DEPOK, DN-II Tekanan terhadap percepatan penyidikan kasus dugaan penggelapan yang menjerat tersangka RH, oknum tokoh ormas kepemudaan di Sukabumi, semakin menguat. Kuasa hukum Koperasi Pegawai Pengayoman (KPP) meminta penyidik Polres Sukabumi tidak membatasi penanganan perkara hanya pada satu pihak.
​Desakan ini muncul setelah nama YPR, mantan pegawai Lapas Warungkiara, mencuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi sebagai pihak yang diduga turut terlibat dalam rangkaian perkara tersebut.
​Fakta Baru dalam BAP
​Advokat Lilik Adi Gunawan, S.H., selaku kuasa hukum KPP dan Kalapas Kelas IIA Warungkiara, menegaskan bahwa penyidik harus segera melakukan pengembangan penyidikan. Menurutnya, keterangan saksi yang menyebut keterlibatan pihak lain merupakan fakta hukum yang tidak boleh diabaikan.
​”Penyidikan tidak boleh berhenti pada satu pihak semata apabila terdapat indikasi kuat keterlibatan pihak lain. Kami meminta penyidik segera memanggil dan memeriksa saudara YPR agar perkara ini menjadi terang benderang dan tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat,” ujar Lilik saat memberikan keterangan di Kantor Kasihhati Law Firm, Selasa (17/3/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Rekam Jejak Terlapor YPR
​Diketahui, YPR merupakan ASN yang pernah menjabat sebagai Pengelola Hasil Kerja di Lapas Warungkiara hingga 2 Mei 2025. Setelah itu, ia menjalani penugasan sementara (BKO) di Lapas Kelas IIB Sukabumi, dan sejak 15 September 2025 kembali bertugas di Lapas Kelas IIA Narkotika Bandung.
​Lilik memaparkan bahwa penyebutan nama YPR dalam BAP adalah kunci untuk membuka rangkaian peristiwa penggelapan sapi milik koperasi pegawai secara utuh.
​”Setiap keterangan saksi yang menyebut pihak tertentu harus ditindaklanjuti guna memastikan ada atau tidaknya keterkaitan materiil dalam perkara ini. Hal ini penting demi menjaga integritas penegakan hukum dan memberikan kepastian hukum secara menyeluruh,” tegas Lilik.
​Harapan terhadap Transparansi Polri
​Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak penyidik Polres Sukabumi mengenai rencana pemanggilan YPR.
​Di sisi lain, pihak pelapor berharap Polres Sukabumi bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum sekaligus menghindari kesan adanya penanganan perkara yang dilakukan secara setengah hati atau tidak tuntas.
​Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi yang tersedia dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah serta prinsip keberimbangan informasi.
​(Tim/Red)
​”Tingkatkan Soliditas di Bulan Ramadhan, TMI Lampung Barat Perkuat Koordinasi Hingga Tingkat Desa”
BALIK BUKIT ” WWW.DETIKNASIONAL.COM // Dewan Pimpinan Daerah Tani Merdeka Indonesia (DPD TMI) Kabupaten Lampung Barat menggelar acara buka puasa bersama dalam rangka mengisi keberkahan bulan suci Ramadhan 1447 H. Kegiatan yang bertujuan mempererat tali silaturahmi ini dilaksanakan di kediaman yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Balik Bukit, pada Senin (16/03/2026).
​Acara ini dihadiri oleh jajaran pengurus inti DPD, seluruh Koordinator Kecamatan (Korcam), hingga Koordinator Desa (Kordes) Tani Merdeka Indonesia se-Kabupaten Lampung Barat. Kehadiran para pengurus dari berbagai tingkatan ini menunjukkan soliditas organisasi dalam mengawal aspirasi petani di wilayah Bumi Sekala Bekhak.
​Sekretaris DPD TMI Lampung Barat, Haris Arifin Lubis, dalam sambutannya menyampaikan bahwa momentum Ramadhan merupakan saat yang tepat untuk memperkokoh koordinasi internal. Menurutnya, kerukunan antar pengurus adalah modal utama untuk menjalankan program-program pemberdayaan petani ke depannya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​”Kegiatan buka bersama ini bukan sekadar seremonial, melainkan wadah untuk mempererat ukhuwah islamiyah dan memperkuat semangat gotong royong di tubuh TMI Lampung Barat. Kami ingin memastikan komunikasi dari kabupaten hingga desa tetap berjalan harmonis dan satu komando,” ujar Haris Arifin Lubis.
​Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Satgas DPD Tani Merdeka Indonesia, Alex, yang memberikan apresiasi atas antusiasme para pengurus yang hadir. Alex menekankan bahwa peran Satgas adalah mengawal setiap kebijakan organisasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompok tani di lapangan melalui pengawasan yang melekat.
​Rangkaian acara ditutup dengan sesi diskusi ringan mengenai isu-isu pertanian lokal sembari menunggu waktu berbuka, disusul dengan doa bersama untuk kemajuan sektor pertanian di Lampung Barat. Suasana penuh kekeluargaan menyelimuti seluruh jalannya kegiatan hingga berakhirnya ramah tamah tersebut.
REPORT :JULIYAN
BREBES, DN-II Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Brebes, Masrukhi Bachro, menyoroti tantangan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Ia menekankan perlunya strategi yang efisien agar program nasional tersebut tidak membebani koperasi dengan utang investasi yang besar. (15/3/2026).
Dalam keterangannya pada Minggu (15/3/2026), Masrukhi menilai bahwa KDKMP tidak memerlukan modal investasi awal yang terlalu besar—terutama untuk gedung, peralatan, dan armada—mengingat pangsa pasar di tingkat desa cenderung terbatas.
“Jika dipaksakan dengan konsep yang membutuhkan modal besar, KDKMP akan kesulitan mencapai keberhasilan karena beban pengembalian utang investasi yang sangat berat, sementara modal kerja justru minim,” ujar Masrukhi.
Strategi Penguatan Usaha
Agar KDKMP berjalan sesuai harapan, Masrukhi menyarankan pemerintah untuk menyerahkan pengelolaan program usaha strategis secara penuh kepada koperasi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Program strategis seperti distribusi gas, pupuk, pengadaan pangan, hingga program Dapur Makan Bergizi (MBG) idealnya diserahkan sepenuhnya ke KDKMP. Dengan begitu, margin keuntungan dari program tersebut dapat langsung digunakan untuk biaya operasional, honor pengurus, hingga kesejahteraan karyawan,” jelasnya.
Menurutnya, untuk gerai lainnya, seperti penyediaan sembako dan kebutuhan pokok, dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta potensi masing-masing wilayah.
Klarifikasi Terkait Isu Monopoli dan Dana Program
Dalam kesempatan tersebut, Masrukhi juga menanggapi isu yang sempat mencuat di Komisi IV DPR RI terkait dugaan monopoli KDKMP dan ketidaksesuaian prosedur, termasuk adanya selisih nilai dana program yang diterima di tingkat desa.
Terkait isu bahwa dana yang seharusnya berjumlah Rp1,6 miliar namun realisasinya hanya diterima desa sebesar Rp600 juta hingga Rp700 juta, Masrukhi menegaskan bahwa informasi tersebut masih perlu verifikasi lebih lanjut.
“Angka Rp1,6 miliar dan realisasi Rp700 juta itu masih menjadi diskusi bersama. Dinas terkait pun saat ini belum bisa memberikan keterangan pasti karena mereka merasa tidak dilibatkan dalam proses tersebut,” tegasnya.
Masrukhi juga menanggapi pertanyaan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan KDKMP dengan menyarankan agar pihak terkait melakukan penelusuran langsung ke pihak PT Agrinas sebagai entitas yang lebih memahami operasional di lapangan.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Kenaikan harga pupuk yang terus berfluktuasi menjadi momok menakutkan bagi petani kecil, khususnya bagi para petani penggarap. Mujiono (37), seorang petani asal Desa Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, mengungkapkan realita pahit di lapangan: keterbatasan akses pupuk bersubsidi akibat kendala administratif Kartu Tani telah menjepit ekonomi mereka.
Sebagai petani penggarap, Mujiono mengelola lahan seluas satu bau (sekitar 0,7 hektar) dengan sistem sewa. Setiap tahun, ia wajib menyisihkan modal sebesar Rp2,5 juta hanya untuk biaya sewa lahan. Di tengah beban tersebut, akses terhadap pupuk bersubsidi yang menjadi kunci efisiensi biaya justru tertutup baginya.
“Kondisi di lapangan sangat berat. Karena tidak memiliki Kartu Tani, saya terpaksa membeli pupuk dengan harga nonsubsidi yang jauh lebih mahal,” ujar Mujiono saat ditemui, Sabtu (14/3/2026).
Terbentur Syarat Administratif
Permasalahan utama yang dihadapi Mujiono adalah kaku dan rumitnya syarat untuk mendapatkan Kartu Tani. Sebagai penyewa, ia kesulitan memenuhi persyaratan administrasi yang sering kali mewajibkan kepemilikan dokumen pajak sawah (SPT/PBB) atas nama pribadi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Akibatnya, terjadi diskriminasi akses di mana petani penggarap—yang secara faktual mengelola lahan—justru kehilangan hak atas subsidi pupuk. Mereka terjebak dalam “lingkaran setan” administrasi yang membuat biaya produksi membengkak.
Beban Ganda: Operasional Tinggi dan Ancaman Hama
Mujiono membeberkan bahwa biaya operasional untuk satu kali musim tanam mencapai Rp4 juta. Angka ini belum termasuk risiko kegagalan panen akibat serangan hama, terutama tikus dan burung, yang masih menjadi ancaman laten di wilayah Brebes.
“Hasil panen tidak menentu. Jika aman dari hama, kami bisa dapat lima ton. Tapi jika terserang, hasilnya anjlok bisa hanya dua ton saja,” keluh pria tersebut.
Dengan kebutuhan pupuk per musim tanam berkisar antara dua hingga empat kuintal, selisih harga menjadi sangat signifikan bagi pendapatan petani. Sebagai perbandingan, di Desa Krasak, Kabupaten Brebes, harga pupuk Urea bersubsidi dengan Kartu Tani dipatok Rp90.000 per sak. Sementara bagi petani yang tidak memiliki kartu, mereka harus merogoh kocek hingga Rp150.000 per sak.
Harapan pada Kebijakan Pemerintah
Di tengah ketidakpastian ini, Mujiono berharap pemerintah pusat maupun daerah lebih fleksibel dalam merumuskan kebijakan distribusi pupuk. Ia berharap adanya solusi bagi petani penggarap agar bisa mengakses pupuk bersubsidi tanpa harus terhambat oleh syarat administrasi yang kaku.
“Harapan saya sederhana, saya ingin harga pupuk terjangkau. Jika pupuk murah, tentu beban kami sebagai petani penggarap bisa sedikit lebih ringan dan roda produksi pangan tetap terjaga,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari instansi terkait di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Brebes mengenai evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani penggarap yang terkendala administratif.
Reporter: Teguh
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (13/3/2026). Pertemuan ini membahas dua agenda utama, yakni kesiapan pemerintah dalam menyambut Idulfitri 1447 H serta penguatan isu-isu strategis nasional.
​Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya menjaga harmoni dan toleransi antarumat beragama selama bulan suci Ramadan. Selain aspek sosial, stabilitas ekonomi dan ketersediaan energi menjelang perayaan hari raya menjadi fokus utama yang harus dipastikan aman bagi masyarakat.
​”Tantangan dinamika krisis global tidak boleh menghambat kemajuan. Sebaliknya, ini harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengakselerasi swasembada pangan dan energi,” ujar Presiden dalam sidang tersebut. 
​Langkah ini, menurut Presiden, akan ditempuh melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang bijak, serta percepatan pengembangan energi terbarukan di tanah air.
​Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh jajaran menteri terkait dan Ketua Dewan Energi Nasional (DEN), kondisi ekonomi nasional saat ini dilaporkan tetap stabil. Selain itu, cadangan energi nasional pun dipastikan dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Presiden Prabowo menegaskan kembali komitmennya bahwa pengelolaan seluruh kekayaan alam Indonesia harus dijalankan dengan prinsip utama, yakni mengutamakan kepentingan bangsa dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
Red
BREBES, DN-II Sektor pertanian bawang merah tengah dirundung awan mendung. Di tengah jerih payah para petani mengolah lahan, mereka justru harus menelan pil pahit akibat anjloknya harga jual di pasaran yang tidak sebanding dengan tingginya biaya produksi. (14/3/2026).
Harga Anjlok di Bawah Titik Impas
Kondisi di lapangan menunjukkan tren harga yang sangat memprihatinkan. Saat ini, bawang merah kualitas super (ukuran besar) hanya mampu terserap pasar di kisaran Rp15.000 hingga Rp17.000 per kg. Kondisi lebih tragis dialami petani dengan hasil panen kualitas biasa atau ukuran kecil, yang hanya dihargai sekitar Rp11.000 hingga Rp12.000 per kg.
Angka ini terpaut jauh dari titik impas atau Break Even Point (BEP). Idealnya, petani baru bisa bernapas lega dan menutup modal jika harga berada di angka Rp25.000 hingga Rp30.000 per kg.
Jeratan Modal dan Kurs Dollar
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Biaya produksi yang melambung tinggi menjadi beban utama. Untuk lahan seluas seperempat bau (±1.750 m²), petani harus merogoh kocek hingga Rp26.000.000. Tingginya biaya ini dipicu oleh harga obat-obatan pertanian dan pestisida yang terus naik mengikuti fluktuasi kurs dollar.
Dengan harga pasar saat ini, hasil panen dari lahan tersebut rata-rata hanya menghasilkan pendapatan sebesar Rp15.000.000. Artinya, petani harus menanggung kerugian hampir separuh dari modal awal yang mereka tanam.
“Istilahnya sekarang itu Dandur Tukule Utang (Menanam yang tumbuhnya adalah utang). Niatnya menanam untuk mencari nafkah keluarga, tapi kenyataannya malah menambah beban hutang yang semakin menumpuk,” ujar salah satu petani yak mau disebutkan namanya dengan nada getir.
Tudingan Impor dan Permainan “Mafia”
Keterpurukan ini diduga kuat terjadi akibat hantaman bawang impor, baik dari India maupun jenis Breisanjer. Masuknya stok impor saat harga lokal sedang stabil kerap kali membuat harga bawang petani domestik langsung terjun bebas.
Tak hanya itu, petani mencium adanya indikasi permainan para tengkulak atau “mafia” pasar. Modusnya, para pemodal besar menyerap bawang petani dengan harga serendah mungkin saat pasar sedang jatuh, lalu menimbunnya di gudang. Mereka baru akan melepas stok tersebut ke pasar saat harga kembali melambung tinggi demi meraup keuntungan pribadi yang besar.
Menagih Janji Pemerintah
Melihat kondisi yang semakin terjepit, para petani kini menagih janji-janji manis pemerintah, mulai dari level Kabupaten hingga Menteri Pertanian. Mereka mendesak pemerintah untuk:
Menepati janji kampanye terkait perlindungan harga komoditas lokal.
Menjaga stabilitas harga agar tetap di atas biaya produksi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Membatasi ketat keran impor bawang merah, terutama saat memasuki masa panen raya.
Tanpa intervensi nyata dari pemerintah, istilah “Dandur Tukule Utang” akan terus menjadi kenyataan pahit yang menghantui kesejahteraan petani bawang di Indonesia.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan membantu meringankan beban ekonomi masyarakat di bulan suci Ramadan, Polres Brebes melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) Polri Serentak pada Jumat (13/03/2026).
Kegiatan yang dipusatkan di Halaman Mako Polres Brebes ini mendapat sambutan hangat dari warga sekitar yang telah mengantre sejak pagi.
Acara ini dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan Polres Brebes yang memantau jalannya distribusi sembako agar tepat sasaran. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah, Wakapolres Kompol Purbo Adjar Waskito, Pejabat Utama Polres Brebes dan Ketua Bhayangkari Cabang Brebes beserta pengurus.
Antusiasme warga terlihat sangat tinggi, terbukti dengan 100 paket sembako yang disediakan ludes terjual dalam waktu singkat. Paket pangan yang ditawarkan meliputi komoditas esensial dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan harga pasar saat ini.
“Kami menyediakan Beras SPHP kemasan 5 kg seharga Rp55.000 dan Minyak kemasan 1 liter seharga Rp14.500, Alhamdulillah, seluruh stok terjual habis,” terang Kapolres Brebes.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah ini berjalan dengan tertib, aman, dan lancar tanpa kendala berarti. Kehadiran personel Satbinmas dan Satreskrim memastikan antrean warga tetap teratur sehingga proses transaksi berlangsung cepat.
Salah satu warga, Rokhatun mengaku sangat terbantu dengan adanya inisiatif ini. Menurutnya, selisih harga tersebut sangat berarti untuk menghemat pengeluaran dapur selama sebulan ke depan.
“Alhamdulillah, antrinya tertib dan harganya jauh lebih murah dibanding di pasar,” tuturnya.
Kasat Binmas Polres Brebes, AKP Rachmat Wibowo Budi Pratama menambahkan kegiatan ini merupakan bagian dari instruksi Polri secara serentak di seluruh Indonesia untuk memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat menengah ke bawah tetap terjaga selama masa Ramadan.
“Gerakan Pangan Murah ini adalah langkah nyata Polres Brebes dalam menjaga stabilitas ekonomi warga selama bulan suci. Kami pastikan distribusi 100 paket sembako hari ini tepat sasaran untuk warga yang membutuhkan,” pungkasnya. (Casroni/Hms)
​TEGAL, DN-II Layanan distribusi air bersih Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Bahari Kota Tegal dipastikan akan kembali normal dalam waktu dekat. Hingga Jumat (13/3/2026), progres perbaikan pipa pada proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Bregas telah mencapai 98 persen.
​Meski demikian, pihak PDAM mengakui bahwa saat ini aliran air ke sejumlah pelanggan masih belum maksimal. Hal ini menjadi imbas dari proyek pemeliharaan yang telah berlangsung sejak 21 Januari lalu.
​Debit Air Baru Mencapai Separuh Kapasitas
​Staf Humas PDAM Kota Tegal, Ayu, mewakili Direktur Utama Hasan Suhandi, S.E., menjelaskan bahwa kendala distribusi terjadi karena debit air yang diterima belum mencapai kapasitas optimal.
​”Dari kapasitas normal sebesar 200 liter per detik, saat ini kami baru bisa mengalirkan sekitar 100 liter per detik,” ujar Ayu saat memberikan keterangan, Jumat (13/3/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Menurutnya, sisa debit sebesar 100 liter per detik masih tertahan lantaran proses penyambungan pipa di wilayah Sirampog, Kabupaten Brebes, belum sepenuhnya tuntas. Dampak ketidakmerataan distribusi ini paling dirasakan oleh pelanggan di wilayah:
​Tegal Selatan: Sebagian besar wilayah.
​Tegal Timur: Sebagian wilayah.
​Tegal Barat & Margadana: Wilayah terdampak berskala kecil.
​Fokus Penuntasan 4 Titik Sambungan
​Berdasarkan data per 12 Maret 2026, pengerjaan yang dikelola oleh PT Tirta Utama Jawa Tengah kini memasuki tahap akhir. Tersisa empat titik sambungan (join) yang tengah dikebut pengerjaannya agar layanan dapat kembali normal sepenuhnya pada minggu ini.
​”Kami terus memantau progres di lapangan. Harapannya, seluruh proses penyambungan selesai minggu ini sehingga pasokan air ke pelanggan kembali lancar,” tambah Ayu.
​Penjelasan Terkait Tagihan Pelanggan
​Menanggapi keluhan masyarakat mengenai kewajiban pembayaran di tengah gangguan layanan, pihak PDAM memberikan penjelasan terkait kebijakan tarif. Sesuai ketentuan, tarif minimal tetap diberlakukan bagi penggunaan air di bawah 10 kubik.
​Besaran tarif minimal ini bervariasi tergantung golongan pelanggan, yakni berkisar antara Rp56.000 hingga Rp65.000. Pihak PDAM menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan ini dan mengimbau pelanggan untuk bersabar karena proses perbaikan sudah hampir mencapai titik akhir.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Reporter: Teguh
Editor: Casroni
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden usai memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (12/03/2026).
​Pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan peta jalan transisi energi serta langkah strategis pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian kondisi geopolitik global.
​Percepatan Pemanfaatan EBT
​Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa Presiden memberikan arahan khusus mengenai hasil rapat awal Satgas Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE). Pemerintah kini tengah menyusun langkah konkret untuk mengakselerasi pemanfaatan energi ramah lingkungan.
​”Pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis untuk mempercepat transisi energi. Salah satu target utamanya adalah konversi pembangkit listrik tenaga diesel secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia menjadi pembangkit EBT,” ujar Bahlil kepada awak media.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Diversifikasi Sumber Minyak
​Selain membahas energi terbarukan, Presiden juga memberikan arahan terkait antisipasi terhadap dinamika geopolitik global yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi dalam negeri.
​Sebagai langkah preventif, pemerintah saat ini tengah menjajaki diversifikasi sumber minyak mentah. Langkah ini diambil agar Indonesia tidak bergantung pada satu kawasan tertentu, termasuk mengurangi ketergantungan pada pasokan dari Timur Tengah. Bahlil menekankan bahwa pemerintah akan terus mengevaluasi dan memilih opsi terbaik yang paling menguntungkan bagi kepentingan nasional.
​Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menyeluruh pemerintah untuk memastikan kemandirian dan keberlanjutan energi di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
​Red/BPMI Setpres
Tag: #PresidenPrabowo
#KemensetnegRI
#TransisiEnergi
#KetahananEnergi
#ESDM
#RilisPresiden
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat koordinasi strategis bersama Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) serta jajaran menteri terkait di Jakarta, Rabu (11/3/2026). Pertemuan ini difokuskan pada mitigasi risiko ekonomi global, khususnya dampak eskalasi konflik di Timur Tengah terhadap stabilitas perekonomian Indonesia.
​Jaga Stabilitas Energi Nasional
​Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo memastikan bahwa pasokan energi domestik saat ini berada dalam kondisi aman. Pemerintah berkomitmen menjaga ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
​Sebagai langkah preventif, pemerintah akan terus memantau fluktuasi harga energi global dan menyiapkan langkah mitigasi terukur agar dampak kenaikan harga energi tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
​Fokus pada Swasembada dan Efisiensi
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Presiden Prabowo menegaskan bahwa dinamika geopolitik global menjadi alarm bagi Indonesia untuk mempercepat kemandirian ekonomi. Beberapa poin strategis yang ditekankan antara lain:
​Akselerasi Swasembada Energi: Mengurangi ketergantungan pada rantai pasok energi global melalui peningkatan produksi dalam negeri dan diversifikasi energi.
​Transformasi Digital Pemerintahan: Memperkuat digitalisasi di berbagai sektor, termasuk implementasi pilot project digitalisasi penyaluran bantuan sosial. Langkah ini ditujukan untuk menciptakan efisiensi belanja negara dan memastikan bantuan tepat sasaran.
​Menghadapi Ketidakpastian Global
​Presiden mengingatkan seluruh jajaran pemerintah untuk tetap waspada terhadap perkembangan situasi di Timur Tengah. Antisipasi yang responsif dan kebijakan yang adaptif menjadi kunci utama agar ekonomi nasional tetap tangguh di tengah ketidakpastian dunia.
​”Kesiapan kebijakan dan koordinasi yang solid antarlembaga sangat krusial agar stabilitas ekonomi domestik tetap terjaga dari guncangan eksternal,” tegas Presiden.
Red/BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
You cannot copy content of this page