Anggota DPRD Ogan Ilir Dapil IV Serap Aspirasi Warga dalam Reses Tahap II di Muara Kuang
​MUARA KUANG, WWW.DETIK-NASIONAL.COM // Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV menggelar kegiatan Reses Tahap II Masa Sidang II Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang bertujuan untuk menyerap aspirasi konstituen ini dipusatkan di Kelurahan Muara Kuang, tepatnya di Lingkungan 3, RT 06, pada Kamis (12/02/2026). Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk berdialog langsung dengan wakil mereka di parlemen mengenai berbagai kendala pembangunan di wilayah tersebut.
​Hadir dalam kegiatan tersebut tiga legislator dari lintas fraksi, yakni Hipni dari Fraksi PDI-Perjuangan, Hernawan dari Partai Gerindra, serta Sayuti, SH dari Fraksi PKS. Kehadiran para wakil rakyat ini disambut langsung oleh pihak Kelurahan Muara Kuang beserta staf dan puluhan warga setempat. Kehadiran tokoh-tokoh dari berbagai partai politik ini menunjukkan komitmen kolektif dalam mengawal pembangunan di Kecamatan Muara Kuang, Rambang Kuang, dan Lubuk Keliat.
​Dalam sambutannya, Sayuti, SH memberikan penekanan moral yang mendalam dengan mengingatkan kembali bahwa amanah yang ia emban didasari oleh sumpah di atas Al-Qur’an. Hal ini ia sampaikan untuk meyakinkan masyarakat bahwa tanggung jawab sebagai anggota dewan bukan sekadar jabatan formal, melainkan janji suci kepada Tuhan dan rakyat yang harus ditunaikan dengan penuh integritas dan kejujuran dalam memperjuangkan kesejahteraan warga.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Lebih lanjut, Sayuti memaparkan sejumlah permasalahan mendesak (urgent) yang menjadi fokus utama dalam reses kali ini, di antaranya adalah usulan pengerukan kanal, perbaikan infrastruktur jalan,penguat sinyal, PDAM serta kegiatan tebas bayang di bahu jalan. Menurutnya, pembenahan akses jalan dan normalisasi aliran air merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda lagi demi kelancaran aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di Kelurahan Muara Kuang.
​Menanggapi harapan warga, Sayuti menegaskan bahwa seluruh poin aspirasi tersebut bukan sekadar wacana atau imajinasi belaka, melainkan representasi nyata dari suara rakyat di lapangan. Ia memastikan bahwa seluruh usulan yang diterima telah dicatat dengan seksama dan sebelumnya pun sudah disampaikan secara resmi dalam forum Rapat Paripurna DPRD Ogan Ilir. Ia menekankan bahwa dirinya tetap mengingat dengan jelas setiap detail keluhan yang masuk sebagai dasar perjuangan anggaran ke depan.
​Kegiatan reses ditutup dengan sesi diskusi interaktif antara warga dan para anggota dewan. Melalui pertemuan ini, diharapkan koordinasi antara pihak kelurahan, masyarakat, dan DPRD dapat semakin solid sehingga realisasi pembangunan infrastruktur yang telah diusulkan dapat segera dianggarkan oleh pemerintah daerah. Para anggota dewan berjanji akan terus mengawal hasil reses ini hingga masuk dalam dokumen rencana kerja pembangunan daerah tahun mendatang.
Report : JILIYAN
MUARA KUANG, WWW.DETIK-NASIONAL.COM // Cabang kios Pupuk Bersubsidi 3 Saudara menggelar pertemuan strategis guna mensosialisasikan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan prosedur penebusan pupuk bersubsidi pada Senin (16/02/2026). Acara ini di hadiri jajaran PPL yang mewakili korlu yang tak bisa hadir di karenakan sakit,serta hadir seluruh Ketua Kelompok Tani di wilayah Kecamatan Muara Kuang. Turut hadir pula perwakilan dari Kecamatan Lubuk Keliat yang diwakili oleh Koordinator Kecamatan Tani Merdeka Indonesia (TMI).
​Dalam arahannya, Hasan selaku perwakilan dari pihak penyalur menekankan bahwa pendistribusian pupuk subsidi tahun ini harus dilakukan dengan tertib administrasi. Ia menegaskan bahwa setiap pengambilan pupuk wajib didasari oleh syarat tertentu, yakni adanya surat pernyataan dan surat kuasa dari masing-masing anggota kelompok tani. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pupuk benar-benar sampai ke tangan petani yang berhak dan terdaftar secara resmi.
​Hasan menjelaskan lebih lanjut bahwa validitas data pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) menjadi kunci utama dalam proses penebusan. Petani yang ingin mengambil jatah pupuk secara mandiri diwajibkan membawa KTP asli sebagai bukti identitas. Prosedur ini diberlakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang atau pendistribusian yang tidak tepat sasaran di tingkat lapangan.
​Pihak distributor juga sangat menyarankan agar para petani yang telah terdaftar di RDKK dapat melakukan penebusan secara langsung ke Kios Pupuk 3 Saudara. Selain meminimalisir kesalahan administrasi, pengambilan langsung juga menjamin transparansi harga. Adapun harga yang ditetapkan sesuai ketentuan pemerintah adalah Rp90.000 untuk pupuk jenis Urea dan Rp92.000 untuk pupuk Phonska per karungnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Selain fokus pada ketersediaan pupuk, pertemuan tersebut juga menjadi ajang koordinasi mengenai aspek teknis pertanian. Yudi Dwinata, selaku Ketua Korcam Tani Merdeka Indonesia (TMI) Lubuk Keliat, secara resmi membuka sesi pembahasan mengenai masa tanam pertama reguler. Koordinasi ini dinilai krusial agar jadwal pemupukan dapat selaras dengan siklus tanam yang akan segera dimulai oleh para petani di wilayah tersebut.
​Pertemuan ini diharapkan dapat membangun sinergi yang kuat antara distributor, penyuluh, dan kelompok tani. Dengan pemahaman yang jelas mengenai HET dan syarat administrasi, diharapkan tidak ada kendala berarti bagi petani dalam mendapatkan asupan nutrisi tanaman. Fokus utama dari sosialisasi ini adalah memastikan musim tanam reguler tahun 2026 dapat berjalan sukses demi tercapainya target ketahanan pangan daerah.
REPORT : JULIYAN
JAKARTA, DN-II Ombudsman Republik Indonesia (RI) mengungkapkan adanya potensi maladministrasi dan konflik kepentingan terkait keterlibatan yayasan yang terafiliasi politik dalam program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG). Temuan ini memicu desakan agar pemerintah segera memperketat tata kelola dan transparansi proses verifikasi di lapangan.
Anggota Ombudsman RI, Kusharyanto Kusumaharsa Kepala Pencegahan Maladministrasi dalam sebuah wawancara dengan wakil ketua Golkar Ahmad Doli Oktober 2025 lalu mengungkapkan bahwa berdasarkan Rapid Assessment (Kajian Cepat), ditemukan sejumlah kejanggalan dalam proses pendaftaran Satuan Pelayanan Gizi Pangan (SPGP) atau SPBG. Salah satu poin krusial yang disoroti adalah adanya “penundaan berlarut” dalam verifikasi pendaftar umum, sementara ada indikasi kemudahan bagi pihak-pihak tertentu.
Titik Rawan: Dari Pendaftaran hingga Afiliasi
Indraza menjelaskan bahwa skema penyaluran anggaran bantuan pemerintah ini mewajibkan adanya badan hukum berbentuk yayasan yang menaungi mitra teknis (SPBG). Di sinilah celah konflik kepentingan muncul.
“Kami melihat ada SPBG yang terafiliasi dengan kepentingan politik. Persoalannya bukan pada kebebasan berbisnis, tetapi apakah mereka memenuhi persyaratan teknis? Jangan sampai karena ada afiliasi, standar yang seharusnya ketat malah diperingan. Itulah maladministrasi,” tegas Indraza dalam sebuah diskusi publik.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ombudsman mengategorikan SPGP dalam tiga golongan:
Kelompok Bermasalah: Mengalami insiden (seperti keracunan atau kendala operasional).
Kelompok Stabil: Sudah berjalan sesuai Petunjuk Teknis (Juknis).
Kelompok Baru: Sudah memiliki izin namun belum beroperasi.
Respons Pemerintah dan Langkah Antisipasi
Menanggapi temuan tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengakui bahwa sebagai program masif yang baru berjalan, kendala teknis di lapangan memang tidak terhindarkan. Namun, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan pembenahan total.
“Presiden akan segera menerbitkan Perpres tentang tata kelola Makan Bergizi Gratis. Harapannya, dengan aturan yang lebih ketat, tidak ada lagi ruang untuk ‘error’ atau kesan kepentingan politik dalam penunjukan yayasan,” ujar Doli.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah telah membentuk tim lintas kementerian, termasuk Kementerian Kesehatan, untuk memastikan standar keamanan pangan tetap terjaga pasca adanya laporan kasus keracunan di beberapa daerah.
Transparansi Jadi Harga Mati
Ombudsman mendesak Badan Gizi Nasional (BKN) untuk membuka kanal pendaftaran yang transparan dan akuntabel. Tanpa sistem verifikasi berbasis data yang jelas, kekhawatiran masyarakat mengenai “bagi-bagi jatah” proyek melalui yayasan politik akan terus bergulir.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Publik berhak tahu mengapa sebuah yayasan terpilih dan yang lainnya mengantre tanpa kejelasan waktu. Standar layanan tidak boleh dikompromikan oleh kedekatan politik,” tutup Kusharyanto Kusumaharsa Kepala Pencegahan Maladministrasi .
Sementara Februari 2026 presiden Prabowo petergetkan semua siswa di seluruh desa di Indonesia harus merasakan program MBG ini, tidak itu saja Bahkan lansia , ibu hamil dan anak-anak.
Reporter: Teguh
BOGOR, DN-II Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/02/2026). Pertemuan strategis tersebut digelar khusus untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di tengah dinamisnya perundingan ekonomi global.
Dalam arahan resminya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh sekadar menjadi pengikut dalam arus ekonomi internasional. Ia menginstruksikan para menteri untuk memastikan setiap kesepakatan diplomasi memberikan keuntungan nyata bagi kepentingan nasional.
“Setiap langkah diplomasi ekonomi harus berpihak pada kepentingan nasional. Kita tidak ingin perundingan yang hanya bersifat transaksional jangka pendek,” ujar Presiden, sebagaimana dikutip dari siaran pers BPMI Setpres.
Fokus pada Produktivitas dan Rantai Pasok
Lebih lanjut, Kepala Negara menekankan tiga poin krusial yang menjadi syarat mutlak dalam setiap perundingan global ke depan:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penguatan Struktur Ekonomi: Perundingan harus berdampak pada transformasi ekonomi domestik secara fundamental.
Produktivitas Industri: Mendorong peningkatan kapasitas produksi dalam negeri agar mampu bersaing di pasar mancanegara.
Rantai Pasok Global: Memastikan Indonesia memiliki peran strategis dan berdaulat dalam rantai pasok dunia.
Hasil Konkret sebagai Tolok Ukur
Presiden Prabowo juga mewanti-wanti jajarannya agar kebijakan ekonomi tidak berhenti di atas kertas atau sekadar seremoni penandatanganan. Beliau menuntut hasil konkret yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
“Setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus berorientasi pada hasil nyata bagi bangsa dan negara. Kita bicara tentang pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif,” tegasnya.
Pertemuan di Hambalang ini dipandang sebagai langkah cepat pemerintah dalam merespons volatilitas ekonomi global tahun 2026, sekaligus menyelaraskan visi antar-kementerian agar tetap solid dalam memperjuangkan kedaulatan ekonomi Indonesia. (*)
Sumber: BPMI Setpres
#RilisPresiden
#KemensetnegRI
#EkonomiIndonesia
#Hambalang
PPL dan Tani Merdeka Indonesia Tinjau Kesiapan Lahan IP 300 di Desa Suka Cinta
​MUARA KUANG, WWW.DETIK-NASIONAL.COM // Tim Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) bersama perwakilan Tani Merdeka Indonesia (TMI) melakukan peninjauan intensif di lahan program Indeks Pertanaman 300 (IP 300) pada Selasa (11/02/2026). Kegiatan ini dipusatkan di hamparan lahan milik Kelompok Tani Sungai Balak 2, Desa Suka Cinta, Kecamatan Muara Kuang. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memastikan keberhasilan target tanam tiga kali setahun di wilayah tersebut.
​Pengecekan lapangan ini dihadiri langsung oleh Koordinator Penyuluh (Korlu) BPP Muara Kuang dan Ketua Korwil tani merdeka indonesia Muara Kuang. Kehadiran para pemangku kebijakan ini bertujuan untuk memvalidasi kesiapan teknis lahan, mulai dari ketersediaan sumber air hingga kondisi fisik tanah, guna mendukung percepatan musim tanam ketiga bagi para petani lokal.
​Mulyanto, selaku Ketua Korlu BPP Muara Kuang, dalam arahannya menyampaikan bahwa program IP 300 merupakan langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah. Beliau menekankan bahwa sinergi antara penyuluh dan petani sangat diperlukan agar pola tanam berjalan serentak. Menurutnya, kedisiplinan dalam mengikuti kalender tanam adalah kunci utama dalam meminimalisir risiko serangan hama dan kendala pengairan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Senada dengan hal tersebut, Ketua Korwil TANI MERDEKA INDONESIA Muara Kuang, Suhartono, menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk mengawal kebutuhan petani di lapangan. Beliau menegaskan bahwa akses terhadap sarana produksi pertanian, seperti benih unggul dan pupuk, akan terus dipantau agar distribusinya tepat sasaran. Kolaborasi dengan TMI diharapkan dapat memberikan energi baru bagi para petani dalam mengelola lahan secara mandiri dan modern.
​Selain aspek teknis, kegiatan ini juga menjadi sarana dialog interaktif untuk menyerap aspirasi dari anggota Kelompok Tani Sungai Balak 2. Para petani berkesempatan menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan, sementara tim PPL memberikan solusi praktis terkait manajemen pemeliharaan tanaman. Komunikasi dua arah ini diharapkan mampu membangun kepercayaan diri petani dalam mengoptimalkan potensi lahan yang ada.
​Kegiatan monitoring ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga konsistensi produktivitas di Desa Suka Cinta. Dengan koordinasi yang solid antara BPP, Korwil, dan TMI, diharapkan program IP 300 ini tidak hanya meningkatkan volume produksi padi secara nasional, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga petani di Muara Kuang.
REPORT : JULIYAN
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto mempertegas langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penguatan infrastruktur gizi nasional. Bertempat di SPPG Polri Palmerah, Jakarta, pada Jumat (13/02/2026), Kepala Negara meresmikan 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), 18 Gudang Ketahanan Pangan, serta melakukan groundbreaking untuk 107 SPPG Polri yang tersebar di seluruh Indonesia.
Langkah masif ini merupakan bagian dari komitmen besar pemerintah untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pilar utama menuju Indonesia Emas 2045.
Intervensi Nyata Lawan Stunting
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa program ini lahir sebagai respons konkret atas tantangan besar bangsa, yakni angka stunting yang pernah menyentuh angka 25 persen. Ia menegaskan bahwa krisis gizi tidak bisa diselesaikan hanya dengan retorika.
“Persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan teori atau wacana di atas kertas. Dibutuhkan intervensi langsung dan nyata dari pemerintah untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan hak gizi mereka,” tegas Presiden.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Capaian dan Jangkauan Nasional
Presiden memaparkan perkembangan signifikan Program MBG yang kini telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas. Beberapa poin keberhasilan yang disampaikan antara lain:
Penerima Manfaat: Menjangkau lebih dari 60 juta jiwa di seluruh pelosok negeri.
Infrastruktur: Didukung oleh lebih dari 22.000 unit SPPG yang telah beroperasi secara nasional.
Kemandirian Pangan: Pembangunan gudang ketahanan pangan dan integrasi green house sebagai rantai pasok mandiri untuk memastikan bahan baku tetap segar dan berkualitas.
Sinergi Lintas Institusi
Sebelum prosesi peresmian, Presiden Prabowo didampingi jajaran terkait meninjau area pameran SPPG Polri dan fasilitas green house. Keterlibatan Polri dalam pembangunan 107 SPPG menunjukkan adanya sinergi lintas institusi untuk memastikan distribusi gizi menjangkau wilayah-wilayah strategis dan pelosok.
Peresmian ini menandai babak baru dalam manajemen gizi nasional, di mana pelayanan tidak hanya berfokus pada distribusi, tetapi juga pada ketahanan rantai pasok dan keberlanjutan sumber daya lokal.
Sumber: BPMI Setpres / Biro Humas Kemensetneg
Tag: #PresidenPrabowo
#MakanBergiziGratis
#KetahananPangan
#SDMUnggul
#IndonesiaEmas2045
#KemensetnegRI
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bali, DN-II Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengunjungi Pasar Badung, Kota Denpasar, Bali, Jumat (13/02/2026), untuk memastikan stabilitas harga bahan pokok tetap terjaga sekaligus mendorong percepatan digitalisasi pasar tradisional. Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat ekosistem perdagangan rakyat agar semakin efisien dan modern.
Dalam peninjauan tersebut, Wapres berdialog langsung dengan para pedagang terkait perkembangan harga sejumlah komoditas strategis. Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif apabila terjadi lonjakan harga, termasuk memastikan distribusi berjalan lancar serta dukungan kebijakan tepat sasaran bagi para pedagang.
Selain itu, Wapres juga berpesan kepada jajaran Pemerintah Provinsi Bali untuk menjaga kestabilan harga pasar sehingga memberikan kenyamanan baik bagi para pedagang maupun pembeli.
Selain memastikan stabilitas harga dan perlindungan bagi pedagang, Wapres juga menaruh perhatian pada kemudahan sistem transaksi di pasar dengan pembayaran nontunai sebagai bagian dari penguatan ekosistem perdagangan yang lebih modern dan transparan.
Sumber: BPMI Setwapres
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#KemensetnegRI
#RilisWakilPresiden
Jakarta, DN-II Presiden Prabowo Subianto menghadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Auditorium Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/02/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen (yoy) dan menargetkan pertumbuhan mencapai 5,4 hingga 5,6 persen pada tahun 2026 melalui harmonisasi belanja pemerintah, investasi, serta peran Danantara sebagai mesin produksi nasional.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan visi ekonomi berdikari yang bertumpu pada penguatan fondasi domestik dan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi di lapisan paling bawah, yang diikuti dengan tren penurunan angka kemiskinan serta pengangguran terbuka.
Sebagai langkah konkret penguatan ekonomi kerakyatan, Presiden menargetkan pembangunan 1.000 desa nelayan terintegrasi pada tahun 2026 yang dilengkapi pabrik es, cold storage, hingga armada kapal melalui skema koperasi. Selain itu, percepatan pembentukan hampir 30.000 Koperasi Merah Putih dan gudang di desa-desa akan menjadi penggerak ekonomi lokal guna memastikan rakyat memiliki akses langsung terhadap barang subsidi dan layanan pembiayaan mikro untuk menghindari praktik rentenir.
Terkait tata kelola, Presiden Prabowo mengumumkan keberhasilan efisiensi anggaran lebih dari Rp300 triliun pada tahun pertama dengan memangkas belanja tidak produktif seperti perjalanan dinas dan seremonial. Presiden jug menegaskan komitmen pemberantasan korupsi di seluruh lini dan mendorong efisiensi pengelolaan aset negara melalui Danantara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
Sumber: BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
Brebes, DN-II Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kirana Nartiti Asih menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada Pebruari tahun 2026 dan RAPBK Tahun 2026 ini, di aula King Royal hotel. Agenda tahunan yang dipusatkan di wilayah Klampis ini menjadi momentum penting bagi ribuan anggota untuk meninjau perkembangan lembaga keuangan mikro tersebut. (13/2/2026).
​Meski sempat ada keraguan mengenai jumlah partisipan, antusiasme terlihat jelas dari kehadiran para anggota. Estimasi anggota yang tergabung dalam KSP Kirana Nartiti Asih saat ini diperkirakan mencapai angka satu hingga dua ribu orang.
​Fokus pada Layanan Simpan Pinjam
​Salah satu poin utama dalam perjalanan 21 tahun KSP Jabar adalah konsistensinya dalam memberikan akses permodalan bagi masyarakat. Azis, salah satu staf KSP Kirana Nartiti Asih yang hadir dalam acara tersebut, menjelaskan bahwa koperasi ini tetap fokus pada pilar utamanya, yakni layanan simpan dan pinjam.
​”Koperasi ini melayani simpanan dan pinjaman. Untuk pinjaman, masyarakat bisa menggunakan agunan berupa sertifikat tanah maupun BPKB kendaraan,” ujar Azis salah satu staf karyawan koperasi simpan pinjam Kirana Nartiti Asih saat ditemui di sela-sela acara RAT.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Terkait besaran plafon pinjaman, Azis menambahkan bahwa hal tersebut sangat bergantung pada jenis agunan yang diberikan:
​Agunan Sertifikat: Pinjaman dimulai dari minimal Rp 10 juta.
​Agunan BPKB: Nilai pinjaman bersifat fleksibel, menyesuaikan dengan kondisi dan nilai motor yang dijaminkan.
​Transparansi Melalui RAT
​Sebagai lembaga yang telah berdiri selama dua dekade lebih, KSP Kirana Nartiti Asih yang berkantor pusat di wilayah Klampis, (Kecamatan Songgon), terus berupaya menjaga kepercayaan anggotanya melalui transparansi laporan tahunan.
​RAT ini bukan sekadar seremonial, melainkan kewajiban bagi setiap anggota untuk memantau kesehatan finansial koperasi. Walaupun detail teknis mengenai iuran bulanan berada di bawah wewenang jajaran pengurus pusat, kehadiran para karyawan dan anggota dalam RAT ke-21 ini menunjukkan soliditas organisasi yang terjaga.
​Diharapkan dengan usia yang sudah menginjak 21 tahun, KSP Kirana Nartiti Asih dapat terus berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi lokal, khususnya di wilayah Songgon dan sekitarnya.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Suasana akrab dan penuh tawa mewarnai sela-sela pengerjaan sasaran fisik TMMD Reguler ke-127 Kodim 0713/Brebes. Di tengah kesibukan merehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Ibu Rastip, seorang anggota Satgas TMMD mendadak “dicegat” oleh warga setempat, Jum’at (13/02/2026).
Adalah Serka Feri Wida Primawan, yang juga menjabat sebagai Babinsa Desa Cikuya, yang menjadi sasaran aksi spontan ibu-ibu warga sekitar. Saat hendak beristirahat sejenak dari aktivitas pertukangan, ia dipanggil dengan kompak oleh sekelompok ibu yang sedang asyik mengolah singkong.
“Ke sini Pak Babin! Bantuin ini bikin misro Pak. Nanti kalau sudah jadi, saya kasih!” teriak salah satu ibu yang langsung diamini oleh rekan-rekannya dengan penuh semangat.
Mendengar ajakan tersebut, Serka Feri tak kuasa menolak. Dengan senyum lebar, ia langsung bergabung di teras rumah warga, membaur bersama mereka. Tanpa canggung, tangan yang biasanya memegang sekop dan palu itu kini ikut membantu membentuk adonan singkong berisi gula merah tersebut.
Bagi Serka Feri, momen seperti ini adalah esensi sebenarnya dari penugasan TMMD. Menurutnya, keberhasilan program bukan hanya diukur dari kokohnya bangunan fisik, tetapi dari seberapa erat ikatan emosional antara prajurit dan masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Ini yang membuat lelah kami hilang. Sambutan warga Desa Cikuya sangat luar biasa. Diajak bikin misro bersama adalah bentuk perhatian yang tulus dari warga kepada kami,” ujar Serka Feri sambil sesekali bercanda dengan warga.
Canda gurau dan aroma manis gorengan misro yang mulai matang pun menyelimuti suasana istirahat siang itu. Ibu-ibu desa mengaku senang dengan kehadiran Satgas TMMD yang dinilai sangat membaur dan tidak menjaga jarak.
Kegiatan TMMD Reguler ke-127 di wilayah Kodim 0713/Brebes ini terus dikebut pengerjaannya, namun sisi humanis dan gotong royong seperti ini tetap menjadi bumbu utama yang memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat di perbatasan Jawa Tengah.(Rio/pradista)
You cannot copy content of this page