Prof DR Sutan Nasomal : Di Masa Pimpinan Prabowo, Carut Marut Hukum Dibalik Banyak Pejabat Dipenjarakan Dengan Rompi Orange

JAKARTA, DN-II Di tengah carut-marut dan tumpang tindihnya regulasi yang dirasakan masyarakat Indonesia selama ini, publik kini disuguhkan dengan berbagai peristiwa penegakan hukum yang tegas. Penangkapan sejumlah pejabat—mulai dari menteri, gubernur, bupati, unsur SKPD tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, hingga pejabat pusat melalui operasi tangkap tangan (OTT) dinilai menghadirkan kembali rasa keadilan yang berimbang di tengah masyarakat.

​”Hukum ibarat anak buaya yang mulai beranjak besar dan menumbuhkan taringnya. Semoga ini dapat berkelanjutan ke depannya, baik di kepemimpinan negara sekarang maupun yang mendatang, Aamiin,” ujar pakar hukum internasional dan ekonomi, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., saat menanggapi dinamika politik nasional.

​Pernyataan tersebut disampaikannya untuk menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan online baik dari dalam maupun luar negeri melalui sambungan telepon seluler dari kantor Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di bilangan Cijantung, Jakarta, Selasa (23/9/2026).

​Deretan Pejabat Kenakan “Rompi Oranye” di Era Presiden Prabowo

​Menurut Prof. Sutan, sudah cukup banyak nama pejabat penting yang masuk daftar mengenakan baju oranye di era kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto. Ia menilai langkah ini baru permulaan sebagai bentuk soft therapy bagi pihak-pihak yang berani melakukan perbuatan melawan hukum, yang tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah seiring ketegasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

​Sejumlah kepala daerah yang tercatat tersandung kasus hukum meliputi:

​Maidi (Wali Kota Madiun)

​Sudewo (Bupati Pati)

​Fadia Arafiq (Bupati Pekalongan)

​Muhammad Fikri Tobari (Bupati Rejang Lebong)

​Syamsul Auliya Rahman (Bupati Cilacap)

​Gatut Sunu Wibowo (Bupati Tulungagung)

​Edison (Bupati Muara Enim)

​Suhardiman Amby (Bupati Kuantan Singingi)

​Syah Afandin (Bupati Langkat)

​Etik Suharyani (Bupati Sukoharjo)

​Abdul Aziz (Bupati Kolaka Timur)

​Abdul Wahid (Gubernur Riau)

​Sugiri Sancoko (Bupati Ponorogo)

​Ardito Wijaya (Bupati Lampung)

​Ade Kuswara Kunang (Bupati Bekasi)

​Ahmad Zaini (Bupati Lombok)

(Dan tidak menutup kemungkinan daftar ini akan terus bertambah)

​Selain kepala daerah, peristiwa penegakan hukum juga menyasar sejumlah anggota kabinet pada periode 2025 dan 2026, di antaranya:

​Silmy Karim (Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan)

​Dadan Hindayana (Kepala Badan Gizi Nasional)

​Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel Ebenezer (Wakil Menteri Ketenagakerjaan)

(Serta potensi penambahan nama-nama baru lainnya)

​Tidak Ada Pejabat yang Kebal Hukum

​Prof. Sutan menegaskan kepada media bahwa tidak ada lagi pihak yang merasa tidak tersentuh atau kebal hukum. Jika pada masa lalu duduk di kursi jabatan basah dapat membuat seseorang lepas dari bidikan hukum, situasi saat ini telah berubah total.

​Sebagai langkah penguatan, ia meminta Presiden RI agar memperbesar alokasi anggaran bagi KPK agar lembaga antirasuah tersebut semakin siap menyiapkan rompi oranye serta ruang tahanan yang memadai bagi para bandit koruptor.

​”Bila perlu, disiapkan juga pemakaman khusus koruptor. Tidak perlu berbelas kasihan kepada koruptor,” tegasnya.

​Ia juga mengusulkan agar dibangun penjara baru yang paling ketat di pulau terpencil dekat laut Jakarta. Tujuannya agar gerak-gerik para tahanan dapat dipantau langsung oleh rakyat secara transparan, serta mencegah celah penyalahgunaan fasilitas seperti penggunaan helikopter pribadi atau bepergian ke luar tahanan untuk makan siang di hotel mewah.

​Keterangan Narasumber:

​Nama: Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H.

​Profesi/Jabatan: Pakar Hukum Internasional dan Ekonomi, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Jenderal Kompii, Pendiri Pondok Pesantren Ass-Saqwa Plus, Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal S.H., M.H., Rektor Universitas Pronass, serta Ketua Umum YPP Brigip.