DPD SKI Kabupaten Brebes Sampaikan Pernyataan Sikap Tolak Rencana Pengembangan Ponpes Al-Zaitun
BREBES, DN-II Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) Kabupaten Brebes menyampaikan surat pernyataan sikap resmi kepada Bupati Brebes, Hj. Paramitha Widya Kusuma, S.E., M.M., terkait penolakan terhadap segala bentuk rencana pengembangan yang berhubungan dengan Pondok Pesantren/Ma’had Al-Zaytun di wilayah Kabupaten Brebes.
Surat bernomor 001/XI/DPD Kab Brebes/2026 tertanggal 15 November 2026 tersebut ditandatangani oleh Ketua DPD SKI Kabupaten Brebes, Drs. H. Mujiarto, S.H., S.Kom., M.M. (Purn Polri), dengan tembusan kepada Ketua SKI DPW Jawa Tengah, para pembina DPD dan DPC SKI Kabupaten Brebes, serta jajaran pengurus DPC SKI se-Kabupaten Brebes.
Penolakan Ada nya Al Zaitun Di Wilayah Kabupaten Brebes-2
Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa penyampaian sikap ini merujuk pada beredarnya pamflet berjudul “Cek Fakta Menelusuri Rencana Agro Ekologi Jabres Al-Zaitun 1.225 Hektar di Ketanggungan, Brebes”. Menindaklanjuti hal itu, undangan dari Ketua Pimpinan Daerah Persatuan Islam (PD PERSIS) Kabupaten Brebes, Drs. H. Cecep Sopian, pada Jumat, 13 November 2026, kemudian diikuti pertemuan pada Sabtu, 14 November 2026, pukul 06.30 hingga 09.00 WIB di Pantai Cangkring, Randusanga, Kabupaten Brebes.
Pertemuan tersebut tercatat dihadiri antara lain oleh Ketua PD PERSIS Kabupaten Brebes Drs. H. Cecep Sopian, Ketua DPW SKI Jawa Tengah H. Azmi Asmuni Majid, S.TP., M.TP., Ketua DPD SKI Kabupaten Brebes Drs. H. Mujiarto, S.H., S.Kom., M.M., perwakilan tokoh masyarakat Kabupaten Brebes, serta perwakilan mantan pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.
Dasar Pertimbangan dan Rujukan Dokumen
Dalam suratnya, DPD SKI Kabupaten Brebes menguraikan sejumlah poin yang dikaitkan dengan hasil temuan tim peneliti Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait Pondok Pesantren/Ma’had Al-Zaytun. Poin-poin yang dicantumkan dalam surat tersebut meliputi indikasi keterkaitan historis, finansial, dan kepemimpinan dengan NII KW IX; penafsiran ayat Al-Qur’an yang dinilai menyimpang; praktik zakat fitrah dan kurban serta rekrutmen santri yang dikaitkan dengan NII KW IX; hingga sejumlah pernyataan kontroversial yang sebelumnya memicu respons MUI, termasuk Fatwa Komisi Fatwa MUI Nomor 38 Tahun 2023 tentang hukum wanita menjadi khatib dalam rangkaian salat Jumat.
Selain itu, DPD SKI Kabupaten Brebes juga mengaitkan pernyataan sikap ini dengan komitmen menjaga kondusivitas wilayah serta kesepakatan kontrak politik dan visi-misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes 2024, Paramitha Widya Kusuma dan Wurja (Mitha-Wurja), yang disebut tertanggal 5 Oktober 2024.
Harapan kepada Pemerintah Daerah
Melalui surat tersebut, DPD SKI Kabupaten Brebes berharap Pemerintah Kabupaten Brebes di bawah kepemimpinan Bupati Paramitha Widya Kusuma dapat memperhatikan, mengabulkan, serta memusyawarahkan aspirasi tersebut bersama unsur terkait guna menjaga kondusivitas daerah.
Hingga berita ini disusun, belum ada pernyataan tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Brebes maupun pihak pengelola Pondok Pesantren Al-Zaytun terkait surat pernyataan sikap dan isu rencana pengembangan lahan tersebut. Tim
Eksplorasi konten lain dari Detik Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.