BREBES, DN-II Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Dinkopumdag) mengambil langkah strategis dalam mengawal pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis. Langkah ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) yang mempertemukan Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Brebes dengan jajaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Kabupaten Brebes, Rabu (11/3/2026).
Pertemuan yang digelar secara daring tersebut menjadi titik awal sinergi dalam memantapkan rantai pasok pangan yang akan disalurkan kepada sasaran program di wilayah Brebes.
Mengoptimalkan Peran Koperasi dalam Rantai Pasok
Agenda utama dalam koordinasi ini adalah memetakan teknis kerja sama antara Koperasi Merah Putih dengan BGN. Koperasi desa didorong untuk tidak sekadar menjalankan fungsi simpan pinjam, melainkan bertransformasi menjadi pilar utama dalam rantai pasok (supply chain) penyediaan bahan pangan bergizi.
Langkah ini selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih, serta diperkuat dengan Surat Edaran Bupati Brebes Nomor 500.3/3/II/2026 mengenai pemberdayaan ekonomi lokal dalam menyukseskan program gizi nasional.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
undangan 11 maret.file pdf
Dua Fokus Utama Sinergi
Dalam rapat tersebut, Kepala Bidang Koperasi Dinkopumdag Brebes, Sapto Aji Pamungkas, bersama perwakilan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Ir. Masrukhi Bahro, menggarisbawahi dua fokus utama:
Sinergi Operasional: Memastikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki kapasitas yang mumpuni dalam menyuplai kebutuhan pangan yang sehat, aman, dan berkualitas bagi BGN.
Transparansi dan Akuntabilitas: Sosialisasi mengenai Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2026 sebagai bentuk kesiapan administrasi koperasi sebelum terjun dalam proyek strategis pemerintah.
“Koperasi Desa Merah Putih harus menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat akar rumput. Melalui kerja sama dengan BGN, kita memastikan bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis berasal dari hasil petani dan peternak lokal yang dikoordinasikan secara kolektif oleh koperasi,” tegas Sapto Aji Pamungkas.
Mendorong Ekonomi Lokal
Melalui kolaborasi ini, Pemkab Brebes berharap perputaran ekonomi dari program Makan Bergizi Gratis tetap berada di wilayah lokal. Hal ini tidak hanya menjamin kualitas nutrisi bagi masyarakat, tetapi juga secara langsung meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi melalui kemitraan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
KOTA TEGAL DN-II Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H, Pemerintah Kota Tegal melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah mal, Rabu (11/3).
Kegiatan tersebut untuk memastikan tidak ada makanan dan minuman yang tak layak masih beredar di Kota Tegal serta memastikan harga bahan pokok terjangkau bagi masyarakat.
Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono memimpin langsung sidak tersebut didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal, M. Zaenal Abidin mendatangi toserba Yogya dan Rita Mall Tegal.
Dedy Yon Supriyono mengatakan pihaknya memeriksa harga kebutuhan pokok, masa kadaluarsa, bahan makanan apakah mengandung formalin atau tidak. Hasilnya tidak ada makanan dan minuman yang mengandung formalin, masa kadaluarsanya juga aman.
Selain itu, Wali Kota Tegal juga mengecek beberapa bahan pokok yang terkait dengan harga pasar seperti beras, gula, minyak, sayur, makanan kemasan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dari hasil sidak tersebut, untuk wilayah Kota Tegal harga kebutuhan pokok relatif aman. Seperti untuk harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) seharga Rp12.000 per kilogram, kemudian minyak sayur jenis minyak kita seharga Rp15.700 per liter dan untuk gula pasir seharga Rp17.500 per kilogram.
“Harga-harga yang berlaku ini masih standar dan sesuai aturan, sehingga untuk wilayah Kota Tegal relatif aman,” ujar Dedy Yon.
Untuk makanan kemasan kaleng, dari hasil sidak tidak ada yang kadaluarsa dan aman. Termasuk pengecekan sejumlah bahan makanan melalui laboratorium seperti ikan asin, kolang kaling dan lainnya, aman dari kandungan zat kimia berbahaya.
Pemerintah Kota Tegal juga membantu masyarakat dengan mengadakan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang menyediakan sembako dengan harga yang terjangkau. Seperti gula pasir sesuai harga Bulog dijual Rp17.000 per kilogram.
Kemudian untuk harga minyak sayur seharga Rp15.500/ liter. Harapannya upaya ini bisa untuk menekan kenaikan harga dan kenaikan inflasi di Kota Tegal.(* Bim )
BREBES, DN-II Langkah strategis untuk memperkuat ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Brebes kini semakin mantap. Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) resmi menjalin kerja sama lintas sektor guna memperluas akses pembiayaan sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal dalam rantai pasok nasional. (11/3/2026).
Sinergi ini diformalkan melalui pertemuan koordinasi virtual yang melibatkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Dinkopdag) Kabupaten Brebes—diwakili oleh Kepala Bidang Koperasi, Sapto Aji Pamungkas—serta Ir. Masrukhi Bakro dan perwakilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Kersana, Sumantha.
Skema Pembiayaan B2B yang Transparan
Kerja sama ini mengusung skema pembiayaan business-to-business (B2B) murni antara KDKMP dan mitra pembiayaan. Model ini mengedepankan sistem bagi hasil yang adil dan transparan, dengan pengawasan ketat dari Dinkopdag Kabupaten Brebes untuk memastikan tata kelola yang akuntabel.
“Fokus utama kami adalah mempermudah operasional pelaku UMKM. Selain dukungan pembiayaan, Dinkopdag berkomitmen untuk terus terlibat aktif dalam pembinaan, pendampingan, hingga pengawasan di lapangan agar program ini berjalan tepat sasaran,” ujar perwakilan KDKMP dalam pertemuan tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menjadi Pilar Rantai Pasok BPGN
Di samping penguatan internal, KDKMP kini tengah dipersiapkan untuk memainkan peran vital dalam rantai pasok Badan Pengelola Gizi Nasional (BPGN). KDKMP didorong untuk menjadi penyuplai utama bahan baku pangan berkualitas bagi program nasional tersebut.
Perwakilan KSPPG Kecamatan Kersana menyambut baik inisiatif ini. Ia mencatat bahwa suplai dari KDKMP telah mulai dirasakan manfaatnya di beberapa titik, seperti di Desa Kemukten. Namun, ia menegaskan bahwa standar kualitas tetap menjadi prioritas utama.
“Kami sangat terbuka bagi seluruh pemasok, selama mampu memenuhi tiga kriteria utama: kualitas mutu yang konsisten, harga yang sesuai dengan pagu anggaran, serta standar higienitas yang ketat,” tegas perwakilan Koordinator Wilayah BP-GN Kabupaten Brebes tersebut.
Fokus pada Sertifikasi Laik Higiene
Sebagai prasyarat mutlak untuk keterlibatan dalam program gizi nasional, pihak KSPPG mengundang pengurus KDKMP di setiap desa untuk segera mengajukan profil pemasok dan produk unggulan mereka.
Tantangan utama yang dihadapi adalah kesiapan teknis UMKM terkait perizinan dan standar keamanan pangan. Oleh karena itu, KDKMP diharapkan dapat menjadi fasilitator utama dalam memberikan pelatihan intensif bagi anggotanya, terutama terkait sertifikasi laik higiene sanitasi.
“Kami berharap KDKMP dapat menjadi jembatan edukasi bagi UMKM agar mereka siap secara administratif dan teknis. Dengan demikian, produk lokal Brebes dapat mendominasi kebutuhan pangan nasional, khususnya di daerah kita sendiri,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
JAKARTA, DN-II Menjelang perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-12 D-8 yang dijadwalkan pada April 2026, posisi tawar ekonomi Indonesia di kancah global semakin solid. Berdasarkan data tahun 2025, nilai ekspor Indonesia ke negara-negara anggota D-8 sukses mencatatkan kenaikan signifikan sebesar 10,7%, dengan total nilai mencapai 25,7 miliar USD.
Pertumbuhan ini memperkokoh legitimasi Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan puncak organisasi kerja sama ekonomi negara-negara berkembang tersebut. Selain komoditas andalan seperti minyak kelapa sawit (CPO) dan batu bara yang masih menjadi motor utama, produk industri pengolahan juga menunjukkan penetrasi yang luar biasa di pasar internasional.
Sinergi perdagangan dengan negara mitra strategis seperti Malaysia, Pakistan, dan Turki tercatat terus bertumbuh positif. Tren ini diharapkan tidak hanya memperluas akses pasar, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan global.
Sebagai tuan rumah KTT tahun depan, Indonesia siap memimpin transformasi ekonomi yang lebih tangguh!
Cek infografik untuk informasi detail selengkapnya!
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
#KemensetnegRI
#IndonesiaPimpinD8
#KenalD8
SALATIGA, DN-II Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan perusahaan di wilayahnya membayar tunjangan hari raya (THR) tepat waktu kepada buruh dan karyawan. Pemantauan dilakukan langsung ke sejumlah perusahaan, salah satunya PT Selalu Cinta Indonesia (SCI) di Salatiga, untuk memastikan hak pekerja diberikan paling lambat H-7 sebelum Lebaran.
Dalam kunjungan tersebut, Ahmad Luthfi menegaskan, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh pekerja menerima haknya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Saya ingin memastikan bahwa hak buruh terkait THR diberikan maksimal H-7 Lebaran sesuai surat edaran kementerian,” kata Ahmad Luthfi saat melakukan pemantauan di PT SCI, Salatiga.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 9 Maret 2026, terdapat sekitar 263.853 perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Rinciannya terdiri atas 250.074 usaha mikro, 5.594 usaha kecil, 5.326 usaha menengah, dan 2.859 usaha besar.
Sementara itu, jumlah tenaga kerja di Jawa Tengah tercatat mencapai 2.506.916 orang, terdiri dari 1.047.558 pekerja laki-laki dan 1.459.358 pekerja perempuan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Untuk memastikan kepatuhan perusahaan, Pemprov Jawa Tengah juga membuka posko layanan aduan THR yang dikelola oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Posko tersebut berada di Kantor Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah serta enam wilayah satuan kerja pengawasan (satwaker), yakni Semarang, Surakarta, Pati, Pekalongan, Banyumas, dan Magelang.
Selain itu, pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan sejumlah instansi, termasuk Desk Tenaga Kerja Polda Jawa Tengah, untuk memantau potensi persoalan ketenagakerjaan selama periode menjelang Lebaran.
“Posko layanan aduan sudah ada sampai kabupaten/kota. Silakan buruh atau siapapun yang ingin mengadu terkait tenaga kerja bisa 24 jam. Ini untuk melindungi tenaga kerja kita agar tetap produktif,” ujar Ahmad Luthfi.
Dalam kesempatan tersebut, Luthfi juga mengapresiasi manajemen PT Selalu Cinta Indonesia (SCI) yang telah membayarkan THR kepada para pekerjanya lebih awal, yakni pada 5 Maret 2026.
Menurutnya, langkah perusahaan produsen alas kaki tersebut dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam memenuhi kewajiban kepada karyawan.
“Saya mengapresiasi PT SCI karena hak teman-teman buruh telah diberikan. Ini bentuk hubungan industrial yang sangat sehat,” katanya.
Ia menambahkan, PT SCI merupakan salah satu contoh investasi padat karya yang berkembang pesat di Jawa Tengah. Perusahaan tersebut sebelumnya hanya mempekerjakan sekitar 1.500 orang pada 2016, namun kini jumlah tenaga kerjanya telah meningkat menjadi sekitar 18.000 orang.
“Inilah peran nyata investasi padat karya untuk mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah,” ujar Ahmad Luthfi.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjutnya, terus mendorong peningkatan investasi guna memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemprov juga berkomitmen menjaga iklim investasi yang kondusif dengan menghadirkan kepastian hukum, keamanan, tenaga kerja kompetitif, serta kemudahan perizinan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami bersama para bupati dan wali kota sepakat menjadi manajer marketing bagi wilayah masing-masing. Saya yakin Jawa Tengah bisa menjadi gudangnya investasi, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di tingkat global,” kata Ahmad Luthfi.
Red/Rio
Sinergi BPP Muara Kuang dan TMI: Gelar Panen Ubinan Sekaligus Tanam Perdana Jagung Pakan
MUARA KUANG, WWW.DETIKNASIONAL.COM // Kelompok Tani Harapan Baru di Kelurahan Muara Kuang, Kecamatan Muara Kuang, sukses menggelar kegiatan panen ubinan sekaligus tanam perdana jagung pakan pada Senin (09/03/2026). Agenda ini dihadiri langsung oleh Koordinator Penyuluh (KORLU) BPP Kecamatan Muara Kuang beserta jajaran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) wilayah setempat sebagai bentuk dukungan nyata terhadap produktivitas pangan daerah.
Kegiatan strategis ini juga dihadiri oleh Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia (TMI) wilayah Kecamatan Muara Kuang, Hasan, yang didampingi oleh Denika selaku Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Kecamatan Muara Kuang. Kehadiran para pemangku kepentingan ini bertujuan untuk memastikan proses pengambilan sampel ubinan berjalan akurat guna memetakan potensi hasil panen riil di lapangan.
Setelah prosesi panen ubinan selesai, agenda utama dilanjutkan dengan aksi simbolis tanam perdana jagung pakan di lahan milik Kelompok Tani Harapan Baru. Langkah ini diambil sebagai upaya diversifikasi komoditas pertanian di Muara Kuang, mengingat potensi pasar jagung pakan yang sangat menjanjikan bagi peningkatan ekonomi masyarakat perdesaan di masa mendatang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mulyanto, selaku Ketua KORLU BPP Muara Kuang, memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian petani saat ini karena hasil yang didapat tergolong sangat baik. “Berdasarkan pengukuran di lapangan, hasil ubinan kering kali ini mencapai 7,6 ton per hektar. Kami dari pihak BPP berkomitmen akan terus memberikan pendampingan teknis agar angka produktivitas ini bisa terus dipertahankan bahkan ditingkatkan,” ujar Mulyanto.
Senada dengan hal tersebut, Hasan selaku Ketua umum TMI Kecamatan Muara Kuang menegaskan bahwa sinergi antarlembaga sangat krusial dalam mengawal kesejahteraan petani di akar rumput. “Tani Merdeka Indonesia hadir sebagai mitra strategis untuk memastikan setiap kendala petani dapat teratasi dengan cepat. Kami sangat mendukung inisiatif tanam jagung pakan ini dan berharap semangat kelompok tani ini dapat menular ke wilayah lain,” tambahnya.
Kegiatan yang berlangsung khidmat ini ditutup dengan sesi diskusi lapangan antara petugas POPT, penyuluh, dan pengurus kelompok tani mengenai langkah antisipasi hama serta ketersediaan sarana produksi pertanian (saprodi). Dengan adanya kolaborasi lintas sektor ini, diharapkan sektor pertanian di Kecamatan Muara Kuang semakin mandiri dan mampu menjadi penopang utama ketahanan pangan di Ogan Ilir.
REPORT : JULIYAN
KAMPAR, DN-II Praktik dugaan komersialisasi pendidikan di Kabupaten Kampar mulai mendapat perhatian serius. Menyusul somasi keras dari Perkumpulan Insan Pers Keadilan (IPK), Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kampar akhirnya menerbitkan surat edaran larangan jual beli Lembar Kerja Siswa (LKS) di sekolah.
Namun, langkah cepat tersebut kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, surat edaran yang diterbitkan dikabarkan masih menggunakan tanda tangan pejabat lama, H. Aidil, kendati Kepala Disdikpora saat ini, Helmi, telah menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
Buntut Somasi Tajam IPK
Kebijakan ini merupakan respon langsung atas Somasi bernomor 042/IPK/2026 yang dilayangkan Ketua Umum IPK, Pajar Saragih. Dalam somasi tersebut, IPK mengungkap adanya dugaan praktik “bisnis berbaju pendidikan” di Kecamatan Tapung Hulu, yang disinyalir melibatkan oknum berinisial Hnd beserta pihak terkait lainnya.
”Ini bukan lagi soal edukasi, tapi ajang bisnis yang mencekik wali murid. Kami menemukan pola sistematis yang menciderai integritas dunia pendidikan kita,” tegas Pajar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
IPK menilai, praktik jual beli LKS ini telah melanggar sejumlah regulasi nasional, di antaranya Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010 serta Permendikbud No. 75 Tahun 2016, yang secara tegas melarang pihak sekolah atau komite melakukan penjualan buku maupun LKS.
Janji Penegakan Disiplin
Menanggapi desakan tersebut, Kepala Disdikpora Kabupaten Kampar, Helmi, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi sekolah yang melanggar aturan. Helmi menyatakan akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menegakkan kedisiplinan.
”Jika ditemukan pelanggaran, sesuai ketentuan, kami akan berkoordinasi dengan BKD, Inspektorat, dan Bagian Hukum untuk langkah penegakan disiplin lebih lanjut,” ujar Helmi saat dikonfirmasi awak media.
Publik Menagih Bukti Nyata
Kendati surat edaran telah diterbitkan, muncul keraguan di kalangan masyarakat terkait efektivitas kebijakan tersebut, terutama dengan masih adanya catatan administratif mengenai tanda tangan pejabat lama. Publik khawatir langkah ini hanya menjadi upaya meredam gejolak sesaat.
Pajar Saragih menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga ke akar-akarnya. Ia memberikan ultimatum agar perubahan nyata segera terlihat di lapangan.
”Kami tidak main-main. Jika janji penertiban ini hanya lip service atau sekadar formalitas, kami siap membawa temuan ini ke ranah hukum. Laporan ke Kejaksaan atau Kepolisian menjadi langkah berikutnya jika tidak ada perubahan dalam 7×24 jam. Jangan jadikan wali murid komoditas bagi oknum nakal,” pungkas Pajar.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menanti langkah nyata Disdikpora Kampar dalam membersihkan sekolah dari praktik jual beli LKS yang membebani orang tua siswa. (Tim Redaksi)
Cilacap, Detik Nasional — Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dayeuhluhur 4 Dapur Pamanah Rasa 2 di bawah naungan Yayasan Bunga Cahaya Gemilang resmi diluncurkan pada Senin (9/3/2026). Fasilitas layanan gizi tersebut berlokasi di Dusun Picungdatar, Desa Dayeuhluhur, Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap.
Peluncuran ditandai dengan prosesi pengguntingan pita sebagai simbol dimulainya operasional dapur pelayanan gizi. Kegiatan tersebut dihadiri Camat Dayeuhluhur, Kapolsek, Danramil 17, Kepala UPTD Puskesmas Dayeuhluhur 1, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan, Kepala BPP KB, Kepala Desa Dayeuhluhur, Kepala Dusun Picungdatar, Kepala SPPG Dayeuhluhur III, serta relawan.
Mitra dapur Dayeuhluhur 4, Angga Nugraha, M.P., dalam sambutannya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Ia menekankan bahwa pelaksanaan program tersebut tidak didorong oleh kepentingan pribadi, melainkan sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung kebijakan pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Program MBG merupakan program strategis nasional yang bertujuan membantu pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Program ini memiliki manfaat besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dalam menyukseskan program prioritas Presiden Republik Indonesia tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
“Operasional layanan dijadwalkan dimulai pada Rabu, 11 Maret 2026. Pada tahap awal, dapur tersebut menargetkan 723 penerima manfaat, dengan proyeksi peningkatan hingga sekitar 2.100 penerima pada tahap pengembangan selanjutnya,” ungkapnya.
Distribusi layanan dari dapur SPPG Dayeuhluhur 4 akan menjangkau sejumlah desa di Kecamatan Dayeuhluhur, yakni Desa Matenggeng, Ciwalen, Bingkeng, dan Bolang, terangnya.
Camat Dayeuhluhur, Eman Suherman, S.Sos., M.Si., dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada mitra yang telah berinvestasi dan berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi di wilayahnya.
Menurutnya, Kecamatan Dayeuhluhur direncanakan memiliki tujuh dapur SPPG yang akan beroperasi guna memperkuat implementasi program pemerintah di tingkat daerah.
Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah menjalankan tiga program prioritas nasional, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat (SR), paparnya
Selaku Camat Dayeuhluhur, dirinya berharap keberadaan dapur SPPG dapat memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang melimpah di wilayah Dayeuhluhur, terutama dari sektor pertanian dan peternakan, sehingga mampu mendukung kebutuhan bahan pangan program tersebut, imbuhnya.
Selain itu, keberadaan fasilitas layanan gizi ini diharapkan mampu membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan warga di Kecamatan Dayeuhluhur.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Dani
KABUPATEN TEGAL, DN-II Suasana pemerintahan di Desa Brekat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal mendadak memanas. Seluruh jajaran pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Brekat, mulai dari Direktur, Sekretaris, Bendahara, hingga Pengawas, secara resmi mengajukan surat pengunduran diri massal.
Direktur BUMDes Desa Brekat, Muslih, saat ditemui pada Minggu (8/3/2026), membenarkan kabar tersebut. Ia mengungkapkan bahwa faktor utama pengunduran diri ini adalah kondisi internal desa yang sudah tidak nyaman untuk menjalankan roda organisasi.
Transparansi Anggaran dan Pengelolaan Unit Usaha
Muslih menjelaskan, BUMDes yang ia pimpin mengelola modal sebesar 20% dari Dana Desa, yakni senilai Rp231 juta yang bersumber dari program Ketahanan Pangan (Ketapang). Dana tersebut dialokasikan untuk unit usaha penanaman jagung yang dipimpin oleh Akya.
“Secara administratif, unit tersebut memang di bawah Direktur, namun operasionalnya dipimpin oleh Saudara Akya karena beliau adalah praktisi petani jagung. Penentuan unit ini pun sudah melalui prosedur Musdes yang dihadiri Kades, pengawas, hingga pendamping desa,” terang Muslih.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa posisi keuangan BUMDes saat ini dalam kondisi jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari total modal Rp231 juta, saat ini posisi keuangan mencakup saldo bank, biaya sewa tanah sebesar Rp48 juta, operasional sekitar Rp2 juta, dan sisanya masih dalam pengelolaan unit usaha.
“Kami sudah memberikan laporan dalam Musdes pada tanggal 14 lalu karena memang sudah masanya. Meski Pak Kades tidak hadir, rapat yang diundang BPD tetap berjalan sesuai ketentuan. Kami juga sudah berkonsultasi dengan Pak Camat terkait laporan ini,” tambahnya.
Beban Moral dan Konflik Audiensi
Mengenai alasan mundur, Muslih mengaku merasa tertekan secara moral akibat situasi desa yang tidak kondusif. Ia mengkhawatirkan dampak dari ketegangan antara warga dan Kepala Desa terhadap keberlangsungan modal BUMDes.
“Saya pribadi merasa tidak nyaman. Bendahara, Sekretaris, dan Pengawas sudah mundur duluan, akhirnya saya pun ikut mengajukan pengunduran diri. Ini bukan soal tidak sanggup mengelola, tapi saya khawatir kondisi ini menjadi beban moral jika terjadi kerugian akibat situasi yang tidak menentu,” tegas Muslih.
Kritik BPD Terhadap Kebijakan Kepala Desa
Ketua BPD Desa Brekat, Untung, memberikan catatan kritis terkait kisruh ini. Menurutnya, ketidaknyamanan pengurus BUMDes dipicu oleh suasana panas saat audiensi antara warga dan Kepala Desa beberapa waktu lalu.
“Masyarakat datang dengan santun sesuai prosedur untuk memberikan masukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UU Desa mengenai hak atas informasi. Namun, pernyataan Pak Kades saat itu justru bernada kasar sehingga memicu ketersinggungan warga,” ungkap Untung.
Selain masalah komunikasi, Untung juga menyoroti kejanggalan dalam pencairan anggaran BUMDes. Ia menyebut adanya tekanan agar dana sebesar Rp231 juta segera dicairkan ke pengelola unit pada bulan Juli, padahal masa garapan lahan baru berakhir pada Desember.
“Uang ada di rekening, lalu disuruh transfer atau cairkan ke pengelola (Akya) yang ditunjuk langsung oleh Penasehat (Kades). Logikanya, uang cair bulan Juli sementara tanah masih digarap petani dan baru selesai Desember, ini yang kami pertanyakan,” ujar Untung.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kini, dengan mundurnya seluruh pengurus BUMDes, beban pengawasan dan penanganan masalah ini beralih ke tangan BPD. Masyarakat berharap adanya penyelesaian yang transparan agar aset desa tidak terbengkalai akibat konflik internal antara pimpinan desa dan pengelola lembaga desa.
Editor: Casroni
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Suasana bulan suci Ramadhan di wilayah Kecamatan Banjarharjo tahun ini terasa berbeda dan penuh keberkahan. Hal ini seiring dengan progres signifikan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-127 Kodim 0713/Brebes di Desa Cikuya yang membawa dampak positif langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di Pasar Banjarharjo.
Penyelesaian infrastruktur jalan rabat beton sepanjang 1,5 kilometer menjadi “napas baru” bagi warga Desa Cikuya. Berkat jalan yang kini mulus, akses transportasi hasil bumi dari Cikuya menuju Pasar Banjarharjo menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Para pedagang sayur dan petani kini dapat mendistribusikan dagangannya untuk kebutuhan sahur dan berbuka warga dengan biaya angkut yang lebih murah.
Dukungan dan Pendapat Camat Banjarharjo, Nanang Raharjo, S.P, SIP, M.H., memberikan dukungan penuh dan apresiasi tinggi terhadap gelaran TMMD ini. Menurutnya, TMMD bukan sekadar membangun fisik, tetapi membangun kehidupan dan masa depan warga.
“TMMD di Desa Cikuya adalah kolaborasi nyata yang menjawab doa dan harapan masyarakat. Kehadiran infrastruktur ini sangat membantu akselerasi potensi lokal dan meningkatkan indeks pembangunan di wilayah kami,” ujar Nanang Raharjo dalam keterangannya saat ditemui media jelang berbuka puasa. Minggu (8/3/2026).
Pengaruh Positif bagi Masyarakat Cikuya, Keberadaan TMMD membawa perubahan nyata dalam berbagai aspek kehidupan warga Cikuya diantaranya Geliat UMKM, Selama Ramadhan, para penjual takjil dan pelaku usaha kecil di Desa Cikuya mengalami peningkatan pendapatan karena kehadiran personel Satgas yang membaur dengan warga.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kemudahan Ibadah juga merupakan Keberhasilan program TNI Manunggal Air (penyediaan air bersih) melalui pembangunan bak penampungan memastikan ketersediaan air bersih untuk keperluan wudhu dan ibadah di masjid/mushola selama bulan puasa.
Keamanan dan Kenyamanan Jalan desa yang sebelumnya rusak kini nyaman dilalui, memberikan rasa aman bagi warga yang hendak beraktivitas ke pasar maupun saat melaksanakan salat tarawih.
Kemandirian Ekonomi, salah satunya Ibu rumah tangga kini lebih mandiri menuju sawah atau pasar karena akses jalan yang sudah laik, sehingga membantu roda ekonomi keluarga.
Melalui sinergi antara TNI, Pemerintah Kecamatan, dan masyarakat, TMMD Reguler ke-127 di Desa Cikuya benar-benar menjadi kado indah di bulan Ramadhan yang mampu membangkitkan semangat gotong royong dan kesejahteraan rakyat. (Rio/Utsm)
You cannot copy content of this page