JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto menerima delegasi Imperial College London di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (22/06/2026).
Pertemuan ini menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekosistem pendidikan tinggi dan riset nasional, khususnya pada bidang kedokteran dan sains.
Mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, mengungkapkan bahwa kolaborasi dengan salah satu universitas terbaik dunia ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan standar pendidikan tinggi Indonesia hingga mampu bersaing di level global.
Fokus pada Pembangunan 10 Universitas Kedokteran
Salah satu agenda utama yang dibahas adalah rencana pemerintah untuk membangun 10 universitas yang berfokus pada bidang kedokteran dan sains. Imperial College London diproyeksikan menjadi mitra strategis dalam mendukung akselerasi pembangunan institusi-institusi tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Imperial College London akan berperan vital, mulai dari penyusunan kurikulum yang adaptif, pengembangan standar pengajaran internasional, hingga kolaborasi riset. Kami juga akan mengupayakan keterlibatan profesor-profesor internasional dari Imperial untuk berbagi keilmuan di Indonesia,” jelas Brian.
Menuju Standar Global
Brian menambahkan bahwa kemitraan ini merupakan langkah konkret untuk mengisi kesenjangan kualitas riset medis dan sains di tanah air. Dengan menggandeng institusi yang memiliki reputasi dunia, diharapkan kualitas lulusan serta hasil penelitian dari universitas baru di Indonesia nantinya dapat memenuhi standar internasional.
“Kerja sama ini adalah peluang besar bagi Indonesia untuk mengakselerasi kualitas pengajaran dan penelitian kita. Reputasi Imperial College London di bidang medis dan sains sudah tidak diragukan lagi, sehingga kolaborasi ini akan memberikan dampak signifikan bagi kemajuan pendidikan nasional,” pungkasnya.
Pertemuan ini menjadi penegasan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing tinggi.
Red/BPMI Setpres
Tag: #KemensetnegRI #RilisPresiden #PendidikanTinggi #PresidenPrabowo #ImperialCollegeLondon
JAKARTA, DN-II Kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) senilai Rp3,5 triliun yang menyeret PT Riau Petroleum kembali mencuat ke permukaan. Pakar Hukum Internasional sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH., menegaskan bahwa lambannya penanganan kasus ini merupakan ujian besar bagi komitmen penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Mengutip teori Marshall McLuhan, “The Medium is the Message”, Prof. Nasomal menilai bahwa laporan investigasi yang disampaikan oleh Yayasan DPP KPK TIPIKOR dan Jejak Kasus Group adalah “medium” yang kini menjadi pesan krusial bagi pemerintah.
“Laporan ini bukan sekadar aduan administratif, melainkan ekstensi dari kesadaran kolektif rakyat yang menuntut keadilan. Jika aparat penegak hukum terus diam, maka keheningan itu sendiri menjadi pesan yang buruk bagi kepercayaan publik,” ujar Prof. Nasomal dalam pernyataannya, Selasa (23/6/2026).
Laporan Mengendap Lebih dari 200 Hari
Laporan dugaan korupsi fantastis tersebut telah resmi disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Riau, Kejaksaan Agung RI, hingga KPK RI. Namun, hingga lebih dari 200 hari berlalu, pihak pelapor—yang diwakili oleh Investigator Yayasan DPP KPK TIPIKOR, Arjuna Sitepu—menilai tidak ada langkah konkret yang diambil.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kita hidup di era Global Village, di mana transparansi adalah tuntutan mutlak. Sangat ironis jika hukum justru membisu sementara dugaan kerugian negara mencapai angka Rp3,5 triliun,” tambah Prof. Nasomal.
Indikasi Mark-Up Drilling Rig: Simulasi Data
Salah satu poin krusial dalam laporan investigasi tersebut adalah dugaan mark-up pembelian satu unit Drilling Rig 750HP yang dibanderol sekitar Rp112 miliar.
Berdasarkan penelusuran data pasar global (seperti Alibaba dan Made-in-China), harga riil satu unit Drilling Rig 750HP (termasuk standar API dan spesifikasi industri) umumnya berkisar di angka Rp8 miliar hingga Rp23 miliar. Bahkan dengan asumsi penambahan biaya pengiriman, pajak impor, hingga mobilisasi (tambahan 20%–40%), harga tersebut tetap jauh di bawah angka yang dilaporkan.
Tabel Perbandingan Estimasi Harga Pasar Rig 750HP:
Estimasi Harga (USD)Estimasi Harga (Rupiah)
Rig XJ750 Bekas/Refurbished$500.000 – $740.000Rp7,7 M – Rp11,4 M
Rig ZJ30 Standar API Baru$860.000 – $1.500.000Rp13,3 M – Rp23 M
Full Package (Termasuk Mud & Control System)$1,5 Juta – $2 JutaRp23 M – Rp31 M
Kurs asumsi Rp15.500/USD
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Temuan ini mengindikasikan adanya potensi mark-up atau selisih harga yang sangat mencolok, yang berpotensi merugikan keuangan negara dalam skala besar.
Tuntutan Tegas untuk Penegak Hukum
Prof. Sutan Nasomal mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan “bebersih” di instansi penegak hukum terkait. Pihaknya mengajukan tuntutan tegas agar:
Kejaksaan Tinggi Riau segera meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan.
Kejaksaan Agung RI melakukan supervisi ketat terhadap penanganan perkara di tingkat daerah.
KPK RI mengambil alih kasus jika terdapat indikasi hambatan struktural dalam penanganan di daerah.
“Tidak cukup hanya slogan memiskinkan koruptor, mereka harus dihukum seberat-beratnya. Penjarakan pihak-pihak yang terlibat adalah satu-satunya ‘pesan’ yang efektif untuk mengembalikan muruah hukum di Indonesia,” pungkas Prof. Nasomal.
Publik kini menunggu langkah nyata dari aparat. Di era digital ini, tindakan tegas adalah satu-satunya medium yang dapat membuktikan bahwa hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Red
Narasumber:Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH.
Pakar Hukum Internasional & Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia
TEGAL, DN-II Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, melaksanakan kunjungan langsung dan merespons berbagai keluhan yang disampaikan nelayan perikanan tangkap di Kota Tegal dan Kabupaten Brebes saat meninjau kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tegalsari, Kota Tegal, Senin (22/6/2026) siang.
Ahmad Luthfi melakukan dialog bersama nelayan, sejumlah persoalan disampaikan, mulai dari pendangkalan muara sungai, kendala distribusi solar di SPBUN Karya Mina, hingga keberadaan bangkai kapal yang mengganggu aktivitas pelabuhan.
Menanggapi keluhan tersebut, Ahmad Luthfi meminta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Tengah segera memetakan kebutuhan normalisasi tiga muara sungai yang mengalami pendangkalan, yakni Sungai Kaligung atau Kali Bacin, Kali Kemiri, dan Kali Sibelis.
Selain itu, Gubernur Jawa Tengah juga langsung berkoordinasi dengan Pertamina terkait kendala pengisian bahan bakar bagi nelayan di SPBUN Karya Mina. Menurutnya, persoalan teknis terkait panjang selang dispenser harus segera dicarikan solusi agar nelayan dapat memperoleh layanan yang lebih mudah dan aman.
“Selang dari dispenser SPBUN kurang panjang, tolong dikoordinasikan dengan pengelola agar bisa terakomodir, terutama dari sisi keamanan,” ujar Gubernur Jawa Tengah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Gubernur juga meminta DKP Jawa Tengah mempercepat penanganan bangkai kapal yang masih berada di kolam pelabuhan. Keberadaan kapal-kapal tersebut dinilai mengurangi kapasitas tampung pelabuhan dan mengganggu aktivitas kapal nelayan.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah, Riswanto, mengapresiasi langkah cepat Gubernur Jawa Tengah dalam merespons berbagai persoalan yang dihadapi nelayan. Menurutnya, berkat dukungan pemerintah provinsi, SPBUN Karya Mina yang sempat berhenti beroperasi selama tiga bulan kini dapat kembali melayani kebutuhan nelayan meskipun masih dalam masa transisi.
“Kami sangat mengapresiasi kehadiran Pak Gubernur. Berkat dukungan beliau dan koordinasi dengan pemerintah pusat, SPBUN yang sempat berhenti selama tiga bulan kini bisa kembali beroperasi meskipun masih bersifat transisi,” kata Riswanto.
Riswanto menjelaskan, operasional SPBUN masih menunggu aktivasi sistem Online Single Submission (OSS) dari Kementerian ESDM sebagai syarat penerbitan sertifikat standar. Sementara itu, operasional SPBUN diperbolehkan berjalan berdasarkan rekomendasi pemerintah daerah hingga Oktober 2026.
Ia menambahkan, nelayan juga menyampaikan persoalan pendangkalan di tiga muara sungai yang selama ini menjadi akses keluar masuk kapal. Menurut Riswanto, Gubernur Jawa Tengah menyampaikan rencana pengembangan kawasan tersebut menjadi pelabuhan nasional hingga internasional pada 2027–2028 setelah proses hibah kepada pemerintah pusat selesai.
Sementara itu, Kepala DKP Provinsi Jawa Tengah, Endi Faiz Effendi, mengatakan pihaknya tengah menangani sedikitnya 18 bangkai kapal yang berada di kolam pelabuhan. Pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp150 juta untuk menarik lima bangkai kapal.
“Tahun ini kami anggarkan sekitar Rp150 juta untuk penarikan lima bangkai kapal. Tiga kapal akan dihancurkan, sedangkan dua kapal lainnya akan dimanfaatkan untuk konservasi di Perairan Karang Jeruk setelah seluruh perizinannya selesai,” ujar Endi Faiz Effendi.
Menurut Endi Faiz Effendi, kapasitas kolam pelabuhan saat ini hanya mampu menampung sekitar 600 kapal, sementara jumlah kapal aktif mencapai sekitar 1.200 unit. Karena itu, pembersihan bangkai kapal menjadi langkah penting untuk meningkatkan kapasitas dan kelancaran aktivitas pelabuhan.
Ia menargetkan proses penanganan bangkai kapal dapat dilakukan secara bertahap pada tahun ini dan dilanjutkan pada tahun depan hingga seluruh bangkai kapal yang tersisa berhasil ditangani.(* S. Bimantoro )
SURABAYA, DN-II Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Jawa Timur (APMP Jatim) resmi merilis pernyataan sikap tegas terkait insiden fatal yang menewaskan seorang pengendara akibat kelalaian pelaksanaan proyek infrastruktur di Kota Surabaya. Peristiwa ini dinilai bukan sekadar kecelakaan kerja, melainkan cerminan dari kegagalan tata kelola (governance deficit) dalam pengawasan proyek pembangunan di Kota Pahlawan.
APMP Jatim menegaskan, keselamatan warga harus menjadi parameter utama keberhasilan pembangunan. Jika proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) justru merenggut nyawa, maka legitimasi kebijakan publik Pemkot Surabaya wajib dievaluasi secara kritis.
Tuntutan Yuridis dan Administratif
Berdasarkan kajian awal, APMP Jatim mengajukan tujuh poin tuntutan strategis untuk menindaklanjuti insiden ini:
Penegakan Hukum Substantif: Pemilik tender proyek harus diproses hukum secara proporsional. Sanksi tidak boleh hanya berupa teguran lisan, melainkan tindakan hukum tegas sesuai peraturan perundang-undangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Evaluasi Pejabat Terkait: Mendesak pemberhentian Kepala Dinas atau OPD terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif atas kegagalan fungsi pengawasan.
Intervensi Walikota: Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Walikota harus merekomendasikan kasus ini kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar diusut secara transparan.
Asas Persamaan di Hadapan Hukum: Proses hukum harus dijalankan tanpa pandang bulu terhadap seluruh pihak yang terbukti lalai, tanpa pengecualian.
Audit Menyeluruh: Melakukan audit investigatif terhadap realisasi proyek guna mencegah inefisiensi belanja APBD, termasuk opsi pembatalan sepihak bagi proyek yang bermasalah.
Pemberantasan Monopoli Tender: Mengakhiri praktik klasterisasi perusahaan yang menimbulkan distorsi pasar dan deviasi realisasi dari Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Atensi Kapolrestabes: Meminta Kapolrestabes Surabaya memastikan proses penyelidikan berjalan objektif dan akuntabel.
“Bukan Sekadar Kecelakaan, Ini Pelanggaran Hak Konstitusional”
Direktur APMP Jawa Timur, Acek Kusuma, menegaskan bahwa organisasinya akan melakukan kajian mendalam untuk memastikan roda pemerintahan Pemkot Surabaya berjalan transparan dan berpihak kepada rakyat, bukan kepada kepentingan rekanan PT, CV, maupun oligarki proyek.
“Insiden ini adalah titik balik. Negara hadir untuk melindungi warga, bukan menormalisasi kelalaian yang berujung kematian. Audit, evaluasi, dan penegakan hukum adalah instrumen minimal untuk memulihkan kepercayaan publik,” ujar Acek saat ditemui di Surabaya, Senin (22/6/2026).
Acek mendesak Pemkot Surabaya segera melakukan audit terhadap seluruh proyek infrastruktur berisiko tinggi dan memperkuat partisipasi masyarakat sipil sebagai pengawas eksternal. Menurutnya, pembangunan fisik tanpa standar keselamatan (K3) yang ketat adalah bentuk pelanggaran hak atas rasa aman yang dijamin konstitusi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Soroti Dugaan Monopoli
Dalam catatannya, APMP Jatim menyoroti adanya dugaan monopoli proyek bernilai fantastis yang dikuasai oleh segelintir rekanan. Organisasi ini secara spesifik mencium aroma kolusi yang melibatkan oknum berinisial YSF, yang diduga memiliki pengaruh kuat dalam lingkaran birokrasi Pemkot Surabaya.
“Kasus ini menegaskan bahwa ada praktik yang tidak sehat dalam tender. Kami menuntut Pemkot merevisi mekanisme tender agar lebih kompetitif, terbuka, dan menutup celah terjadinya kolusi,” pungkasnya. Red/C
Jayapura, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mengatasi persoalan perumahan rakyat melalui kebijakan pembiayaan yang ringan. Menurutnya, upaya tersebut dapat dilakukan dengan menghapus berbagai beban pajak pembangunan serta menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan berbunga rendah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Karena kalau dari pemerintah saja yang bangun bedah rumah tidak akan cukup dari APBN apalagi APBD, sehingga salah satu strateginya adalah mendorong swasta,” ujarnya saat meninjau Perumahan Grand Royal Regency II di Jayapura, Papua, Minggu (21/6/2026).
Mendagri menjelaskan, kebutuhan perumahan di wilayah Tanah Papua masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan data yang dipaparkannya, hampir 30 persen masyarakat di wilayah Tanah Papua belum memiliki hunian yang layak. Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai skema insentif guna mendorong pembangunan perumahan sekaligus meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah penyediaan KUR Perumahan dengan bunga yang sangat ringan bagi MBR, yakni sekitar 0,5 persen per bulan. Dengan skema tersebut, masyarakat hanya perlu menyediakan uang muka sekitar satu persen atau sekitar Rp2,4 juta untuk memiliki rumah senilai Rp240 juta.
Mendagri berharap kebijakan tersebut dapat memperluas akses kepemilikan rumah sekaligus mengurangi beban masyarakat yang selama ini harus mengeluarkan biaya sewa tempat tinggal yang relatif tinggi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain kemudahan akses pembiayaan, pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif fiskal untuk menekan biaya pembangunan rumah. Karena itu, Mendagri meminta seluruh pemerintah daerah di wilayah Papua menerapkan kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.
“Tolong teman-teman kepala daerah, enam gubernur dan 42 bupati/wali kota se-Papua Raya, betul-betul menerapkan nol persen untuk PBG dan BPHTB,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Mendagri juga mengapresiasi komitmen pengembang dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui program penghijauan yang mewajibkan penanaman sedikitnya dua pohon pada setiap unit rumah yang dibangun. Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, tetapi juga membantu menjaga kondisi tanah dan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.
“Dengan dibuat program reboisasi penghijauan ini akan memperkuat struktur tanahnya dan juga keasriannya, ditambah lagi juga lingkungan akan lebih sehat. Saya mendukung betul program itu,” pungkasnya.
Kegiatan peninjauan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri beserta jajaran, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, serta para pihak terkait lainnya. Red
JAKARTA, DN-II Pakar Hukum Internasional sekaligus Ekonom, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., memberikan peringatan keras kepada pemerintah terkait potensi kebocoran pendapatan negara di sektor perdagangan internasional. Ia mendesak Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk segera membentuk lembaga khusus guna mengawasi praktik ekspor-impor yang dinilai merugikan negara hingga puluhan ribu triliun rupiah. (22/6/2026).
Dalam keterangannya di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Jakarta, Jumat (20/6/2026), Prof. Sutan menyoroti maraknya praktik manipulasi data yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ia sebut sebagai “tikus berdasi”. Menurutnya, praktik ini telah berlangsung selama puluhan tahun dan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat kesejahteraan rakyat.
Indikasi “Miror Statistik” dan Underinvoicing
Prof. Sutan membeberkan bahwa kerugian negara mencapai angka yang sangat fantastis, merujuk pada temuan mirror statistic (perbedaan data antara negara pengirim dan penerima) yang sering kali disorot oleh lembaga internasional seperti PBB.
”Negara kita terindikasi dirampok melalui praktik perdagangan luar negeri. Modusnya beragam, mulai dari underinvoicing (manipulasi harga dalam faktur), undercounting (manipulasi volume), hingga penyelundupan,” jelasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia mencontohkan, sering terjadi ketidaksesuaian data pengiriman komoditas sumber daya alam. Sebagai ilustrasi, ketika Indonesia mengirimkan 15.000 ton batu bara, oknum petugas melaporkan hanya 5.000 ton. Selisih volume yang signifikan tersebut, menurutnya, memperkaya pihak luar negeri dan oknum di dalam negeri yang terlibat dalam lingkaran hitam birokrasi.
Dampak Sistemik pada Ekonomi Nasional
Prof. Sutan menyebutkan bahwa kebocoran ini telah menjarah kekayaan alam Indonesia, mulai dari nikel, timah, batu bara, bauksit, hingga emas. Akibatnya, negara kehilangan potensi penerimaan yang seharusnya bisa digunakan untuk kemakmuran rakyat.
”Selama 60 tahun, praktik kotor ini dibiarkan. Oknum-oknum di birokrasi, baik di pelabuhan, bea cukai, maupun instansi terkait, diduga bekerja sama dengan oligarki untuk memperkaya diri sendiri. Rekening gendut di luar negeri menjadi bukti nyata dari hasil jarahan sumber daya alam kita,” tegas Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID) ini.
Ia juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat saat ini yang terbebani oleh kenaikan pajak dan harga kebutuhan pokok akibat utang negara yang terus menumpuk. Menurut hitungannya, jika pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bersih dan jujur, negara seharusnya mampu memberikan kesejahteraan ekonomi yang jauh lebih baik bagi masyarakat.
Mendesak Reformasi Birokrasi
Menutup pernyataannya, Prof. Sutan menekankan perlunya langkah konkret dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyisir para oknum di berbagai sektor strategis, mulai dari instansi kepabeanan hingga departemen terkait lainnya.
”Presiden harus berani membongkar permainan ini. Urgent untuk membentuk lembaga khusus yang independen dan memiliki kewenangan penuh dalam mengawasi arus ekspor-impor. Jika ini tidak dihentikan, rakyat akan terus memikul beban akibat kekayaan alam yang dirampok oleh segelintir kelompok,” tutup Prof. Sutan.
Narasumber: Prof Dr Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Presiden Partai Oposisi Merdeka Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Assotion Of Young Indonesian Advocate (PAMID), Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
JAKARTA – 22 Juni 2026 – Di tengah langkah akseleratif menuju Indonesia Emas 2045, elemen bangsa yang tergabung dalam Merah Putih menegaskan peran aktifnya sebagai katalisator pengawasan strategis nasional. Dalam sebuah diskusi mendalam di salah satu kedai kopi di Jakarta, Minggu (22/06/2026), jajaran pimpinan dan tim Merah Putih merumuskan komitmen untuk mengawal keberlanjutan program pemerintah melalui deteksi dini serta pemetaan persoalan krusial di lapangan.
Pertemuan yang dimotori oleh tokoh nasional, Bobi Irawan, ini menghadirkan Brigjen TNI Dwi Surjatmodjo, S.H., M.M. sebagai mitra diskusi. Hadir pula jajaran pimpinan dan tim inti Merah Putih, termasuk Brother Sinyo, Brother Yohan, serta Kusmiadi, C.B.J., C.E.J., C.In., yang akrab disapa Jhon. Pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momentum konsolidasi penguatan arus informasi dan data dari berbagai daerah untuk diteruskan kepada pucuk pimpinan nasional.
Pokok-Pokok Strategi dan Pengabdian Merah Putih:
– Merah Putih memprioritaskan deteksi dan identifikasi terhadap para pelaku kejahatan terorganisir, khususnya mafia tanah, migas, serta mafia hukum.
– Praktik-praktik ilegal ini dinilai menjadi ancaman serius yang berpotensi merugikan keuangan negara serta mencederai hak-hak dasar rakyat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
– Tim Merah Putih secara aktif menghimpun, mengkaji, dan memvalidasi informasi dari berbagai pelosok Indonesia.
– Data yang terukur dan faktual ini merupakan instrumen penting yang akan diteruskan kepada pimpinan tertinggi serta mitra strategis di pusat untuk dilaporkan langsung kepada Bapak Presiden sebagai bahan pertimbangan kebijakan.
– Fokus pengawalan ditekankan pada situasi dan kondisi lapangan yang bersifat mendesak, guna memastikan negara hadir dalam menindak tegas pihak-pihak yang mencoba menghambat laju pembangunan nasional demi keuntungan pribadi.
– Menjalin komunikasi yang taktis antara elemen masyarakat, praktisi hukum, dan aparat pertahanan untuk memastikan ekosistem penegakan hukum berjalan tanpa kompromi.
Kami tidak hanya sekadar mengawal, tetapi kami juga melakukan pengkajian mendalam terhadap fenomena kejahatan terorganisir. Mafia tanah, migas, dan mafia hukum adalah musuh bersama yang harus segera dibersihkan. Tugas kami adalah memastikan Bapak Presiden menerima laporan yang akurat mengenai realita di lapangan agar tindakan hukum dapat segera diambil demi kepentingan rakyat, tegas Bobi Irawan.
Diskusi ini menegaskan bahwa Merah Putih hadir sebagai mitra strategis yang memiliki insting tajam dalam membaca dinamika lapangan. Komitmen untuk memerangi praktik mafia bukan sekadar narasi, melainkan aksi nyata untuk menyelamatkan aset negara dan melindungi hajat hidup orang banyak.
Dengan dedikasi yang tinggi, Merah Putih siap berdiri tegak di garis depan untuk memberikan masukan objektif dan solutif. Hal ini dilakukan demi menjaga marwah bangsa serta memastikan transisi menuju Indonesia Emas berjalan bersih, berwibawa, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan kedaulatan negara.
Publisher -Red
Tegal, DN-II Tim Esport Polres Tegal kategori pelajar berhasil menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang Esport Kapolda Cup 2026 yang digelar di Gedung De Tjolomadoe Convention Hall, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026. Menghadapi sejumlah tim kuat dari berbagai wilayah di Jawa Tengah, tim pelajar Polres Tegal mampu melaju hingga babak delapan besar.
Perjalanan tim pelajar diawali pada babak penyisihan (Round 1) dengan menghadapi tim Polres Purbalingga. Berkat permainan yang solid dan kerja sama tim yang baik, Polres Tegal berhasil meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 2-0.
Kemenangan tersebut membawa tim pelajar Polres Tegal melaju ke babak 32 besar (Round 2) untuk menghadapi tim Polres Sragen. Pada pertandingan tersebut, tim Polres Tegal kembali menunjukkan performa terbaik dan berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 2-0.
Langkah positif berlanjut pada babak 16 besar (Round 3) saat menghadapi tim Polres Salatiga. Tim pelajar Polres Tegal kembali tampil dominan dan sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0 sehingga memastikan tiket menuju babak perempat final atau delapan besar.
Di babak delapan besar (Round 4), tim pelajar Polres Tegal harus menghadapi lawan tangguh dari Polrestabes Semarang. Meski telah memberikan perlawanan terbaik, tim Polres Tegal harus mengakui keunggulan lawannya setelah kalah dengan skor 2-0 dan mengakhiri perjuangannya di babak tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sementara itu, tim Esport Polres Tegal kategori umum juga menunjukkan performa yang membanggakan. Tim umum langsung memulai pertandingan dari babak 32 besar dan berhadapan dengan tim Polresta Pati. Setelah melalui pertandingan yang berlangsung sengit, tim Polres Tegal berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-1.
Hasil tersebut mengantarkan tim umum Polres Tegal ke babak 16 besar untuk menghadapi tim Polres Pemalang. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh persaingan hingga akhir laga. Namun, tim Polres Tegal harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 2-1 sehingga langkah mereka terhenti pada babak 16 besar.
Kapolres Tegal, AKBP Bayu Prasatyo, S.H., S.I.K., M.H., memberikan apresiasi kepada seluruh atlet, pelatih, dan official yang telah berjuang membawa nama baik Kabupaten Tegal dalam ajang Esport Kapolda Cup 2026.
“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh atlet, pelatih, dan official yang telah menunjukkan dedikasi, semangat juang, serta sportivitas selama mengikuti Esport Kapolda Cup 2026. Prestasi yang diraih tim pelajar hingga menembus delapan besar dan perjuangan tim umum hingga babak 16 besar merupakan capaian yang patut dibanggakan serta menjadi bukti bahwa generasi muda Kabupaten Tegal memiliki potensi besar di bidang olahraga elektronik,” ujar Kapolres.
Kapolres menambahkan bahwa esport saat ini telah berkembang menjadi salah satu cabang olahraga yang mampu menjadi sarana pembinaan generasi muda dalam mengembangkan kemampuan, disiplin, kerja sama tim, serta semangat kompetitif yang positif.
“Melihat tingginya antusiasme peserta dan besarnya potensi yang dimiliki para atlet muda, kami berharap kegiatan Esport Kapolda Cup dapat terus dilaksanakan sebagai agenda tahunan. Selain menjadi wadah pencarian bibit-bibit atlet berbakat, kegiatan ini juga dapat mempererat silaturahmi antarpeserta, menumbuhkan sportivitas, serta menjadi ruang kreativitas yang positif bagi generasi muda,” tambahnya.
Keikutsertaan tim pelajar dan tim umum Polres Tegal dalam Esport Kapolda Cup 2026 menjadi bagian dari dukungan Polri terhadap pengembangan bakat generasi muda di era digital. Melalui kompetisi yang berlangsung di De Tjolomadoe Convention Hall Karanganyar tersebut, diharapkan lahir atlet-atlet esport berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah maupun bangsa di tingkat yang lebih tinggi. ( S. Bimantoro )
PBTI, DN-II Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (Ketum PBTI), Letjen TNI Richard Tampubolon, S.H., M.M. menyampaikan apresiasi dan mengucapkan selamat kepada tim Pelatnas Taekwondo Indonesia yang telah meraih medali pada kejuaraan WT President’s Cup Oceania 2026 dan Australia Open.
Selama dua hari itu, ribuan pasang mata tertuju ke Gold Coast Sports and Leisure Centre, Carrara, Queensland, Australia. Arena beralamat di 296 Nerang Broadbeach Road itu berubah menjadi panggung besar bagi para petarung taekwondo dari berbagai penjuru dunia yang datang dengan satu tujuan, mengumpulkan poin dunia dan menjaga asa menuju panggung yang lebih tinggi.
Di Gold Coast, kota pesisir yang biasanya identik dengan ombak dan wisata pantai, dentuman tendangan dan pekikan kemenangan menggema sepanjang 18 hingga 19 Juni 2026. Mereka bertarung dalam WT President’s Cup Oceania 2026, salah satu turnamen paling penting dalam kalender internasional World Taekwondo. Turnamen yang diselenggarakan bersama oleh Oceania Taekwondo Union dan Australian Taekwondo itu bukan kompetisi biasa. Statusnya adalah Grade 3 atau G3, level yang memberikan poin ranking dunia lebih besar dibanding banyak turnamen regional lainnya, termasuk Australian Open yang hanya berstatus G2.
Artinya, setiap kemenangan di Gold Coast memiliki arti yang jauh lebih besar daripada sekadar medali. Di arena itu, ada peringkat dunia yang dipertaruhkan, ada peluang menuju kejuaraan dunia yang ingin dijaga, dan ada impian untuk menembus level elite yang sedang diperjuangkan.
Sebanyak 621 atlet turun di nomor Kyorugi atau tarung. Mereka datang dari berbagai negara anggota World Taekwondo. Secara regulasi, event ini terbuka bagi 213 federasi nasional anggota WT, menjadikannya salah satu turnamen terbesar yang pernah digelar di kawasan Oceania. Jumlah peserta yang besar membuat persaingan berlangsung ketat sejak babak awal. Empat disiplin dipertandingkan dalam turnamen ini, yakni Kyorugi, Para Kyorugi, Poomsae, dan Para Poomsae. Seluruh nomor tersebut masuk agenda resmi World Taekwondo serta memperebutkan poin ranking dunia.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tak hanya atlet senior yang mendapat kesempatan unjuk kemampuan. Panitia juga membuka kategori junior untuk usia 15 hingga 17 tahun, Cadet untuk usia 12 hingga 14 tahun, serta Para Taekwondo. Kelas berat yang dipertandingkan mengacu pada regulasi resmi World Taekwondo dan World Para Taekwondo. Keberadaan kelompok usia muda membuat WT President’s Cup Oceania tidak sekadar menjadi arena perebutan medali. Turnamen ini juga menjadi tempat lahirnya bintang-bintang baru. Bukan hal yang mengejutkan jika dalam beberapa edisi terakhir, ajang ini selalu diikuti atlet-atlet elite dunia, termasuk peraih medali kejuaraan dunia hingga Olimpiade.
Bagi banyak atlet, Gold Coast adalah persimpangan jalan. Mereka datang dengan membawa nama negara, tetapi pulang dengan sesuatu yang lebih besar: tambahan poin dunia, pengalaman bertarung melawan lawan-lawan terbaik, atau mungkin pelajaran berharga dari kekalahan yang akan menguatkan langkah berikutnya.
Indonesia pun ikut menorehkan catatan. Kontingen Merah Putih memang tidak datang dengan skuad besar. Hanya tiga atlet Kyorugi dan satu atlet Poomsae yang diterjunkan. Di nomor kyorugi putra, Indonesia menurunkan Mhd Raihan Fadhilah di kelas -80 kilogram, Khavka Zhaviv di kelas -63 kilogram, serta Aziz Hidayat Tumakaka di kelas -54 kilogram. Sementara di nomor seni atau Poomsae, Indonesia mengirim M. Rizal untuk nomor individual putra.
Hasil terbaik datang dari Aziz. Atlet kelas -54 kilogram itu menunjukkan daya juang yang patut diapresiasi. Di babak perempat final, Aziz tampil meyakinkan ketika menghadapi wakil Jepang Ohara Keishin. Ia memenangi ronde pertama dengan skor 20-12, lalu semakin dominan pada ronde kedua dan menang telak 16-0. Kemenangan itu membawa Aziz ke semifinal sekaligus memastikan medali perunggu.
Namun, langkahnya menuju final harus terhenti setelah menghadapi wakil Amerika Serikat Gun Youngsuk Ethan. Aziz memberikan perlawanan sengit. Ia hanya kalah tipis 8-9 pada ronde pertama. Pertandingan kemudian semakin ketat sebelum akhirnya wakil Amerika mengamankan ronde kedua dengan skor 16-12. Meski gagal melangkah ke partai puncak, Aziz tetap membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
Perjalanan Khavka Zhaviv pun tak kalah menarik. Turun di kelas -63 kilogram, Khavka membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atas atlet tuan rumah Australia Marthin Jack pada babak 32 besar. Ia menang mutlak dalam dua ronde, masing-masing dengan skor 19-7 dan 27-9. Kemenangan itu memperlihatkan agresivitas sekaligus ketenangan Khavka dalam mengendalikan pertandingan. Namun, ujian yang lebih berat menantinya di babak 16 besar. Menghadapi wakil Taiwan atau Chinese Taipei yang dikenal memiliki tradisi kuat di taekwondo dunia, Khavka harus mengakui keunggulan Huang Cho Cheng, lawannya setelah kalah 0-8 dan 5-7.
Sementara itu, langkah Muhammad Raihan Fadhilah terhenti pada babak 16 besar. Raihan yang tampil di kelas -80 kilogram harus menghadapi wakil Arab Saudi Hamedi Tareq. Ia sempat memberikan perlawanan dan merebut ronde kedua dengan skor 11-8. Namun, lawannya tampil lebih efektif pada ronde pertama dan ketiga sehingga Raihan harus mengakhiri pertandingan dengan kekalahan 3-15, 11-8, dan 7-18.
Di nomor Poomsae individual putra, M Rizal juga belum mampu melangkah jauh. Meski demikian, keikutsertaan para atlet Indonesia di Gold Coast memiliki arti yang lebih besar daripada sekadar hasil akhir.
Manajer Pelatnas Taekwondo Indonesia, Adhy Ariansyah, menegaskan bahwa WT President’s Cup G3 merupakan bagian penting dari program Pelatnas menuju pesta olahraga terbesar di Asia. “President Cup G3 merupakan bagian penting dari program Pelatnas Taekwondo Indonesia dalam rangka mempersiapkan atlet menuju Asian Games Aichi-Nagoya 2026 pada bulan Oktober serta SEA Games Kuala Lumpur 2027,” kata Adhy.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurut dia, keikutsertaan Indonesia tahun ini tidak mudah. Pelatnas harus menjalankan program di tengah berbagai keterbatasan anggaran. Namun dukungan dari pengurus pusat membuat program pembinaan tetap berjalan. “Di tengah berbagai keterbatasan anggaran dari Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun ini, kami tetap berupaya menjalankan program secara optimal berkat dukungan penuh dari Ketua Umum PBTI beserta seluruh jajaran pengurus. Dukungan tersebut menjadi motivasi besar bagi tim untuk terus berjuang dan memberikan hasil terbaik bagi Indonesia,” ujarnya.
Adhy menambahkan, selain mengejar prestasi, Indonesia juga menargetkan tambahan poin ranking dunia serta peningkatan jam terbang atlet. Pengalaman bertanding melawan atlet-atlet elite dunia dinilai sangat penting untuk membentuk mental dan kualitas bertanding menuju multi-event internasional.
Pandangan serupa disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBTI, Pino Indra. Menurutnya, bagi atlet senior seperti Aziz Hidayat di kelas -54 kilogram dan Mhd Raihan Fadhilah di kelas -80 kilogram, WT President’s Cup Oceania bukan sekadar kompetisi rutin. “Bagi atlet senior seperti Aziz Hidayat -54 kg dan Muhammad Raihan Fadhilah -80 kg, mengikuti kejuaraan President Cup Oceania dan Australia Open ini dalam rangka mencari poin untuk meningkatkan ranking dunia dan menambah jam terbang bagi atlet taekwondo Indonesia,” ujar Pino.
Karena itu, satu medali perunggu dari Gold Coast mungkin terlihat sederhana di atas kertas. Tetapi di balik medali itu, ada proses yang sedang dibangun. Ada atlet yang belajar menghadapi tekanan dunia. Ada poin ranking yang dikumpulkan sedikit demi sedikit. Dan ada keyakinan bahwa jalan menuju Asian Games Aichi-Nagoya 2026 serta SEA Games Kuala Lumpur 2027 tidak dibangun dalam semalam, melainkan dari pertandingan demi pertandingan, dari kemenangan kecil, bahkan dari kekalahan yang mengajarkan banyak hal.
Gold Coast pun belum menjadi garis akhir bagi perjuangan mereka. Empat atlet Indonesia itu masih akan kembali bertanding dalam Australia Open 2026 yang berlangsung di tempat yang sama pada 20-21 Juni 2026. Ajang berstatus G2 tersebut kembali menjadi kesempatan bagi Aziz Hidayat Tumakaka, Mhd Raihan Fadhilah, Khavka Zhaviv, dan M Rizal untuk menambah poin ranking dunia sekaligus mengasah kemampuan menghadapi lawan-lawan terbaik.
Kesempatan itu pun berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Aziz Hidayat Tumakaka. Setelah membawa pulang medali perunggu pada WT President’s Cup Oceania G3, atlet kelas -54 kilogram tersebut kembali menunjukkan konsistensinya di Australia Open 2026 dengan meraih medali perak.
Aziz memulai langkahnya dari babak perempat final dengan menundukkan wakil tuan rumah Australia Chau Nathan. Pada babak semifinal, perjuangan Aziz bahkan berlangsung jauh lebih dramatis. Menghadapi Chau Ngai Long dari Hong Kong, ronde pertama berakhir imbang 7-7, namun lawan dinyatakan unggul lewat hit point. Aziz membalas pada ronde kedua dengan skor identik 15-15 dan kali ini unggul melalui hit point. Pertandingan pun harus ditentukan pada ronde ketiga, di mana Aziz tampil agresif dan menang meyakinkan 23-12 untuk memastikan tempat di partai final sekaligus mengamankan medali perak.
Di partai puncak, Aziz berhadapan dengan wakil Brasil De Moraes Giovanni Aubin. Ia sempat bangkit setelah kalah 12-17 pada ronde pertama dengan merebut ronde kedua 10-2. Namun pertarungan penentuan berlangsung ketat dan Aziz akhirnya harus mengakui keunggulan lawannya setelah kalah tipis 12-14 pada ronde ketiga.
Meski belum mampu meraih emas, pencapaian Aziz di dua turnamen beruntun di Gold Coast menjadi sinyal positif bagi taekwondo Indonesia. Satu medali perunggu di WT President’s Cup Oceania G3 dan satu medali perak di Australia Open G2 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki atlet yang mampu bersaing di level internasional sekaligus terus mengumpulkan poin penting menuju agenda besar seperti Asian Games Aichi-Nagoya 2026 dan SEA Games Kuala Lumpur 2027. Red
Bangka, DN-II Tim Gabungan Satlap Tri Cakti, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Pusintelmar, Tim Intel Korem 045/Garuda Jaya (GY), Lanal Babel, dan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung (Kejati Babel) kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga dan mengamankan komoditas sumber daya alam strategis nasional dengan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sekitar 8 ton bijih timah ilegal yang diduga akan dikirim ke luar negeri melalui jalur ilegal di wilayah Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu (20/6/2026).
Dari keberhasilan pengungkapan tersebut, tim gabungan berhasil menyelamatkan potensi penerimaan negara yang diperkirakan mencapai sekitar Rp7,4 miliar. Keberhasilan ini merupakan hasil pengembangan informasi, koordinasi, dan kolaborasi lintas instansi antara Satlap Tri Cakti, Satgas PKH, Pusintelmar, Tim Intel Korem 045/Garuda Jaya, Lanal Babel, dan Kejati Babel dalam rangka memperkuat pengawasan, pengamanan, serta penegakan hukum terhadap pengelolaan komoditas sumber daya alam strategis nasional.
Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas negara dalam mendukung kebijakan dan arahan Presiden Republik Indonesia terkait penguatan pengawasan dan pengamanan komoditas strategis nasional guna mencegah kebocoran sumber daya alam, penyelundupan, serta berbagai praktik perdagangan ilegal yang berpotensi merugikan negara. Pemerintah secara konsisten menegaskan bahwa sumber daya alam Indonesia harus dikelola secara legal, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pengungkapan kasus ini berawal pada Jumat, 19 Juni 2026 sekitar pukul 10.00 WIB, ketika tim gabungan menerima informasi terkait adanya aktivitas pengumpulan dan rencana pengiriman bijih timah yang diduga akan diselundupkan ke luar negeri melalui jalur laut. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim gabungan yang terdiri dari unsur Satlap Tri Cakti, Satgas PKH, Pusintelmar, Tim Intel Korem 045/Garuda Jaya, Lanal Babel, dan Kejati Babel segera melaksanakan serangkaian kegiatan pemantauan, pengawasan, penyelidikan, dan pendalaman informasi secara intensif terhadap lokasi yang dicurigai sebagai tempat pengumpulan sekaligus titik keberangkatan komoditas tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Berdasarkan hasil pengawasan dan penyelidikan di lapangan, tim gabungan berhasil mengidentifikasi keberadaan komoditas yang diduga akan diselundupkan.
Selanjutnya dilakukan tindakan pengamanan terhadap barang yang dicurigai, dan dari lokasi berhasil diamankan sebanyak 179 kampil bijih timah dengan berat diperkirakan mencapai 8 ton yang diduga telah dipersiapkan untuk dikirim ke luar negeri melalui jalur ilegal.
Seluruh barang bukti kemudian diamankan guna kepentingan pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut. Tim gabungan juga melakukan pengumpulan bahan keterangan dan analisis terhadap asal-usul komoditas, jalur distribusi, pihak-pihak yang terlibat, serta dugaan tujuan akhir pengiriman barang tersebut.
Keberhasilan pengamanan ini tidak hanya menggagalkan upaya penyelundupan komoditas strategis nasional, tetapi juga berhasil mencegah potensi hilangnya penerimaan negara yang diperkirakan mencapai sekitar Rp7,4 miliar. Nilai tersebut merupakan estimasi potensi kerugian yang dapat timbul akibat hilangnya nilai ekonomi komoditas serta tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban yang seharusnya menjadi hak negara apabila komoditas tersebut diperdagangkan melalui mekanisme yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagai salah satu komoditas mineral strategis nasional, timah memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional, industri dalam negeri, stabilitas perdagangan mineral, serta penerimaan negara melalui berbagai instrumen seperti pajak, royalti, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Oleh karena itu, praktik penyelundupan bijih timah merupakan ancaman serius terhadap tata kelola sektor pertambangan nasional karena tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga berpotensi merusak sistem perdagangan yang sehat, mengganggu iklim usaha yang legal, serta melemahkan upaya pemerintah dalam menjaga kedaulatan pengelolaan sumber daya alam nasional.
Saat ini tim gabungan masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kegiatan tersebut, termasuk menelusuri sumber perolehan komoditas, jaringan distribusi, pihak yang berperan dalam pengumpulan dan pengangkutan, serta kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas yang terlibat dalam aktivitas penyelundupan komoditas strategis ke luar negeri.
Seluruh barang bukti yang berhasil diamankan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Terhadap barang bukti yang nantinya terbukti berkaitan dengan tindak pidana, akan dilakukan penyitaan untuk kepentingan proses hukum dan selanjutnya dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tim Gabungan Satlap Tri Cakti, Satgas PKH, Pusintelmar, Tim Intel Korem 045/Garuda Jaya, Lanal Babel dan Kejati Babel menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan sinergi, pengawasan, serta langkah-langkah penegakan hukum terhadap berbagai bentuk aktivitas ilegal yang berkaitan dengan pengelolaan dan perdagangan komoditas sumber daya alam strategis nasional. Upaya tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional, melindungi kekayaan alam Indonesia, serta memastikan bahwa setiap sumber daya alam yang dimiliki bangsa ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dan kesejahteraan rakyat.
Tim Gabungan Satlap Tri Cakti, Satgas PKH, Pusintelmar, Tim Intel Korem 045/Garuda Jaya, Lanal Babel dan Kejati Babel mengimbau kepada seluruh masyarakat, pelaku usaha, pemilik gudang penampungan, jasa angkutan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam rantai tata niaga komoditas timah agar senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh aktivitas pengelolaan, pengangkutan, pengolahan, dan perdagangan komoditas timah harus dilakukan secara legal, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Tim Gabungan juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kekayaan sumber daya alam nasional dengan melaporkan setiap dugaan aktivitas pertambangan ilegal, penampungan tanpa izin, penyelundupan, maupun bentuk pelanggaran lainnya yang berpotensi merugikan negara, merusak lingkungan, serta mengganggu tata kelola sektor pertambangan nasional. Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ke depan, Tim Gabungan Satlap Tri Cakti, Satgas PKH, Pusintelmar, Tim Intel Korem 045/Garuda Jaya, Lanal Babel dan Kejati Babel akan terus memperkuat sinergi, meningkatkan pengawasan, serta mengoptimalkan langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum terhadap berbagai bentuk aktivitas ilegal yang berkaitan dengan komoditas strategis nasional. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama untuk melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional, melindungi kekayaan alam Indonesia, serta menyelamatkan potensi penerimaan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Keberhasilan pengungkapan kasus ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara Satlap Tri Cakti, Satgas PKH, Pusintelmar, Tim Intel Korem 045/Garuda Jaya, Lanal Babel, dan Kejati Babel mampu memberikan hasil yang konkret dalam menjaga aset strategis bangsa, menyelamatkan potensi penerimaan negara, serta mendukung terwujudnya tata kelola sumber daya alam yang baik, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan demi kepentingan nasional. Red/Casroni
You cannot copy content of this page