Telan Anggaran Nyaris Rp3 Miliar, Pembangunan Gapura Batas Jabar di Losari Dituding Asal-Asalan
CIREBON TIMUR, DN-II Proyek pembangunan Gapura Batas Provinsi Jawa Barat Lokasi 2 di Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, menuai sorotan tajam dari kalangan aktivis dan masyarakat. Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 senilai Rp2.977.953.699 ini dinilai dikerjakan secara asal-asalan, khususnya pada struktur fondasi dan landasan gapura.
Berdasarkan pantauan tim investigasi di lokasi pada Selasa (17/11/2026), ditemukan sejumlah indikasi penyimpangan teknis di lapangan. Di antaranya adalah penggunaan material pasir ladu yang memiliki kandungan tanah cukup tinggi, serta dominasi batu cadas yang diragukan kualitas standarnya.
Temuan tersebut diperparah dengan adanya beberapa bagian struktur bangunan yang dilaporkan telah mengalami kerusakan (ambrol). Kondisi ini diduga kuat akibat tidak sesuainya spesifikasi teknis material, minimnya komposisi campuran semen, serta lemahnya pengawasan dari instansi terkait. Terlebih, lokasi proyek berada di jalur strategis nasional Pantura yang menjadi akses utama lintas daerah sehingga luput dari perhatian publik dan para pemerhati pembangunan.
Sulit Dikonfirmasi, Pelaksana dan Pengawas Minim Keterbukaan
Saat tim media mendatangi lokasi untuk melakukan konfirmasi berimbang (cover both sides), pihak pelaksana proyek, kepala tukang, maupun mandor tidak berada di tempat. Sejumlah pekerja harian yang ditemui di lokasi mengaku tidak mengetahui identitas mandor maupun pelaksana proyek yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
Salah satu tokoh aktivis Cirebon Timur yang turut memantau lokasi pembangunan mendesak Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Provinsi Jawa Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk segera turun tangan mengevaluasi dan mengaudit pekerjaan tersebut.
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, rincian kegiatan adalah sebagai berikut:
Nama Pekerjaan: Pembangunan Gapura Batas Provinsi Jawa Barat Lokasi 2
Nomor Kontrak: 602.1/13/SP/GPR BTS PROV.III/IX/2026
Tanggal Kontrak: 04 September 2026
Waktu Pelaksanaan: 119 Hari Kalender
Nilai Kontrak: Rp2.977.953.699,-
Pelaksana / Kontraktor: CV. Prakasa
Instansi Pemberi Pekerjaan: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat
Tinjauan Yuridis dan Peraturan Perundang-Undangan
Pemberitaan dan temuan di lapangan ini berkaitan erat dengan sejumlah ketentuan hukum positif di Indonesia, antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
Pasal 41 dan Pasal 59: Penyedia jasa (kontraktor) wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan (K3L) serta mutu pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja konstruksi. Jika terbukti terjadi kegagalan bangunan atau ketidaksesuaian spesifikasi yang merugikan keuangan negara, penyedia jasa dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana.
Pasal 70: Masyarakat berhak berperan serta dalam pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi guna memastikan kualitas infrastruktur umum memenuhi standar.
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Mengatur prinsip pengadaan yang harus efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Hasil Pemeriksaan Pekerjaan (PHPP) memiliki kewajiban untuk menguji dan menolak hasil pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Setiap pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh keuangan negara (APBD/APBN) wajib dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Penyimpangan spesifikasi teknis yang disengaja demi meraup keuntungan pribadi atau korporasi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Pasal 5 ayat (1) dan (2): Pers nasional wajib melayani hak jawab dan hak koreksi. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat serta manajemen CV. Prakasa untuk memberikan klarifikasi, tanggapan, atau hak jawab resmi guna menegakkan prinsip keberimbangan informasi dan kode etik jurnalistik.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak pelaksana proyek maupun Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat belum berhasil dikonfirmasi lebih lanjut. Tim redaksi akan terus mengawal perkembangan proyek ini demi kepentingan keterbukaan informasi publik.
Tim
Eksplorasi konten lain dari Detik Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.