KOTA TEGAL, DETIK NASIONA.COM II Seluruh fraksi di DPRD Kota Tegal menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 ditetapkan menjadi APBD Tahun Anggaran 2026.
Persetujuan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal yang digelar di Ruang Paripurna, Sabtu (29/11) pagi, sekaligus menetapkan rancangan tersebut menjadi Peraturan Daerah.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro, didampingi Wakil Ketua Amiruddin. Hadir dalam kesempatan itu Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono, Wakil Wali Kota, Tazkiyyatul Muthmainnah, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Agus Dwi Sulistyantono, serta Tim Penggerak PKK Kota Tegal yang dihadiri istri Wali Kota Tegal, Gadis Sephi Febriana.
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi Gerindra melalui Moh. Sefrudin menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota atas langkah penanganan bencana rob di wilayah Muarareja. Menurutnya, solusi yang telah diberikan pemerintah kota menjadi bukti nyata kepedulian terhadap warga terdampak. Ia berharap agar penanganan bencana musiman dapat dilakukan secara bertahap dan secepatnya di wilayah lain yang juga terdampak.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan yang diwakili Ardy Arafiq menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program setelah APBD ditetapkan. Ia berharap Organisasi Perangkat Daerah segera menyusun jadwal kegiatan, terutama yang anggarannya besar dan mendesak, agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Ardy juga menekankan perlunya percepatan proses pengadaan barang dan jasa di awal tahun 2026 sehingga program bisa segera berjalan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menambahkan bahwa kemajuan Kota Tegal membutuhkan harmonisasi antara pengambil kebijakan. Menurutnya, pemerintah daerah dan DPRD harus saling terbuka dan saling menguatkan satu sama lain agar pembangunan dapat berjalan lebih baik.(* S. Bimantoro )
About the Author
Eksplorasi konten lain dari Detik Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
