Slawi, DN-II Pers merupakan pilar keempat demokrasi yang memiliki peran strategis sebagai penyampai informasi, kontrol sosial, sarana pendidikan, hingga perekat persatuan bangsa. Peran tersebut diamanatkan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Namun dalam dinamika di lapangan, insan pers di daerah khususnya jurnalis media lokal, media siber (online), hingga jurnalis independen masih kerap berhadapan dengan berbagai tantangan krusial.
Beberapa persoalan mendasar yang kerap menimpa insan pers daerah antara lain:
Rentan Intervensi dan Lemahnya Perlindungan Profesi
Intimidasi dan kriminalisasi masih menghantui jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Kerap kali jurnalis yang bekerja sesuai Kode Etik Jurnalistik (KEJ) justru tidak mendapatkan pendampingan hukum yang memadai.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Belum Meratanya Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme
Pesatnya perkembangan teknologi informasi menuntut wartawan untuk adaptif, melek digital, serta terampil melakukan verifikasi informasi. Namun, akses menuju Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan pelatihan jurnalistik berkala masih terbilang terbatas.
Maraknya Disinformasi dan Degradasi Kepercayaan Publik
Di era banjir informasi, bermunculan hoaks dan media tidak berbadan hukum (abal-abal) tanpa wartawan berkompeten, sehingga merusak martabat dan marwah profesi pers sejati.
Kebutuhan Wadah Pemersatu yang Benar-Benar Independen
Tak sedikit organisasi pers yang dinilai terkooptasi atau terafiliasi dengan kepentingan politik praktis. Karena itu, dibutuhkan wadah pemersatu yang independen, tidak berpolitik praktis, serta menjadi rumah bersama bagi seluruh insan pers tanpa membeda-bedakan latar belakang media.
Merespons keprihatinan tersebut, sejumlah jurnalis senior dari pelbagai daerah sepakat berhimpun dan mendirikan sebuah organisasi profesi resmi berbadan hukum.
”Atas dasar keprihatinan itulah, beberapa jurnalis senior di berbagai daerah berinisiatif untuk berhimpun, berdiskusi, hingga akhirnya bersepakat membentuk organisasi profesi berbadan hukum,” terang Ketua Umum Perkumpulan Insan Pers Independen (INSPI), Firdaus Andika.
Perjalanan Pendirian dan Hasil Munas I INSPI
Secara historis, Perkumpulan Insan Pers Independen (INSPI) pertama kali dibentuk pada 23 Juni 2025 dan disahkan sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Nomor AHU.0008571.AH.01.07.Tahun 2025.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Guna memantapkan roda organisasi serta merumuskan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), INSPI melangsungkan Musyawarah Nasional (Munas) I pada 6 September 2026 di Kabupaten Brebes. Acara ini dihadiri oleh perwakilan wartawan dari berbagai kabupaten/kota se-Jawa Tengah.
Munas I tersebut menghasilkan kesepakatan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta pengesahan kepengurusan baru. Perubahan ini kemudian dilegalisasi di hadapan notaris pada 16 September 2026 dan diterbitkan Kemenkumham RI lewat Surat Keputusan tertanggal 18 September 2026 Nomor AHU.0001700.AH.01.08 Tahun 2026.
Adapun struktur inti DPP INSPI periode ini dimotori oleh:
Ketua Umum: Firdaus Andika
Sekretaris Jenderal: Ali Rosidin, S.I.P.
Bendahara Umum: Dian Komalasari
(Dilengkapi oleh jajaran bidang kepengurusan lainnya).
Misi dan Semboyan INSPI
Hadir di tengah dinamika media modern, INSPI mengusung semangat dan komitmen utama, yaitu:
Menjaga kemerdekaan pers yang bertanggung jawab sesuai UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan kesejahteraan para anggota.
Memberikan advokasi serta perlindungan hukum bagi anggota yang menghadapi kendala hukum saat menjalankan tugas jurnalistik.
Menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi Pemerintah, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pembangunan bangsa.
Mendorong terciptanya iklim pers yang sehat, mencerdaskan, dan mempersatukan masyarakat.
Dengan semboyan “Independen, Profesional, Berintegritas”, INSPI berkomitmen menjadi rumah besar bagi seluruh insan pers yang ingin berkarya secara merdeka namun tetap memegang teguh norma etika dan hukum.
”Harapan kami, seluruh anggota INSPI dapat bekerja secara profesional dengan senantiasa menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers,” tegas Firdaus saat ditemui pada Jumat (9/10/2026). Tim
About the Author
Eksplorasi konten lain dari Detik Nasional com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
