Tindak Lanjut Arahan Presiden, Kemenhaj Temukan 400 Ribu Data Tak Valid Demi Tata Kelola Bersih

JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto menerima laporan resmi dari Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/09/2026).

Pertemuan strategis ini membahas langkah konkret pemerintah dalam memperpendek masa antrean keberangkatan jemaah haji Indonesia serta mereformasi ekosistem penyelenggaraan haji agar lebih bersih dan akuntabel.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menegaskan komitmen penuh untuk melindungi hak-hak calon jemaah melalui pembenahan data, pengawasan ketat, serta penindakan praktik-praktik curang.

Poin Utama Hasil Laporan Kementerian Haji dan Umrah:

Pembersihan Data dan Penurunan Masa Tunggu (14 Tahun): Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan validasi ketat terhadap basis data jemaah haji nasional. Hasilnya, ditemukan sekitar 400 ribu data yang tidak valid. Setelah pembersihan dan penghitungan faktual dilakukan, jemaah yang berangkat tahun ini tercatat menjalani masa tunggu rata-rata selama 14 tahun jauh lebih singkat dibandingkan estimasi sebelumnya.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Apresiasi Peluncuran Hotline Mafia Haji: Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap pembersihan ekosistem haji dan umrah. Presiden turut mengapresiasi langkah inovatif kementerian yang telah meluncurkan layanan hotline khusus untuk pemberantasan mafia haji.

Audit Forensik Pengelolaan Keuangan Haji: Guna menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel bagi masa depan jemaah, Presiden mendorong pelaksanaan audit forensik terhadap pengelolaan keuangan haji. Tindak lanjut arahan ini akan segera dikoordinasikan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Red/BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden