Brebes, DETIKNASIONAL.COM II Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kantor Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, hari ini (25/11/2025) menuai protes keras. Salah seorang warga, Fikri, menuding bantuan sosial tersebut tidak tepat sasaran. Ia mengklaim banyak warga yang tergolong mampu justru menerima bantuan, sementara warga miskin yang lebih layak terabaikan. (25/11/2025).
Warga Kecewa: Melihat Penerima BLT Mengendarai Motor Baru
Fikri, yang merupakan warga Puspret Bus RT 02/RW 02 namun tinggal di belakang Desa Bulusari, mengungkapkan kekecewaannya setelah menyaksikan langsung proses pembagian BLT.
”Kebanyakan yang dapat itu penampilannya, motornya bagus-bagus. Ada yang pakai Vario baru, Beat baru, bahkan ada PCX,” kata Fikri kepada wartawan.
Fikri menilai hal ini tidak adil. Ia mencontohkan kondisi ayahnya, seorang pensiunan guru berusia 65 tahun, yang hanya menerima uang pensiun bersih sekitar Rp 300.000 per bulan setelah dipotong pinjaman.
”Seharusnya orang mampu tidak boleh dapat BLT. Sedangkan Bapak saya yang sangat tidak mampu, hanya menerima pensiunan segitu, malah tidak dapat,” keluhnya. “Banyak orang yang benar-benar tidak mampu yang terlewat dari daftar penerima.”
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Fikri sendiri mengaku tidak masuk dalam daftar penerima, yang menurutnya disebabkan penilaian sepihak pemerintah desa yang menganggapnya mampu.
Tuduhan Permainan Data di Tingkat Desa
Menanggapi ketimpangan data ini, Fikri menduga ada kesalahan fatal dan potensi “permainan data” yang bersumber bukan dari pemerintah pusat, melainkan dari pengurus data di tingkat desa.
”Yang salah itu dari pengurus desanya, seperti Ketua PKH atau PAMO (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih),” tuding Fikri. “Kalau pemerintah pusat mah tinggal terima data doang [dari daerah].”
Penjelasan Pendamping Sosial: Masalah Verifikasi dan Desil
Menanggapi keluhan masyarakat, Eka Jati, seorang Pendamping Sosial TKSK dari Kecamatan Jatibarang, memberikan penjelasan mengenai alur data BLT.
Menurutnya, data penerima berasal dari aplikasi Cek Bansos (CKG) Kementerian Sosial. Data tersebut kemudian diverifikasi (verval) oleh pihak desa sebelum dikembalikan ke pusat untuk pengolahan akhir.
Standar Kelayakan: Desil 1 hingga Desil 4
Eka menjelaskan, penentuan kelayakan penerima ditentukan berdasarkan kelompok Desil 1 hingga Desil 4. Warga yang masuk dalam rentang desil tersebut dianggap layak menerima bantuan.
Penentuan desil ini didasarkan pada data Sensus Penduduk yang dilakukan setiap lima tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Eka Jati membenarkan bahwa kasus “orang mampu dapat, orang miskin tidak dapat” adalah masalah klasik yang sering terjadi. Ia menyebutkan dua kemungkinan penyebab utama:
- Administrasi Kependudukan Belum Online: Warga yang secara ekonomi layak, namun data kependudukannya belum online atau terdaftar secara nasional, berpotensi tidak tercatat.
- Perbaikan Desil Terlambat: “Harusnya ada perbaikan desil,” ujar Eka. Perubahan status ekonomi seseorang (misalnya mendapat warisan atau rezeki) setelah sensus BPS bisa membuat mereka yang awalnya layak menjadi tidak layak. Namun, data di pusat sering kali belum diperbarui secara cepat.
Tantangan Kejujuran Data saat Sensus
Eka Jati menambahkan bahwa akar masalahnya seringkali berawal dari ketidakjujuran masyarakat saat proses sensus BPS.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Yang pernah saya tahu, waktu sensus penduduk itu kan ada pencacah [dari BPS]… kadang ketika ditanya [oleh pencacah] itu nggak jujur,” jelasnya. “Akhirnya real-nya ternyata seperti ini [salah sasaran].”
Meski pemerintah pusat telah berupaya menggunakan pencacah dari luar desa untuk memastikan netralitas, tantangan kejujuran dari penerima, atau kurangnya verifikasi lapangan yang akurat oleh perangkat desa, tetap menjadi celah utama.
Kasus salah sasaran ini menambah daftar panjang keluhan masyarakat mengenai ketidaktepatan sasaran bansos. Diperlukan evaluasi dan pembaruan data yang lebih transparan dan akurat oleh perangkat desa serta pendamping sosial agar BLT benar-benar menyentuh warga yang paling membutuhkan.
Redaktur/Pewarta: Teguh
About the Author
Eksplorasi konten lain dari Detik Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
