Sidang Pleno UMK Kota Tegal 2027 Deadlock, Pengusaha dan Pekerja Beda Hitungan Alfa
TEGAL, DN-II Besaran usulan Upah Minimum Kota (UMK) Tegal 2027 belum dapat disepakati. Perbedaan usulan nilai alfa dari unsur pemerintah, pekerja, dan pengusaha membuat sidang pleno Dewan Pengupahan Kota Tegal berakhir deadlock, Minggu (22/11/2026) siang.
Sidang yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai I, Gedung Setda Kota Tegal tersebut belum menghasilkan kesepakatan mengenai besaran usulan UMK 2027. Pembahasan dijadwalkan kembali dilanjutkan pada Senin (23/11/2026).
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Tegal, Ilham Prasetyo, mengatakan perbedaan usulan nilai alfa menjadi salah satu poin yang masih dibahas masing-masing unsur Dewan Pengupahan.
Alfa merupakan faktor pengali dalam formula penyesuaian upah minimum yang turut menentukan besaran kenaikan UMK.
โUntuk besaran usulan itu kita dari pemerintah ada istilahnya alfa. Alfa itu pengali kita sebesar satu. Sesuai ketentuan 0,5 sampai dengan 1. Pemerintah satu, kemudian dari pekerja juga satu, dari pengusaha 0,75,โ kata Ilham seusai di sidang pleno.
Menurutnya, penentuan usulan UMK 2027 mengacu pada sejumlah indikator, di antaranya inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta kebutuhan hidup layak (KHL). Masing-masing pihak memiliki pertimbangan dalam menentukan besaran usulan upah minimum.
Ilham menyebut, pembahasan lanjutan akan diupayakan menghasilkan kesepakatan, mengingat usulan UMK kabupaten/kota harus disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah paling lambat 23 November 2026.
โMakanya kita rapat hari ini untuk menentukan usulan besaran UMK Kota Tegal tahun 2027. Karena besok harus dikirimkan ke gubernur, kita upayakan besok sidang lagi. Mudah-mudahan sudah ada keputusan,โ ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, yang membuka sidang pleno, meminta Dewan Pengupahan mempertimbangkan kebutuhan hidup masyarakat, termasuk biaya konsumsi sehari-hari, dalam pembahasan upah minimum.
Dedy Yon juga berharap UMK Kota Tegal 2027 dapat berada sedikit di atas Kabupaten Tegal dan melampaui Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah.
Sebagai informasi, UMP Jawa Tengah tahun 2027 telah ditetapkan sebesar Rp2.655.454 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/438 Tahun 2026.
Penetapan UMK kabupaten/kota oleh Gubernur Jawa Tengah dijadwalkan paling lambat 25 November 2026. Dengan belum tercapainya kesepakatan, usulan UMK Kota Tegal 2027 masih menunggu hasil sidang lanjutan Dewan Pengupahan.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Tegal, Sugiyanto, mengatakan pihak pengusaha mengusulkan nilai alfa sebesar 0,75 atau di tengah rentang yang diperbolehkan dalam formula penyesuaian upah minimum.
Usulan tersebut didasarkan pada pertimbangan menjaga keberlangsungan dunia usaha, kondisi nilai tukar rupiah, iklim investasi, serta lapangan kerja.
โPada rapat pleno pagi hari ini kita mengalami deadlock karena dari pihak pemerintah dan serikat pekerja mengusulkan alfa satu, sedangkan formulanya 0,5 sampai 1. Apindo mengambil titik tengah, yaitu 0,75, tetapi pihak pemerintah maupun serikat pekerja belum menerima,โ kata Sugiono.
Ia berharap pembahasan lanjutan pada Senin dapat menghasilkan titik temu sehingga sidang pleno berjalan lancar dan seluruh unsur Dewan Pengupahan dapat mencapai kesepakatan.( Bimantoro )
Eksplorasi konten lain dari Detik Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
