JAKARTA, DN-II Pakar Hukum Internasional sekaligus tokoh pers, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran media di lembaga publik. Ia menegaskan agar institusi negara di tingkat vertikal maupun horizontal di daerah bersikap transparan dan menghindari praktik diskriminasi terhadap perusahaan pers.
“Jangan ada dusta antara pemerintah daerah dengan mitra kerja pers. Kita harus menghindari ‘tipu-tipu’ dalam anggaran promosi agar tercipta kemitraan yang sehat,” tegas Prof. Sutan Nasomal saat berkomunikasi dengan para pemimpin redaksi media cetak dan online dari kantornya, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Pers sebagai Pilar Demokrasi
Menurut Prof. Sutan, pers merupakan pilar keempat demokrasi yang memiliki peran strategis dalam mengawal pembangunan. Media bertugas menyebarluaskan informasi yang objektif, edukatif, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
“Oleh karena itu, media perlu didukung dari berbagai aspek, baik akses informasi maupun dukungan operasional yang sah melalui anggaran promosi atau publikasi yang transparan,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Legalitas dan Profesionalisme
Ia juga mengingatkan bahwa perusahaan pers dan insan pers bekerja di bawah payung hukum yang jelas, mulai dari legalitas Kementerian Hukum dan HAM hingga aturan Dewan Pers. Dengan landasan hukum yang kuat, negara seharusnya memandang media sebagai mitra strategis, bukan sekadar pelengkap administratif.
“Upaya meningkatkan kinerja pers yang profesional adalah harapan kita bersama. Media memiliki hak dan kewajiban untuk menjalankan tugas jurnalistik sesuai kode etik dan peraturan perundang-undangan,” tambah Presiden Partai Oposisi Merdeka tersebut.
Sebagai penutup, ia berharap ke depannya tidak ada lagi tumpang tindih atau ketidakjelasan dalam alokasi dana media di daerah, demi membangun sistem informasi yang sehat dan mencerdaskan bangsa.
Sumber : Prof Dr Sutan Nasomal SH MH Tokoh Pers Pakar Hukum Internasional Presiden Partai Oposisi Merdeka.
Jakarta, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri acara pelantikan pengurus Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2026–2030 yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Energi Nasional dari Unsur Pemerintah serta Keputusan Presiden Nomor 134/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Energi Nasional dari Unsur Pemangku Kepentingan. Keputusan tersebut menjadi landasan hukum dalam pembentukan DEN periode 2026–2030.
Prosesi pelantikan dibagi ke dalam dua klaster, yakni klaster perwakilan menteri dan klaster perwakilan pemangku kepentingan. Dari unsur menteri, turut dilantik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, serta Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.
Sementara itu, dari unsur pemangku kepentingan, Presiden RI melantik Johni Jonatan Numberi, Muhammad Fadhil Hasan, Satya Widya Yudha, Sripeni Inten Cahyani, Unggul Priyanto, Saleh Abdurrahman, Muhammad Kholid Syeirazi, dan Surono. Kehadiran Panglima TNI dalam kegiatan ini mencerminkan dukungan TNI terhadap sinergi lintas sektor dalam menjaga ketahanan dan kemandirian energi nasional sebagai bagian dari kepentingan strategis bangsa.
Foto : BPMI Setpres
#tniprima
#tnirakyat
#tnipatriotnkri
#nkrihargamati
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
BREBES, DN-II Teka-teki siapa yang akan menakhodai RSUD Brebes mulai menemui titik terang. Proses Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) tahun 2026 kini telah mengerucut pada empat nama besar yang siap memperebutkan kursi Direktur definitif.
Pemerintah Kabupaten Brebes melalui BKPSDMD saat ini tengah menggelar tahapan seleksi lanjutan yang berlangsung di Semarang mulai Rabu (28/1/2026) hingga Jumat (30/1). Tahapan krusial ini meliputi pendaftaran ulang, pemaparan visi-misi, hingga wawancara mendalam.
Profil Singkat 4 Kandidat Utama
Berdasarkan data yang dihimpun, keempat kandidat yang lolos seleksi administrasi ini berasal dari internal RSUD Brebes dengan latar belakang manajerial dan medis yang mumpuni:
Drs. Imam Budi Santoso – Saat ini menjabat sebagai Plt. Direktur sekaligus Wakil Direktur Keuangan RSUD Brebes.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
dr. Aries Suparmiati, Sp.A – Spesialis Anak yang menjabat sebagai Wakil Direktur Pelayanan.
drg. Adhi Supriadi, M.Kes – Kepala Bidang Pengembangan Pegawai dan Humas.
dr. Arie Indrianto, Sp.OG, MARS, FISQua, CAPCC – Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Kandungan) RSUD Brebes yang juga memiliki kualifikasi manajerial rumah sakit tingkat internasional.
Konfirmasi Kandidat dan Jadwal Seleksi
Saat dikonfirmasi pada Rabu (28/1), drg. Adhi Supriadi, M.Kes membenarkan bahwa dirinya sedang mengikuti rangkaian seleksi di Semarang. 
“Iya, jadwalnya dari hari Rabu sampai Jumat. Agendanya mulai dari pendaftaran hingga pemaparan,” ujarnya singkat melalui sambungan telepon.
Di sisi lain, Imam Budi Santoso menyatakan bahwa dirinya dijadwalkan mengikuti sesi pemaparan pada Kamis (29/1). Pantauan di lapangan menunjukkan Imam masih berada di Brebes pada Rabu siang untuk menyelesaikan tugas manajerial sebelum bertolak ke Semarang.
Harapan Baru bagi Layanan Kesehatan
Seleksi kali ini disebut-sebut sebagai salah satu yang paling ketat dan transparan. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa proses seleksi hingga pemaparan melibatkan standar yang sangat tinggi, bahkan kabarnya bekerja sama dengan unsur kepolisian untuk menjamin integritas.
Siapapun yang terpilih nantinya memikul beban berat untuk memajukan RSUD Brebes, meningkatkan mutu pelayanan pasien, serta memastikan tata kelola keuangan yang sehat. Masyarakat menantikan sosok pemimpin yang tidak hanya ahli secara medis, tetapi juga tangguh secara manajerial.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
Jakarta, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong kepala daerah untuk berperan aktif memperkuat ekosistem industri halal secara terstruktur dan berkelanjutan sebagai bagian dari strategi nasional meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.
Dorongan tersebut disampaikan Bima saat menjadi keynote speaker pada acara Kadin Sharia Economic Outlook 2026 di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (28/1/2026). Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya penentuan posisi (positioning) Indonesia dalam peta industri halal dunia dengan belajar dari praktik terbaik sejumlah negara.
“[Kalau kita lihat] negara-negara tertentu yang sukses [itu karena beberapa faktor]. Satu karena dukungan pemerintah, kedua dicanangkan sebagai program nasional, ketiga ada badan khusus yang menangani, keempat fokus pada diferensiasi atau keunggulan, dan kelima ada strategi nasional yang sifatnya betul-betul terstruktur,” ujarnya.
Bima menjelaskan bahwa dari sejumlah faktor tersebut, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah, khususnya dalam merumuskan keunggulan kompetitif dan menyamakan paradigma antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Ia mencontohkan sejumlah negara yang berhasil menempatkan diri secara jelas dalam industri halal global, seperti Brasil sebagai pemasok daging unggas halal terbesar ke Timur Tengah dan Thailand dengan konsep dapur halal dunia.
“[Pertanyaannya adalah] keunggulan kompetitif [kita] di mana? Di playing field-nya di mana?” katanya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Meski demikian, Bima menilai Indonesia memiliki potensi strategis yang sangat besar. Selain merupakan pasar konsumen halal terbesar di dunia, pertumbuhan ekonomi syariah nasional juga menunjukkan tren yang positif. Di sisi lain, pemahaman terhadap konsep halal semakin berkembang dan tidak lagi terbatas pada aspek makanan semata.
“Halal itu kan bukan hanya soal sekedar memotong saja [atau] makanan saja, tapi juga higienisnya, transparansinya, accountability, ethics dan lain-lain,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa sejumlah pelaku usaha nasional sebenarnya telah memiliki kapasitas untuk berkembang menjadi pemain global di industri halal, meskipun saat ini jumlahnya masih terbatas.
Dalam konteks tersebut, Bima menegaskan peran strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam memastikan penguatan ekosistem industri halal berjalan hingga ke daerah. Salah satunya melalui penguatan fungsi koordinasi serta integrasi pengembangan industri halal ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Kita pastikan kepala daerah itu memasukkan ini di RPJMD. Jadi kalau enggak di RPJMD, enggak bisa,” tegasnya.
Selain aspek perencanaan, Kemendagri juga mendorong adanya alokasi anggaran khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pelatihan dan fasilitasi pelaku usaha, penyederhanaan perizinan, serta penyelarasan layanan publik daerah agar lebih ramah terhadap pengembangan industri halal. Dukungan terhadap sertifikasi halal dan sinkronisasi dengan agenda nasional, seperti pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), industri kreatif, dan ekonomi syariah, juga menjadi bagian dari upaya tersebut.
“[Pada intinya], peran Kemendagri dalam hal ini adalah mendorong seluruh elemen pemerintahan, utamanya adalah para kepala daerah untuk menguatkan ekosistem halal bersama-sama dengan teman-teman pengusaha dan semua stakeholders,” pungkasnya.
Red
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan peran strategis data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Data tersebut antara lain mendukung penguatan sistem keuangan nasional, penyaluran bantuan sosial, mitigasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), hingga pengembangan layanan keuangan digital.
Penjelasan tersebut disampaikannya dalam Pertemuan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Bidang Pelaporan Tahun 2026. Forum bertajuk “Sinergi Nasional Menjaga Integritas Sistem Keuangan untuk Mewujudkan Asta Cita” itu berlangsung di Convention Hall Grand Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Mendagri menekankan bahwa data kependudukan Dukcapil merupakan data paling lengkap dan mutakhir. Data tersebut mencakup sekitar 98 persen penduduk Indonesia dan diperbarui setiap hari oleh 514 kabupaten/kota. “Data penduduk Indonesia itu paling lengkap menurut saya … karena Kemendagri memiliki jajaring, jejaring Dukcapil di seluruh kabupaten dan kota,” katanya.
Ia menerangkan bahwa data Dukcapil memiliki keunggulan berupa biometrik yang sangat akurat, mulai dari sidik jari, pengenalan wajah, hingga iris mata. Data ini telah dimanfaatkan oleh lebih dari 7.000 pengguna, baik dari instansi pemerintah maupun nonpemerintah, termasuk sektor perbankan dan lembaga penegak hukum.
Pemanfaatan data Dukcapil, lanjut Mendagri, terbukti mampu meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial. Ia mencontohkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berhasil mengoreksi sekitar 3,97 juta penerima bantuan sosial yang tidak lagi memenuhi syarat. Perbaikan data tersebut turut menghemat keuangan negara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain itu, data Dukcapil juga berperan penting dalam penanganan bencana. Menurut Mendagri, meskipun dokumen fisik korban bencana hilang, identitas digital tetap dapat diverifikasi melalui sistem Dukcapil. Dengan demikian, penyaluran bantuan dan pembukaan rekening bank dapat dilakukan dengan cepat. “KTP-nya boleh hilang, tapi datanya ada di server kita,” tegasnya.
Dalam konteks sistem keuangan, Mendagri menyampaikan bahwa akses data Dukcapil sangat membantu perbankan dalam mempercepat layanan, mencegah penipuan, serta mendukung transaksi digital. Terlebih, saat ini Kemendagri telah berinovasi melalui digital ID atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dapat mempercepat proses pembukaan rekening.
“Kalau menggunakan … digital IKD, digital ID, [proses pembukaan rekening] hanya [butuh waktu] 3 [sampai] 4 menit saja,” jelasnya. 
Di sisi lain, Mendagri mengungkapkan bahwa kerja sama Kemendagri dengan PPATK telah berlangsung lama dan terus meningkat pemanfaatannya. Ia menyebutkan penggunaan data Dukcapil oleh PPATK melonjak signifikan hingga mencapai jutaan akses dalam beberapa tahun terakhir untuk keperluan validasi dan analisis transaksi keuangan.
Mendagri menegaskan komitmen Kemendagri untuk terus mendukung penguatan sistem keuangan nasional, termasuk dari aspek keamanan siber. Ia mengingatkan bahwa di era digital, serangan terhadap sistem energi, transportasi, dan keuangan dapat melumpuhkan sebuah negara tanpa serangan fisik. “Jadi memang sistem keuangan kita harus kita perkuat, termasuk juga cyber security-nya,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar. Selain itu, hadir pula perwakilan dari sejumlah lembaga, di antaranya Badan Intelijen Negara (BIN), Kejaksaan Agung, Polri, serta lembaga terkait lainnya.
Red/Casroni
JAKARTA, DN-II Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Program SKALA terus memperkuat kolaborasi strategis dalam rangka mendorong pengukuran dampak kebijakan pasca implementasi (ex-post measurement) di daerah. Langkah ini menjadi krusial untuk memastikan kebijakan publik tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Demikian disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam kegiatan Mid-Term Review dan pembahasan dukungan utama kolaborasi BSKDN–SKALA tahun 2025 di Command Center BSKDN pada Selasa, 27 Januari 2026.
Lebih lanjut, dalam sambutannya Yusharto menegaskan, penguatan pengukuran dampak kebijakan merupakan fondasi utama penerapan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) di tingkat pusat dan daerah. Menurutnya, kebijakan yang baik bukan hanya kebijakan yang selesai disusun dan diimplementasikan, tetapi kebijakan yang dapat diukur dampaknya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Utamanya kebijakan itu pada implementasinya benar-benar berdampak kepada masyarakat, maka dari itu evaluasi menjadi penting,” ungkapnya.
Melalui kolaborasi ini, BSKDN dan SKALA mendorong penyusunan serta penerapan kerangka pengukuran dampak kebijakan pasca implementasi sebagai dasar evaluasi dan advokasi kebijakan. Kerangka ini diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas kebijakan, sekaligus menjadi pijakan dalam penyempurnaan kebijakan ke depan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain itu, Yusharto mengatakan, kolaborasi pihaknya dengan SKALA juga diarahkan pada pengembangan dasbor kebijakan terintegrasi dengan pemanfaatan data resmi dan big data, serta memastikan validitas data melalui koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Upaya ini bertujuan mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis data.
Sementara itu, dalam rangka memperkuat kapasitas daerah, BSKDN bersama SKALA juga turut melakukan sosialisasi panduan praktis penulisan policy brief layanan dasar yang telah dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi, lembaga riset, asosiasi analis kebijakan, dan sejumlah pemerintah daerah.
“Dalam pandangan kami, Policy brief ini menjadi penting, sebagai jembatan antara data, analisis, dan pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan layanan dasar masyarakat,” tegasnya.
Ke depan, Yusharto menegaskan, pihaknya berkomitmen mendorong replikasi policy brief dan inovasi kebijakan dari daerah sasaran Program SKALA ke wilayah lain di luar cakupan program. Langkah ini diharapkan dapat memperluas dampak praktik kebijakan yang telah terbukti efektif secara nasional.
“Cakupan program harus terus diperluas ke daerah lainnya, agar praktik kebijakan yang berhasil dapat direplikasi dan memberikan dampak yang lebih luas,” pungkasnya.
Red
JAKARTA, DN-II Bank Indonesia (BI) memproyeksikan arah perekonomian nasional akan semakin tangguh pada tahun 2026. Pertumbuhan ekonomi diprediksi berada pada kisaran 4,9% hingga 5,7%. Optimisme ini disampaikan langsung oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam agenda Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2025 di Function Room Bank Indonesia, Rabu (28/1/2026).
Acara yang berlangsung secara hibrida ini diikuti oleh jajaran Kepala Daerah dari seluruh Indonesia. Di Kota Tegal, Wakil Wali Kota Tazkiyyatul Muthmainnah bersama jajaran Kepala OPD terkait mengikuti jalannya acara secara daring dari Command Room Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal. Turut mendampingi, Deputi Kepala Perwakilan BI Tegal, Seno Indarto, dan Kepala Unit UDSK, Masagung Suksmonohadi.
Menjaga Inflasi dan Memacu Kredit
Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan pentingnya sinergi untuk menjaga momentum pertumbuhan. Selain target PDB yang ambisius, BI mematok sasaran inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap terkendali di angka 2,5\% \pm 1\%.
“Mari kita bangun optimisme ini. Keyakinan kolektif inilah yang akan membawa ekonomi kita tumbuh lebih tinggi. Bank Indonesia bersama Pemerintah berkomitmen memastikan stabilitas harga tetap terjaga,” tegas Perry.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sektor perbankan juga mendapat perhatian khusus. Perry mendorong perbankan nasional untuk lebih agresif dalam penyaluran kredit. BI memproyeksikan pertumbuhan kredit berada di level 8%–12% pada 2026, dan akan terus didorong ke angka 9%–13% pada tahun 2027.
Ketahanan di Tengah Gejolak Global
Meski dunia masih dibayangi ketidakpastian geopolitik, Perry bersyukur atas capaian ekonomi sepanjang 2025 yang menjadi fondasi kuat bagi tahun-tahun mendatang.
“Alhamdulillah, perekonomian Indonesia pada 2025 tetap menunjukkan kinerja dan ketahanan yang kuat di tengah tingginya gejolak ekonomi dan geopolitik global,” imbuhnya.
Akselerasi Ekonomi Digital
Salah satu mesin utama pertumbuhan masa depan adalah akselerasi sistem pembayaran digital. BI berkomitmen mempercepat digitalisasi ekonomi nasional untuk mendorong:
Efisiensi transaksi lintas sektor.
Produktivitas UMKM dan korporasi.
Pertumbuhan inklusif yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Menutup arahannya, Gubernur BI mengingatkan agar semua pemangku kepentingan tetap waspada. Meski prospek membaik, kewaspadaan terhadap dinamika global tetap menjadi prioritas utama guna mengantisipasi risiko ketidakpastian yang masih berlanjut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
(Red/Bim)
JAKARTA, DN-II Penanganan kasus dugaan suap yang menyeret nama anggota DPR RI, Shanty Alda Natalia (SAN), kembali memicu reaksi keras dari publik. Pengamat hukum, Surono, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menetapkan status hukum yang jelas guna menjaga integritas lembaga dan kepercayaan masyarakat.
Bukti Persidangan Dinilai Sudah Gamblang
Dalam keterangannya pada Rabu (28/1/2026), Surono menyoroti fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK). Menurutnya, keterlibatan Shanty Alda bukan lagi sekadar spekulasi, melainkan fakta hukum yang muncul di ruang sidang.
“Keyakinan saya 1000 persen KPK akan memproses ini. Di persidangan sudah jelas terungkap adanya aliran dana sebesar Rp250 juta yang diserahkan di Jakarta Selatan kepada AGK. Jika bukti sudah terang benderang, apalagi yang ditunggu?” tegas Surono.
Ujian Konsistensi di Era Baru
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Surono juga mengaitkan momentum ini dengan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas praktik suap perizinan dan tambang ilegal. Ia menekankan bahwa status jabatan seseorang tidak boleh menjadi penghalang penegakan hukum.
“Hukum di Indonesia jangan sampai tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapa pun dia, meski menjabat sebagai anggota DPR RI, jika terbukti terlibat harus diproses. Tidak ada lagi istilah ‘beking-bekingan’ di era sekarang,” tambahnya.
Poin Utama Desakan Terhadap KPK:
Kepastian Hukum: Masyarakat mendesak agar status hukum Shanty Alda menemui titik terang setidaknya pada Februari mendatang.
Transparansi: Kelambatan KPK dalam bertindak dikhawatirkan akan memicu spekulasi negatif dan mencederai rasa keadilan.
Dukungan Publik: Sebagai warga negara, Surono menyatakan dukungan penuh bagi KPK untuk bergerak cepat tanpa intervensi politik.
“KPK Jangan Mandul”
Menutup pernyataannya, Surono mengingatkan bahwa kasus ini telah menjadi perhatian luas. Kegagalan KPK dalam merespons fakta persidangan yang sudah terbuka untuk umum dianggap dapat merusak kredibilitas lembaga antirasuah tersebut.
“Kalau KPK mandul dalam kasus yang buktinya sudah muncul di persidangan, tentu KPK sendiri yang akan rugi di mata rakyat. Kami menunggu keberanian dan ketegasan penyidik,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jakarta, DN-II Sebagai bagian dari penguatan kapasitas operasional, PT Hakaaston (HKA) secara internal telah melaksanakan kegiatan Road Accident Rescue Competition (RARC) yang melibatkan seluruh ruas tol kelolaan. Kegiatan ini dirancang sebagai forum pembelajaran bersama untuk menyamakan standar penanganan kecelakaan, menguji kecepatan respons, ketepatan prosedur, serta koordinasi lintas fungsi di lapangan.
Pelaksanaan RARC internal menjadi ruang evaluasi kinerja operasional berbasis simulasi nyata. Seluruh tim ruas dihadapkan pada skenario penanganan kecelakaan yang menuntut pengambilan keputusan cepat, penerapan prosedur keselamatan, serta kolaborasi antarpetugas. Hasil dari kegiatan ini memberikan gambaran objektif mengenai kesiapan masing-masing ruas dalam menjaga keselamatan pengguna jalan.
Dalam RARC tersebut, Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung meraih peringkat pertama, disusul Ruas Pekanbaru – Dumai di peringkat kedua, dan Ruas Betung – Tempino – Jambi di peringkat ketiga. Sementara itu, Ruas Medan – Binjai memperoleh apresiasi sebagai Best Improvement atas peningkatan signifikan dalam kinerja penanganan kecelakaan.
Pengalaman dari pelaksanaan RARC internal ini menjadi salah satu referensi penting dalam pengembangan kompetensi operasional HKA. Berangkat dari praktik tersebut, HKA membuka peluang untuk menjajaki keterlibatan dalam kegiatan berskala internasional sebagai sarana pembelajaran lanjutan dan perluasan perspektif terhadap teknologi serta praktik global di sektor transportasi dan infrastruktur. Inisiatif ini masih berada dalam tahap penjajakan dan kajian internal, sejalan dengan kebutuhan pengembangan kapasitas perusahaan ke depan.
Sebagai bagian dari komitmen menjaga objektivitas dan standar penilaian, pelaksanaan RARC internal HKA melibatkan juri yang berasal dari unsur eksternal dan profesional di bidangnya. Penilaian dipimpin oleh Wiyono Minarno sebagai Ketua Juri, dengan dukungan Ian Fulton sebagai Command Jury dan Ian Lawless sebagai Technical Jury yang melakukan penilaian secara daring. Aspek medis dalam simulasi dan evaluasi penanganan kecelakaan dinilai oleh Dr. Gustav dan Peter sebagai Medical Jury, sementara perwakilan owner regional hadir sebagai juri pendamping untuk memastikan keselarasan dengan kebutuhan operasional di lapangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Keterlibatan juri eksternal ini memastikan setiap proses evaluasi berjalan secara independen, terukur, dan berbasis standar profesional. HKA menempatkan RARC sebagai instrumen pembelajaran yang serius, bukan sekadar kegiatan internal rutin, sehingga hasil penilaian dapat digunakan sebagai rujukan nyata dalam peningkatan kompetensi, prosedur keselamatan, dan kesiapan respons di seluruh ruas kelolaan.
Wiyono Minarno menyampaikan bahwa seluruh peserta telah menunjukkan kinerja terbaik selama kompetisi berlangsung. “Seluruh tim menunjukkan kesiapan yang sangat baik selama kompetisi. Proses seleksi dilakukan secara ketat untuk menentukan satu tim yang paling siap mewakili HKA di tingkat internasional. Penilaian menitikberatkan pada ketepatan tindakan dan presisi penanganan, karena kecepatan harus selalu berjalan seiring dengan akurasi dalam situasi kecelakaan,” ujar Wiyono.
Pendekatan evaluasi yang ketat dan terbuka terhadap standar eksternal tersebut membentuk dasar bagi HKA dalam memperluas cakrawala pembelajaran operasional. Setelah memastikan proses internal berjalan dengan disiplin dan terukur, perusahaan mulai melihat pentingnya memahami perkembangan teknologi, metodologi, dan praktik keselamatan yang diterapkan di tingkat regional dan internasional sebagai bahan pembanding dan pengayaan kapasitas.
Salah satu kegiatan yang tengah diamati adalah Malaysia Commercial Vehicle Expo (MCVE) 2026 yang akan berlangsung pada 14 – 16 Mei 2026 di Mines International Exhibition & Convention Centre, Selangor, Malaysia. Kegiatan ini mempertemukan pelaku industri kendaraan komersial dan solusi transportasi dari berbagai negara, dengan fokus pada teknologi, keselamatan, dan efisiensi operasional. Selain itu, HKA juga mencermati forum regional lain seperti ASEAN Roads & Traffic Tech Expo serta konvensi yang membahas pengembangan sistem jalan dan manajemen lalu lintas.
M. Rozi RInjayadi, Plt. Direktur Utama HKA menyampaikan bahwa kemampuan penanggulangan kecelakaan merupakan fondasi utama dalam keselamatan jalan tol.
“Kemampuan penanggulangan kecelakaan merupakan poin penting dan utama dalam menjaga keselamatan di jalan tol. Melalui RARC ini, HKA menyiapkan tim terbaik untuk terus meningkatkan kualitas respons di lapangan, sekaligus membuka peluang bagi juara RARC 2025 untuk mengikuti tahapan kompetisi di tingkat internasional sebagai bagian dari pengembangan kompetensi perusahaan,” ujar Rozi.
Menurutnya, proses pembelajaran yang berkelanjutan akan memperkuat kesiapan institusi dalam menjaga keselamatan dan kualitas layanan di seluruh ruas kelolaan. HKA memandang penguatan kapabilitas operasional sebagai proses yang konsisten, terukur, dan relevan dengan tantangan nyata di lapangan, seiring dinamika perkembangan teknologi dan sistem transportasi.
Red
Slawi, DN-II Polsek Talang Polres Tegal melaksanakan kegiatan pembinaan kepada Guru dan Tenaga Kependidikan Gugus Sudirman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kecamatan Talang, Selasa (27/1/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Sekolah SD Negeri Wangandawa Kecamatan Talang.
Kegiatan pembinaan ini dilaksanakan atas arahan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Tegal AKBP Bayu Prasatyo, S.H., S.I.K., M.H., sebagai bentuk komitmen Polres Tegal dalam mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan ramah anak.
Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Talang Cahyono, S.I.P., Kapolsek Talang IPTU Wantoro, S.H., M.H., Danramil Talang Kapten Junata, Ketua KWK Dikbud Kecamatan Talang Rosyidin, S.Pd., M.Pd., serta para guru dan tenaga kependidikan Gugus Sudirman Dikbud Kecamatan Talang.
Dalam kegiatan pembinaan tersebut, Kapolsek Talang IPTU Wantoro, S.H., M.H. menyampaikan materi terkait larangan kekerasan terhadap anak yang tidak boleh dilakukan oleh tenaga pendidik dalam bentuk apa pun. Selain itu, disampaikan pula pemahaman mengenai tata tertib dan aturan sekolah agar seluruh tenaga pendidik mempedomani Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Kapolsek Talang menegaskan bahwa tenaga pendidik memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik, sehingga pendekatan yang dilakukan harus bersifat edukatif, humanis, dan menjunjung tinggi perlindungan hak anak.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kapolres Tegal Tegal AKBP Bayu Prasatyo, S.H., S.I.K., M.H., berkomitmen Polri terus mendorong terciptanya sekolah yang bebas dari kekerasan dan bullying, dengan mengedepankan pembinaan yang mendidik serta perlindungan terhadap hak anak.”
Hasil dari kegiatan pembinaan tersebut, para guru dan tenaga kependidikan memahami larangan kekerasan terhadap anak didik serta siap menerapkan metode pembinaan yang lebih mendidik dalam proses belajar mengajar. Para guru juga menyatakan komitmennya untuk memberikan penekanan kepada peserta didik terkait pencegahan bullying, kekerasan, serta kenakalan remaja di lingkungan sekolah. ( Bim )
You cannot copy content of this page