjadikan Pulau Madura sebagai provinsi sendiri. Wilayah ini mencakup empat kabupaten yang ada di pulau tersebut
Provinsi Kal-Bar
DPRD dan Pemprov Kalbar secara resmi telah menyetujui dan memproses usulan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Ketapang (Jelai Kendawangan Raya, Matan Hulu, dan Hulu Aik). Sementara itu, usulan DOB Provinsi Kapuas Raya dan wacana pemekaran Sambas Pesisir terus didorong. Realisasi seluruh pemekaran ini masih tertahan kebijakan moratorium nasional
Provinsi Kal-Teng
Rencana pemekaran wilayah utama di Kalteng meliputi:
Provinsi Barito Raya: Pemekaran yang mencakup lima kabupaten di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, diusulkan menjadi provinsi baru.
Provinsi Kotawaringin: Wacana pemekaran wilayah barat Kalteng menjadi provinsi terpisah.Kabupaten Kotawaringin Utara (Kotara): Calon kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Timur, yang telah mendapatkan persetujuan DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalteng
Kabupaten Kapuas Ngaju: Usulan DOB pemekaran dari Kabupaten Kapuas
Provinsi Kal-Tim
Tiga calon Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kalimantan Timur yang tengah bersiap dimekarkan adalah Kutai Utara, Berau Pesisir Selatan, dan Paser Selatan. Dari segi kesiapan administrasi, usulan pemekaran Kutai Utara menjadi yang paling menonjol dan matang untuk segera direalisasikan
Selain tiga wilayah tersebut, terdapat beberapa wacana dan usulan pemekaran lainnya yang terus didorong oleh berbagai tokoh dan masyarakat setempat agar layanan pemerintah bisa lebih dekat:
Kota Samarinda Baru / Samarinda Seberang: Diwacanakan untuk memusatkan pembangunan dan menjadi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kutai Tengah: Calon kabupaten baru hasil pemekaran wilayah di Kutai.
DOB Sangkulirang: Wilayah yang diusulkan lepas dari Kabupaten Kutai Timur
Provinsi Kaltara
Kalimantan Utara (Kaltara) mengusulkan pembentukan enam Daerah Otonom Baru (DOB) untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan. Rencana pemekaran ini mencakup enam wilayah, yakni:
Dua calon kota: Kota Tanjung Selor dan Kota Sebatik
Empat calon kabupaten: Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan, Kabupaten Krayan, Kabupaten Apau Kayan, serta Kabupaten Mangku Mengelung (atau pemekaran setara).
Pemerintah Provinsi Kaltara dan berbagai tokoh perbatasan secara konsisten mendorong realisasi DOB ini melalui skema strategis nasional. Pembentukan Kota Tanjung Selor menjadi salah satu prioritas utama, mengingat status ibu kota provinsi saat ini masih berupa kecamatan di bawah administrasi Kabupaten Bulungan. Pemekaran wilayah desa dan kecamatan terus dimatangkan untuk memenuhi persyaratan fisik kewilayahan.
Provinsi Sul-Teng
DPRD Provinsi Sulawesi Tengah telah menyetujui pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Tompotika. Pengusulan ini merupakan bagian dari wacana 11 calon DOB di Sulteng yang dipersiapkan untuk mempercepat pembangunan Palpos sambil menunggu moratorium pemerintah pusat
1. Kabupaten TompotikaStatus: Disetujui DPRD Sulteng melalui Rapat Paripurna pada September 2025 DPRD PROVINSI GELAR RAPAT PARIPURNA PENETAPAN ….Wilayah Cakupan: Meliputi tujuh kecamatan yaitu Masama, Lamala, Mantoh, Balantak, Balantak Utara, Balantak Selatan, dan Bualemo DPRD PROVINSI GELAR RAPAT PARIPURNA PENETAPAN ….
2. Wilayah Calon DOB LainnyaSelain Tompotika, terdapat beberapa wilayah lain yang masuk dalam radar pemekaran di Sulawesi Tengah, meliputi:Pemekaran Kabupaten/Kota: Batui-Toili, Buol Timur, Dondo Dampal, Donggala Utara, Kepulauan Togean, Moutong, Pamona Raya, Tampo Lore, Tomini Raya, dan Kota Luwuk Palpos.Kajian Wilayah: Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Sulteng aktif melakukan Focus Group Discussion (FGD) dan kajian pemekaran untuk sejumlah daerah brida.sultengprov.go.id, seperti kajian untuk Kabupaten Donggala dan kawasan Batui.
Provinsi Maluku
DOB Maluku. Sembilan daerah otonom baru itu di antaranya Seram Utara dan Banda yang Kabupaten induknya adalah Maluku Tengah, Tanimbar Utara (Kabupaten Maluku Tenggara Barat), Talabatai di Kabupaten Seram Bagian Barat, serta dua calon daerah otonom baru di Kabupaten Seram Bagian Timur.
Provinsi Papua
DOB Papua. Provinsi Papua Selatan
Ibu Kota: MeraukeCakupan Wilayah: Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat.
Provinsi Papua Tengah
Ibu Kota: Nabire Cakupan Wilayah: Kabupaten Nabire, Paniai, Mimika, Puncak Jaya, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai.
Provinsi Papua Pegunungan
Ibu Kota: JayawijayaCakupan Wilayah: Kabupaten Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo, Lanny Jaya, dan Nduga.
Provinsi Papua Barat Daya
Ibu Kota: Sorong Cakupan Wilayah: Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Maybrat.
DPR RI bersama pemerintah pusat secara berkelanjutan terus mengawal percepatan pembangunan infrastruktur perkantoran di keempat DOB tersebut agar roda pemerintahan dapat beroperasi secara optimal
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH mengingatkan pemerintah pusat. Sangat pentingnya mempercepat dan meresmikan (DOB) sebagai wujud cita cita pembangunan yang merata dan menentukan secara resmi kota kota baru akan berdampak memperkuat ekonomi dan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat. Semoga harapan ini bersama Prabowo Subianto bisa diwujudkan.
Narasumber : Prof DR Sutan Nasomal SH,MH
Makassar, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) memperkuat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menurutnya, TP PKK memiliki jaringan yang luas hingga tingkat keluarga sehingga menjadi ujung tombak dalam berbagai program pembangunan di masyarakat.
Hal itu disampaikan Ribka saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada Puncak Peringatan ke-54 Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK bertajuk “Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045” di Hotel Claro, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (11/7/2026).
Ribka mengatakan, TP PKK merupakan organisasi yang telah tumbuh dan berkarya hingga ke tingkat desa. Karena itu, penguatan peran TP PKK menjadi penting, terutama dalam mendukung pembangunan keluarga, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“TP PKK menjadi sebuah organisasi yang dapat menggerakkan potensi masyarakat yang ada di daerah, di seluruh pelosok di Indonesia,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menekankan, Pemda perlu memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program PKK, termasuk melalui penyediaan anggaran yang memadai. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), lanjutnya, telah menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1-861 Tahun 2026 yang mengarahkan Pemda untuk mengalokasikan anggaran bagi pembiayaan program PKK di daerah.
“Kami melalui Kepmendagri Nomor 900 tahun 2026 telah mengarahkan pemerintah daerah untuk menyiapkan anggaran khusus untuk pembiayaan kepada seluruh program PKK di daerah,” katanya.
Menurut Ribka, dukungan Pemda menjadi faktor penting dalam memastikan program-program PKK dapat berjalan secara optimal. Ia menegaskan, efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi komitmen daerah dalam mendukung pelaksanaan program PKK yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“PKK menjadi sebuah urusan penting yang perlu didukung oleh APBD,” tegasnya.
Ribka juga mengapresiasi dedikasi TP PKK Pusat beserta seluruh jajaran TP PKK di Indonesia yang selama ini terus berkontribusi dalam memberdayakan keluarga dan masyarakat. Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, Pemda, dan TP PKK semakin kuat sehingga 10 Program Pokok PKK dapat berjalan optimal.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar. Hadir pula Pelindung TP PKK Selvi Gibran Rakabuming yang didampingi jajaran Solidaritas Perempuan Indonesia (Seruni) Kabinet Merah Putih, Ketua Umum (Ketum) TP PKK Tri Tito Karnavian, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, jajaran TP PKK provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia, serta pejabat terkait lainnya. Red
GRESIK, DN-II Wakil Menteri Transmigrasi sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi, membakar semangat ratusan kader dalam agenda Sarasehan Politik yang digelar di Kantor DPD PAN Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Jumat (10/7/2026).
Dalam acara bertema “Bersama Menghadirkan Solusi Bagi Masyarakat Lebih Baik” tersebut, Viva Yoga menegaskan bahwa PAN adalah partai reformis yang tangguh dan selalu berhasil mematahkan berbagai prediksi miring pengamat maupun lembaga survei.
“Meski dulu sering kali disurvei tidak lolos parliamentary threshold (ambang batas parlemen) untuk DPR RI, fakta membuktikan PAN selalu hadir di Senayan. Sejak Pemilu 1999 hingga saat ini, PAN konsisten berada di DPR,” tegas mantan Presidium MN KAHMI tersebut disambut tepuk tangan riuh para kader.
Menurut pria kelahiran Lamongan ini, kunci utama keberhasilan PAN bertahan di papan atas politik nasional adalah soliditas dan militansi di akar rumput.
Kader Satu Komando, Siap Turun Gunung
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di hadapan pengurus dan ratusan kader PAN Gresik, Viva Yoga berpesan agar momentum ini dijadikan pelecut untuk meningkatkan perolehan kursi, baik di tingkat DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun DPR RI. Ia meminta seluruh instrumen partai bergerak aktif membangun komunikasi dan koordinasi yang kuat.
“Kita ini menjadi kader PAN bukan kaleng-kaleng! Sebagai kader yang bukan kaleng-kaleng, maka semuanya harus militan, setia, loyal, dan satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan,” seru Viva Yoga lantang.
Ia juga memastikan bahwa jajaran pengurus pusat tidak akan tinggal diam dalam mengawal perjuangan di daerah. “Pada saatnya nanti, saya juga akan turun gunung langsung ke masyarakat,” imbuhnya.
Pilar Demokrasi dan Pentingnya Menjaga Soliditas
Selain memberikan motivasi pemenangan, Viva Yoga juga memaparkan materi ideologis mengenai pentingnya peran partai politik dalam sistem pemerintahan modern. Menurutnya, partai politik adalah institusi modern yang dibentuk oleh undang-undang sebagai pilar utama demokrasi.
“Demokrasi bisa berjalan baik kalau partai politiknya baik. Sebaliknya, sistem kepartaian yang buruk akan melahirkan demokrasi yang buruk pula. Di sinilah pentingnya PAN untuk terus meningkatkan kualitas diri agar kualitas demokrasi kita semakin baik,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh kader untuk meluruskan niat dan menjadikan PAN sebagai kendaraan perjuangan dan pengabdian yang tulus kepada umat, rakyat, bangsa, dan negara.
Di akhir arahannya, Wakil Menteri Transmigrasi ini mewanti-wanti agar seluruh kader menghindari konflik internal yang destruktif dan fokus pada kerja-kerja pemenangan.
“Saya meminta kepada Saudaraku semua untuk terus menjaga soliditas. Konflik memang bagian dari dinamika partai, tetapi harus diarahkan secara konstruktif. Kunci kemenangan kita adalah solid dan bersatu. Bila ada masalah, segera tabayun (klarifikasi),” pungkasnya. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
LOMBOK BARAT, DN-II Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Jumat (10/7/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Presiden meresmikan lima bendungan strategis nasional yang pembangunannya dipusatkan di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, NTB.
Selain Bendungan Meninting, empat bendungan lain yang ikut diresmikan secara bersamaan adalah:
Bendungan Keureuto (Provinsi Aceh)
Bendungan Rukoh (Provinsi Aceh)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bendungan Jlantah (Provinsi Jawa Tengah)
Bendungan Sidan (Provinsi Bali)
Menurut keterangan Sekretaris Kabinet (Seskab), peresmian megaproyek ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam memperkuat infrastruktur sumber daya air nasional. Infrastruktur ini dinilai memiliki peran yang sangat strategis untuk masa depan bangsa.
”Peresmian bendungan ini merupakan upaya Pemerintah memperkuat ketahanan air nasional sekaligus wujud komitmen dalam memperkuat infrastruktur sumber daya air yang memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan dan swasembada pangan, penyediaan air baku, pengendalian banjir, serta pengembangan energi bersih,” ujar Seskab dalam keterangannya, Jumat (10/7).
Seskab juga menambahkan bahwa infrastruktur ini dibangun untuk memberikan dampak langsung yang masif bagi kesejahteraan masyarakat luas, khususnya di sektor agraria dan lingkungan.
”Keberadaan bendungan-bendungan tersebut akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat melalui peningkatan produktivitas pertanian, terjaminnya ketersediaan air, dan memperkuat fondasi pembangunan yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Red/TIW
#CatatanSeskab
LOMBOK BARAT, DN-II Presiden Prabowo Subianto meresmikan lima bendungan sekaligus secara terpusat dari Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat (10/07/2026).
Dalam sambutannya, Kepala Negara menegaskan bahwa seluruh infrastruktur ini bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol kesinambungan pembangunan nasional yang lahir dari kerja keras dan semangat persatuan bangsa.
Presiden Prabowo menilai keberhasilan penyelesaian proyek strategis nasional (PSN) ini merupakan bukti nyata dari kebijakan pemerintah yang selalu berorientasi pada kepentingan rakyat.
Guna memastikan program serupa terus berjalan, Kepala Negara berkomitmen untuk memperketat efisiensi anggaran dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Pemerintah akan terus mengedepankan efisiensi pengelolaan anggaran serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih. Dengan begitu, akan semakin banyak sumber daya negara yang dapat diselamatkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan,” ujar Presiden Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa peresmian lima bendungan ini menjadi langkah besar dalam membawa Indonesia menuju gerbang negara maju.
Pemerintah berkomitmen akan terus menggenjot penyediaan berbagai infrastruktur vital guna memperkokoh ketahanan pangan, kedaulatan energi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Red/BPMI Setpres
#KemensetnegRI #RilisPresiden #InfrastrukturUntukRakyat #KetahananPangan
Aceh, DN-II Konflik sengketa lahan antara ratusan kepala keluarga (KK) dari lima desa di Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, dengan perusahaan perkebunan PT Alis kian memanas. Menanggapi situasi ini, Pakar Hukum Internasional sekaligus Penanggung Jawab Timpas Indonesia, Profesor Sutan Nasomal, SH., MH., mendesak Kapolri untuk segera memerintahkan Kapolda Aceh guna menyidik aktivitas perusahaan tersebut. (10/7/2026).
”Permasalahan sengketa antara warga Kecamatan Rundeng di lima desa dengan PT Alis ini jangan sampai membuat pemerintah daerah hanya menonton ‘dagelan’ saja. Pemerintah harus menengahi,” ujar Profesor Sutan Nasomal saat dihubungi oleh para pemimpin redaksi media cetak dan online nasional maupun internasional melalui telepon seluler di markas pusat POM.
Profesor Sutan yang juga menjabat sebagai Ekonom dan Ketua Perkumpulan Advokat Muda Indonesia ini turut mempertanyakan peran wakil rakyat setempat. “Ketua DPRK maupun mereka yang mengaku wakil rakyat kok malah tidak hadir, apalagi membela? Ini aneh bin ajaib namanya. Sebaliknya, Kapolri harus memerintahkan Kapolda agar Kapolres segera menengahi masalah ini,” tegasnya.
Ratusan KK Mengadu Lahan Adat Diserobot
Sebelumnya pada Rabu (08/07/2026), ratusan kepala keluarga dari lima desa yakni Desa Lae Mate, Desa DAH, Desa Sibuasen, Desa Panglima Sahman, dan Desa Muara Batu-Batu mengadukan tindakan PT Alis yang diduga telah menyerobot dan merusak lahan garapan mereka.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Perwakilan masyarakat, Ukim Barat, menjelaskan bahwa lahan yang diklaim warga tersebut merupakan tanah warisan turun-temurun. Di atas lahan itu, warga menanam nilam, jagung, pinang, padi, hingga kelapa sawit, durian, dan mangga yang sebagian besar sudah menghasilkan.
”Kami ini masyarakat dari lima desa. Lahan ini peninggalan nenek kami. Pada tahun 1995, orang tua kami bahkan pernah mendapatkan program TC dari pemerintah di lahan tersebut,” kata Ukim Barat pada Senin (04/07/2026).
Menurut penuturan warga, lahan tersebut sempat ditinggalkan selama kurang lebih 8 tahun sejak 1998 akibat berkecamuknya konflik Aceh. Pasca-perdamaian antara GAM dan RI pada tahun 2005, warga dipulangkan oleh pemerintah melalui program BRR dan kembali mengelola lahan pertanian mereka.
”Masalahnya, tahun 2024 kemarin PT Alis masuk. Mereka langsung membuat parit besar, badan jalan, dan mencabut tanaman kami menggunakan ekskavator (beko). Padahal, lahan kami sudah memiliki dokumen resmi berupa SKT (Surat Keterangan Tanah) dan AJB (Akta Jual Beli) dari Notaris,” lanjut Ukim.
Warga juga menegaskan bahwa PT Alis sejauh ini baru mengantongi PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang). “Itu bukan HGU (Hak Guna Usaha), tapi mereka sudah main gusur saja,” ketusnya. akibat kejadian ini, mata pencaharian ratusan KK terancam putus. “Kami hanya bertani. Dari hasilah kami makan dan membiayai sekolah anak-anak,” ucapnya pilu.
Memohon Bantuan Presiden Prabowo
Di tengah keputusasaan, masyarakat lima desa ini menaruh harapan besar kepada pemerintah pusat. Mereka memohon kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar memerintahkan instansi terkait untuk menghentikan seluruh aktivitas PT Alis di lahan sengketa.
”Kami juga memohon kepada Menteri ATR/BPN agar tidak asal mengeluarkan izin tanpa turun langsung ke lapangan. Lihat dulu penderitaan rakyat kecil yang ditindas di bawah,” harap warga.
Selain kepada Presiden, warga juga meminta bantuan serta perlindungan hak dari Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, anggota DPR RI, DPRA, hingga Walikota Subulussalam untuk memediasi konflik ini.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Hadir di tengah-tengah massa aksi, mantan anggota DPRK Kota Subulussalam, Bahagia Maha, yang turut mendampingi warga ikut bersuara keluh mendalam. “Kami bukan meminta kemewahan. Kami hanya ingin lahan kami dikembalikan agar masyarakat bisa menafkahi keluarga dan menyekolahkan anak-anak mereka,” tutup Bahagia tegas.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT Alis belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan penyerobotan lahan tersebut.
Tim Redaksi
Wonogiri, DN-II Babinsa (Bintara Pembina Desa) berperan aktif dalam kegiatan patroli dan pengawasan di pos kamling untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah binaan mereka.
Keterlibatan ini merupakan bentuk sinergi antara TNI dan masyarakat setempat, dengan tujuan utama untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.
Seperti yang dilakukan Babinsa Koramil 05/Baturetno Sertu Samino saat berpatroli Desa yang menjadi binaannya, Kamis (9/7/2026) malam.
Babinsa mengajak warga untuk bersama sama berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong untuk mempererat hubungan dengan warga.
Babinsa secara rutin berpatroli bersama Linmas untuk mengawasi lingkungan dan titik-titik rawan mencegah tindak kriminalitas dan menekan angka kriminalitas seperti pencurian.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Saat berpatroli, Babinsa menyampaikan pesan-pesan keamanan, mengingatkan warga untuk waspada, dan berhati-hati terhadap isu yang tidak jelas sumbernya.
Kegiatan ini menjadi wadah bagi warga untuk bertukar informasi mengenai situasi keamanan dan hal-hal mencurigakan di lingkungan mereka. Red/Ak
You cannot copy content of this page