Bupati Panca Wijaya Akbar Sambut Kunjungan Kerja Pangdam II/Sriwijaya di Ogan Ilir
​OGAN ILIR, www.detik-nasional.com // Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar, S.H., M.Si., M.I.Kom, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyambut hangat kunjungan kerja Pangdam II/Sriwijaya, Mayjen TNI Ujang Darwis, beserta rombongan pada Rabu (15/04/2026). Pertemuan yang berlangsung di Gedung Pendopoan KPT Tanjung Senai, Indralaya ini, merupakan bagian dari agenda resmi Pangdam ke wilayah teritorial Kodim 0402/OKI-OI.
​Acara penyambutan tersebut berlangsung dalam suasana khidmat namun penuh keakraban, mencerminkan kedekatan hubungan antara otoritas sipil dan militer di daerah tersebut. Kunjungan ini dinilai strategis sebagai upaya memperkuat sinergi lintas institusi demi menjaga stabilitas keamanan nasional di tingkat lokal serta memastikan program pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir berjalan tanpa hambatan.
​Dalam sambutannya, Bupati Panca Wijaya Akbar menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kesediaan Pangdam II/Sriwijaya beserta jajaran untuk berkunjung langsung ke Bumi Caram Seguguk. Ia menganggap kehadiran pimpinan tertinggi TNI di wilayah Sumatera Bagian Selatan ini sebagai suntikan semangat bagi pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa kolaborasi yang solid antara Pemerintah Kabupaten, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan adalah fondasi utama dalam menciptakan iklim daerah yang aman dan kondusif. Menurutnya, situasi wilayah yang stabil merupakan prasyarat mutlak bagi masuknya investasi dan percepatan kemajuan ekonomi masyarakat Ogan Ilir ke depan.
​Pada kesempatan yang sama, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk meninjau secara langsung kondisi geografis dan sosial di wilayah tugasnya. Selain itu, kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi teknis dengan unsur Forkopimda guna menyelaraskan langkah dalam menghadapi berbagai tantangan wilayah.
​Sebagai penutup, kedua belah pihak berharap komunikasi intensif yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan melalui berbagai program kerja sama di masa mendatang. Dengan komitmen bersama antara TNI dan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, diharapkan percepatan pembangunan daerah dapat terealisasi secara maksimal demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
Report : JULIYAN
TEGAL, DN-II Konsumen LPG non-subsidi di wilayah Tegal dan sekitarnya harus bersiap merogoh kocek lebih dalam. Terhitung mulai hari ini, Sabtu, 18 April 2026, harga jual Bright Gas ukuran 12 kg dan 5,5 kg resmi mengalami penyesuaian harga. (19/4/2026).
​Kebijakan ini diambil oleh PT Caraka Purwa Nagano selaku mitra resmi distribusi LPG, menyusul diterbitkannya surat pemberitahuan resmi dari PT Pertamina Patra Niaga pada tanggal yang sama.
​Rincian Penyesuaian Harga
​Berdasarkan surat resmi nomor 01.01/CPN-LPG/IV/2026, kenaikan harga yang diberlakukan kepada mitra usaha dan konsumen memiliki selisih yang cukup signifikan dibandingkan harga sebelumnya. Berikut adalah rinciannya:
Jenis Produk Besaran Kenaikan
LPG 12 Kg (Bright Gas) Naik Rp34.000 / tabung
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
LPG 5,5 Kg (Bright Gas) Naik Rp23.500 / tabung
Instruksi Pusat dan Stabilitas Pasokan
Manager PT Caraka Purwa Nagano, Hindarto K, mengonfirmasi bahwa penyesuaian ini merupakan langkah serentak sesuai dengan instruksi pusat. Kebijakan ini diambil guna menjaga stabilitas distribusi serta keberlanjutan rantai pasok energi di tingkat hilir.
“Sehubungan dengan surat dari PT Pertamina Patra Niaga, maka per 18 April 2026 kami menyampaikan penyesuaian harga jual kemasan tabung tersebut kepada seluruh mitra usaha dan konsumen,” ungkap Hindarto dalam keterangan tertulisnya.
Ia menambahkan bahwa harga baru ini berlaku merata di seluruh wilayah distribusi perusahaan yang mencakup Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan sekitarnya. Pihak distributor berharap masyarakat dan pelaku usaha dapat memaklumi kondisi ini demi menjamin kelancaran stok energi di lapangan.
Pantauan di Tingkat Pengecer
Hingga berita ini diturunkan, sosialisasi mengenai kenaikan harga mulai dilakukan secara masif di tingkat agen. Meski demikian, harga final di tingkat pengecer atau warung kecil diprediksi akan bervariasi. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan biaya logistik dan margin keuntungan yang ditetapkan secara mandiri oleh masing-masing pedagang di tiap wilayah.
Bagi mitra usaha atau konsumen yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut mengenai kebijakan harga terbaru ini, dapat menghubungi saluran resmi berikut:
Alamat Kantor: Jl. Sipelem No. 1, Kel. Kemandungan, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal.
Telepon: (0283) 358469
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
WhatsApp: 0819-0256-5720
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
#Kategori: Ekonomi & Bisnis
#Â Lokal Tegal
Brebes, DN-II Koperasi Pegawai Kantor Kedinasan (KPKK) Kakanda sukses menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025 yang dirangkaikan dengan agenda krusial pemilihan pengurus dan pengawas periode 2026-2028. Acara yang berlangsung di Gedung Islamic Center Brebes pada Sabtu (18/4) ini, menandai berakhirnya masa bakti pengurus periode 2023-2025 dengan catatan capaian yang positif.
Refleksi Tiga Tahun: Bukan Sekadar Angka
Dalam suasana khidmat yang didominasi nuansa warna oranye dan merah khas semangat baru,
Haryanto ketua periode 2023-2025 menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Menariknya, momen ini tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai ruang refleksi emosional bagi seluruh elemen koperasi.
“Hari ini bukan sekadar momen pertanggungjawaban angka di atas kertas, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan dan pemaknaan. Bagi kami, ini adalah momen yang cukup menggetarkan hati,” ujar Haryanto dalam sambutannya yang disambut hangat kepada para anggota.
Capaian Positif dan Tata Kelola Transparan
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selama masa bakti 2023-2025, KPKK Kakanda menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Di bawah kepemimpinan pengurus lama, koperasi berhasil melakukan transformasi di beberapa lini strategis, antara lain:
Penguatan Administrasi: Implementasi tata kelola yang lebih tertata dan transparan.
Ekspansi Unit Usaha: Pertumbuhan unit usaha yang mulai memberikan dampak ekonomi nyata bagi anggota.
Peningkatan Partisipasi: Tingkat keaktifan anggota yang terus meningkat dalam setiap program koperasi.
Meski demikian, pengurus tetap menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama menjabat. Mereka menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil selalu berorientasi pada keberlangsungan organisasi di tengah dinamika ekonomi yang ada.
Estafet Kepemimpinan 2026-2028
Seiring dengan berakhirnya masa tugas pengurus lama, RAT kali ini juga menetapkan nakhoda baru untuk periode 2026-2028. Transisi kepemimpinan ini diharapkan mampu membawa semangat baru dengan tetap berpijak pada fondasi kokoh yang telah dibangun sebelumnya.
Hadirnya logo Kementerian Agama berdampingan dengan logo Koperasi Indonesia dalam acara ini mempertegas komitmen KPKK Kakanda untuk tetap profesional, mandiri, dan berintegritas. Harapan besar kini disematkan kepada pengurus terpilih untuk membawa koperasi menjadi lembaga yang lebih inovatif demi kesejahteraan seluruh anggotanya.
Digitalisasi Koperasi Kakanda: Targetkan Produk UMKM Berau Go Internasional Lewat TikTok
Koperasi Kakanda di bawah naungan kementrian Agama Kabupaten Brebes didorong untuk melakukan lompatan besar dalam pemanfaatan teknologi digital. Sebagai koperasi instansi pemerintah atau “Plat Merah”, Kakandara diharapkan bertransformasi menjadi motor penggerak pemasaran produk UMKM lokal menuju pasar global.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang digelar baru-baru ini, ditekankan bahwa Koperasi Kakanda memiliki keunggulan strategis yang tidak dimiliki koperasi umum. Dengan basis anggota yang solid dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), pengawasan dan koordinasi kinerja koperasi diyakini akan jauh lebih efektif.
Evaluasi dan Strategi Forecasting Bisnis
Dikatakan Drs Kharul Abidin M.N Kepala Dinas Koperasi Umum dan Perdagangan Kabupaten Brebes Pelaksanaan RAT ini merupakan amanat konstitusi koperasi sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 dan Permenkop UKM. Agenda ini menjadi momentum krusial bagi pengurus, pengawas, dan anggota untuk membedah kinerja sepanjang tahun lalu.
“Momentum ini harus menjadi titik evaluasi sekaligus penetapan arah strategis dan rencana bisnis (forecasting) untuk tahun mendatang. Kita tidak boleh hanya berjalan di tempat,” tegas narasumber dalam arahannya.
Optimalisasi Keranjang Kuning TikTok
Menyikapi tantangan ekonomi modern, narasumber menyoroti potensi besar 10.000 pelaku UMKM di Berau yang mayoritas masih terkendala masalah pemasaran. Padahal, kualitas produk lokal Berau dinilai sangat kompetitif. 
Menjawab tantangan tersebut, Koperasi Kakandara diarahkan untuk mulai menguasai platform media sosial, khususnya TikTok, yang saat ini menjadi raja di dunia pemasaran digital.
“Beberapa waktu lalu kami mengundang pihak TikTok untuk melatih pelaku UMKM hingga mereka mahir mengelola ‘Keranjang Kuning’ sendiri. Bahkan saat pelatihan berlangsung, sudah ada produk yang langsung laku terjual. Ini bukti nyata kekuatan digital,” jelasnya penuh optimis.
Menuju Koperasi Modern yang Inklusif
Ke depan, visi besar bagi Koperasi Kakandara adalah diversifikasi usaha yang inklusif. Produk yang tersedia di pertokoan koperasi baik barang pabrikan maupun hasil kerajinan tangan UMKM lokal diharapkan tidak hanya melayani internal ASN, tapi juga masyarakat luas.
“Visi saya, Kakandara tidak boleh terjebak hanya pada urusan simpan-pinjam. Saya ingin produk di toko kita bisa diakses secara luas melalui platform digital. Dengan pemasaran live atau konten kreatif, jangkauan pasarnya akan jauh melampaui batas wilayah,” tambahnya.
Langkah transformasi ini diharapkan mampu mengubah wajah Koperasi Kakandara menjadi lembaga ekonomi yang modern, adaptif, dan memiliki daya saing tinggi di tengah derasnya arus ekonomi digital.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
Laporan: Teguh
Sabtu, 18 April 2026
Bupati Panca Wijaya Akbar Perkuat Sinergi Program Nasional dalam Safari Ramadhan di Muara Kuang
​MUARA KUANG, Www.detik-nasional.com // Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar, melakukan kunjungan kerja dalam rangka Safari Ramadhan ke Masjid Mulkan Mukhtar, Kelurahan Muara Kuang, pada Kamis (05/03/2026). Didampingi jajaran kepala dinas dan staf ahli, Bupati menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan instrumen penting bagi jajaran pemerintah kabupaten untuk turun langsung ke lapangan. Menurutnya, Safari Ramadhan menjadi momen langka bagi para pejabat dinas yang terbiasa di kantor untuk berkeliling melihat kondisi nyata masyarakat di seluruh wilayah Ogan Ilir.
​Kehadiran rombongan bupati disambut oleh Camat Muara Kuang, Lurah, unsur TNI-Polri dari Koramil dan Polsek, seluruh Kepala Desa se-kecamatan, serta tokoh masyarakat setempat. Dalam arahannya, Bupati Panca memberikan penjelasan mendalam terkait dinamika ekonomi nasional pasca pergantian kepemimpinan presiden. Ia memaparkan adanya efisiensi anggaran yang cukup signifikan, di mana anggaran Kabupaten Ogan Ilir terkoreksi dari Rp1,6 triliun menjadi Rp1,3 triliun, yang juga berdampak pada penurunan alokasi dana desa.
​Meskipun terjadi pemangkasan anggaran di berbagai sektor, Bupati menekankan bahwa pemerintah pusat mengalihkannya pada program manfaat langsung seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Di Ogan Ilir sendiri, anggaran program ini diproyeksikan mencapai Rp400 miliar per tahun. Bupati telah melayangkan surat untuk mempercepat implementasi MBG di 9 desa, dengan target total 30.000 penerima manfaat yang diharapkan mulai dapat merasakan dampak program tersebut segera setelah hari raya Lebaran.
​Panca Wijaya Akbar menggarisbawahi komitmen bahwa dapur MBG wajib menyerap bahan baku dari potensi lokal desa setempat, seperti hasil pertanian dan BUMDes. Ia mencontohkan kondisi di Desa Payaraman, di mana 5 BUMDes petelur belum mampu mencukupi kebutuhan satu dapur yang mencapai 8.000 butir telur per minggu. Hal ini dipandang sebagai peluang besar bagi kepala desa dan masyarakat untuk mulai menanam sayur-mayur dan beternak guna memenuhi kebutuhan rantai pasok dapur MBG di wilayah masing-masing.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain ketahanan pangan melalui MBG, sektor pertanian di Muara Kuang juga mendapat perhatian khusus melalui program cetak sawah seluas kurang lebih 500 hektar. Bupati berpesan kepada Camat dan Lurah agar program ini mengutamakan warga yang belum memiliki pekerjaan atau pengangguran. Namun, ia memberikan penekanan tegas agar keterlibatan masyarakat harus dibarengi dengan tanggung jawab penuh, karena keberhasilan program ini dalam tiga tahun ke depan akan menentukan perputaran ekonomi desa.
​Di bidang pendidikan, Bupati mengabarkan bahwa Ogan Ilir menjadi salah satu dari sedikit kabupaten yang mendapatkan program Sekolah Rakyat dengan nilai pembangunan mencapai Rp250 miliar di Rantau Alai. Sekolah yang ditargetkan rampung tahun ini direncanakan mampu menampung 1.000 siswa dari kalangan yatim piatu dan keluarga tidak mampu. Program ini menjadi solusi nyata di tengah keterbatasan anggaran infrastruktur jalan yang pengerjaannya sedikit melambat akibat efisiensi dana di tingkat provinsi maupun kabupaten.
​Terkait kondisi infrastruktur, Bupati Panca menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan perbaikan jalan dan meminta masyarakat untuk bersabar karena penanganan dilakukan secara bergilir berdasarkan skala prioritas darurat. Ia juga mengajak masyarakat menyukseskan program Koperasi Merah Putih gagasan Presiden, yang bertujuan mengatasi kelangkaan minyak goreng, gas elpiji, dan pupuk subsidi, serta menstabilkan harga gabah petani dari permainan tengkulak agar kesejahteraan warga tetap terjaga.
​Acara Safari Ramadhan tersebut ditutup dengan penyerahan bantuan secara simbolis untuk Masjid Mulkan Mukhtar. Bantuan yang diberikan meliputi 10 unit AC, 25 unit plafon, jam digital, serta 100 karung beras masing-masing seberat 5 kg. Selain bantuan dari anggaran pemerintah sebesar Rp5 juta, Bupati Panca Wijaya Akbar juga memberikan tambahan santunan pribadi sebesar Rp20 juta sebagai bentuk kepedulian terhadap kenyamanan ibadah masyarakat di Muara Kuang.
Report : JULIYAN
BREBES, DN-II Riuh rendah pasar tradisional kini mulai berganti sunyi. Di balik deretan los dan kios Pasar Larangan yang semakin jarang disinggahi pembeli, tersimpan nestapa para petugas dan pedagang yang mencoba bertahan di tengah gempuran zaman. Bukan sekadar kalah saing dengan platform digital, mereka kini berjuang melawan ketimpangan kebijakan yang mencekik kesejahteraan.
​Pasar yang Kian Sepi: Kalah Telak dari Layar Ponsel
​Kondisi pasar tradisional saat ini berada di titik nadir. Meski kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini masih mencatatkan angka Rp 609 juta per tahun, realitas di lapangan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Volume pengunjung merosot drastis, memaksa pedagang “berdarah-darah” hanya untuk sekadar menutup modal harian.
​Teguh Kartono, seorang petugas pasar dengan masa kerja 23 tahun, mengungkapkan bahwa badai ini bermula sejak pandemi COVID-19. Namun, setelah pandemi mereda, eksistensi pasar tak kunjung pulih karena perilaku belanja masyarakat telah berpindah sepenuhnya ke genggaman ponsel.
​”Selain faktor digital, munculnya pusat-pusat perbelanjaan baru di area penyangga membuat pelanggan beralih ke lokasi yang dianggap lebih modern dan dekat dengan hunian mereka,” ujar Eko Budi Oktavianto, salah satu petugas pemungut retribusi pasar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Sektor yang paling terpukul adalah pedagang kain. Jika dahulu hari Jumat dan Minggu menjadi “ladang emas”, kini hari-hari tersebut justru menjadi saksi bisu tutupnya toko-toko karena ketiadaan transaksi.
​Ironi Kesejahteraan: Kerja di Lapangan, Upah Terkebiri
​Kemelut di pasar ternyata tidak hanya bersumber dari faktor eksternal. Di internal operasional, terdapat ketimpangan upah yang mencolok antar pegawai. Dari total 11 karyawan dan 13 personel keamanan, mayoritas status kepegawaian masih menggantung pada status PPPK dan tenaga honorer (paruh waktu).
​Ketidakadilan terasa nyata saat membandingkan slip gaji. Eko Budi Oktavianto, yang juga bertugas sebagai operator di pasar, mengaku menerima upah sebesar Rp 1,3 juta per bulan melalui Bank Brebes. Angka ini sangat timpang jika dibandingkan dengan pegawai paruh waktu di tingkat Dinas yang mencapai Rp 2,3 juta.
​Tabel Perbandingan Estimasi Upah:
Kategori Pegawai Lokasi Tugas Estimasi Upah Per Bulan
Pegawai Paruh Waktu Lapangan (Pasar) Rp 1.300.000
Pegawai Paruh Waktu Kantor Dinas Rp 2.300.000
“Ada selisih Rp 1 juta. Ini yang membuat kami bertanya-tanya,” keluh Eko mengenai disparitas upah antara petugas garda depan di pasar dengan mereka yang bertugas di lingkungan kantor Dinas.
Menanti Keadilan di Selembar SK
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Hingga saat ini, para pegawai yang Surat Keputusannya (SK) baru diterbitkan per Oktober lalu hanya bisa memendam harap. Di tengah tuntutan hidup yang kian tinggi dan beban kerja lapangan yang berat, mereka menagih keadilan kebijakan dari pemerintah daerah.
Tanpa adanya penyesuaian upah yang layak dan strategi revitalisasi pasar yang konkret, nasib para penjaga nadi ekonomi rakyat ini benar-benar berada di ujung tanduk. Pemerintah Kabupaten Brebes diharapkan tidak menutup mata atas ketimpangan yang terjadi di bawah payung instansi yang sama.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Wajah pusat perbelanjaan tradisional kian hari kian muram. Pasar Larangan (Pasar Tum), yang dulunya menjadi primadona dengan nilai investasi lapak mencapai puluhan juta rupiah, kini tengah berjuang melawan sepi. Di tengah anjloknya daya beli, pengelola dan pedagang kini terjepit beban target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melonjak drastis.
​Kejayaan yang Memudar dan Penertiban Administrasi
​Kepala Pasar Larangan, Gunawan, mengungkapkan bahwa nilai investasi di pasar ini sejatinya tergolong sangat tinggi. Untuk satu unit ‘los’ saja, harganya bisa menyentuh angka Rp50 juta, sementara unit kios dibanderol jauh di atas itu. Namun, tingginya nilai aset tersebut kini tidak sebanding dengan perputaran uang di lapangan.
​Selain tantangan ekonomi, pihak pengelola kini memperketat pengawasan terhadap kepemilikan lapak. Sesuai regulasi pusat, pedagang dilarang keras memperjualbelikan atau menyewakan kembali (overkontrak) lapak kepada pihak ketiga.
​”Aturannya tegas, hanya boleh digunakan sendiri. Jika terbukti diperjualbelikan, izinnya langsung dicabut (disobek). Ini instruksi langsung dari kantor pusat,” ujar salah seorang petugas pengelola lapangan yang meminta identitasnya dirahasiakan, Kamis (16/4/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Meski demikian, ia tidak menampik adanya praktik “bawah tangan” yang sulit dideteksi karena dilakukan secara personal dan tertutup.
​Target PAD 2026 Lompatan Ambisius di Tengah Krisis
​Kelesuan pasar pasca-pandemi Covid-19 menjadi titik balik yang pahit. Jika sebelum pandemi realisasi pendapatan selalu melampaui kuota (over target), kini kondisinya berbanding terbalik.
​Data menunjukkan tren yang mengkhawatirkan:
​Tahun 2025: Target Rp200 juta-Rp300 juta (Tidak tercapai).
​Tahun 2026: Target dipatok naik signifikan menjadi Rp600 juta.
​Kenaikan target sebesar 100% ini dirasa sangat mencekik. “Semenjak pandemi, target tidak pernah terpenuhi. Alasannya klasik namun nyata: pengunjung tidak ada. Bahkan pada hari weekend (Jumat-Minggu), banyak pedagang memilih tutup karena sepinya pembeli,” tambahnya.
​Realita Lapangan: Dilema Retribusi dan Urusan Perut
​Kondisi pasar yang lengang membuat pedagang berada di titik nadir. Banyak dari mereka yang memilih tidak membuka lapak karena biaya operasional seperti transportasi dan konsumsi seringkali lebih besar daripada hasil penjualan.
​Dilema ini berimbas langsung pada penarikan retribusi. Meski sistem e-retribusi telah diterapkan dengan tarif terjangkau (Rp1.000 hingga Rp2.000), penagihan di lapangan seringkali berbenturan dengan rasa kemanusiaan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​”Ada pedagang yang memiliki 5 los, seharusnya membayar Rp10.000, tapi mereka hanya mampu bayar Rp8.000. Sebagai petugas, saya sering merasa tidak tega. Mau dipaksa, mereka memang tidak ada uangnya. Tidak dipaksa, saya dituntut memenuhi target dari kantor,” keluh sumber tersebut.
​Ancaman Pencabutan Izin dan Sepinya Peminat Baru
​Sebagai langkah terakhir, pengelola mulai melayangkan teguran kepada pemilik lapak yang sudah lama nonaktif. Tujuannya agar lapak tersebut bisa dialihkan kepada pedagang baru yang lebih produktif demi memutar roda ekonomi dan menyumbang PAD.
​Namun, upaya ini menemui jalan buntu. Minimnya prospek keuntungan membuat calon pedagang baru enggan masuk ke Pasar Tum.
​”Saat ditawarkan ke orang lain, tidak ada yang berminat. Alasannya tetap sama: jualan tidak laku, hanya habis untuk biaya makan sehari-hari,” pungkasnya.
​Reporter: Teguh
Tepis Kabar Miring! SPPBG Brebes Pastikan Makanan Ibu Hamil dan Balita Terjamin Steril, Ini Faktanya
BREBES, DN-II Satuan Pelayanan Pemberian Gizi (SPPBG) Kabupaten Brebes memberikan klarifikasi tegas terkait isu penggunaan kertas nasi sebagai wadah Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Pihak SPPBG menjamin bahwa seluruh proses distribusi makanan bagi masyarakat telah melalui standar sterilisasi yang ketat dan prosedur higienitas yang terukur. (14/4/2026).
Kepala SPPBG Brebes, Retno Widyaningsih, menekankan bahwa keamanan pangan dan kualitas nutrisi merupakan prioritas utama yang tidak bisa ditawar dalam setiap menu yang disalurkan kepada penerima manfaat.
Fokus pada Intervensi Kelompok Rentan
Saat ini, operasional SPPBG Brebes tengah difokuskan untuk menangani kelompok prioritas yang masuk dalam kategori B3, yakni:
Balita
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ibu Hamil (Bumil)
Ibu Menyusui (Busui)
Retno menjelaskan bahwa dengan jangkauan layanan yang mencakup sekitar 1.000 orang, pihaknya memilih untuk berkonsentrasi penuh pada penanganan gizi kelompok rentan tersebut. Hal inilah yang mendasari kebijakan SPPBG untuk belum memperluas jangkauan layanan ke institusi pendidikan atau sekolah dalam waktu dekat.
Sterilisasi Wadah dan Jaminan Kualitas
Menepis kabar miring mengenai penggunaan kemasan yang tidak layak, Retno memaparkan teknis pendistribusian tim lapangan yang sangat memperhatikan aspek kesehatan. Ia memastikan kabar penggunaan kertas nasi sama sekali tidak benar.
“Untuk pengiriman, kami menggunakan wadah compreng yang sudah melalui proses sterilisasi. Jika menu yang disajikan berupa makanan basah, kami juga memisahkannya menggunakan wadah stainless steel. Ini dilakukan agar kualitas, suhu, dan cita rasa makanan tetap terjaga hingga ke tangan warga,” tegas Retno dalam sesi wawancara.
Progres Signifikan dalam Dua Pekan
Meski baru beroperasi selama kurang lebih setengah bulan, SPPBG Brebes menunjukkan akselerasi kerja yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan gerak cepat jalinan kerja sama (MoU) dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat desa.
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 21 titik Posyandu yang tersebar di 4 desa telah bersinergi dengan SPPBG Brebes. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan intervensi gizi tersalurkan secara presisi dan tepat sasaran.
Melalui klarifikasi ini, SPPBG Brebes mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tetap yakin pada kualitas layanan gizi yang dikelola secara profesional oleh pemerintah daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Kabupaten Brebes terpilih menjadi lokasi pengembangan proyek percontohan (piloting) HUB Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Langkah strategis ini diambil Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI untuk membangun rantai pasok nasional yang lebih efisien dan kompetitif dengan melibatkan peran aktif koperasi di tingkat desa.
Guna mematangkan persiapan tersebut, Kementerian Koperasi melalui Asisten Deputi Rantai Pasok menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) besar-besaran di Aula Lantai 5 Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Kabupaten Brebes, Senin (13/4/2026).
Sinergi Lintas Sektor
Agenda ini tidak hanya melibatkan jajaran pemerintah daerah, tetapi juga raksasa BUMN dan perusahaan swasta nasional. Berdasarkan data undangan, hadir perwakilan dari PT Danantara Asset Management, Perum BULOG, ID FOOD, Pupuk Indonesia, hingga Pertamina Patra Niaga.
Tak ketinggalan, sektor swasta seperti Unilever, Indofood, Mayora, hingga Grup Sinarmas turut dilibatkan. Kehadiran mereka diproyeksikan untuk membuka peluang kemitraan strategis dalam distribusi dan pemasaran produk-produk koperasi desa agar dapat masuk ke dalam rantai pasok nasional.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dukungan Penuh Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Brebes menyambut baik inisiatif ini. Bupati Brebes, Ibu Paramitha Widya Kusuma, memberikan sambutan langsung dalam pembukaan rakor tersebut.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Dinkopumdag) Brebes, Drs. Khaerul Abidin, M.M., menegaskan bahwa koordinasi ini sangat krusial untuk memetakan kesiapan infrastruktur dan SDM di tingkat lokal.
“Kami mengundang seluruh pengurus KDKMP dari berbagai desa dan kelurahan di Brebes, mulai dari wilayah Wanasari, Jatibarang, hingga Kersana. Tujuannya agar ada keselarasan visi antara pusat, daerah, dan pelaku koperasi di lapangan,” ujar Khaerul Abidin dalam keterangan resminya.
KUD Wanasari Jadi Sorotan
Salah satu poin utama dalam rakor ini adalah pemaparan profil dan kesiapan Koperasi Unit Desa (KUD) Wanasari sebagai salah satu motor penggerak utama dalam piloting ini. Setelah sesi diskusi panel yang membahas strategi perluasan akses pasar, rombongan kementerian dan delegasi bisnis dijadwalkan melakukan kunjungan lapangan langsung ke KUD Wanasari.
Dengan adanya HUB KDKMP ini, diharapkan koperasi di desa-desa Kabupaten Brebes tidak lagi hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pemain utama yang menyuplai kebutuhan nasional dengan dukungan pembiayaan dari perbankan (Himbara) dan pendampingan teknologi dari mitra swasta.
Editor: Casroni
Reporter: Teguh
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes
BREBES, DN-II Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) Kabupaten Brebes mengambil langkah tegas menyusul temuan makanan yang tidak memenuhi standar kelayakan konsumsi. Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi membekukan sementara operasional satu unit dapur MBG di wilayah Kecipir, Kecamatan Losari, setelah ditemukan lauk ayam yang beraroma tidak sedap. (9/4/2026).
​Langkah ini diambil dalam rapat koordinasi intensif yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Brebes selaku Ketua Satgas MBG, Asisten I Sekda, serta para Koordinator Kecamatan (Korcam) di lingkungan Pemkab Brebes.
​Landasan Hukum dan Perlindungan Konsumen
​Tindakan tegas penutupan ini merupakan implementasi nyata dari amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam Pasal 86 ayat (1), disebutkan bahwa pemerintah wajib menjamin keamanan pangan melalui penetapan standar keamanan pangan. Lebih spesifik, Pasal 90 melarang setiap orang mengedarkan pangan yang tercemar atau tidak layak konsumsi.
​”Aspek kesehatan adalah prioritas absolut. Jika ditemukan makanan yang terdeteksi tidak layak, maka mutlak tidak boleh didistribusikan. Kami meminimalisir risiko keracunan sekecil apa pun demi keselamatan siswa sebagai penerima manfaat,” tegas perwakilan Satgas dalam pertemuan tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Pelanggaran terhadap standar keamanan pangan ini juga bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 yang menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
​Kronologi dan Dampak Operasional
​Berdasarkan hasil investigasi lapangan oleh tim teknis BGN dan Dinas Kesehatan, ditemukan fakta bahwa manajemen rantai pasok di unit dapur Kecipir gagal menjaga kualitas bahan baku. Sebagai konsekuensi dari penutupan ini:
​Sanksi Administratif: Penghentian operasional total hingga batas waktu yang belum ditentukan.
​Dampak SDM, Setidaknya 40 karyawan dirumahkan sementara selama proses audit dan perbaikan manajemen berlangsung.
​Audit Total: Evaluasi menyeluruh terhadap vendor penyedia bahan baku dan prosedur sanitasi dapur.
​Pergeseran Fungsi Monitoring Pemkab
​Meski infrastruktur dapur MBG telah disiapkan sejak Agustus 2024, kendali teknis saat ini berada di bawah otoritas penuh Badan Gizi Nasional (BGN) sesuai dengan mandat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.
​Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes kini mengoptimalkan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, yang meliputi:
​Monitoring Rutin: Pengawasan kualitas di tingkat akar rumput.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Jalur Aduan: Menjadi jembatan laporan masyarakat untuk diteruskan ke BGN.
​Surveilans Kesehatan: Keterlibatan aktif Dinas Kesehatan dalam pengecekan standar sanitasi secara berkala.
​Syarat Pembukaan Kembali
​Dapur di Kecipir hanya diperbolehkan kembali beroperasi apabila telah memenuhi standar HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) dan lolos uji kelayakan ulang dari tim teknis.
​Hingga saat ini, Kabupaten Brebes menargetkan pembangunan total 170 unit dapur MBG guna menjangkau seluruh wilayah. Satgas mengimbau masyarakat untuk tetap proaktif melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian standar gizi maupun kebersihan dalam pelaksanaan program ini di lapangan.
​Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Pasca-lebaran 2026, para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM serta pedagang eceran di Kabupaten Brebes mulai menjerit. Pemicunya adalah lonjakan harga bahan plastik yang tidak tanggung-tanggung mencapai hampir dua kali lipat dari harga normal.
Kondisi ini salah satunya dirasakan oleh Ika, pemilik toko plastik Bunga Mekar yang berlokasi di kawasan strategis Pasar Kodim, Brebes. Dalam keterangannya pada Senin (7/4/2026), Ika mengungkapkan bahwa kenaikan harga ini memaksa para pedagang untuk memutar otak demi mempertahankan kelangsungan bisnis.
Lonjakan Harga yang Fantastis
Ika membeberkan bahwa harga kulakan plastik per kilogram saat ini telah menyentuh angka Rp53.000 hingga Rp55.000. Padahal, dalam kondisi stabil, harga plastik hanya berada di kisaran Rp30.000 per kilogram.
“Ganti harga semua, Pak. Plastik semua naik. Terutama jenis plastik bening PP/PE. itu harganya jauh lebih tinggi lagi dibandingkan jenis lainnya,” keluh Ika saat ditemui di sela-sela aktivitas dagangnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tren Kenaikan Sejak Pra-Lebaran
Berdasarkan pengamatannya, tren kenaikan ini sebenarnya sudah mulai terasa sejak sepekan sebelum Idul Fitri. Meski saat itu harga sudah merangkak ke angka Rp50.000, daya beli masyarakat masih tertolong oleh tingginya kebutuhan musiman untuk lebaran.
“Seminggu sebelum Lebaran itu puncaknya, harga langsung melejit banget. Tapi karena saat itu orang sangat butuh untuk keperluan hari raya, semahal apa pun tetap dibeli,” tambahnya.
Strategi Bertahan di Tengah Ketidakpastian
Kini, memasuki masa pasca-lebaran, tantangan sebenarnya baru dimulai. Menurunnya daya beli masyarakat dibarengi dengan harga modal yang tetap tinggi membuat omzet Toko Bunga Mekar mulai merosot.
Beberapa dampak nyata yang dirasakan di lapangan antara lain:
Pembatasan Stok: Pedagang tidak berani menyetok barang dalam jumlah besar karena modal yang dibutuhkan membengkak dua kali lipat dan risiko fluktuasi harga yang tinggi.
Daya Beli Menurun: Konsumen mulai mengurangi kuantitas pembelian atau beralih ke alternatif lain yang lebih murah.
Efek Domino: Kenaikan ini terjadi merata di tingkat distributor, sehingga hampir tidak ada ruang bagi pedagang kecil untuk mempertahankan harga lama.
Harapan bagi Pemerintah
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menghadapi situasi yang kian menghimpit, Ika berharap ada langkah nyata dari pemerintah atau pihak terkait untuk mengintervensi atau setidaknya menstabilkan harga bahan baku plastik di pasaran.
“Harapannya semoga harga kembali normal. Kalau harga stabil, pelanggan tidak sepi dan perputaran barang juga enak. Kami ingin usaha ini kembali bergairah,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
You cannot copy content of this page