Bukan Cuma Janji! Warga Tapung Hulu Tagih Tanggal Main Perbaikan Jalan ke DPRD Riau
PEKANBARU, DN-II Persoalan kerusakan infrastruktur jalan di Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, resmi dibawa ke meja pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau. Forum Masyarakat Peduli Pembangunan Kecamatan Tapung Hulu menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Riau di Pekanbaru, Senin (12/10/2026).
RDP tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Ma’mun Solikhin, M.A. Agenda ini menjadi momentum krusial bagi warga Tapung Hulu untuk menyuarakan kondisi riil jalan di wilayah mereka sekaligus menuntut kejelasan langkah penanganan dari instansi berwenang.
Berdasarkan surat undangan resmi nomor tertanggal 6 Oktober 2026 yang ditandatangani Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, H. Parisman Ihwan, SE., MM., rapat berlangsung sejak pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Riau. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas surat permohonan audiensi dari Forum Tapung Hulu Bersatu terkait buruknya kondisi akses jalan yang saban hari dilalui warga.
Kendati forum dialog telah dibuka, masyarakat menegaskan bahwa pertemuan ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial belaka. Warga mendesak adanya kepastian mengenai jadwal dan mekanisme perbaikan.
RDP Jangan Sekadar Seremonial, Hasil Harus Transparan
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Langkah Komisi IV DPRD Riau memfasilitasi aspirasi warga patut diapresiasi. Namun, tolok ukur keberhasilan RDP sejatinya bukan diukur dari banyaknya peserta yang hadir atau panjangnya risalah rapat, melainkan dari kepastian tanggung jawab, skema penanganan, dan garis waktu (timeline) kerja yang jelas.
Dalam rapat tersebut, publik mendorong agar pihak-pihak terkait segera memberikan kepastian mengenai:
Ruas jalan mana saja yang masuk dalam daftar prioritas perbaikan.
Instansi penanggung jawab teknis (Pemerintah Provinsi Riau atau Pemerintah Kabupaten Kampar).
Ketersediaan alokasi anggaran dan dokumen perencanaan teknis.
Target pelaksanaan perbaikan fisik di lapangan.
Desakan ini disampaikan sebagai bentuk fungsi kontrol sosial masyarakat agar aspirasi yang dibawa dari daerah tidak mengendap menjadi sekadar catatan administratif di lembaga legislatif.
Kejelasan Status dan Pembagian Kewenangan Jalan
Salah satu krusialitas yang disorot dalam RDP ini adalah batas kewenangan status jalan. Seperti diketahui, skema penanganan infrastruktur terbagi atas status jalan provinsi, jalan kabupaten, maupun jalan desa.
Oleh karena itu, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau bersama dinas teknis Kabupaten Kampar diminta memaparkan data faktual mengenai status hukum ruas jalan yang dikeluhkan warga, tingkat kerusakan, serta estimasi kebutuhan perbaikan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Apabila status jalan terbukti merupakan kewenangan Pemprov Riau, maka langkah konkret penganggaran harus segera dipetakan. Sebaliknya, jika masuk dalam domain Pemerintah Kabupaten Kampar, koordinasi lintas pemerintah daerah harus segera dilakukan tanpa saling lempar tanggung jawab.
Dampak Ekonomi dan Keselamatan Warga
Kerusakan jalan di Tapung Hulu bukan sekadar persoalan kenyamanan berkendara, melainkan urat nadi perekonomian masyarakat setempat. Kecamatan Tapung Hulu merupakan salah satu sentra pergerakan ekonomi, pertanian, dan perkebunan di Kampar.
Akses jalan yang rusak parah terbukti memicu peningkatan biaya transportasi, memperlambat distribusi hasil perkebunan, serta menghambat akses warga menuju fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mendata titik-titik kerusakan, tetapi juga menyusun pemetaan skala prioritas keselamatan warga. Apabila perbaikan secara menyeluruh terkendala efisiensi anggaran, skema penanganan bertahap yang transparan harus dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Ujian Pengawasan Komisi IV DPRD Riau
Sebagai komisi yang membidangi sektor pembangunan dan infrastruktur, Komisi IV DPRD Riau memiliki peran strategis untuk mengawal aspirasi ini hingga tahap realisasi. Kepemimpinan Ma’mun Solikhin dalam memfasilitasi RDP menjadi awal dari fungsi pengawasan legislatif.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret pascarapat, seperti peninjauan lapangan (sidak) bersama dinas teknis, evaluasi penganggaran pada APBD, hingga penyampaian laporan perkembangan secara berkala kepada perwakilan warga.
Transparansi hasil rapat dan tindak lanjut dari instansi terkait menjadi kunci agar fungsi pengawasan DPRD berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituen.
Menunggu Langkah Konkret Pemerintah
Melalui RDP ini, Forum Masyarakat Tapung Hulu telah menempuh jalur formal secara persuasif. Kini, perhatian publik tertuju pada komitmen Pemerintah Provinsi Riau dan Pemkab Kampar dalam mengeksekusi hasil kesepakatan rapat.
Masyarakat Tapung Hulu menegaskan bahwa keberhasilan RDP ini baru akan dirasakan apabila alat-alat berat dan pekerja konstruksi sudah mulai bekerja memperbaiki akses jalan mereka di lapangan.
Kini, bola panas berada di tangan pemangku kebijakan: memberikan solusi konkret atau membiarkan keluhan warga terus berlarut tanpa kepastian. Red/Irwansyah
About the Author
Eksplorasi konten lain dari Detik Nasional com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
