Jakarta, DN-II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat administrasi kependudukan digital untuk mendukung pelayanan publik yang inklusif dan mendorong transformasi digital nasional. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir menegaskan pentingnya menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, semangat kolaborasi, dan dedikasi tinggi.
Tomsi menjelaskan bahwa pembangunan sistem big data kependudukan membutuhkan dukungan lintas pihak, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH), karena proyek ini merupakan pembangunan data kependudukan terbesar di Indonesia. Data tersebut akan menjadi rujukan penting tidak hanya bagi Kemendagri, tetapi juga bagi seluruh kementerian/lembaga (K/L), termasuk untuk berbagai layanan publik dan sektor ekonomi.
“Perlunya kebersamaan dan perlunya penguatan, di mana tantangan-tantangan yang kita hadapi itu berbeda dengan membangun suatu alat, atau membuat suatu alat. Di mana kita sekaligus membangun dan sekaligus juga mempertahankan daripada kinerja alat yang sudah ada,” jelas Tomsi pada Rapat Komite Pengawasan Proyek Penguatan Administrasi Kependudukan dan Identitas Kependudukan Digital di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Tomsi mengingatkan bahwa Indonesia pernah memiliki pengalaman kurang baik terkait pengelolaan data kependudukan pada 2011. Karena itu, melalui pengawasan yang ketat dan kolaborasi berbagai pihak, potensi risiko serupa harus dapat diantisipasi. Ia menambahkan, proses pembangunan sistem baru harus dilakukan bersamaan dengan menjaga kestabilan sistem yang masih berjalan. 
“Setiap hari itu ratusan serangan hacker ke alat ini, ya. Sehingga kita tetap harus menjaganya dengan sebaik-baiknya,” terangnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurutnya, ancaman siber tersebut menjadi alasan penting untuk memastikan penguatan infrastruktur baru agar mampu menopang sistem lama yang sudah menua. Jika sistem yang ada mengalami gangguan, maka sekitar 7.200 stakeholder, baik K/L maupun sektor swasta, yang bergantung pada data kependudukan akan terdampak, mulai dari layanan perbankan, APH, hingga penyaluran bansos.
“Bansos itu semua datanya mengandalkan dari sini, kemudian berkaitan dengan kegiatan-kegiatan perekonomian. Nah, harapannya adalah sinergi kita bersama, kita sama-sama saling isi, saling mengingatkan,” ujarnya.
Tomsi juga menyoroti pentingnya koordinasi antarkonsultan yang terlibat. Konsultan induk akan merancang skema manajemen risiko, sementara konsultan bidang yang menjadi pendukung perlu memastikan seluruh spesifikasi berjalan harmonis dan saling mendukung. Masukan dari seluruh jajaran Ditjen Dukcapil juga dinilai penting agar sistem yang dibangun benar-benar sesuai kebutuhan lapangan.
Ke depan, Tomsi berharap big data ini menjadi fondasi utama layanan berbasis data kependudukan di Indonesia. Seluruh kementerian/lembaga dan sektor swasta diharapkan dapat mengembangkan pemanfaatan data secara lebih luas, mulai dari perpajakan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) hingga layanan publik lainnya.
“Mulai dari lahir, mati, cerai, rujuk, juga datanya ada di sini. Bapak-Ibu sekalian, itulah harapannya bahwa tim kita bersama pada hari ini dapat melaksanakan tugasnya sesuai bidang masing-masing, memberikan saran yang terbaik,” pungkasnya.
Red
About the Author
Eksplorasi konten lain dari Detik Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
