Dugaan Pencabulan Pasien oleh Dokter di Apartemen Medina: Berawal dari Relasi Medis, Berujung Laporan Polisi
TANGERANG SELATAN, DN-II Relasi dokter dan pasien yang semestinya dibangun atas dasar kepercayaan, profesionalitas, serta perlindungan terhadap pasien, kini menjadi sorotan dalam kasus dugaan kekerasan seksual di Apartemen Medina, Kelapa Dua, Tangerang. (17/11/2026).
Seorang pria yang diduga berprofesi sebagai dokter di salah satu klinik dilaporkan ke Polres Tangerang Selatan atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap pasiennya sendiri.
Berdasarkan keterangan pelapor berinisial N.I.W., dugaan peristiwa tersebut bermula ketika korban datang untuk mendapatkan pelayanan medis. Namun, hubungan yang semestinya terbatas pada kepentingan pengobatan itu diduga berkembang menjadi pendekatan personal melalui bujuk rayu yang dilakukan secara berulang.
Situasi tersebut diduga berlangsung hingga berujung pada dugaan tindakan pencabulan di Apartemen Medina, Kelapa Dua. Peristiwa yang dilaporkan disebut terjadi dalam rentang 26 November 2024 hingga 20 Maret 2026.
Korban kemudian menempuh jalur hukum dengan membuat laporan ke Polres Tangerang Selatan pada 11 Juni 2026.
Laporan tersebut tercatat dengan Nomor: LP/B/1815/VI/2026/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN.
Saat ini, perkara tersebut ditangani Unit V PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan dan disebut telah memasuki tahap penyidikan.
RELASI DOKTER-PASIEN JADI SOROTAN
Kasus ini bukan semata-mata persoalan dugaan perbuatan asusila. Ada persoalan yang lebih mendasar, yakni dugaan penyalahgunaan kepercayaan dan relasi kuasa dalam hubungan profesional antara tenaga medis dan pasien.
Dokter memiliki posisi profesional yang membuat pasien menaruh kepercayaan terhadap kompetensi, kewenangan, dan integritasnya. Karena itu, apabila dugaan penyalahgunaan posisi tersebut terbukti, persoalannya tidak hanya menyangkut pertanggungjawaban pidana, tetapi juga integritas profesi kedokteran.
Relasi dokter dan pasien tidak boleh dijadikan ruang untuk melakukan tekanan, manipulasi, ataupun tindakan seksual yang melanggar hukum.
PENYIDIK TELUSURI UNSUR PIDANA
Dalam perkara ini, berdasarkan informasi yang disampaikan pelapor, penyidik mengaitkan dugaan perbuatan tersebut dengan sejumlah ketentuan hukum, yakni Pasal 473 dan/atau Pasal 415 dan/atau Pasal 417 KUHP serta Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Penerapan pasal-pasal tersebut tentu harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, alat bukti, bentuk perbuatan yang dilaporkan, serta terpenuhinya unsur tindak pidana.
Penyidik juga perlu mendalami bagaimana hubungan antara korban dan terlapor bermula, apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan profesional, serta apakah terdapat unsur paksaan, ancaman, tipu daya, atau kondisi yang membuat korban tidak mampu memberikan persetujuan secara bebas.
UJIAN PENEGAKAN HUKUM DAN ETIKA PROFESI
Perkara ini menjadi ujian bagi aparat penegak hukum dalam menangani dugaan kekerasan seksual, terutama ketika terdapat relasi profesional yang berpotensi menempatkan korban pada posisi rentan.
Publik tentu menunggu transparansi penanganan perkara ini. Namun, transparansi harus tetap berjalan seiring dengan perlindungan identitas korban, penghormatan terhadap asas praduga tidak bersalah, serta proses hukum yang objektif.
Jika dugaan tersebut terbukti melalui proses peradilan, maka perkara ini menjadi pengingat serius bahwa profesi medis bukanlah tameng untuk berlindung dari pertanggungjawaban hukum.
Kepercayaan pasien adalah amanah profesional, bukan kesempatan untuk menyalahgunakan posisi. Tim
Eksplorasi konten lain dari Detik Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.