BREBES, DN-II Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes mulai memacu langkah transformasi hukum bagi sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 18 Tahun 2025, rencana perubahan status hukum Perusda Farmasi dan Perusda Perbengkelan resmi ditetapkan sebagai skala prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.
Transformasi ini diproyeksikan bakal mengubah wajah Perusda Farmasi menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) dengan merek dagang baru: Brebes Beres Farmasi. Sementara itu, Perusda Perbengkelan juga akan berganti status menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda).
Gerak Cepat Pasca-Penetapan Direksi
Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Brebes, Moch. Wachid Hasyim, S.E., mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan kelanjutan strategis setelah ditetapkannya Direktur Farmasi definitif pada tahun 2025 lalu.
“Setelah jabatan Direktur Farmasi terisi, kami bergerak cepat mengusulkan perubahan bentuk hukum ini. Kami mengapresiasi respon positif DPRD yang telah memasukkan usulan ini ke dalam daftar pembahasan Propemperda 2026,” ujar Wachid Hasyim dalam keterangan resminya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Injeksi Modal demi Daya Saing
Bukan sekadar pergantian nama, agenda besar tahun 2026 tersebut juga mencakup pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Penyertaan Modal Daerah. Suntikan modal ini disiapkan agar Perseroda Brebes Beres Farmasi dan Perumda Perbengkelan memiliki struktur keuangan yang sehat untuk bersaing di pasar terbuka.
“Tahun 2026 akan menjadi periode krusial untuk pembahasan intensif tersebut. Semua proses ini transparan dan dapat dikroscek langsung oleh masyarakat melalui lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 18 Tahun 2025,” tambah Wachid.
Menuju Profesionalisme dan Peningkatan PAD
Perubahan status menjadi Perseroda di sektor farmasi diharapkan memberikan fleksibilitas usaha yang lebih tinggi. Dengan tata kelola yang modern dan profesional, BUMD diharapkan tidak hanya unggul dalam pelayanan publik di sektor kesehatan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Brebes.
Ketua Komisi 2 DPRD Brebes, Toby Perkasa, S.H., M.H., menegaskan bahwa proses transisi ini sedang dalam penanganan serius. “Masalah perubahan status dari Perusda menjadi Perumda atau Perseroda saat ini sedang dipansuskan (Panitia Khusus) agar segera tuntas. Terkait penyertaan modal, kami terus berkoordinasi intensif dengan Bagian Perekonomian,” jelas Toby.
Toby juga menambahkan bahwa pembentukan regulasi ini dilakukan secara cermat dan tidak terburu-buru. “Aturan memang sudah ada, namun usianya belum genap satu tahun. Regulasi ini tidak dibuat asal-asalan, melainkan melalui proses tahapan yang matang,” pungkasnya.
Langkah transformatif ini menandai babak baru bagi Kabupaten Brebes dalam mengelola aset daerah secara mandiri, berorientasi profit, namun tetap menjaga fungsi sosial bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Keceriaan libur Lebaran 1447 H terpancar jelas di sepanjang pesisir Pantai Randusanga Indah (PARIN). Hingga hari keempat lebaran, Selasa (24/3/2026), ribuan pengunjung dari berbagai daerah memadati destinasi wisata unggulan di Kabupaten Brebes ini untuk menikmati berbagai atraksi seni dan hiburan keluarga.
Magnet utama pada hari Selasa tersebut adalah pementasan kesenian tradisional Sintren. Alunan musik khas dan tarian mistis nan anggun berhasil memukau mata pengunjung yang datang. Meski pada hari Rabu (25/3/2026) jadwal hiburan panggung ditiadakan sementara, antusiasme masyarakat tidak surut untuk tetap menikmati keindahan alam pantai.
Fasilitas Lengkap dan Hiburan Bervariasi
Selain panggung hiburan, pengunjung dimanjakan dengan beragam aktivitas, mulai dari berenang di tepi laut, berkeliling pantai menggunakan perahu sewaan, hingga mencicipi kuliner khas pesisir yang dijajakan pedagang lokal. Area bermain pasir yang luas juga menjadi tempat yang aman bagi anak-anak untuk menghabiskan waktu libur mereka. 
Karyadi, Ketua Panitia Event Pekan Libur Lebaran PARIN, mengungkapkan rasa syukurnya atas tingginya kunjungan tahun ini. Tercatat, lebih dari 2.000 orang memadati area wisata tersebut dalam satu hari.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Antusiasme pengunjung sangat luar biasa. Dengan harga tiket masuk yang terjangkau serta akses jalan yang mudah dari berbagai arah, PARIN tetap menjadi pilihan utama keluarga untuk berlibur tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam,” ujar Karyadi.
Agenda Hiburan Pekan Lebaran
Bagi masyarakat yang ingin berkunjung, panitia telah menyiapkan rangkaian hiburan menarik hingga awal April mendatang. Berdasarkan jadwal resmi, beberapa atraksi yang akan segera hadir antara lain:
26 Maret: Penampilan Band Lokal
27 Maret: Kesenian Kuda Lumping
28 Maret: Atraksi Debus & Sulap
29-30 Maret: Organ Tunggal & Kesenian Kewan Lumping
01 April: Pentas Tari Sanggar
Tarif Retribusi Terjangkau
Sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2023, tarif masuk ke objek wisata PARIN tetap stabil dan merakyat. Harga Tiket Masuk (HTM) dipatok sebesar Rp10.000. Sementara untuk parkir kendaraan, sepeda motor dikenakan Rp3.000, mobil Rp5.000, serta kendaraan roda tiga atau odong-odong sebesar Rp10.000.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dengan perpaduan tradisi, hiburan modern, dan harga yang bersahabat, Pantai Randusanga Indah membuktikan diri sebagai primadona wisata bahari di Jawa Tengah pada musim Lebaran tahun ini.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Kabupaten Brebes mengukuhkan posisinya sebagai salah satu lumbung devisa terbesar di Jawa Tengah. Berdasarkan data terbaru, kontribusi ekonomi dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Brebes kini hampir setara dengan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten tersebut.
Penyumbang Devisa Fantastis
Fenomena “pahlawan devisa” ini bukan sekadar julukan. PMI asal Kabupaten Brebes dilaporkan menyumbangkan devisa negara hingga Rp 3,4 triliun per tahun. Angka ini sangat signifikan mengingat APBD Kabupaten Brebes tahun 2024 berada di angka kurang lebih Rp 3,5 triliun.
Setiap bulannya, rata-rata kiriman uang atau remitansi yang masuk ke wilayah Brebes mencapai Rp 279 miliar. Arus modal ini menjadi motor penggerak utama ekonomi di tingkat desa, mulai dari pemenuhan kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan, hingga modal usaha mikro bagi keluarga yang ditinggalkan.
Data Penempatan dan Sebaran Negara
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kabupaten Brebes, Abdul Majid, melalui Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja, Irfan Junaedi, memaparkan rincian data penempatan tenaga kerja tersebut.
Hingga tahun 2024, diperkirakan terdapat 27.859 warga Brebes yang bekerja di luar negeri, mencakup jalur prosedural maupun non-prosedural. Secara statistik, Brebes konsisten berada di posisi tiga besar daerah pengirim PMI terbanyak di Jawa Tengah (9,8%), membayangi Kabupaten Kendal dan Cilacap.
“Untuk tahun 2025, tercatat sebanyak 6.189 PMI resmi yang terdaftar melalui berbagai skema, mulai dari Government to Government (G to G), Private to Private (P to P), UKS, hingga Mandiri Perseorangan,” ujar Irfan Junaedi.
Para pekerja ini tersebar di sejumlah negara tujuan strategis, antara lain:
Hong Kong dan Taiwan
Korea Selatan
Malaysia
Jepang
Singapura
Komitmen Pelindungan Tenaga Kerja
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Melihat besarnya kontribusi tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes terus berkomitmen meningkatkan standar pelindungan bagi para pekerja. Fokus utama saat ini adalah penguatan sistem penempatan dan edukasi berkelanjutan agar para PMI berangkat melalui jalur resmi (prosedural).
Langkah ini diambil untuk meminimalisir risiko kerja di luar negeri sekaligus memastikan bahwa remitansi yang dihasilkan dapat dikelola secara produktif demi kesejahteraan jangka panjang keluarga PMI di kampung halaman.
Reporter: Teguh
Kota Tegal, DN-II Kepolisian Resor Tegal Kota memperketat pengamanan di seluruh objek wisata pantai selama libur Lebaran, menyusul meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan pada H+1 Lebaran, Minggu (22/3/2026).
Kepadatan pengunjung paling terlihat di Pantai Alam Indah (PAI), yang menjadi destinasi wisata bahari utama di Kota Tegal. Lonjakan serupa juga terjadi di Pantai Kodok, Pantai Komodo, Pantai Batamsari, Pantai Muarareja Indah, hingga Bahari Water Park.
Kapolres Tegal Kota, AKBP Heru Antariksa Cahya, menegaskan pihaknya mengintensifkan patroli dan pengawasan di seluruh kawasan wisata.
“Kami melakukan patroli dan pengawasan secara intensif, serta mengimbau pengunjung agar selalu waspada, terutama dalam mengawasi anak-anak saat bermain di pantai guna mencegah kecelakaan,” ujarnya.
Pengamanan tidak hanya difokuskan di area pantai, tetapi juga mencakup pengawasan parkir kendaraan untuk mencegah tindak kriminalitas. Polisi juga mengingatkan pengelola wisata agar mengutamakan aspek keselamatan pengunjung.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Masyarakat kami imbau untuk segera melapor kepada petugas jika menemukan hal mencurigakan di kawasan wisata,” tegasnya.
Ia berharap sinergi antara petugas, pengelola, dan masyarakat terus terjaga agar situasi tetap aman dan kondusif, serta aktivitas wisata selama libur Lebaran berjalan nyaman dan lancar.
Sementara itu, sejumlah objek wisata pantai di Kota Tegal terpantau ramai sejak pagi hingga sore hari. Wisatawan lokal maupun dari daerah sekitar memanfaatkan momentum libur untuk berwisata bersama keluarga. 
Data petugas mencatat total kunjungan wisatawan di sejumlah objek wisata di Kota Tegal mencapai sekitar 3.600 orang dalam satu hari pada H+1 Lebaran.
Angka tersebut merupakan akumulasi dari beberapa lokasi, dengan Pantai Alam Indah (PAI) menjadi penyumbang terbanyak sebanyak 1.925 pengunjung.
Sementara itu, kawasan Pantai Kodok, Pantai Komodo, dan Pantai Batamsari mencatat 579 pengunjung, disusul Pantai Muarareja Indah sebanyak 712 orang, serta Bahari Water Park dengan 468 pengunjung.
Meski terjadi lonjakan wisatawan, situasi di seluruh objek wisata tetap aman dan kondusif berkat pengamanan serta patroli rutin petugas di lapangan. ( Bim )
KOTA TEGAL, DN-II Gema takbir yang berkumandang menandai berakhirnya bulan suci Ramadan bukan sekadar seremoni tahunan. Idulfitri merupakan momentum proklamasi kemenangan bagi hamba-hamba Allah SWT yang berhasil menjaga konsistensi takwanya.
Hal tersebut menjadi sari pati pesan religius dalam pelaksanaan salat Idulfitri yang berlangsung khidmat di lingkungan RSUD Kardinah, Kota Tegal, Jumat (20/3/2026). Kemenangan ini ditegaskan sebagai janji nyata Sang Pencipta tentang kebahagiaan abadi di akhirat kelak.
Janji Kemenangan di Pintu Surga
Dalam khotbahnya, penceramah menyampaikan bahwa Al-Qur’an telah memberikan gambaran eksplisit mengenai balasan bagi mereka yang bertakwa. Merujuk pada Surah An-Naba ayat 31: “Inna lil muttaqina mafaza”, yang menegaskan bahwa sesungguhnya kemenangan sejati diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa.
Kemenangan tersebut diwujudkan dalam bentuk fasilitas surga yang melampaui imajinasi manusia: kebun-kebun yang indah (hada’iqa wa a’naba), pasangan yang mulia (wa kawa’iba atraba), hingga jamuan yang lezat (wa ka’san dihaqa).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Namun, aspek paling mendalam dari kenikmatan surga adalah ketenangan psikologisnya. “La yasma’una fiha laghwaw wa la kidzdzaaba”. Di sana, tidak ada lagi perkataan sia-sia maupun kedustaan. Inilah balasan sempurna (jaza’am mir rabbika) yang bersifat konsisten dan tidak terputus.
Takwa sebagai Solusi Problematika Hidup
Pasca-Ramadan, tantangan sesungguhnya bagi umat Muslim adalah mempertahankan predikat takwa di tengah dinamika dunia. Takwa tidak boleh berhenti pada ritual, melainkan harus bertransformasi menjadi solusi konkret atas berbagai problematika hidup.
Setidaknya ada empat jaminan Allah SWT bagi hamba-Nya yang bertakwa:
Solusi Kehidupan: “Wa may yattaqillaha yaj’al lahu makhraja”. Allah menjamin adanya jalan keluar dari setiap himpitan persoalan.
Rezeki Tak Terduga: “Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib”. Kecukupan ekonomi yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka.
Kemudahan Urusan: “Wa may yattaqillaha yaj’al lahu min amrihi yusra”. Hal yang nampak sulit bagi orang lain, akan dimudahkan bagi mereka yang bertakwa.
Al-Furqan: Kemampuan batin untuk membedakan antara yang hak (benar) dan yang batil (salah).
Refleksi: Antara Bahagia dan Haru
Ramadan, bulan yang mulia karena turunnya Al-Qur’an (Syahru ramadhanalladzi unzila fihil qur’an), kini telah berlalu. Di balik kegembiraan hari kemenangan, terselip rasa haru dan tanya dalam sanubari: “Apakah kita akan menjumpai Ramadan di tahun mendatang?”
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sebagai penutup, jamaah diajak untuk memegang teguh pesan Ilahi agar tetap dalam keislaman hingga akhir hayat. Sebagaimana firman-Nya: “Ya ayyuhalladzina amanut taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun.”
Semoga setiap sujud, lapar, dan dahaga selama Ramadan bertransformasi menjadi kemuliaan di sisi-Nya. Sebab, “Inna akramakum ‘indallahi atqakum”, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa.
Reporter: Teguh
Ketua Korcam TMI Muara Kuang Salurkan THR Berupa minuman dan minyak dari DPD Ogan Ilir dan Sosialisasikan Program Unggulan
MUARA KUANG ” WWW.DETIKNASIONAL.COM – Ketua Umum Koordinator Kecamatan (Korcam) Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kecamatan Muara Kuang, Hasan, menggelar kegiatan pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada seluruh anggota TMI di wilayahnya. Acara yang berlangsung khidmat ini dilaksanakan pada Rabu (18/03/2026) bertempat di kediaman pribadi Hasan di Muara Kuang.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting organisasi, di antaranya Ketua Korcam Suhartono dan Ketua Korcam Lubuk Keliat, Yudi Dwinata. Kehadiran para pimpinan tingkat kecamatan ini menunjukkan soliditas pengurus TMI dalam mengawal program-program kesejahteraan bagi para petani di Kabupaten Ogan Ilir.
Dalam sambutannya, Hasan menjelaskan bahwa dana THR yang dibagikan tersebut merupakan amanah atau titipan langsung dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) TMI Kabupaten Ogan Ilir. Bantuan ini didistribusikan secara merata untuk anggota Tani Merdeka Indonesia yang berada di bawah naungan Kecamatan Muara Kuang serta Kecamatan Lubuk Keliat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Hasan menekankan agar para anggota tidak menitik beratkan perhatian pada besaran nominal yang diterima. Beliau berpesan bahwa esensi utama dari pemberian ini adalah simbol kepedulian organisasi serta bentuk nyata dari kekompakan yang selama ini telah terjalin kuat di antara sesama pejuang pangan.
Selain agenda pembagian THR, pertemuan tersebut juga menjadi ajang diskusi strategis mengenai keberlanjutan sektor pertanian. Hasan secara khusus membahas mengenai dua program prioritas yang akan dijalankan, yakni pengembangan budidaya tanaman jagung dan optimalisasi lahan melalui penanaman padi gogo sebagai solusi ketahanan pangan di lahan kering.
Acara ditutup dengan sesi ramah tamah dan komitmen bersama seluruh anggota untuk mensukseskan program-program TMI ke depan. Melalui sinergi yang kuat, diharapkan para petani di Kecamatan Muara Kuang dan Lubuk Keliat dapat terus mandiri dan merdeka secara ekonomi melalui pendampingan intensif dari organisasi TMI.
REPORT : JULIYAN
DEPOK, DN-II Tekanan terhadap percepatan penyidikan kasus dugaan penggelapan yang menjerat tersangka RH, oknum tokoh ormas kepemudaan di Sukabumi, semakin menguat. Kuasa hukum Koperasi Pegawai Pengayoman (KPP) meminta penyidik Polres Sukabumi tidak membatasi penanganan perkara hanya pada satu pihak.
Desakan ini muncul setelah nama YPR, mantan pegawai Lapas Warungkiara, mencuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi sebagai pihak yang diduga turut terlibat dalam rangkaian perkara tersebut.
Fakta Baru dalam BAP
Advokat Lilik Adi Gunawan, S.H., selaku kuasa hukum KPP dan Kalapas Kelas IIA Warungkiara, menegaskan bahwa penyidik harus segera melakukan pengembangan penyidikan. Menurutnya, keterangan saksi yang menyebut keterlibatan pihak lain merupakan fakta hukum yang tidak boleh diabaikan.
”Penyidikan tidak boleh berhenti pada satu pihak semata apabila terdapat indikasi kuat keterlibatan pihak lain. Kami meminta penyidik segera memanggil dan memeriksa saudara YPR agar perkara ini menjadi terang benderang dan tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat,” ujar Lilik saat memberikan keterangan di Kantor Kasihhati Law Firm, Selasa (17/3/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Rekam Jejak Terlapor YPR
Diketahui, YPR merupakan ASN yang pernah menjabat sebagai Pengelola Hasil Kerja di Lapas Warungkiara hingga 2 Mei 2025. Setelah itu, ia menjalani penugasan sementara (BKO) di Lapas Kelas IIB Sukabumi, dan sejak 15 September 2025 kembali bertugas di Lapas Kelas IIA Narkotika Bandung.
Lilik memaparkan bahwa penyebutan nama YPR dalam BAP adalah kunci untuk membuka rangkaian peristiwa penggelapan sapi milik koperasi pegawai secara utuh.
”Setiap keterangan saksi yang menyebut pihak tertentu harus ditindaklanjuti guna memastikan ada atau tidaknya keterkaitan materiil dalam perkara ini. Hal ini penting demi menjaga integritas penegakan hukum dan memberikan kepastian hukum secara menyeluruh,” tegas Lilik.
Harapan terhadap Transparansi Polri
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak penyidik Polres Sukabumi mengenai rencana pemanggilan YPR.
Di sisi lain, pihak pelapor berharap Polres Sukabumi bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum sekaligus menghindari kesan adanya penanganan perkara yang dilakukan secara setengah hati atau tidak tuntas.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi yang tersedia dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah serta prinsip keberimbangan informasi.
(Tim/Red)
”Tingkatkan Soliditas di Bulan Ramadhan, TMI Lampung Barat Perkuat Koordinasi Hingga Tingkat Desa”
BALIK BUKIT ” WWW.DETIKNASIONAL.COM // Dewan Pimpinan Daerah Tani Merdeka Indonesia (DPD TMI) Kabupaten Lampung Barat menggelar acara buka puasa bersama dalam rangka mengisi keberkahan bulan suci Ramadhan 1447 H. Kegiatan yang bertujuan mempererat tali silaturahmi ini dilaksanakan di kediaman yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Balik Bukit, pada Senin (16/03/2026).
Acara ini dihadiri oleh jajaran pengurus inti DPD, seluruh Koordinator Kecamatan (Korcam), hingga Koordinator Desa (Kordes) Tani Merdeka Indonesia se-Kabupaten Lampung Barat. Kehadiran para pengurus dari berbagai tingkatan ini menunjukkan soliditas organisasi dalam mengawal aspirasi petani di wilayah Bumi Sekala Bekhak.
Sekretaris DPD TMI Lampung Barat, Haris Arifin Lubis, dalam sambutannya menyampaikan bahwa momentum Ramadhan merupakan saat yang tepat untuk memperkokoh koordinasi internal. Menurutnya, kerukunan antar pengurus adalah modal utama untuk menjalankan program-program pemberdayaan petani ke depannya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Kegiatan buka bersama ini bukan sekadar seremonial, melainkan wadah untuk mempererat ukhuwah islamiyah dan memperkuat semangat gotong royong di tubuh TMI Lampung Barat. Kami ingin memastikan komunikasi dari kabupaten hingga desa tetap berjalan harmonis dan satu komando,” ujar Haris Arifin Lubis.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Satgas DPD Tani Merdeka Indonesia, Alex, yang memberikan apresiasi atas antusiasme para pengurus yang hadir. Alex menekankan bahwa peran Satgas adalah mengawal setiap kebijakan organisasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompok tani di lapangan melalui pengawasan yang melekat.
Rangkaian acara ditutup dengan sesi diskusi ringan mengenai isu-isu pertanian lokal sembari menunggu waktu berbuka, disusul dengan doa bersama untuk kemajuan sektor pertanian di Lampung Barat. Suasana penuh kekeluargaan menyelimuti seluruh jalannya kegiatan hingga berakhirnya ramah tamah tersebut.
REPORT :JULIYAN
BREBES, DN-II Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Brebes, Masrukhi Bachro, menyoroti tantangan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Ia menekankan perlunya strategi yang efisien agar program nasional tersebut tidak membebani koperasi dengan utang investasi yang besar. (15/3/2026).
Dalam keterangannya pada Minggu (15/3/2026), Masrukhi menilai bahwa KDKMP tidak memerlukan modal investasi awal yang terlalu besar—terutama untuk gedung, peralatan, dan armada—mengingat pangsa pasar di tingkat desa cenderung terbatas.
“Jika dipaksakan dengan konsep yang membutuhkan modal besar, KDKMP akan kesulitan mencapai keberhasilan karena beban pengembalian utang investasi yang sangat berat, sementara modal kerja justru minim,” ujar Masrukhi.
Strategi Penguatan Usaha
Agar KDKMP berjalan sesuai harapan, Masrukhi menyarankan pemerintah untuk menyerahkan pengelolaan program usaha strategis secara penuh kepada koperasi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Program strategis seperti distribusi gas, pupuk, pengadaan pangan, hingga program Dapur Makan Bergizi (MBG) idealnya diserahkan sepenuhnya ke KDKMP. Dengan begitu, margin keuntungan dari program tersebut dapat langsung digunakan untuk biaya operasional, honor pengurus, hingga kesejahteraan karyawan,” jelasnya.
Menurutnya, untuk gerai lainnya, seperti penyediaan sembako dan kebutuhan pokok, dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta potensi masing-masing wilayah.
Klarifikasi Terkait Isu Monopoli dan Dana Program
Dalam kesempatan tersebut, Masrukhi juga menanggapi isu yang sempat mencuat di Komisi IV DPR RI terkait dugaan monopoli KDKMP dan ketidaksesuaian prosedur, termasuk adanya selisih nilai dana program yang diterima di tingkat desa.
Terkait isu bahwa dana yang seharusnya berjumlah Rp1,6 miliar namun realisasinya hanya diterima desa sebesar Rp600 juta hingga Rp700 juta, Masrukhi menegaskan bahwa informasi tersebut masih perlu verifikasi lebih lanjut.
“Angka Rp1,6 miliar dan realisasi Rp700 juta itu masih menjadi diskusi bersama. Dinas terkait pun saat ini belum bisa memberikan keterangan pasti karena mereka merasa tidak dilibatkan dalam proses tersebut,” tegasnya.
Masrukhi juga menanggapi pertanyaan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan KDKMP dengan menyarankan agar pihak terkait melakukan penelusuran langsung ke pihak PT Agrinas sebagai entitas yang lebih memahami operasional di lapangan.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Kenaikan harga pupuk yang terus berfluktuasi menjadi momok menakutkan bagi petani kecil, khususnya bagi para petani penggarap. Mujiono (37), seorang petani asal Desa Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, mengungkapkan realita pahit di lapangan: keterbatasan akses pupuk bersubsidi akibat kendala administratif Kartu Tani telah menjepit ekonomi mereka.
Sebagai petani penggarap, Mujiono mengelola lahan seluas satu bau (sekitar 0,7 hektar) dengan sistem sewa. Setiap tahun, ia wajib menyisihkan modal sebesar Rp2,5 juta hanya untuk biaya sewa lahan. Di tengah beban tersebut, akses terhadap pupuk bersubsidi yang menjadi kunci efisiensi biaya justru tertutup baginya.
“Kondisi di lapangan sangat berat. Karena tidak memiliki Kartu Tani, saya terpaksa membeli pupuk dengan harga nonsubsidi yang jauh lebih mahal,” ujar Mujiono saat ditemui, Sabtu (14/3/2026).
Terbentur Syarat Administratif
Permasalahan utama yang dihadapi Mujiono adalah kaku dan rumitnya syarat untuk mendapatkan Kartu Tani. Sebagai penyewa, ia kesulitan memenuhi persyaratan administrasi yang sering kali mewajibkan kepemilikan dokumen pajak sawah (SPT/PBB) atas nama pribadi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Akibatnya, terjadi diskriminasi akses di mana petani penggarap—yang secara faktual mengelola lahan—justru kehilangan hak atas subsidi pupuk. Mereka terjebak dalam “lingkaran setan” administrasi yang membuat biaya produksi membengkak.
Beban Ganda: Operasional Tinggi dan Ancaman Hama
Mujiono membeberkan bahwa biaya operasional untuk satu kali musim tanam mencapai Rp4 juta. Angka ini belum termasuk risiko kegagalan panen akibat serangan hama, terutama tikus dan burung, yang masih menjadi ancaman laten di wilayah Brebes.
“Hasil panen tidak menentu. Jika aman dari hama, kami bisa dapat lima ton. Tapi jika terserang, hasilnya anjlok bisa hanya dua ton saja,” keluh pria tersebut.
Dengan kebutuhan pupuk per musim tanam berkisar antara dua hingga empat kuintal, selisih harga menjadi sangat signifikan bagi pendapatan petani. Sebagai perbandingan, di Desa Krasak, Kabupaten Brebes, harga pupuk Urea bersubsidi dengan Kartu Tani dipatok Rp90.000 per sak. Sementara bagi petani yang tidak memiliki kartu, mereka harus merogoh kocek hingga Rp150.000 per sak.
Harapan pada Kebijakan Pemerintah
Di tengah ketidakpastian ini, Mujiono berharap pemerintah pusat maupun daerah lebih fleksibel dalam merumuskan kebijakan distribusi pupuk. Ia berharap adanya solusi bagi petani penggarap agar bisa mengakses pupuk bersubsidi tanpa harus terhambat oleh syarat administrasi yang kaku.
“Harapan saya sederhana, saya ingin harga pupuk terjangkau. Jika pupuk murah, tentu beban kami sebagai petani penggarap bisa sedikit lebih ringan dan roda produksi pangan tetap terjaga,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari instansi terkait di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Brebes mengenai evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani penggarap yang terkendala administratif.
Reporter: Teguh
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
You cannot copy content of this page