Beranda » UMKM » Halaman 14

UMKM

Puluhan Bangunan Liar di Pulosari Melanggar Aturan, Satpol PP dan DPU Brebes Segera Bertindak

BREBES, DN-II Keberadaan puluhan bangunan yang diduga tidak berizin (liar) di atas tanah milik PSDA Provinsi serta saluran irigasi/drainase di Desa Pulosari, Kecamatan Brebes, mulai menuai sorotan tajam. Lokasi bangunan yang tepat berada di depan Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinperwaskim) Kabupaten Brebes ini dianggap mengabaikan fungsi tata ruang dan kelestarian lingkungan.

Pemdes Pulosari: Tidak Ada Izin dari Desa

Kepala Desa Pulosari, Nuralim, menegaskan bahwa pemerintah desa tidak pernah mengeluarkan izin apa pun terkait aktivitas pembangunan di lokasi tersebut. Ia menyebut status lahan tersebut merupakan milik otoritas provinsi.

“Mengenai perizinan bangunan di sekitar itu, kami tegaskan itu bangunan di atas tanah provinsi. Pemerintah Desa Pulosari tidak pernah memberikan izin,” ujar Nuralim saat dikonfirmasi, Kamis (25/02/2026).

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Tinjauan Hukum: Melanggar Sejumlah Regulasi

Keberadaan bangunan di atas drainase dan tanah negara secara hukum melanggar beberapa peraturan fundamental, di antaranya:

UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air: Pasal 63 menegaskan larangan mendirikan bangunan yang dapat mengganggu fungsi air dan merusak prasarana sumber daya air.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai: Mengatur mengenai sempadan sungai dan larangan mendirikan bangunan permanen di area tersebut.

Perda Kabupaten Brebes tentang Ketertiban Umum: Bangunan liar di atas drainase melanggar fungsi fasilitas umum dan sistem drainase perkotaan yang dapat memicu banjir.

Respons Satpol PP dan DPU Brebes

Menanggapi hal ini, pihak Satpol PP Kabupaten Brebes menyatakan kesiapannya untuk melakukan penindakan. Namun, mereka menekankan perlunya langkah prosedural yang diawali dari dinas teknis.

“Jika bangunan berada di atas drainase, maka tupoksinya ada pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Dinas terkait harus melakukan pendataan dan sosialisasi terlebih dahulu. Satpol PP sebagai penegak Perda akan bergerak melakukan pembongkaran setelah koordinasi teknis selesai,” tulis pernyataan resmi Satpol PP.

Senada dengan hal tersebut, Kepala DPU Kabupaten Brebes, Dani Asmoro, S.T., M.T., menyatakan akan segera melakukan langkah konkret di lapangan.

“Segera kita akan melakukan pendataan dan merapatkan hal ini dengan pihak-pihak terkait. Langkah awal adalah sosialisasi kepada warga sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut,” tegas Dani.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Aspek Keterangan

Lokasi Desa Pulosari, Depan Kantor Dinperwaskim Brebes

Status Lahan Tanah PSDA Provinsi / Saluran Irigasi

Potensi Pelanggaran UU Sumber Daya Air, PP tentang Sungai, & Perda Ketertiban Umum

Rencana Aksi Pendataan, Rapat Koordinasi, Sosialisasi, dan Eksekusi (Pembongkaran)

Reporter: Teguh

BREBES, DN-II Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Brebes mengambil langkah proaktif guna memastikan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat bawah. Dekopinda mendesak Pemerintah Kabupaten Brebes, melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Dinkopumdag), agar memberikan ruang prioritas bagi Koperasi Desa (Kopdes) sebagai pemasok utama.

Ketua Dekopinda Kabupaten Brebes, Ir. Masrukhi Bachro, menegaskan bahwa keterlibatan koperasi dalam program MBG bukan sekadar partisipasi, melainkan instrumen vital untuk menggerakkan roda ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput.

Menuntut Peran Nyata, Bukan Formalitas

Masrukhi menekankan bahwa kemitraan dengan koperasi dan UMKM lokal jangan sampai hanya menjadi pemanis di atas kertas atau formalitas belaka. Ia mendorong adanya kebijakan konkret terkait alokasi pasokan bahan baku yang bersumber langsung dari produksi desa.

“Kami mendorong komitmen nyata agar minimal 25 persen dari total kebutuhan bahan baku program MBG dialokasikan melalui Koperasi Desa. Ini adalah langkah krusial agar koperasi tidak hanya jadi penonton, tapi tumbuh sebagai pilar ekonomi yang mandiri,” tegas Masrukhi, Rabu (25/2/2026).

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Strategi “Duet” KDKMP dan Makan Bergizi Gratis

Selain masalah pasokan, Dekopinda menyoroti pentingnya integrasi antara program Kawasan Daulat Ketahanan Pangan (KDKMP) dengan MBG. Menurut Masrukhi, kedua program ini harus berjalan beriringan (duet) untuk menciptakan ekosistem pangan yang berkelanjutan di Brebes.

Ia memaparkan visi besar di mana peran koperasi harus “naik kelas”. Dekopinda tidak ingin koperasi terjebak hanya sebagai penyedia bahan mentah atau pengepul semata.

“Harapan kami ke depan, koperasi melalui wadah KDKMP bisa mengelola operasional Dapur MBG secara mandiri. Jadi, koperasi terlibat dari hulu hingga hilir—mulai dari penyediaan bahan baku petani hingga pengelolaan produksinya,” tambahnya.

Optimisme Dampak Ekonomi Lokal

Dengan melibatkan koperasi secara aktif dalam rantai pasok dan manajemen dapur, Dekopinda optimis perputaran uang dari program nasional ini akan menetap dan dirasakan langsung oleh masyarakat Brebes. Kolaborasi ini dinilai sebagai strategi win-win solution: program nasional sukses, dan kesejahteraan pelaku usaha lokal di Kabupaten Brebes meningkat signifikan.

Reporter: Teguh
Editor: Casroni

BREBES, DN-II Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Dinkopumdag) bersama Dinas Perhubungan (Dishub) resmi menyepakati pembagian wilayah pemungutan retribusi yang akan berlaku efektif mulai tahun 2026. Langkah strategis ini diambil untuk menghapus tumpang tindih kewenangan serta menciptakan ketertiban di kawasan niaga.

Kejelasan Wilayah: On-Street vs Off-Street

Kepala Dinkopumdag Brebes, Khairul Huda, menjelaskan bahwa koordinasi antarinstansi telah menghasilkan batasan yang tegas mengenai lokasi penarikan retribusi. Aturan ini dibagi menjadi dua kategori utama:

Dinas Pasar (Kawasan Off-Street): Memiliki wewenang penuh atas retribusi di dalam kawasan pasar atau area internal. Hal ini juga mencakup kawasan khusus seperti area parkir rumah sakit yang dikelola secara mandiri.

Dinas Perhubungan (Kawasan On-Street): Bertanggung jawab penuh atas retribusi di bahu jalan. Sebagai contoh, aktivitas perdagangan atau parkir di bahu jalan sekitar Pasar Kodim pada pagi hari sepenuhnya berada di bawah pengawasan Dishub.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

“Kami telah bersepakat dengan Dinas Perhubungan mengenai batasan on-street dan off-street. Jika penarikan dilakukan di dalam kawasan, itu wilayah kami. Namun, jika aktivitas menggunakan bahu jalan, itu mutlak wilayah Dishub,” ujar Khairul Huda pada Rabu (25/2/2026).

Menyikapi Fenomena Pedagang Bahu Jalan

Pemerintah juga menyoroti pergeseran perilaku konsumen yang memicu menjamurnya pedagang di pinggir jalan. Saat ini, banyak pedagang yang sengaja “menjemput bola” karena masyarakat cenderung menginginkan transaksi cepat tanpa harus turun dari kendaraan.

Meskipun lahan di dalam pasar telah disediakan, fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL) di bahu jalan tetap marak sebagai bentuk adaptasi terhadap permintaan pasar. Kendati demikian, Khairul menegaskan bahwa fungsi utama jalan sebagai prasarana lalu lintas tidak boleh dikorbankan.

Mengejar Ketertiban, Bukan Sekadar PAD

Penegasan aturan ini membawa tiga misi utama bagi pembangunan daerah:

Menciptakan Ketertiban: Memastikan pedagang beroperasi sesuai zonasi yang telah ditetapkan.

Kelancaran Lalu Lintas: Mendukung Dishub dalam mengurai kemacetan di titik-titik rawan akibat aktivitas dagang yang meluber ke jalan.

Transparansi Retribusi: Memberikan kepastian bagi masyarakat dan pedagang agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyetoran kewajiban retribusi.

Dengan sinergi yang mulai diperketat pada 2026 ini, Pemkab Brebes berharap penataan kawasan niaga dapat memberikan dampak positif bagi kenyamanan warga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih teratur.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Reporter: Teguh
Editor: Casroni

BREBES, DN-II Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (Dinkopumdag) Kabupaten Brebes bergerak cepat mengawal program strategis nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui langkah kolaboratif, Dinkopumdag memastikan koperasi lokal dan UMKM akan menjadi pilar utama dalam rantai pasok program tersebut di wilayah Brebes. (25/2/2026).

Kepala Dinkopumdag Kabupaten Brebes, Khoirul Huda, menyatakan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut konkret atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2024. Regulasi tersebut mengamanatkan kolaborasi erat antara pengelola MBG dengan Koperasi Merah Putih serta pelaku UMKM di daerah.

Koordinasi Lintas Sektor dan Payung Hukum

Sebagai langkah awal, Dinkopumdag telah menggelar pertemuan koordinasi secara daring yang melibatkan pemangku kepentingan kunci, termasuk Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Brebes sebagai representasi Koperasi Merah Putih, serta koordinator MBG dan seluruh Satuan Pelayanan Gizi (SPG) di Kabupaten Brebes.

“Kami telah berkoordinasi dan menegaskan bahwa kolaborasi ini sangat krusial. Alhamdulillah, Surat Edaran (SE) Bupati terkait implementasi ini juga sudah ditandatangani sebagai payung hukum di tingkat daerah,” ujar Khoirul Huda.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Standardisasi dan Sertifikasi Halal

Pasca-koordinasi, Pemerintah Kabupaten Brebes akan fokus pada tahap pemetaan dan inventarisasi Standard Operating Procedure (SOP) yang diterapkan di setiap Satuan Pelayanan Gizi. Hal ini mencakup:

Pemenuhan Standar Kualitas: Memastikan bahan baku memenuhi kriteria gizi.

Legalitas dan Sertifikasi: Kewajiban sertifikasi halal bagi produk UMKM.

Kesiapan Teknis: Memastikan koperasi siap menyuplai bahan baku secara berkelanjutan.

“Kami ingin penyedia lokal siap secara kualitas. Dengan begitu, dua misi utama yakni perbaikan gizi masyarakat dan penguatan ekonomi lokal dapat berjalan beriringan di Brebes,” tambahnya.

Misi Kebangkitan Ekonomi Lokal

Program MBG dipandang sebagai momentum emas bagi dunia perkoperasian di Brebes. Berdasarkan data Dinkopumdag, dari total 247 koperasi yang terdaftar di Kabupaten Brebes, saat ini tercatat baru sekitar 158 koperasi yang berstatus aktif.

“Kami berharap koperasi yang selama ini masih kurang aktif bisa bangkit kembali. Kami ingin menggairahkan semangat teman-teman UMKM dan koperasi agar mereka bergerak lebih cepat dan tangguh di tengah situasi ekonomi saat ini,” pungkas Khoirul dengan optimis.

Reporter: Teguh

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Terima Rekomendasi BPK, Bupati Panca Wijaya Akbar Komitmen Perkuat Strategi Penuntasan TBC di Ogan Ilir

Palembang, WWW.DETIKNASIONAL.COM // Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan secara resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penuntasan Tuberculosis (TBC) kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, Rabu (4/2/2026). Penyerahan dokumen penting ini mencakup evaluasi kinerja untuk Tahun Anggaran 2024 hingga Triwulan III Tahun 2025. Prosesi penyerahan berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Sumatera Selatan dan dihadiri langsung oleh pimpinan daerah serta jajaran terkait.

​Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar, S.H., M.Si., M.I.Kom., hadir didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Edwin Cahya Putra, S.IP., untuk menerima laporan tersebut. Kehadiran pucuk pimpinan eksekutif dan legislatif ini menegaskan komitmen serius pemerintah daerah dalam menyikapi isu kesehatan masyarakat, khususnya penanggulangan TBC yang tetap menjadi prioritas nasional. Laporan ini merupakan hasil audit mendalam terhadap strategi yang telah dijalankan selama hampir dua tahun terakhir.

​LHP tersebut memberikan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan dalam menekan angka kasus TBC di Bumi Caram Seguguk. Fokus utama pemeriksaan terletak pada tiga aspek krusial, yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penemuan kasus secara dini, tingkat keberhasilan pengobatan pasien hingga sembuh total, serta langkah-langkah preventif untuk memutus rantai penularan di tengah masyarakat agar tidak semakin meluas.

​Dalam dokumen tersebut, BPK memberikan sejumlah rekomendasi strategis yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Beberapa poin utamanya meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor kesehatan serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi program. Hal ini dimaksudkan agar dinas teknis terkait memiliki standar operasional yang lebih kuat dalam memantau perkembangan pasien dan distribusi obat-obatan secara tepat sasaran.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

​Menanggapi hasil evaluasi tersebut, Bupati Panca Wijaya Akbar menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada BPK atas masukan yang konstruktif. Ia menegaskan bahwa setiap catatan dan rekomendasi yang diberikan akan menjadi bahan evaluasi mendalam untuk memperbaiki kinerja birokrasi. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir berkomitmen untuk segera menyusun langkah taktis guna menyempurnakan program penuntasan TBC agar lebih efektif di masa mendatang.

​Menutup pernyatannya, Bupati berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan BPK Perwakilan Sumatera Selatan dapat terus terjalin dengan harmonis. Kerjasama ini dinilai sangat penting bukan hanya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan, tetapi juga untuk memastikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat Ogan Ilir.

Report : juliyan

JAKARTA, DN-II Organisasi Kerja Sama Ekonomi D-8 (Developing Eight) kini memasuki babak baru di bawah kepemimpinan Indonesia. Sebagai wadah strategis delapan negara berkembang dengan populasi dan potensi pasar yang masif, D-8 diproyeksikan menjadi motor penggerak stabilitas ekonomi di kawasan Global South.

Kekuatan Kolektif Lintas Benua

Aliansi yang terdiri dari Indonesia, Nigeria, Azerbaijan, Banglades, Turki, Mesir, Iran, Malaysia, dan Pakistan ini bukan sekadar forum diplomatik. Negara-negara anggota D-8 memiliki keunggulan kompetitif pada sektor-sektor krusial, di antaranya:

Energi & Manufaktur: Menopang rantai pasok global.

Pertanian & Ketahanan Pangan: Menjadi lumbung bagi populasi dunia.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Industri Tekstil & Jasa: Menggerakkan roda perdagangan internasional.

Inovasi Teknologi: Mendorong transformasi digital yang inklusif.

Visi Kepemimpinan Indonesia (2026–2027)

Memasuki periode masa jabatan 2026–2027, Indonesia mengusung misi besar untuk mempererat solidaritas antarnegara anggota. Fokus utama kepemimpinan Indonesia mencakup:

Akselerasi Perdagangan: Menghapus hambatan investasi antarnegara D-8.

Pembangunan Berkelanjutan: Mendorong pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan kelestarian lingkungan.

Kerja Sama Inklusif: Memastikan kemakmuran dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat di negara anggota.

Melalui kepemimpinan ini, Indonesia berkomitmen membawa D-8 menjadi kekuatan ekonomi dunia yang disegani, sekaligus membuktikan bahwa kolaborasi antarnegara berkembang adalah kunci kesejahteraan masa depan.

Red

#KemensetnegRI
#indonesiapimpinD8
#kenalD8

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

LONDON, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyaksikan langsung penandatanganan perjanjian kerangka kerja strategis antara Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara) dan raksasa teknologi asal Inggris, Arm Limited, pada Senin (23/02/2026). Langkah ini menandai ambisi besar Indonesia untuk melakukan lompatan besar dalam industri semikonduktor dunia, khususnya di sektor hulu.

Mencetak 15 Ribu Insinyur Ahli

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kemitraan ini bukan sekadar investasi modal, melainkan investasi sumber daya manusia. Fokus utama kerja sama ini adalah mencetak 15.000 engineers Indonesia yang memiliki kualifikasi tinggi dalam penguasaan teknologi desain chip (chip design).

“Kita ingin menciptakan lompatan dalam ekosistem digital nasional. Dengan melatih belasan ribu tenaga ahli, Indonesia akan memiliki kemandirian dalam merancang teknologi inti yang selama ini kita impor,” ujar Airlangga.

Enam Sektor Strategis Desain Chip Nasional

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Pemerintah telah memetakan enam bidang prioritas pengembangan kekayaan intelektual (Intellectual Property/IP) yang akan dikembangkan bersama Arm, meliputi:

Otomotif: Mendukung rantai pasok kendaraan listrik nasional.

Internet of Things (IoT): Mempercepat digitalisasi industri dan rumah tangga.

Data Center: Memperkuat infrastruktur kedaulatan data.

Home Appliances: Modernisasi industri perangkat elektronik rumah tangga.

Autonomous Vehicle: Pengembangan teknologi kendaraan tanpa awak.

Quantum Computing: Mempersiapkan Indonesia menghadapi era komputasi masa depan.

Hilirisasi Teknologi dan Transfer Ilmu

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menjelaskan bahwa implementasi program ini akan dilakukan melalui skema pertukaran keahlian yang intensif.

“Program pelatihan akan berjalan dua arah. Kita akan mengirimkan talenta terbaik Indonesia ke pusat riset Arm di luar negeri, sekaligus mendatangkan instruktur kelas dunia dari Arm ke Indonesia untuk membina talenta lokal secara masif,” jelas Rosan.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Langkah ini dipandang sebagai bagian dari strategi besar pemerintah dalam mendorong Hilirisasi Digital, di mana Indonesia tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga produsen komponen inti dalam rantai pasok global.

Red

Sumber: BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
#Danantara
#Semikonduktor
#IndonesiaMaju

Kabupaten Tegal, DN-II Sebuah fenomena menarik muncul di kawasan Pala 24. Lahan persawahan yang semula tergenang akibat curah hujan tinggi, kini disulap menjadi lokasi pemancingan dadakan yang ramai dikunjungi warga. Fenomena ini pun membawa berkah tersendiri bagi warga sekitar, salah satunya bagi Septi (31).

Sudah dua tahun Septi berjualan di area tersebut. Awalnya ia hanya menjajakan kopi, namun sejak kawasan tersebut berubah menjadi spot mancing, Septi jeli melihat peluang dengan menambah stok dagangannya. (22/2/2026).

Sejak bulan Desember lalu, Septi mulai menyediakan alat pancing hingga umpan berupa cacing tanah. Keputusan ini diambil setelah melihat antusiasme warga yang datang untuk memancing.

“Awalnya jualan kopi saja, tapi sejak Desember mulai ada alat pancing. Cacing juga saya jual Rp5.000 per bungkus karena banyak yang tanya,” ujar Septi saat ditemui di lapaknya.

Ramainya pengunjung ini tak lepas dari inisiatif pihak kelurahan setempat yang melakukan penebaran benih ikan. Tak tanggung-tanggung, ikan jenis lele dan nila ditebar langsung di area genangan tersebut untuk dinikmati masyarakat.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Ramai Sejak Pagi hingga Malam

Menurut penuturan Septi, puncak keramaian biasanya terjadi sejak pagi hari. Namun, karena adanya aktivitas penebaran ikan yang dilakukan baru-baru ini, antusiasme warga melonjak hingga malam hari.

“Kemarin malam ramai sekali setelah ikan ditebar. Harapannya ya semoga ramai terus, mumpung airnya masih tinggi. Kalau nanti airnya surut, mungkin pemancingnya juga berkurang karena ini kan dasarnya lahan sawah,” tambahnya.

Catatan Keamanan dan Penerangan

Meski membawa dampak positif secara ekonomi, lokasi ini masih menyisakan kekhawatiran terkait keamanan. Septi mengungkapkan bahwa kawasan sekitar, terutama ke arah gereja, dikenal cukup rawan di waktu malam.

Beberapa poin yang menjadi perhatian warga antara lain:

Penerangan Jalan: Minimnya lampu penerangan membuat lokasi terasa mencekam saat malam hari.

Kewaspadaan: Warga tetap diimbau waspada terhadap potensi tindak kriminal seperti pencopetan atau pembegalan yang dulu sempat marak di sekitar lokasi tersebut.

Dengan adanya aktivitas ekonomi baru ini, warga berharap pemerintah setempat tidak hanya memberikan bantuan berupa benih ikan, tetapi juga memperhatikan fasilitas penunjang seperti lampu jalan agar perputaran ekonomi warga di malam hari bisa berjalan lebih aman dan nyaman.

Reporter: Teguh

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Brebes, DN-II Jika Anda menyusuri jalanan dari kawasan Karang Birahi , DPRD Brebes hingga sudut kota lainnya, ada satu pemandangan yang tak pernah absen: Warung Madura. Fenomena menjamurnya toko kelontong ini bukan sekadar keberuntungan, melainkan buah dari kedisiplinan dan strategi dagang yang unik. (22/2/2026).

Dalam sebuah perbincangan hangat dengan salah satu pengelola Warung Toko Sembako Murni , terungkap bagaimana dinamika di balik layar bisnis yang identik dengan lampu neon terang benderang di malam hari ini.

Resep Sukses: Disiplin dan Tegas

Salah satu kunci utama keberhasilan Warung Madura adalah jam operasionalnya yang nonstop 24 jam. Namun, pelayanan ekstra ini juga dibarengi dengan prinsip niaga yang sangat kuat. Meski mengedepankan keramahan kepada setiap pembeli, sang penjual menegaskan satu aturan sakral: Tidak melayani utang.

“Ramah itu wajib, tapi kalau berutang, mohon maaf tidak boleh,” ujar pengelola warung yang telah merantau sejak tahun 2023 tersebut.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Ketegasan inilah yang menjaga arus kas (cash flow) warung tetap sehat, sehingga mereka mampu bertahan dan terus bersaing di tengah gempuran minimarket modern.

Sisi Humanis: Tradisi THR untuk Pelanggan

Hal yang paling unik dan jarang diketahui publik adalah cara mereka merawat loyalitas pembeli. Berbeda dengan ritel besar, Warung Madura memiliki pendekatan kekeluargaan. Pelanggan setia yang berbelanja setiap hari sering kali mendapatkan THR (Tunjangan Hari Raya) atau bingkisan saat hari besar tiba.

“Kalau yang sudah langganan dan setiap hari belanja, kita pasti kenal. Mereka biasanya dapat THR sebagai bentuk terima kasih,” tambahnya.

Profil Operasional Warung Madura

Berikut adalah ringkasan sistem kerja Warung Madura berdasarkan hasil wawancara:

Kategori Detail Operasional

Waktu Operasional 24 Jam Nonstop

Produk Utama Sembako, Rokok, dan kebutuhan harian

Sistem Kepemilikan Mandiri (Sewa bangunan tahunan)

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Kunci Keberhasilan Keramahan, Tanpa Utang, & Lokasi Strategis

Tradisi Unik Pemberian bingkisan/THR untuk pelanggan loyal

Kemandirian di Tanah Rantau

Mayoritas pengelola Warung Madura adalah perantau yang mengelola usahanya secara mandiri dengan sistem sewa lahan atau bangunan. Durasi mereka merantau pun fleksibel, tergantung pada pencapaian target atau keinginan untuk pulang kampung (mudik).

Kehadiran warung-warung seperti Toko Murni ini membuktikan bahwa ekonomi mikro yang dikelola dengan manajemen sederhana namun disiplin, mampu menjadi tulang punggung ekonomi yang tangguh di berbagai daerah.

Reporter: Teguh

BREBES, DN-II Genap satu tahun menakhodai Kabupaten Brebes, pemerintahan Bupati Paramitha Widya Kusuma menunjukkan progres signifikan. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik), Pemerintah Kabupaten Brebes merilis capaian pembangunan yang mencakup transformasi infrastruktur, penguatan jaring sosial, hingga digitalisasi daerah.

Kepala Diskominfotik Brebes, Warsito Eko Putro, menegaskan bahwa fokus utama setahun terakhir adalah menghadirkan dampak nyata yang melampaui sekadar statistik di atas kertas.

“Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan manfaat pembangunan, bukan sekadar laporan angka. Ini adalah fondasi menuju Brebes yang lebih maju,” ujar Warsito dalam siaran persnya, Jumat (20/2/2026).

1. Akselerasi Infrastruktur dan Konektivitas

Dalam 12 bulan terakhir, wajah infrastruktur Brebes mengalami perbaikan besar-besaran guna mendukung mobilitas ekonomi warga:

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Perbaikan Jalan & Jembatan: Rehabilitasi 287 ruas jalan kabupaten sepanjang 117,77 km dan 65 jembatan.

Pengendalian Banjir: Normalisasi 721,49 km saluran pembuang dan perbaikan 99,8 km drainase perkotaan.

Sanitasi & Air Bersih: Pembangunan 1.742 sambungan air bersih baru serta program jambanisasi di 1.581 rumah tangga.

2. Fokus pada SDM: Pendidikan dan Kesehatan

Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi pilar utama dalam mencetak generasi unggul Brebes:

Beasiswa & Literasi: Melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana, 480 mahasiswa mendapatkan beasiswa. Selain itu, Program Gas Rolas berhasil mengembalikan 628 anak putus sekolah ke bangku pendidikan.

Kesehatan Door to Door: Layanan kesehatan jemput bola telah menjangkau lebih dari 204.000 warga.

Tekan Stunting: Pemantauan intensif dilakukan terhadap 113.759 balita untuk memastikan penurunan angka stunting secara konsisten.

3. Perlindungan Sosial dan Ekonomi Kerakyatan

Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada kelompok rentan dan pegiat sosial:

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Kemandirian Ekonomi: Sebanyak 2.000 keluarga dinyatakan lulus (graduasi) dari Program Keluarga Harapan (PKH), menandakan peningkatan taraf hidup.

Insentif Keagamaan: Penyaluran insentif bagi 21.000 pegiat keagamaan, termasuk guru ngaji dan pengasuh pesantren.

Rumah Layak Huni: Bedah rumah dilakukan pada 1.375 unit rumah tidak layak huni (RTLH).

4. Transformasi Digital: “Brebes Merdeka Internet”

Menjawab tantangan zaman, program Brebes Merdeka Internet kini hadir di ruang-ruang publik. Akses internet gratis telah aktif di Alun-alun Brebes, Monumen Perjuangan, hingga sentra kuliner untuk mendukung UMKM dan kreativitas pemuda.

Prestasi dan Stabilitas Daerah

Kerja keras ini membuahkan sederet penghargaan bergengsi sepanjang 2025-2026, di antaranya:

Kabupaten Layak Anak tingkat Nindya.

Innovative Government Award (IGA) 2025.

Penghargaan Pelayanan Publik dari KemenPAN-RB untuk RSUD Brebes.

Warsito menutup dengan optimisme bahwa stabilitas politik dan keamanan di Brebes yang terjaga selama setahun ini menjadi modal kuat untuk menarik investasi di masa depan. “Evaluasi tetap berjalan. Masukan masyarakat adalah kompas kami untuk program-program selanjutnya,” pungkasnya.

Red/Casroni

You cannot copy content of this page