BREBES, DN-II Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Brebes menggelar rapat koordinasi evaluasi tahun 2025 sekaligus pemantapan program kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk tahun 2026. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Kemenag Brebes pada Rabu (28/01/2026) ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Kemenag Brebes, H. M. Aqsho, M.Ag.
Seiring dengan pergantian kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes yang dijadwalkan pada Februari 2026, UPZ Kemenag bergerak cepat untuk memastikan keberlanjutan program. Fokus utama pertemuan ini meliputi penguatan regulasi zakat profesi, percepatan pelantikan pengurus baru, hingga perluasan program pemberdayaan ekonomi umat.
Restrukturisasi dan Penguatan Regulasi
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah optimalisasi zakat profesi. UPZ Kemenag bersama BAZNAS Brebes berkomitmen memperkuat regulasi agar proses penyetoran zakat dari instansi pemerintah dapat dilakukan secara langsung melalui bendahara ke rekening BAZNAS. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pendataan.
Terkait administrasi kepengurusan, proses penataan BAZNAS Kabupaten Brebes ditargetkan rampung pada 1 Februari 2026. Agenda pelantikan pengurus baru dijadwalkan akan dilaksanakan pada 6 Februari 2026. Penataan ini diharapkan mampu menciptakan sinkronisasi kerja yang lebih solid dalam mengeksekusi program-program kerja di masa depan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Zismart: Ujung Tombak Pemberdayaan Ekonomi
Di sektor pendayagunaan, Kemenag Brebes berencana memperluas jangkauan Program Zismart. Saat ini, program pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat tersebut baru berjalan sebagai proyek percontohan di tiga kecamatan, yaitu:
Kecamatan Kersana
Kecamatan Bantarkawung
Kecamatan Bulakamba
“Target kami adalah mengembangkan Zismart hingga mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Brebes. Kami ingin manfaat ekonomi ini dirasakan merata oleh masyarakat luas,” tegas H. M. Aqsho dalam arahannya.
Sinergi dan Akuntabilitas Publik
Untuk mencapai target perolehan zakat yang signifikan, UPZ akan mempererat kolaborasi dengan berbagai lintas sektoral di bawah naungan Kemenag, mulai dari sektor pendidikan, penyuluhan keagamaan, hingga bantuan sosial. Pengurus juga diinstruksikan untuk lebih aktif melakukan “jemput bola” dengan menyisir Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat KUA hingga madrasah guna memberikan edukasi zakat.
Dari sisi manajemen, UPZ Kemenag Brebes menjamin pengelolaan dana dilakukan secara profesional melalui dua jalur pengawasan:
Audit Berkala: Melibatkan audit internal dan Kantor Akuntan Publik (KAP).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Transparansi Syariat: Memastikan setiap rupiah yang dikelola akuntabel secara hukum negara maupun hukum syariat.
Fokus Penekanan Kemiskinan
Rapat koordinasi ditutup dengan komitmen kuat untuk terus mengevaluasi program yang berjalan. Fokus utama tetap pada pemberdayaan umat secara berkelanjutan guna mendukung Pemerintah Daerah dalam menekan angka kemiskinan di Kabupaten Brebes.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Tabir kelam kesejahteraan tenaga pendidik di lingkungan Madrasah kembali terkuak. Di tengah riuh rendah rencana program besar pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), nasib guru madrasah di Kabupaten Brebes justru kian memprihatinkan dengan upah yang jauh dari kata layak. (28/1/2026).
Kondisi ini mencuat dalam diskusi yang melibatkan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Brebes, Dr. Mad Soleh, M.Si. Selain persoalan upah rendah, terungkap bahwa pencairan anggaran sertifikasi guru hingga kini masih mengalami kendala teknis dan diprediksi baru akan terealisasi pada Februari mendatang.
Jurang Pendapatan yang Menganga
Dalam diskusi tersebut, dipaparkan klasifikasi pendapatan guru yang menunjukkan jurang ekonomi sangat dalam di sektor pendidikan agama:
Guru Sertifikasi Non-PNS (Inpassing): Menerima tunjangan di kisaran Rp2.000.000 per bulan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Guru Honorer Non-Sertifikasi: Masih banyak yang hanya mengandalkan honor dari pihak sekolah dengan nominal Rp300.000 per bulan.
Lulusan S1: Fakta paling miris menunjukkan adanya guru berlatar belakang pendidikan Sarjana (S1) yang dibayar di bawah Rp300.000.
“Sangat memprihatinkan, ada guru lulusan S1 yang dibayar di bawah Rp300 ribu. Ini gambaran betapa rendahnya apresiasi terhadap profesi guru di daerah,” ujar Udin, salah satu peserta diskusi yang menyoroti realitas di lapangan.
Kontras Gelar dan Realitas Ekonomi
Fenomena ini menjadi ironi besar dalam dunia pendidikan. Di satu sisi, tuntutan kualifikasi akademik terus ditingkatkan, namun di sisi lain, sistem pengupahan bagi pendidik di tingkat Madrasah Diniyah (MD) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) tidak mengalami perbaikan signifikan. Para guru dipaksa bertahan hidup dengan pendapatan yang bahkan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok paling dasar.
Media Sebagai Penyambung Lidah
Dr. Mad Soleh mengakui bahwa keluhan internal seringkali menemui jalan buntu. Ia menilai peran media sangat krusial untuk mendesak pemerintah pusat agar lebih peka terhadap jeritan para guru di daerah.
“Kalau saya yang bicara, jarang didengar oleh sekolah-sekolah maupun pemerintah pusat. Berbeda dampaknya jika wartawan yang memberitakan. Suara publik melalui media massa biasanya lebih cepat direspons,” ungkap Mad Soleh.
Tamparan Bagi Dunia Pendidikan
Kondisi ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah. Saat anggaran negara mulai dialokasikan besar-besaran untuk program-program baru, kesejahteraan guru yang menjadi ujung tombak mencerdaskan bangsa justru masih tertinggal di angka Rp300 ribu. Tanpa intervensi kebijakan yang nyata, gelar sarjana di lingkungan madrasah seolah hanya menjadi simbol akademik tanpa jaminan kesejahteraan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
Jakarta, DN-II Di Ruang Kerja, Gedung C, Komplek Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta, 26/1/2026, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menerima tujuh kepala desa. Kehadiran mereka untuk bersilaturahmi dan berdiskusi mengenai pembangunan desa.
Mereka mengatakan telah diundang Bappenas terkait pentingnya satu data desa. Satu data yang nanti dalam satu aplikasi, akan menghimpun dan memberikan berbagai informasi serta bantuan dari berbagai kementerian, termasuk Kementerian Transmigrasi. Seluruh informasi, bantuan, dan subsidi bisa diakses di sana. Satu data disebut penting agar tidak terjadi tumpang tindih.
Viva Yoga merasa senang menerima kunjungan para kepala desa tersebut. Dikatakan, desa mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional. “Keberadaan desa sangat penting sehingga Presiden Prabowo Subianto memasukan dalam Asta Cita”, ujarnya. Dalam visi dan misi itu disebutkan, Membangun dari desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Lebih lanjut dikatakan, dari desa-lah suatu wilayah itu bisa berkembang. Program Transmigrasi yang dilakukan sejak masa Presiden Soekarno hingga saat ini, telah melahirkan 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten, dan 3 provinsi, yakni Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Selatan. “Mekarnya suatu daerah itu dimulai dari desa”, ujarnya.
Di kawasan transmigrasi, desa-desa yang ada berperan penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan sebagai sentra tanaman pangan. Diceritakan, Desa Telang Rejo, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berkontribusi sebagai lumbung pangan sebab di sana produktifitas tanaman padi sangat melimpah. Demikian di berbagai desa lainnya yang memiliki potensi unggulan baik dari komoditas buah, sayuran, maupun tanaman industri lainnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kementerian Transmigrasi mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberdayakan desa-desa yang ada di kawasan Transmigrasi. “Kita beri bantuan pada desa agar berdaya organisasinya dan sejahtera masyarakatnya”, ujarnya. Bantuan yang diberikan mampu menyelesaikan berbagai masalah infrastruktur, seperti jalan dan tanggul. “Bantuan yang diberikan digunakan salah satunya untuk membangun jalan di desa sehingga akses perekonomian menjadi lancar”, tuturnya.
Menurut Viva Yoga masalah yang dihadapi desa tidak hanya soal infrastruktur, status kepemilikan lahan penduduknya juga kerap menimbulkan sengketa. Di sinilah pemerintah lewat Kementerian Transmigrasi dengan berkoordinas dan bersinergi bersama kementerian terkait, seperti Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan melakukan penyelesaian masalah lahan hingga tuntas dan sertipikati menjadi SHM. “Semua kita lakukan agar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terealisasi”, tegasnya.
Red
Jakarta, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkap tantangan besar yang harus dihadapi Indonesia untuk melangkah menjadi negara maju. Menurutnya, Indonesia saat ini berada di titik krusial atau simpang jalan, dengan peluang besar dalam 20 tahun ke depan, namun masih dibayangi pekerjaan rumah utama, yakni keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap).
Menurutnya, sejarah menunjukkan hanya 34 negara yang berhasil naik kelas menjadi negara maju, sementara 108 negara lainnya gagal melampaui status berpendapatan menengah. Hal tersebut disampaikan Bima saat menjadi keynote speaker dalam Talkshow Kompetisi Ekonomi (KOMPeK) ke-28 yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI).
“Banyak negara itu enggak lolos, 108 negara enggak lolos, enggak naik tingkat. Dari kelas bawah ke kelas menengah tapi enggak bisa loncat ke atas. Kalau kita gagal memanfaatkan apa yang ada saat ini, maka kita enggak bisa menjadi negara maju,” katanya di Auditorium BPSDM Kemendagri, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Dia melanjutkan, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk menjadi negara maju, bukan semata soal kebanggaan, melainkan juga menyangkut kesejahteraan ekonomi. Saat ini, perjuangan Presiden Prabowo Subianto bersama para menteri, ekonom, entrepreneur, dan pengusaha, yaitu membawa Indonesia keluar dari jebakan kelas menengah. Prediksi tersebut pun didasarkan pada data dari lembaga kredibel seperti World Bank, The Economist, dan Goldman Sachs.
“Nah tapi menuju ke situ, itu enggak mudah. Kalau saya mencatat ya, kalau kita pelajari Singapura, Korea Selatan, kemudian beberapa negara di Asia Timur lain. Yang bisa cepat naik kelas itu kenapa? Satu, adanya visi nasional yang konsisten. Jadi, itu terus dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya,” terangnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Syarat kedua, lanjut Bima, adalah kemandirian ekonomi. Menurutnya, tidak ada negara hebat yang bergantung pada pihak lain, sehingga Indonesia harus membangun kekuatan ekonominya sendiri. Syarat ketiga adalah kepemimpinan yang efektif dan solid di semua level pemerintahan. Kemudian syarat terakhir adalah kolaborasi dan inovasi. Ia menekankan bahwa tantangan pembangunan tidak bisa dijalankan secara sendiri-sendiri.
“Bahkan sekarang ada hal yang jauh lebih penting dari kolaborasi yaitu co-creation. Kalau kolaborasi itu ya pemerintah mengundang aja komunitas atau swasta. Tapi kalau co-creation mendesain sama-sama, merancang sama-sama,” ungkapnya.
Ia juga merinci sejumlah ciri negara maju, di antaranya tidak ada warga yang tertinggal (no one is left behind), partisipasi masyarakat yang kuat, serta pembangunan berkelanjutan dengan perspektif jangka panjang. Menurutnya, tidak ada jalan pintas untuk mencapai status tersebut.
“Jalannya panjang berliku. Tapi kalau kita serius, insyaallah bisa,” tandasnya.
Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono, Sekretaris BPSDM Kemendagri Afrijal Dahrin, serta Ketua BEM FEB UI Jundi Al Muhandis.
Hadir pula empat narasumber lainnya, yakni Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri BPSDMI Kementerian Perindustrian Wulan Aprilianti Permatasari; Executive Vice Chairman of Planet Carbon & Advisory Board Member, MIT Kuo Sharper Ridzki Kramadibrata; Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Danang Widoyoko; Founder Ruang Tumbuh Psychological Service Center Irma Gustiana A.; serta Founder Youth Laboratory Indonesia Muhammad Faisal.
Red
Jakarta, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) menjadi instrumen utama pemerintah dalam mempercepat kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) melalui pemberian kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah (Pemda), khususnya dalam mendorong inovasi pelayanan publik yang lebih spesifik dan tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Ribka dalam sesi talkshow terkait Kebijakan Afirmasi Otonomi Khusus Papua untuk Kesejahteraan Orang Asli Papua di Studio Nusantara TV (NTV), Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Menurut Ribka, Otsus bukan sekadar transfer anggaran, melainkan mandat negara untuk memberikan ruang afirmasi dan proteksi terhadap hak-hak dasar masyarakat adat, sekaligus memperkuat peran daerah dalam pembangunan di berbagai sektor strategis.
“Sesungguhnya esensinya adalah bagaimana pemerintah dalam hal ini, pemerintah pusat memberikan kewenangan, kewenangan sebesar-besarnya dan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Untuk di dalam alam otonomi khusus ini pemerintah daerah bisa melaksanakan pelayanan kepada publik lebih khusus pada afirmasi khusus untuk orang asli Papua,” ujar Ribka Haluk di NTV Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Ribka menuturkan, pemerintah pusat telah menyediakan fondasi regulasi yang kuat guna mendukung kebijakan afirmasi tersebut. Hal ini diwujudkan melalui pembentukan berbagai institusi daerah yang bersifat khusus, serta penguatan peran lembaga representasi kultural dan politik yang hanya ada di wilayah Papua.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Jadi pemerintah pusat sudah menghadirkan regulasi kemudian menjalankan afirmasi seperti pembentukan lembaga atau institusi daerah dalam rangka misalnya seperti MRP, kemudian DPRP, penyelenggaraan, DPRK, banyak sekali afirmasi di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, bahkan juga pada kewenangan-kewenangan di bidangnya dalam ranah publik seperti proteksi afirmasi untuk gubernur itu harus orang asli Papua,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Ribka mengungkapkan bahwa kebijakan proteksi Otsus juga menyentuh aspek ekonomi kerakyatan, sehingga OAP tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi berperan sebagai aktor utama dalam proses pembangunan di daerahnya sendiri.
Transformasi kebijakan ini terus berkembang sejak diberlakukannya UU Otsus pada tahun 2001, yang semula hanya mencakup satu provinsi induk hingga kini berkembang menjadi enam provinsi di Tanah Papua guna mendekatkan jangkauan pelayanan dan mempercepat pemerataan pembangunan.
“Artinya pemerintah sudah memberikan kewenangan seluas-luasnya untuk pemerintah daerah bisa melakukan inovasi-inovasi dalam rangka percepatan kesejahteraan orang asli Papua,” tandas mantan Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Tengah itu.
Sebagai informasi, implementasi Otsus Papua kini memasuki babak baru pascaperubahan regulasi melalui UU Nomor 2 Tahun 2021. Pemerintah pusat terus mendorong sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar kewenangan khusus yang diberikan dapat diterjemahkan menjadi program nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke pelosok Papua.
Acara bincang-bincang ini turut dihadiri Velix Vernando Wanggai selaku Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Otsus Papua serta Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo.
Red
BOGOR, DN-II Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya, Hambalang, Bogor, pada Selasa (27/1/2026). Fokus utama pertemuan ini adalah mematangkan rencana kerja sama pendidikan tinggi antara Indonesia dengan sejumlah universitas bergengsi dari Inggris Raya.
Transformasi Pendidikan Tinggi
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Dikti Saintek) melaporkan perkembangan signifikan terkait inisiatif Presiden untuk membangun 10 kampus baru yang berfokus pada bidang Kesehatan serta Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM).
“Inisiatif Bapak Presiden untuk membangun pusat keunggulan akademik melalui kolaborasi dengan universitas ternama Inggris Raya mendapatkan respons yang sangat positif dari pihak mitra di sana,” ujar Menteri Dikti Saintek dalam laporannya. 
Poin Utama Kerja Sama
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Proyek ambisius ini diharapkan mampu mempercepat transformasi sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui:
Transfer Teknologi: Adopsi kurikulum dan standar riset dari institusi pendidikan terbaik dunia.
Penguatan Sektor Kesehatan: Mencetak tenaga medis ahli dengan standar internasional guna memperkuat ketahanan kesehatan nasional.
Fokus STEM: Menyiapkan tenaga kerja terampil untuk menghadapi tantangan industri masa depan.
Pertemuan di Hambalang ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menempatkan pendidikan sebagai pilar utama menuju Indonesia Emas 2045. Hingga berita ini diturunkan, pemerintah tengah memfinalisasi nota kesepahaman (MoU) untuk segera memulai fase konstruksi dan integrasi akademik.
Red
BREBES, DN-II Kondisi lalu lintas di depan RSUD Brebes kian semrawut akibat kepadatan kendaraan yang meluber ke bahu jalan. Terbatasnya kantong parkir di area vital tersebut mendorong petugas parkir resmi mengusulkan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Brebes untuk segera merombak tata ruang parkir menjadi model miring atau serong 25^\circ.
Agus Priyanto, salah satu petugas parkir di lokasi, mengungkapkan bahwa sistem parkir sejajar (lurus) yang diterapkan saat ini sudah tidak relevan dengan volume kendaraan yang terus meningkat. Menurutnya, perubahan marka jalan adalah solusi paling pragmatis untuk mengurai kemacetan di kawasan rumah sakit tersebut.
Efisiensi Lahan dan Kelancaran Arus Lalu Lintas
Berdasarkan pengamatan di lapangan, perubahan sudut parkir menjadi 20^\circ hingga 25^\circ diyakini akan memberikan dampak instan pada kapasitas tampung. Agus memaparkan tiga alasan utama mengapa marka serong menjadi kebutuhan mendesak:
Peningkatan Kapasitas: Posisi miring memungkinkan lebih banyak kendaraan terakomodasi dalam satu deret dibandingkan posisi sejajar yang memakan banyak ruang linear.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Percepatan Manuver: Pengendara dapat masuk dan keluar kantong parkir dengan lebih sigap tanpa perlu banyak gerakan (mundur-maju) yang sering kali menghambat arus lalu lintas utama.
Minimalisir Konflik Sosial: Penataan yang rapi diharapkan mampu meredam gesekan antar pengguna jalan, mulai dari sopir angkutan, pengunjung rumah sakit, hingga pedagang lokal.
“Banyak pasien dan sopir mengeluh karena ruang parkir yang sangat terbatas. Solusi paling cepat dan realistis adalah kami memohon pihak Dishub untuk merombak marka menjadi serong,” ujar Agus saat ditemui, Rabu (28/1/2026).
Dukungan Manajemen RSUD dan Harapan Realisasi
Usulan ini sejalan dengan pandangan manajemen rumah sakit. Plt. Direktur RSUD Brebes, Imam Budi Santoso, S.ST., M.H., menegaskan bahwa penataan parkir memang menjadi prioritas utama seiring dengan rencana perluasan area poliklinik. Sinergi antara penataan marka jalan dan pengembangan fasilitas internal diharapkan mampu memberikan kenyamanan maksimal bagi masyarakat.
Agus berharap Dishub segera melakukan survei lapangan agar pengerjaan fisik dapat terealisasi dalam waktu dekat.
“Kami berharap dalam dua hingga tiga bulan ke depan, atau setidaknya sebelum mobilitas meningkat tajam setelah bulan puasa, marka baru ini sudah selesai. Kami sangat memohon respons cepat demi ketertiban bersama,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
Jakarta Barat, DN-II Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
Kali ini, petugas berhasil mengamankan 2 (dua) orang pelaku penyalahgunaan narkoba case baru narkoba jenis sinte berbentuk cairan dimasukan dalam catridge vape di sebuah apartemen yang berlokasi di kawasan Jalan MH Thamrin, Kebon Melati, Jakarta Pusat, pada Jumat (23/1).
Kedua pelaku masing-masing berinisial CR (20) dan AMS (20)
Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa 14 cartridge liquid mengandung zat sintetis, enam cartridge bekas pakai, satu buah cangklong, satu timbangan digital kecil, serta tiga tabung whipping gas.
Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Vernal Armando Sambo, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi dan keresahan masyarakat terkait dugaan aktivitas penyalahgunaan narkotika.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Satresnarkoba melakukan penyelidikan hingga mengarah ke sebuah apartemen di kawasan MH Thamrin.
“Tim mendapati 2 orang dengan gerak-gerik mencurigakan sesuai dengan informasi yang diterima. Selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan, dan ditemukan sejumlah barang bukti narkotika,” ujar AKBP Vernal Armando Sambo saat dikonfirmasi, Selasa, 27/1/2026
Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, para pelaku mengakui bahwa liquid mengandung sinte tersebut dibeli secara daring pada 2 Januari 2026 dengan metode transfer dan pengambilan di wilayah Sukabumi.
Para pelaku mengaku narkotika tersebut digunakan untuk konsumsi pribadi dan tidak diperjualbelikan.
Saat ini kedua pelaku telah diamankan di Polres Metro Jakarta Barat guna menjalani proses hukum lebih lanjut.
Mereka dijerat dengan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 609 dan 610 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Red
KOTA BANDUNG, DN-II Prof Dr Sutan Nasomal meyakini kepengurusan baru MUI Jabar yang dilantik Yth Bapak KDM sebutan akrab orang nomor satu di provinsi Jabar mampu mempersatukan ummat Islam di berbagai daerah Kota Kab se Provinsi Jabar”,ini komentar Palar Hukum Ekonom Prof Dr Sutan Nasomal SH MH manakala dimintakan komentarnya oleh para pemimpin Redaksi media cetak Onlen di Markas Diklat Partai Oposisi Merdeka di Sentul Bogor 28/1/2026. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar terus memberi nasihat kepada pemerintah agar membuat kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan masyarakat. 
“Nasihatnya agar pemerintah berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak boleh melanggar sumpah jabatan para pemimpin,” kata Dedi Mulyadi usai menyaksikan pelantikan pengurus MUI Jabar masa khidmat 2025-2030 di Bale Pakuan, Kota Bandung, Selasa (27/1/2026).
Selain menjadi penasihat pemerintah, Dedi Mulyadi mendorong MUI Jabar senantiasa hadir memberikan solusi-solusi konkrit terhadap masalah di bidang keagamaan dan lingkungan yang ada di masyarakat.
Ketua Umum MUI Jawa Barat Masa Khidmat 2025–2030 Aang Abdullah Zein berharap agar MUI Jabar mampu menjalankan peran keumatan secara optimal dengan fondasi kerja yang kuat dan berkelanjutan.
“Harapan kami MUI Jabar mampu berpijak, ditopang dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja sinergitas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas,” ujar Aang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Aang juga menegaskan komitmennya untuk menghindari program kerja yang bersifat muluk-muluk, serta menekankan bahwa keistimewaan wilayah Jabar mesti berlandaskan nilai iman dan takwa.
Sumber Diskominfo Jabar & Prof Dr Sutan Nasomal SH MH (Redaksi)
Oleh: Casroni | 27 Januari 2026
www.Detik-Nasional.Com – Pernahkah Anda memperhatikan seseorang yang tetap tenang di tengah badai masalah, sementara dunia di sekitarnya seolah runtuh? Rahasianya jarang sekali terletak pada dukungan logistik yang melimpah atau privilese eksternal. Kekuatan itu biasanya bersumber dari satu tempat yang sering kita hindari: kedamaian dengan diri sendiri.
Menepis Mitos: Garis Tipis Antara Mandiri dan Kesepian
Ada miskonsepsi akut dalam masyarakat kita yang menganggap kesendirian sebagai indikasi kegagalan sosial. Padahal, titik balik kekuatan seseorang sering kali lahir dari momen-momen sunyi yang paling pekat.
Seseorang yang berani melangkah ke ruang publik sendirian—entah itu ke restoran, bioskop, atau melakukan perjalanan jauh—bukanlah sosok yang menyedihkan. Sebaliknya, mereka adalah individu yang telah lulus dari “ujian kehampaan”. Mereka mengerti bahwa menjadi mandiri bukan berarti anti-sosial, melainkan sebuah kedaulatan agar tidak diperbudak oleh kehadiran orang lain.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Melawan Arus Validasi di Era Digital
Ciri utama seseorang yang sudah “selesai” dengan dirinya sendiri adalah hilangnya rasa lapar akan pengakuan dunia. Di era di mana setiap pencapaian harus dipamerkan demi likes, memilih untuk diam dan merayakan diri secara privat adalah sebuah tindakan revolusioner.
Beberapa karakter utama dari kemandirian emosional ini meliputi:
Motivasi Otonom: Mereka bergerak berdasarkan visi pribadi, bukan demi tepuk tangan publik.
Transformasi Rasa Sakit: Luka tidak lagi dianggap hambatan, melainkan diolah menjadi bahan bakar untuk bertumbuh.
Filter Opini: Mendengarkan masukan sebagai referensi, namun tetap memegang kendali penuh atas nilai diri.
“Anda tidak akan pernah bisa menjatuhkan seseorang yang sudah menemukan rumah yang nyaman di dalam jiwanya sendiri.”
Puncak Kekuatan: Menjadi Tak Tergoyahkan
Saat kebahagiaan tidak lagi digantungkan pada variabel luar yang tak terkendali—seperti perlakuan orang lain atau status sosial—seseorang menjadi sosok yang tangguh. Di titik ini, penolakan bukan lagi sebuah tragedi, melainkan sekadar seleksi alam.
Luka lama bukan lagi aib, melainkan “medali perang” yang membuktikan ketangguhan. Inilah puncak kecerdasan emosional: ketika Anda mampu menjadi penonton sekaligus pemberi semangat paling jujur bagi diri sendiri.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Panduan Praktis Membangun Kedamaian Diri
Untuk mencapai titik ini, diperlukan latihan mental yang konsisten. Berikut adalah langkah yang bisa dimulai:
Ritual Kesendirian (Solo-Date): Luangkan waktu minimal satu jam seminggu tanpa ponsel. Belajarlah untuk nyaman dengan pikiran Anda sendiri.
Validasi Internal: Sebelum membagikan sesuatu ke media sosial, tanyakan: “Apakah saya tetap merasa bangga jika tidak ada orang yang melihat ini?”
Kurasi Lingkaran Sosial: Jangan merasa bersalah saat menjauh dari lingkungan yang toksik. Kehilangan teman dalam proses pendewasaan sering kali adalah tanda pertumbuhan karakter.
Kesunyian bukanlah musuh. Ia adalah laboratorium tempat karakter terkuat manusia dibentuk. Sampai jumpa di titik terkuat Anda. (*)
You cannot copy content of this page