Jakarta, DN-II Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R., mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, memimpin Laporan Korps Kenaikan Pangkat bagi 139 Perwira Tinggi (Pati) TNI di GOR A. Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (1/12/2025).
Kenaikan pangkat tersebut ditetapkan melalui Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/2275/XI/2025 tanggal 5 November 2025. Dari total 139 Pati yang naik pangkat, terdiri dari 80 Pati TNI Angkatan Darat, 35 Pati TNI Angkatan Laut, dan 24 Pati TNI Angkatan Udara, yang mencerminkan kesinambungan pembinaan karier perwira secara proporsional di seluruh matra TNI.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Panglima TNI menyampaikan pesan penting mengenai peningkatan kualitas kinerja dan soliditas prajurit dalam menghadapi dinamika tugas ke depan. Kemampuan adaptasi dan peningkatan profesionalisme menjadi syarat utama dalam menjawab tuntutan tugas ke depan. “Empat tahun lagi kita harus semakin kuat, harus semakin solid, Kita berupaya untuk kinerja yang menjadi ukuran. Beban kerja yang diberikan kita untuk bisa kita selesaikan, itu adalah ukuran,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Wakil Panglima TNI juga mengingatkan tentang spektrum ancaman yang semakin kompleks. Menurutnya, perkembangan lingkungan strategis menuntut kesiapsiagaan dan kepekaan terhadap ancaman nonkonvensional. “Pendahulu kita dulu sering menyampaikan bahwa tantangan kita akan semakin berat. Kita tidak berhadapan dengan negara-negara yang akan menginvasi kita, tapi proksi ada di depan mata,” tambahnya.
Sejumlah jabatan strategis yang mendapatkan kenaikan pangkat, antara lain Pangdivif 3 Kostrad Mayjen TNI Bagus Suryadi Tayo, M.Sc., Gubernur AAL Laksda TNI Sigit Santoso, serta Waasops Panglima TNI Marsda TNI M. Taufiq Arasj, S.Sos., M.I.Pol., CHRMP.
Red
#tniprima
#tnirakyat
#indonesiamaju
Aceh, DN-II Pasukan TNI dari Kodim 0111/Bireuen kembali menunjukkan komitmen, ketulusan, dan pengabdian dalam membantu warga yang terdampak banjir di sejumlah wilayah Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen. Bencana yang merusak fasilitas publik dan mengganggu aktivitas harian masyarakat. Senin (1/12/2025).
Putusnya jembatan penghubung antar desa di Desa Ceubrek akibat derasnya banjir membuat akses warga lumpuh total. Aktivitas masyarakat, mulai dari bekerja, bersekolah, hingga pemenuhan kebutuhan pokok, menjadi sangat terhambat. Material banjir berupa kayu, lumpur, dan bebatuan menutupi alur sungai sehingga penyeberangan menjadi berbahaya. Pasukan TNI dari Kodim 0111/Bireuen pun memprioritaskan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan perempuan untuk menyeberang dengan aman.
Aksi heroik juga dilakukan Babinsa Koramil 08/Gandapura di Desa Awe Geutah, Kecamatan Peusangan Selatan. Jalur sungai yang selama ini menjadi satu-satunya akses warga terputus akibat tumpukan material banjir. Kondisi ini membuat masyarakat, termasuk anak-anak dan orang tua, kesulitan melintas. Dengan sigap, para Babinsa turun langsung ke sungai membantu warga menyeberang satu per satu, memastikan keselamatan masyarakat di tengah arus yang tidak stabil.
Komandan Kodim 0111/Bireuen, Letkol Arh Luthfi Novriadi, S.E., S.Sos., M.Han., M.Sc., menyampaikan penghargaan atas respon cepat dan dedikasi prajurit di lapangan. “Apa yang dilakukan para Babinsa dan anggota Pos Ramil adalah wujud nyata pengabdian TNI AD dalam melindungi dan membantu masyarakat. Mereka hadir tepat saat warga membutuhkan, terutama ketika keselamatan masyarakat terancam,” ungkapnya.
Dandim 0111/Bireuen memastikan bahwa prajurit Kodim 0111/Bireuen akan terus berada di garis terdepan dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana, baik melalui dukungan fisik maupun bantuan moral agar warga bisa segera bangkit dari kondisi darurat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ref
#tniprima
#tnirakyat
#indonesiamaju
Autentikasi: Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi
Padang Pariaman, Sumatera Barat, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melanjutkan rangkaian kunjungannya ke wilayah terdampak bencana dengan meninjau langsung Posko Pengungsian di Perumahan Kasai Permai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, pada Senin (01/12/2025).
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan penanganan tanggap darurat berjalan optimal pasca-bencana banjir yang melanda kawasan tersebut.
Sambutan Hangat dan Peninjauan Fasilitas
Kedatangan Kepala Negara disambut hangat dan penuh antusias oleh ribuan warga yang saat ini harus tinggal sementara di lokasi pengungsian. Posko di Perumahan Kasai Permai tercatat menampung sekitar 1.000 pengungsi, yang mayoritas adalah keluarga dengan anak-anak yang terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat dampak banjir.
Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo langsung bergerak untuk meninjau fasilitas-fasilitas utama di posko. Peninjauan dimulai dari tenda-tenda pengungsian untuk melihat kondisi tempat tinggal sementara warga, dilanjutkan ke area dapur umum yang menjadi pusat vital penyediaan kebutuhan pangan bagi seluruh warga terdampak.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Pemerintah memastikan bahwa kebutuhan dasar, terutama makanan dan tempat tinggal layak, terpenuhi bagi seluruh saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Kita akan terus bekerja keras memulihkan kondisi ini,” ujar Presiden di sela-sela kunjungannya.
Fokus pada Pemulihan Psikososial Anak
Dalam kunjungan tersebut, Presiden juga memberikan perhatian khusus pada layanan trauma healing. Beliau meninjau langsung area yang dikhususkan bagi kelompok rentan, terutama anak-anak.
Sejumlah relawan psikososial dari berbagai lembaga terlihat aktif mendampingi anak-anak. Mereka melaksanakan berbagai permainan edukatif dan kegiatan kreatif yang bertujuan untuk memulihkan kondisi psikologis dan memberikan dukungan mental pasca-bencana. Kegiatan ini sangat penting untuk membantu anak-anak menghadapi situasi sulit dan mengembalikan keceriaan mereka.
Kunjungan di Padang Pariaman ini melengkapi rangkaian peninjauan sebelumnya yang telah dilakukan Presiden di Aceh dan Sumatera Utara, menegaskan komitmen pemerintah dalam penanganan bencana dan pemulihan pasca-bencana di berbagai wilayah Indonesia.
Red
Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
#BencanaBanjir
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#PadangPariaman
#PrabowoSubianto
Aceh DN-II Dari Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke wilayah terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tenggara, Senin (01/12/2025). Jembatan Pante Dona, yang putus total akibat banjir besar, menjadi tujuan pertama Presiden setibanya di Aceh.
Di lokasi tersebut, Presiden berdiskusi dengan jajaran pemerintah terkait mengenai percepatan pembangunan akses darurat agar mobilitas masyarakat segera pulih. Kepala Negara juga menegaskan bahwa rekonstruksi jembatan permanen akan diprioritaskan agar transportasi dan ekonomi masyarakat dapat bangkit kembali.
Suasana haru dan penuh kehangatan pun menyelimuti Posko Pengungsian di Desa Bambel Baru saat Presiden tiba untuk meninjau langsung kondisi korban banjir yang kini tinggal di tenda-tenda darurat. Tidak hanya menyapa sekaligus mendengarkan secara langsung keluhan dan kebutuhan warga, Presiden juga meninjau keberadaan dapur umum dan berbagai fasilitas darurat yang telah beroperasi untuk memenuhi kebutuhan warga.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden memaparkan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam percepatan pemulihan infrastruktur dasar dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat. Presiden menegaskan pemerintah akan segera memperbaiki jalur-jalur vital yang rusak dan fasilitas pendidikan di wilayah terdampak. Pemerintah, menurut Presiden, juga sedang dalam upaya untuk mempercepat pembentukan koperasi di setiap desa agar distribusi barang subsidi lebih efektif.
Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sumber: BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
Padang Pariaman, Sumatera Barat. DN-II Setelah meninjau Aceh dan Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kerjanya dengan meninjau langsung posko pengungsian di Perumahan Kasai Permai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, pada Senin, (1/12/2025).
Di posko tersebut, tercatat sekitar 1.000 pengungsi yang mayoritas adalah keluarga dengan anak-anak yang terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat bencana.
Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo langsung menyambangi tenda pengungsian, area dapur umum, dan meninjau layanan trauma healing. Layanan ini secara khusus difokuskan bagi kelompok rentan, terutama anak-anak, untuk membantu memulihkan kondisi psikologis mereka. 
“Alhamdulillah, Saya baru liat pengungsi di Padang, Padang saya kira semua jalan sudah mulai bisa tembus. Jalan darat bisa tembus ya. Walaupun banyak jembatan juga yang rusak. Listrik sudah hampir 100 persen. Air juga sudah mulai dibenahi,” ujar Presiden.
Presiden Prabowo menekankan bahwa pemulihan infrastruktur dasar dan layanan publik menjadi prioritas utama pemerintah dalam tahap awal penanganan bencana ini. Beliau menambahkan bahwa seluruh pihak saat ini tengah bekerja cepat untuk menormalisasi kembali wilayah yang terdampak.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Setelah menuntaskan rangkaian kunjungan kerjanya di tiga provinsi terdampak bencana, Presiden Prabowo Subianto pun bertolak kembali menuju Jakarta.
Red
#KunjunganKerja #PresidenPrabowo #PadangPariaman
Pilwu Desa Tinumpuk Indramayu Digugat! Proses Dismisal PTUN Bandung Ungkap Dugaan Cacat Hukum Perbup
BANDUNG, DN-II Proses persidangan dismisal di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung untuk perkara TUN nomor 212/G/2025/PTUN BDG digelar pada hari Senin, 1 Desember 2025, pukul 13.30 WIB. Perkara ini diajukan oleh Penggugat Wiyadi melalui kuasa hukumnya, Advokat H. Dudung Badrun, S.H., M.H.
Agenda sidang dismisal ini berfokus pada pemeriksaan kelengkapan formal gugatan. Majelis Hakim PTUN Bandung meminta penjelasan mendalam dari pihak Penggugat, terutama mengenai objek perkara dan upaya keberatan/banding administrasi yang telah ditempuh sebelum mendaftarkan gugatan.
Alasan Akselerasi Gugatan dan Upaya Administratif yang Diabaikan
Advokat H. Dudung Badrun, S.H., M.H., menjelaskan kronologi dan alasan mengapa gugatan didaftarkan tanpa menunggu masa tenggang 10 hari setelah pengajuan keberatan administratif.
Keputusan Panitia: Penggugat menerima Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak Indramayu Tahun 2025 Nomor 400.10.2/01/SK/2025 tertanggal 20 November 2025.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Keberatan Cepat: Pada tanggal 21 November 2025, Penggugat mengajukan keberatan kepada Penerbit Surat Keputusan, namun tidak direspons.
Banding Administrasi: Pada tanggal 22 November 2025, Penggugat melayangkan banding administrasi kepada Bupati Indramayu, namun juga tidak mendapatkan respons.
Langkah Hukum PTUN: Karena tidak direspons, Penggugat mendaftarkan gugatan melalui Pengadilan Tinggi Bandung pada tanggal 24 November 2025.
Pilwu Anomali: Perbup Diduga Cacat Hukum
Menjawab pertanyaan Majelis Hakim mengenai percepatan pengajuan gugatan, Advokat H. Dudung Badrun, S.H., M.H., menegaskan bahwa Pilwu Serentak Indramayu Tahun 2025 berada dalam kondisi anomali (tidak normal).
“Pilwu Indramayu tahun 2025 ini diduga liar alias ilegal karena mendasarkan pada peraturan yang cacat hukum,” jelas H. Dudung Badrun.
Cacat hukum tersebut merujuk pada:
Peraturan Bupati (Perbup) Indramayu Nomor 30 Tahun 2025 yang diperbarui oleh Perbup Nomor 47 Tahun 2025.
Menurut Penggugat, Perbup ini terbit sebelum adanya peraturan pelaksana (Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, maupun Peraturan Daerah) yang mengatur pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Kuwu berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
“Penyelenggaraan Pilwu yang mendahului regulasi pelaksana dari UU yang baru, menjadikan dasarnya cacat formil. Ini yang kami sebut anomali dan memaksa kami untuk mengajukan gugatan dengan cepat,” pungkasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Keputusan terkait diterima atau tidaknya gugatan ini dalam proses dismisal PTUN Bandung akan ditetapkan dalam pekan ini dan dapat dipantau melalui Ecout Mahkamah Agung.
Ttd.
DB TI, S.H., M.H.
KEBUMEN, WWW.DETIK-NASIONAL.COM II Jalan Nasional di Jawa Tengah, khususnya ruas Kebumen–Purworejo, kembali menjadi sorotan. Sebuah papan proyek besar terpampang, mengumumkan dimulainya pekerjaan Preservasi Jalan Kebumen – Purworejo – Karangnongko (Bts. DIY) senilai fantastis Rp 158.143.700.000,00. Senin, (1/12/2025).
Proyek sepanjang 17,16 KM ini, yang dikerjakan oleh PT. Karya Adi Kencana dengan pengawas PT. Gita Cipta Sagayasa (KSO) PT. Seecons, diharapkan menjadi solusi permanen, namun justru disambut dengan nada skeptis dan kritis dari masyarakat setempat.
Ancaman Macet dan Trauma Kualitas Proyek Lama
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pekerjaan yang dimulai sejak 17 November 2025 ini dipastikan akan memicu kemacetan parah di beberapa titik vital, terutama di kawasan padat seperti Gombong, Wero, dan Sruweng.
“Sudah pasti macet. Kami harap petugas di lapangan punya manajemen lalu lintas yang serius. Jangan cuma asal kerja,” ujar kuat ni (35), seorang pedagang di Gombong.
Namun, kemacetan bukan satu-satunya kekhawatiran. Warga juga menyuarakan trauma mendalam terhadap kualitas pekerjaan jalan sebelumnya yang pernah dikerjakan oleh penyedia jasa yang sama.
> “Tolong, hasilnya harus bagus, jangan seperti yang Guyangan Ngidul sampai Petanahan yang sekarang sudah rusak parah. Ini yang mengerjakan PT yang sama,” ujar seorang warga Sruweng yang enggan disebutkan namanya, menggambarkan betapa jalan tersebut sudah rusak parah sekarang dan penguna jalan terutama sepeda motor jalannya harus berhati – hati.
Kritik pedas ini menyoroti kontras antara nilai kontrak yang mencapai ratusan miliar dengan daya tahan infrastruktur yang dihasilkan di masa lalu.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Taruhan 540 Hari dan Harapan ‘Jalan Tahan Banting’
Berdasarkan papan proyek, PT. Karya Adi Kencana memiliki 540 hari kalender untuk melaksanakan pekerjaan, dan diikuti dengan masa pemeliharaan selama 365 hari kalender.
Proyek yang didanai oleh APBN ini menjadi taruhan besar. Dengan total anggaran Rp 158 Miliar, setiap kilometernya menelan biaya sekitar Rp 9,2 Miliar. Angka ini menuntut hasil yang benar-benar transformatif—sebuah jalan yang tidak hanya mulus sesaat, tetapi juga “tahan banting” terhadap beban truk bertonase tinggi yang melintas setiap hari, serta cuaca ekstrem.
Masyarakat menagih:
Akankah proyek preservasi ini menjadi monumen pemborosan anggaran dengan kerusakan dini, atau menjadi bukti bahwa uang rakyat benar-benar digunakan untuk membangun infrastruktur yang kokoh dan berkelanjutan
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah – DI. Yogyakarta melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jawa Tengah wajib merespons kekhawatiran ini. Pengawasan dari PT. Gita Cipta Sagayasa (KSO) PT. Seecons sebagai konsultan superivisi harus ekstra ketat, memastikan spesifikasi teknis dan mutu material benar-benar sesuai dengan kontrak bernilai fantastis tersebut.
Panggilan untuk Konsultan Supervisi
Konsultan Supervisi diminta untuk membuktikan bahwa label “Supervisi” mereka bukan sekadar formalitas, tetapi benar-benar menjamin kualitas pekerjaan dari hari pertama hingga masa pemeliharaan berakhir.
Warga tidak ingin melihat proyek senilai Rp 158 Miliar kembali ambles Pecah atau bergelombang hanya dalam hitungan bulan, mengulang sejarah buruk jalan Guyangan hingga Petanahan.
Tim Prima
KOTA TANGERANG, WWW.DETIK-NASIONAL.COM II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang menghadapi dugaan kebocoran masif. Sorotan tajam mengarah pada Dinas Perhubungan (Dishub) dan BUMD Perseroda Tangerang Nusantara Global (TNG) terkait pengelolaan program transportasi publik Si Benteng (TAYO) yang disubsidi hingga Rp 36 Miliar per tahun. Program yang seharusnya melayani publik ini kini dituding menjadi ‘Lubang Hitam’ APBD yang hanya dinikmati oleh operator dan oknum-oknum tak bertanggung jawab.
ANATOMI SKANDAL ‘SI BENTENG’: SUBSIDI FIKTIF HINGGA MODUS ‘MAIN KILOMETER’
Kritik pedas dari Anggota DPRD Kota Tangerang, Saiful Milah, mengungkap indikasi kuat inefisiensi dan dugaan manipulasi laporan operasional.
– Penerima Manfaat Nihil: Subsidi sebesar Rp 3 Miliar per bulan dinilai gagal melayani masyarakat. Warga disebut lebih memilih transportasi berbasis aplikasi, menandakan Si Benteng tidak relevan atau tidak menjangkau rute vital. Saiful Milah menuding subsidi ini hanya dinikmati oleh operator.
– Modus Operandi ‘Main Angka’ (Manipulasi Kilometer): Untuk mencairkan subsidi, operator dan oknum sopir diduga melakukan praktik curang untuk mengakali target kilometer.
– Modus Lama: Pernah ditemukan praktik kendaraan dihidupkan dengan roda belakang digantung agar kilometer berjalan tanpa kendaraan beroperasi (praktik fiktif murni).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
– Modus Baru: Oknum sopir diduga ‘Muter-muter aja’ di dalam perumahan, jauh dari rute trayek vital. Ini adalah upaya memenuhi angka kilometer secara artifisial (quasi-fiktif).
– Alih Fungsi Pembayaran: Adanya perubahan sistem pembayaran dari QRIS ke manual membuka celah baru untuk manipulasi data penumpang dan transaksi, semakin mempersulit audit transparansi.
FATALNYA KELALAIAN PENGAWASAN BUMD TNG
Kegagalan BUMD TNG selaku pengawas program ini dianggap sebagai kelalaian fatal yang memuluskan dugaan manipulasi. Absennya Kontrol Digital: TNG tidak menerapkan sistem Global Positioning System (GPS) berbasis rute dan trayek yang ketat. Tanpa sistem pengawasan digital, dugaan manipulasi kilometer dan laporan fiktif mustahil dibuktikan, dan operator bebas melaporkan angka fiktif yang merugikan keuangan daerah.
– Pengelolaan Pihak Ketiga Kontroversial: Pengelolaan program diserahkan kepada pihak ke-3 berinisial L, yang diketahui merupakan pengurus Organda. Keterlibatan pihak ketiga ini patut dipertanyakan akuntabilitasnya, terutama di tengah minimnya pengawasan TNG.
*DESAKAN UJI COBA DAN TINDAKAN HUKUM KRITIS*
Publik dan anggota dewan menuntut langkah-langkah drastis untuk menghentikan kerugian APBD dan mengungkap dugaan ‘Bancakan Anggaran’.
Tuntutan Uji Coba ‘Gratiskan Si Benteng’: Abah Saiful menuntut uji coba ekstrem: Gratiskan Si Benteng. Jika setelah digratiskan pun peminat tetap tidak ada, maka program tersebut harus dihapus dan subsidi dialihkan.
Pengalihan Anggaran Mendesak: Dana Rp 36 Miliar per tahun harus segera dialihkan ke sektor yang lebih membutuhkan, seperti pembenahan rumah sakit umum yang kondisinya dinilai “payah”.
Desakan Audit dan Pemeriksaan APH: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) didesak untuk segera melakukan audit menyeluruh (audit investigatif) terhadap seluruh mata anggaran Dishub dan BUMD TNG. Tuntutan ini secara eksplisit menyebut adanya dugaan ‘Bancakan’ oleh oknum pejabat Dishub dan kroninya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
*Tuntutan Transparansi.*
Pemerintah Kota Tangerang harus segera melengkapi armada Si Benteng dengan CCTV dan GPS berbasis trayek serta wajib menjelaskan secara transparan ke mana saja alokasi dana publik Rp 36 Miliar pertahun tersebut menguap. Skandal ini menjadi bukti krusial perlunya bersih-bersih birokrasi dari praktik inefisiensi dan korupsi.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang belumemberikan penjelasan resmi terkait skandal anggaran sitayo yang menjadi trending topik. Terbaru Kadishub mengaku sedang umroh saat dikonfirmasi oleh awak media, Sabtu 29 November 2025.
Tim Prima
LUBUKLINGGAU, DETIK-NASIONAL.COM Proyek pembangunan dinding penahan tanah (talud) di RT. 04, Kelurahan Tapak Lebar, yang didanai dari dana aspirasi, kini menghadapi dugaan korupsi dan krisis integritas yang parah. Investigasi di lokasi menemukan proyek di bawah tanggung jawab Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Lubuklinggau dikerjakan secara serampangan dan diikuti dengan upaya intimidasi mengejutkan dari pihak pemilik proyek. (1/12/2025).
Temuan Fatal: Proyek “Siluman” Tanpa Mutu
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa proyek infrastruktur ini diduga kuat tidak memenuhi standar mutu konstruksi. Kontraktor pelaksana, berinisial Y., dikritik keras karena metode pengerjaan yang tidak sesuai kaidah teknik sipil.
Pengerjaan Asal-asalan: Pembangunan talud diduga hanya melapisi struktur lama tanpa membuat pondasi mandiri yang memadai, berpotensi menimbulkan kerentanan konstruksi.
Abaikan K3: Pengerjaan juga mengabaikan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Proyek Tanpa Identitas: Dugaan proyek siluman diperkuat dengan ketiadaan Papan Proyek di lokasi, melanggar prinsip transparansi anggaran publik.
Puncak Skandal: Kontraktor Merangkap Ketua LSM dan Pimred
Konfirmasi yang dilakukan Tim Redaksi kemudian mengarah pada titik konflik kepentingan yang mencengangkan. Setelah pelaksana lapangan Y. menyarankan menghubungi bos proyek, Wartawan berhasil menghubungi pemilik proyek berinisial S.
Saat dikonfirmasi mengenai temuan cacat mutu, S. membuat pengakuan yang mengejutkan: ia juga menjabat sebagai Pimpinan Redaksi di sebuah media dan sekaligus Ketua LSM Anti Korupsi di Lubuklinggau.
Alih-alih merespons temuan dokumentasi cacat mutu, S. justru menyerang etika jurnalisme Tim Redaksi. Ia menyatakan hanya mengurusi proyek miliaran dan tidak mau “main” masalah proyek kecil. S. juga mengkritik bahwa pimpinan redaksi tidak boleh melakukan konfirmasi dan wartawan di lapangan tidak memahami kondisi proyek.
Intimidasi dan Ancaman Balik
Dalam upaya konfirmasi tersebut, S. berulang kali mengajak Wartawan untuk bertemu dan “ngopi” dengan pertanyaan lugas bernada tawar-menawar: “Maunya Bapak apa?”
S. secara eksplisit menekankan perlunya “saling melindungi” dalam hubungan antara wartawan dan LSM dengan kontraktor.
Puncaknya, S. melayangkan ancaman serius. “Anda menaikkan satu berita, saya menaikkan 50 berita,” ancam S. Selain itu, ia juga mengancam akan melakukan somasi, meskipun di sisi lain ia meragukan keabsahan foto yang dikirim, dengan alasan foto tersebut belum tentu proyek miliknya.
PUPR Lubuklinggau Memilih Bungkam Total
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Rangkaian ancaman dan konflik kepentingan dari pihak kontraktor ini diperparah dengan sikap kebungkaman total dari Dinas PUPR Lubuklinggau.
Konfirmasi awal diarahkan kepada Kepala Dinas PUPR, yang kemudian menunjuk Kepala Bidang Cipta Karya, A. Kabid A. berjanji akan turun ke lapangan. Namun, hingga berita ini ditayangkan, tidak ada satu pun respons atau tindak lanjut dari Kepala Dinas PUPR, Kabid A., maupun kontraktor pelaksana, meskipun telah diupayakan konfirmasi berulang kali.
Sikap diam Kadis dan Kabid A. setelah adanya konfirmasi temuan fatal, mengindikasikan mereka tidak peka terhadap krisis keselamatan publik dan menunjukkan lemahnya akuntabilitas pimpinan dinas.
Kegagalan respons Dinas PUPR Lubuklinggau adalah kegagalan sistemik. Kebungkaman ini menguatkan kecurigaan adanya upaya penutupan-nutupan di tingkat pimpinan PUPR yang berpotensi melibatkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.
Desakan Penindakan Tegas
Melihat seriusnya masalah mutu, konflik kepentingan, dan dugaan intimidasi, Tim Redaksi mendesak lembaga penegak hukum dan pengawas negara untuk segera bertindak.
KPK, Kejaksaan, dan Unit Tipikor Polres didesak untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan Mark Up, Gratifikasi, dan Penyalahgunaan Wewenang dalam proyek Bidang Cipta Karya ini.
BPK diminta melakukan Audit Investigatif menyeluruh.
Walikota Lubuklinggau didesak untuk segera mencopot Kepala Dinas dan Kabid Cipta Karya A. dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab publik.
Tim Redaksi berkomitmen mengawal kasus proyek “siluman” ini hingga tuntas demi keselamatan dan keadilan masyarakat Lubuklinggau.
Redaktur: Riski
BREBES, DETIK-NASIONAL.COM II Administratur Kesatuan Pemangkuan Hutan (Asper) Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Paguyangan, Brebes, mengambil langkah cepat untuk meredam potensi “Aksi Sijampang 212” yang akan dilakukan massa. (1/12/2025).
Perhutani langsung melayangkan surat undangan mediasi kepada perwakilan masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan.
Pertemuan krusial ini dijadwalkan hari ini, Senin, 1 Desember 2025, di Kantor Kecamatan Paguyungan, untuk mencari solusi atas konflik lahan di Petak 24 yang menjadi pemicu utama rencana aksi massa tersebut. Mediasi ini diharapkan dapat mencegah eskalasi konflik antara Perhutani dan warga penggarap.
Detail Agenda dan Pihak yang Diundang
Surat undangan resmi bernomor 014/052.3/Pgy/Pkb/2025 yang diterbitkan di Bumiayu pada 30 November 2025, memanggil seluruh pihak yang berkepentingan untuk hadir.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pelaksanaan mediasi:
Hari/Tanggal: Senin, 1 Desember 2025
Waktu: Pukul 09.00 WIB
Tempat: Kantor Kecamatan Paguyangan
Kepala BKPH Paguyangan, Sugiharto, mengundang sejumlah tokoh kunci untuk memastikan semua perspektif terwakili, meliputi:
Camat Paguyangan, Kapolsek, dan Danramil Paguyangan.
Kepala Desa Pandansari, Ragatunjung, dan Cipetung.
Koordinator Aksi Sijampang 212 dan Ketua BPD dari masing-masing desa.
Secara spesifik, Sugiharto meminta Kepala Desa Pandansari untuk menghadirkan warga penggarap di petak 24 ke lokasi mediasi. Kehadiran mereka dianggap vital untuk mencari titik temu dan solusi yang berkeadilan.
Latar Belakang Konflik dan Penekanan Hukum
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Walaupun tuntutan resmi dari Koordinator Aksi Sijampang 212 belum dipublikasikan, konflik terkait dugaan perambahan dan sengketa lahan hutan di wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) kerap menjadi latar belakang aksi serupa.
Dalam upaya mediasi, Perhutani juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur perlindungan hutan dan lingkungan hidup. Beberapa dasar hukum yang relevan mencakup:
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan: Secara tegas melarang perambahan kawasan hutan, dengan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar.
UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH: Mengatur pencegahan kerusakan lingkungan, dengan ancaman pidana 3-15 tahun dan denda hingga Rp 10 miliar.
Mediasi ini menjadi forum penting untuk dialog konstruktif, dengan tujuan mencegah potensi konflik yang lebih luas, serta mencari solusi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan koridor hukum demi menjaga fungsi hutan sekaligus memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
Red/Teguh
You cannot copy content of this page