Humas SMAN 1 Bulakamba, Harris Hani: Prioritas Daging Kurban Kami Fokuskan bagi 28 Siswa Yatim Piatu
BREBES, DN-II SMA Negeri 1 Bulakamba terus berkomitmen memperkuat karakter religius dan kepedulian sosial peserta didiknya. Melalui momentum Peringatan Hari Besar Islam PHBI Iduladha 1447 H, sekolah yang terletak di jalur pantura ini menggelar kegiatan latihan berkurban yang melibatkan ratusan siswa.
Humas SMAN 1 Bulakamba, Harris Hani, S.Pd., M.Pd., mewakili Kepala Sekolah Ibu Indon Roidah , S.Pd., M.M., menegaskan bahwa agenda ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan laboratorium edukasi nyata bagi siswa untuk memahami esensi berbagi.
Prioritas bagi Yatim Piatu dan Siswa Kurang Mampu
Kegiatan tahun ini melibatkan sedikitnya 844 siswa dari kelas 10 dan 11. Melalui iuran sukarela sebesar Rp37.000 per siswa, sekolah berhasil menghimpun dana untuk pengadaan hewan kurban yang kemudian didistribusikan secara selektif.
Narasumber menjelaskan bahwa sasaran utama distribusi daging kurban difokuskan pada internal sekolah serta warga lingkungan sekitar yang benar-benar membutuhkan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Prioritas utama kami adalah 28 siswa yatim piatu di sekolah ini. Selain itu, kami juga menyasar siswa dari keluarga kurang mampu. Mengingat jalur afirmasi PPDB di sekolah kami mencapai 30 persen, maka cukup banyak siswa kami yang memang berasal dari keluarga menengah ke bawah,” ungkap Harris Hani, Kamis (30/4/2026).
Transformasi Distribusi: Lebih Tertib dan Tepat Sasaran
Guna menghindari kerumunan dan menjaga martabat penerima, SMAN 1 Bulakamba meninggalkan pola lama di mana warga datang ke sekolah. Kini, pihak sekolah menerapkan sistem distribusi langsung ke titik-titik (pos) yang telah ditentukan.
Cakupan distribusi meliputi lingkungan sekitar sekolah hingga menjangkau wilayah Desa Grinting dan sekitarnya. Menariknya, para siswa dilibatkan langsung dalam mengidentifikasi calon penerima, sebuah langkah strategis untuk mengasah kepekaan sosial mereka.
“Kami ingin anak-anak memiliki inspirasi dan pengalaman langsung bahwa berkurban bertujuan untuk berbagi kepada para mustahik atau mereka yang berhak menerima,” tambah Harris.
Info Kelulusan Siswa Kelas 12
Selain fokus pada kegiatan sosial, pihak sekolah juga tengah bersiap menyambut pengumuman kelulusan bagi 406 siswa kelas 12 dari 12 rombongan belajar (rombel). Berdasarkan kalender pendidikan, pengumuman akan dilaksanakan secara daring online pada 4 Mei 2026.
Meski dilakukan secara daring untuk menjaga kondusivitas, pihak sekolah menjamin seluruh administrasi dokumen fisik, termasuk ijazah, akan diproses dengan cepat dan sesuai prosedur segera setelah pengumuman resmi dirilis.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
TEGAL, DN-II Rencana Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menaikkan tarif retribusi pelayanan persampahan menuai gelombang penolakan dari masyarakat. Kebijakan ini dinilai memberatkan karena warga selama ini telah menanggung berbagai iuran lingkungan secara swadaya di tingkat RT/RW.
Beban Ganda di Tengah Impit Ekonomi
Ketua LSM LINMAS Kota Tegal, Aji, mengungkapkan bahwa tambahan beban retribusi sebesar Rp4.000 per bulan menciptakan kondisi “beban ganda” bagi warga. Ia mencontohkan kondisi di wilayah RW 09 Kelurahan Panggung , di mana warga saat ini sudah rutin membayar iuran kebersihan sebesar Rp20.000 setiap bulannya.
“Warga jelas merasa keberatan. Selain sampah, masih banyak kewajiban lain seperti iuran kematian, PKK, dan kas lingkungan. Jika dijumlahkan, totalnya sangat signifikan bagi masyarakat kecil di tengah situasi ekonomi saat ini,” ujar Aji. (30/4/2026).
Sosialisasi Minim, Warga Merasa Ditodong
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain persoalan nominal, minimnya sosialisasi dari dinas terkait menjadi sorotan tajam. Munculnya payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Wali Kota (Perwal) terkait penarikan retribusi ini dianggap tiba-tiba tanpa melibatkan partisipasi publik yang luas.
Meskipun kebijakan ini disebut telah melalui pembahasan di DPRD Kota Tegal, warga mempertanyakan sejauh mana aspirasi masyarakat bawah benar-benar diserap sebelum aturan tersebut disahkan.
“Kami merasa tiba-tiba aturan itu sudah ada. Sosialisasi sangat kurang gencar, sehingga warga kaget saat mengetahui akan ada tambahan biaya yang dibebankan kepada mereka,” tambahnya.
Transparansi dan Sinergi Anggaran Dipertanyakan
Ketidakjelasan manajemen pengelolaan dana menjadi poin krusial yang disorot. Warga mempertanyakan alur dana mulai dari tingkat RT, Kelurahan, hingga masuk ke Kas Daerah. Masyarakat mendesak adanya transparansi dan sinergi antara iuran swadaya masyarakat dengan retribusi resmi pemerintah.
“Harus ada kejelasan, apakah iuran lingkungan di tingkat RT akan disatukan dengan retribusi Pemda atau tetap terpisah? Jangan sampai warga dipaksa membayar dua kali untuk objek layanan yang sama,” tegas Aji.
Mekanisme Penarikan: Melalui PDAM dan RT
Berdasarkan informasi yang dihimpun, mekanisme penarikan retribusi baru ini rencananya akan dilakukan melalui dua jalur utama:
Pelanggan PDAM: Biaya sebesar Rp4.000 akan langsung dimasukkan (include) ke dalam tagihan rekening air bulanan.
Non-Pelanggan PDAM: Penarikan rencananya akan dititipkan melalui pengurus RT setempat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain sektor rumah tangga, kenaikan signifikan juga menyasar sektor pertokoan atau komersial dengan tarif mencapai Rp50.000, tergantung pada klasifikasi skala usaha.
Desakan Kepada Pemerintah
Masyarakat mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tegal untuk segera turun ke lapangan guna memberikan penjelasan detail. Warga meminta pemerintah tidak hanya sekadar memungut biaya, tetapi juga memaparkan latar belakang, tujuan, serta jaminan peningkatan layanan kebersihan yang konkret sebagai kompensasi atas kenaikan tarif tersebut.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Pelaksanaan pengajian akbar yang menghadirkan pendakwah kondang Gus Iqdam di Desa Klampok, Kabupaten Brebes, menyisakan ganjalan bagi para pelaku UMKM. Alih-alih meraup berkah ekonomi, para pedagang kaki lima (PKL) justru memprotes tingginya tarif sewa lapak yang dipatok panitia penyelenggara pada Senin (29/4/2026) malam.
Tarif Dinilai Tidak Rasional
Berdasarkan pantauan di lapangan, para pedagang merasa keberatan dengan tarif sewa yang menembus angka Rp250.000 hingga Rp300.000 per lapak, khususnya untuk area ring utama. Nominal ini dianggap sangat memberatkan bagi pedagang kecil yang modal hariannya bahkan seringkali di bawah angka tersebut.
Seorang pedagang berinisial AR (40), mengungkapkan kekecewaannya karena merasa keuntungan yang didapat belum tentu bisa menutupi biaya sewa yang sangat tinggi.
”Kasihan kami para pelaku UMKM. Jualannya saja belum tentu untung segitu, tapi sudah ditarget harga tinggi di depan. Panitia ini benar atau tidak caranya dalam mengelola?” ujar AR dengan nada kecewa kepada tim redaksi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ketidakjelasan Transparansi Biaya
Kekecewaan pedagang semakin memuncak karena adanya dugaan ketidaksesuaian antara hasil rapat koordinasi awal dengan realita di lapangan. Menurut Inisial ST (45), salah satu pedagang yang hadir saat koordinasi, awalnya tidak ada pembahasan mengenai tarif lapak hingga ratusan ribu rupiah.
”Setahu kami, awalnya pembahasan hanya seputar retribusi parkir yang sebesar Rp2.000. Tapi faktanya, saat pelaksanaan, kami justru dipatok harga lapak yang luar biasa mahal,” keluh ST.
Senada dengan Sutrisno, seorang perwakilan PKL yang enggan disebutkan namanya menambahkan bahwa kurangnya transparansi dari pihak panitia membuat pedagang merasa “terjebak” di tengah momentum keramaian acara keagamaan tersebut.
Sisi Lain: Aksi Sosial di Tengah Polemik
Meski dibayangi polemik tarif lapak, sisi kemanusiaan tetap terlihat di sela-sela acara. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pihak Indomaret turut berpartisipasi dengan membagikan sedikitnya 129 paket bingkisan kepada warga dan pihak terkait pada hari pelaksanaan acara.
Harapan Pedagang
Warga setempat yang juga ikut berjualan berharap agar ke depannya pihak panitia lebih bijak dalam menentukan regulasi. Mereka meminta agar acara keagamaan tidak dijadikan ajang komersialisasi yang memberatkan rakyat kecil.
”Kami inginnya acara ini membawa berkah bagi semua, termasuk kami yang mencari nafkah kecil-kecilan. Jangan sampai niat ibadah justru mencekik usaha mikro,” pungkas salah satu warga yang berjualan di area acara.
Hingga berita ini diturunkan, pihak panitia penyelenggara belum memberikan pernyataan resmi terkait alasan penetapan tarif lapak yang menjadi keluhan utama para pedagang tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: teguh
Antrean Panjang demi Setetes Solar
Kelangkaan bahan bakar jenis Solar bukan barang baru bagi Pak Sugi, namun dampaknya selalu memukul telak. Di beberapa SPBU di wilayah perbatasan Tegal-Brebes, stok Solar kerap kosong.
“Hari ini Solar susah sekali, kosong semua. Kalau sudah habis, ya terpaksa menunggu pengiriman datang dan bongkar muatan. Antreannya pun luar biasa panjang,” keluh Pak Sugi dengan nada pasrah.
Anjloknya Pendapatan: Dari 17 Rit Menjadi 1 Rit
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jika menilik ke belakang, profesi sopir Elf pernah mengecap masa jaya. Pak Sugi mengenang masa di mana ia mampu menempuh hingga 17 rit dalam sehari. Kini, angka tersebut merosot tajam. Seringkali, ia hanya mampu mendapatkan satu rit perjalanan per hari.
Penyebab utamanya adalah hilangnya penumpang umum secara drastis. Saat ini, denyut nadi angkutan Elf hanya bergantung pada karyawan pabrik dan anak sekolah.
“Penumpang umum hampir tidak ada. Kalau tidak ada karyawan pabrik atau anak sekolah, ya makin parah sepinya,” tambahnya.
Tergerus Modernisasi dan Odong-Odong
Ironisnya, menjamurnya pabrik di wilayah Brebes ternyata tidak serta-merta membawa angin segar bagi sopir angkutan. Menurut Pak Sugi, daya beli masyarakat yang melemah serta beralihnya warga ke kendaraan pribadi dan ojek online (ojol) menjadi faktor utama sepinya penumpang.
Tak hanya itu, Pak Sugi juga menyoroti persaingan yang dianggap tidak setara:
Kendaraan Pribadi & Ojol: Mobilitas warga kini lebih condong pada motor pribadi.
Fenomena Odong-Odong: Untuk acara hajatan, masyarakat kini lebih memilih menyewa odong-odong daripada Elf.
Masalah Regulasi: Pak Sugi mengeluhkan status Elf yang resmi di bawah Organda, sementara kendaraan seperti odong-odong beroperasi tanpa aturan yang jelas namun mengambil ceruk pasar mereka.
Harapan di Tengah Ketidakpastian
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kisah Pak Sugi adalah potret kecil dari ribuan sopir angkutan umum yang sedang berjuang di tengah transisi transportasi modern. Antara kelangkaan bahan bakar bersubsidi dan gempuran moda transportasi baru, para pengemudi jalur Pantura ini berharap ada perhatian lebih dari pemerintah, baik dalam menjamin ketersediaan BBM maupun penataan regulasi transportasi daerah agar lebih adil bagi semua pihak.
Reporter:;teguh
PURBALINGGA, DN-II Di balik kerasnya adukan semen dan kokohnya beton yang mulai terbentuk, tersimpan semangat gotong royong yang menghangatkan suasana pembangunan jembatan di Desa Krangean, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga.
Anggota Satgas TMMD Reguler ke-128 Kodim 0702/Purbalingga bersama warga terus berjibaku menyelesaikan pembangunan pondasi plat beton jembatan yang menjadi harapan baru masyarakat, Rabu (29/4/2026).
Sejak pagi, suasana lokasi pembangunan dipenuhi aktivitas. Suara alat kerja berpadu dengan canda ringan warga dan prajurit TNI yang bekerja tanpa sekat. 
Di tengah kesibukan itu, Serda Hasan Rangwoho tampak aktif mengatur jalannya pekerjaan sekaligus turun langsung membantu pengerjaan pondasi.
Dengan penuh semangat, ia memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan maksimal agar hasilnya kuat dan bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Pembangunan ini bukan hanya soal beton dan jembatan, tetapi tentang harapan masyarakat agar akses mereka lebih baik. Karena itu kami bersama warga terus bekerja maksimal dengan semangat gotong royong,” ujar Serda Hasan.
Jembatan tersebut selama ini memang menjadi kebutuhan penting bagi warga Desa Krangean. Saat musim hujan tiba, akses jalan menuju sejumlah titik permukiman dan lahan pertanian sering sulit dilalui akibat kondisi licin dan berlumpur. Bahkan kendaraan roda dua maupun kendaraan darurat kerap kesulitan melintas.
Melalui program TMMD Reguler ke-128, harapan warga perlahan mulai terwujud. Kehadiran TNI di tengah masyarakat tidak hanya membawa pembangunan fisik, tetapi juga membangun kedekatan emosional dan kebersamaan yang kuat.
“Kami merasa sangat terbantu. Dulu kalau hujan jalan sulit dilewati, sekarang sudah mulai dibangun jembatan yang lebih layak. Ini sangat berarti bagi warga,” ungkap Kosim, salah satu warga Desa Krangean.
Menurutnya, anggota Satgas TMMD bekerja tanpa mengenal lelah dan selalu menyatu dengan masyarakat selama proses pembangunan berlangsung.
“TNI tidak hanya datang membangun, tapi benar-benar bekerja bersama warga. Kebersamaan seperti ini yang membuat kami semakin semangat,” tambahnya.
Pembangunan pondasi plat beton jembatan tersebut kini terus dipercepat agar segera dapat digunakan masyarakat. Semangat kebersamaan antara TNI dan warga menjadi bukti nyata bahwa kemanunggalan TNI dengan rakyat tetap kuat dan terus hidup dalam setiap pembangunan desa.
Di tengah panasnya cuaca dan beratnya pekerjaan, TMMD Reguler ke-128 Kodim 0702/Purbalingga tidak hanya membangun jembatan penghubung antarwilayah, tetapi juga membangun harapan baru bagi masyarakat Desa Krangean menuju kehidupan yang lebih baik. Red
Sikap Arogan Kades Sindangjaya: Diduga Alergi Transparansi dan Tantang UU KIP
BEKASI, DN-II Sikap anti-kritik dan tidak kooperatif ditunjukkan oleh Kepala Desa Sindangjaya, Ruslan, saat menghadapi upaya pengawasan sosial yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Pokja IWO Indonesia terkait Audit LKPJ Desa di Kabupaten Bekasi. Alih-alih transparan, Ruslan justru menunjukkan sikap “masa bodoh” yang dinilai mencederai prinsip Good Village Governance, Kamis (30/04/2026).
Persoalan ini bermula saat perwakilan Pokja, Afifudin, menyampaikan surat permohonan salinan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ dan APBDes tahun anggaran 2018-2025. Namun, bukannya memberikan jawaban administratif yang patut, Ruslan justru merespons dengan nada meremehkan.
Terserah aja udah. Minta aja ke inspektorat, cetus Ruslan singkat dengan nada defensif, sebagaimana ditirukan oleh Afifudin kepada awak media.
Pelanggaran Terhadap Konstitusi dan UU Desa
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sikap “alergi” terhadap permohonan data publik ini bukan sekadar masalah etika kepemimpinan, melainkan indikasi kuat pembangkangan terhadap hukum positif di Indonesia. Padahal, dalam surat permohonan Pokja IWO Indonesia, telah dipaparkan landasan hukum yang mengikat, yakni:
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Menanggapi hal tersebut, pihak Pokja menyayangkan sikap kades yang seolah-olah memposisikan diri di atas hukum. “Anggaran desa adalah uang negara, bukan uang pribadi. Masyarakat melalui pers atau lembaga sosial punya hak konstitusional untuk memantau realisasinya,” tegas perwakilan Pokja.
Ada Apa dengan Anggaran Desa Sindangjaya?
Penolakan ini memicu spekulasi dan pertanyaan besar di tengah masyarakat: Apa yang sedang disembunyikan oleh Pemerintah Desa Sindangjaya? Jika pengelolaan dana desa dilakukan secara akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai prosedur, tidak ada alasan bagi seorang Kepala Desa untuk merasa terusik atau panik saat diminta menunjukkan dokumen publik. Sikap Ruslan yang seolah menantang ini justru memperkuat dugaan adanya ketidakberesan dalam penggunaan anggaran desa selama rentang tahun 2018 hingga 2025.
Akan Diteruskan ke Inspektorat dan BPKP
Pokja Audit LKPJ menegaskan bahwa hak masyarakat mendapatkan informasi dilindungi negara. Penolakan dari Kades Sindangjaya ini akan menjadi catatan merah yang segera diteruskan ke instansi berwenang.
“Kami tidak akan berhenti di sini. Penolakan ini akan kami laporkan secara resmi ke Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi hingga BPKP Perwakilan Jawa Barat untuk dilakukan audit investigatif menyeluruh,” tambahnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Masyarakat Desa Sindangjaya berhak mengetahui alokasi setiap rupiah uang negara yang masuk ke desa mereka. Jika dialog dan transparansi buntu di tingkat desa, maka biarlah proses hukum dan audit investigatif yang bekerja mengungkap tabir di balik tertutupnya akses informasi di Desa Sindangjaya.
( Tim Red )
PALEMBANG, DN-II Solidaritas antardaerah dalam mempercepat pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatera kian menguat. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mencatat, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) resmi menyalurkan dana hibah sebesar Rp287 miliar untuk mendukung pemulihan di Provinsi Aceh. Rabu, (29/4/2026).
Dana bantuan ini disalurkan melalui mekanisme hibah antardaerah yang bersumber dari pengembalian Transfer ke Daerah (TKD). Langkah ini menjadi preseden positif dalam sinergi fiskal untuk penanganan bencana di Indonesia.
Sinergi 20 Pemerintah Daerah
Dukungan finansial ini melibatkan total 20 pemerintah kabupaten dan kota dari dua provinsi tetangga. Sebanyak 12 pemerintah daerah di Sumatera Barat berkomitmen menyumbangkan Rp27 miliar. Kontribusi tersebut dipelopori oleh Kota Padang senilai Rp5 miliar, serta Kota Payakumbuh dan Kota Padang Panjang yang masing-masing mengalokasikan Rp3 miliar. Sejumlah kabupaten/kota lain di Sumbar turut serta dengan nilai hibah bervariasi antara Rp1 miliar hingga Rp2 miliar.
Langkah Sumbar ini memperkuat dukungan yang sebelumnya telah digalang oleh 8 pemerintah daerah di Sumatera Utara dengan total nilai mencapai Rp260 miliar. Akumulasi bantuan dari kedua provinsi tersebut kini mencapai Rp287 miliar yang difokuskan sepenuhnya bagi daerah-daerah di Aceh dengan tingkat kerusakan paling berat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mekanisme Transparan dan Langsung
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa mekanisme ini adalah bentuk nyata dari filosofi gotong royong nasional. Ia memastikan Satgas berperan aktif dalam menjembatani dan mengawasi aliran dana agar sampai ke sasaran tanpa hambatan birokrasi yang berbelit.
“Kami berperan menghubungkan hibah antardaerah ini agar dampak bantuan bisa segera dirasakan masyarakat. Mekanismenya kami kawal ketat, langsung dari rekening ke rekening (daerah), guna menjamin akuntabilitas, tepat sasaran, dan cepat dimanfaatkan,” ujar Tito dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi di Palembang, Sumatera Selatan, akhir pekan lalu.
Tito menjelaskan bahwa pemerintah pusat sebelumnya telah mengalokasikan pengembalian TKD mencapai Rp10,6 triliun untuk pemulihan di tiga provinsi terdampak (Aceh, Sumut, dan Sumbar). Kebijakan ini sengaja dirancang untuk memberikan ruang fiskal bagi daerah yang dampak bencananya lebih ringan agar dapat membantu daerah lain yang kondisinya lebih parah.
Percepatan di Tengah Risiko Bencana Susulan
Intervensi lintas daerah ini dinilai sangat krusial mengingat Aceh masih menghadapi tantangan pemulihan fisik dan risiko bencana susulan, seperti banjir dan tanah longsor.
“Beberapa wilayah di Aceh masih rentan. Percepatan intervensi melalui dukungan lintas daerah ini adalah langkah strategis untuk memastikan pemulihan berjalan merata dan berkelanjutan. Ini bukan sekadar angka, tapi wujud nyata solidaritas dalam menghadapi bencana,” tambah Tito.
Satgas PRR berkomitmen untuk terus memantau proses penyaluran hingga implementasi di lapangan. Dengan pengawalan dari sisi administrasi dan teknis, kolaborasi ini diharapkan tidak hanya mempercepat rekonstruksi Aceh, tetapi juga menjadi model ketahanan daerah dalam menghadapi potensi bencana di masa depan melalui kolaborasi fiskal yang solid. Red
BREBES, DN-II Beban finansial yang dipikul para tenaga pendidik di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, kini tengah menjadi sorotan. Bukan hanya soal fluktuasi biaya hidup, namun para guru mulai menyuarakan keresahan terkait rentetan iuran wajib yang secara rutin menggerus penghasilan bulanan mereka.
Berdasarkan investigasi dan informasi yang dihimpun dari lingkungan SDN Rancawuluh 01 pada Rabu (29/4/2026), ditemukan sejumlah rincian potongan gaji yang dinilai membebani dan kurang transparan dalam pendistribusiannya.
Rincian Potongan Gaji: Dari Organisasi hingga Beras
Estimasi pengeluaran rutin yang dipotong langsung dari penghasilan para guru setiap bulannya mencakup berbagai aspek, mulai dari iuran sosial hingga pengadaan barang. Berikut adalah rinciannya:
Jenis Iuran / Potongan Estimasi Nominal Keterangan
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Iuran Dharma Wanita Rp100.000 Diwajibkan bagi guru perempuan atau istri guru laki-laki.
Barsos / Beras Rp150.000 Pembelian beras 10 kg melalui koperasi/wilayah.
Dana Sosial Profesi Rp52.000 – Rp56.000 Besaran ditentukan berdasarkan faktor usia.
Majalah (Derap Guru) Rp17.000 Langganan majalah profesi bulanan.
Iuran PGRI Variatif Potongan wajib organisasi profesi.
Efektivitas dan Transparansi Jadi Pertanyaan
Salah satu poin yang paling dikeluhkan adalah iuran Majalah Derap Guru. Meski saldo gaji otomatis terpotong sebesar Rp17.000 setiap bulan, keberadaan fisik majalah tersebut justru kerap menjadi misteri.
“Menariknya, majalah ini terkadang harus diminta secara proaktif ke bendahara sekolah. Jika tidak diminta, fisiknya sering kali tidak sampai ke tangan guru, padahal potongan terus berjalan setiap bulan,” ungkap salah satu guru di SDN Rancawuluh 01 yang enggan disebutkan identitasnya.
Selain masalah majalah, program Barsos Beras senilai Rp150.000 juga dianggap sebagai beban signifikan. Program yang mewajibkan pembelian beras melalui koperasi ini dinilai kaku dan membatasi fleksibilitas guru dalam mengelola keuangan rumah tangga mereka sendiri.
Mekanisme Pemotongan dan Nihilnya Evaluasi
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Seluruh iuran tersebut dikelola melalui mekanisme potong gaji otomatis atau disetorkan langsung melalui bendahara sekolah. Namun, yang menjadi persoalan mendasar bukanlah sekadar nominalnya, melainkan asas kebermanfaatan dan transparansi pengelolaannya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Korwil Satpendmaupun Dinas Pendidikan terkait mengenai evaluasi atas transparansi berbagai potongan tersebut di wilayah Kecamatan Bulakamba. Para guru berharap ada peninjauan ulang agar kebijakan iuran tidak justru menjadi “benalu” bagi kesejahteraan tenaga pendidik.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
Kota Tegal, DN-II Menjelang batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi pada 30 April, sejumlah wajib pajak mulai memadati kantor pelayanan pajak untuk menuntaskan kewajiban perpajakan mereka. Meski sempat terkendala gangguan sistem secara nasional pada pekan lalu, antusiasme warga untuk melapor tetap tinggi.
Salah satu wajib pajak yang ditemui di lokasi, Mas Maman, seorang Apoteker sekaligus pemilik usaha di Losari Brebes , ia membagikan pengalamannya saat mengurus administrasi perpajakan usahanya. Ia mengaku sempat datang pada Rabu pekan lalu, namun prosesnya tertunda akibat kendala teknis.
“Kemarin sudah ke sini, Rabu minggu lalu. Tapi ada gangguan sistem se-Indonesia, jadi yang antre banyak sekali,” ujar Maman kepada wartawan pada Rabu (29/04/2026).
Pahami Aturan Omzet di Bawah Rp 500 Juta
Dalam kesempatan tersebut, Maman yang juga berprofesi sebagai apoteker dan PNS di Kabupaten Cirebon menjelaskan mekanisme pajak bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, banyak pelaku usaha yang masih perlu memahami detail aturan tarif pajak 0,5% dari omzet.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Berdasarkan regulasi yang berlaku, terdapat skema insentif bagi wajib pajak orang pribadi (perorangan) yang memiliki peredaran bruto tertentu.
Bebas Pajak: Bagi wajib pajak orang pribadi dengan omzet di bawah Rp500 juta dalam setahun, tidak dikenakan pajak (free).
Tarif 0,5%: Jika omzet telah melewati ambang batas Rp 500 juta, maka kelebihannya dikalikan tarif 0,5% dari omzet bulanan.
“Kalau perorangan di bawah 500 juta (setahun) masih bebas pajak. Kalau sudah di atas itu, baru dikenakan tarif 0,5% dari omzet per bulan,” jelas Maman yang saat ini tengah mengelola usaha apotek.
Pentingnya Kepatuhan Pajak
Meski sempat lama tidak aktif dalam pelaporan pajak saat masih menjabat sebagai direktur perusahaan di masa lalu, kini Maman memilih untuk tertib administrasi, terutama untuk usaha apoteknya yang mulai berjalan di tahun 2025.
Sebagai seorang tenaga profesional (Apoteker S1 Profesi), ia menilai bahwa kesadaran melaporkan SPT Tahunan sebelum jatuh tempo sangat penting untuk menghindari sanksi denda administrasi.
Pelaporan SPT Tahunan sendiri merupakan bentuk tanggung jawab warga negara dalam mendukung pembangunan, di mana sistem perpajakan di Indonesia menganut asas self-assessment, yakni wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.
Laporan: Teguh
Editor: Redaksi
BREBES, DN-II Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Brebes kembali menunjukkan taringnya dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Dua orang pria berinisial ABS (41) dan AL (22) yang merupakan warga Kecamatan Bumiayu, berhasil diamankan petugas setelah kedapatan menguasai berbagai jenis narkotika di rumahnya masing masing yakni di Desa Dukuhturi dan Desa Jatisawit pada Selasa (28/04/26).
Penangkapan ini menjadi sorotan lantaran para tersangka merupakan residivis kambuhan yang tercatat sudah berulang kali masuk penjara akibat kasus serupa pada tahun 2010 dan 2022, dan baru saja menghirup udara bebas pada tahun 2025 lalu.
Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah melalui Kasat Resnarkoba AKP Heru Irawan menjelaskan bahwa penangkapan bermula dari informasi masyarakat terkait adanya dugaan peredaran narkotika di wilayah Kecamatan Bumiayu. Menindaklanjuti laporan tersebut, Unit 1 Satnarkoba Polres Brebes dimpimpin Aiptu Hardi Ristanto melakukan penggrebekan di tempat tinggal tersangka.
“Tepat pada pukul 17.30 WIB, petugas melakukan penggerebekan di Kecamatan Bumiayu. Di 2 lokasi tersebut, polisi mengamankan tersangka ABS dan AL. Saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan warga setempat, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang disembunyikan tersangka,” kata AKP Heru pada Rabu (29/04/2026)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Polisi berhasil menyita paket narkotika siap edar dalam jumlah banyak, antara lain belasan paket sabu yang dikemas dalam sedotan berbagai warna (biru, ungu, pink) serta paket dalam plastik klip. Kemudian 1 paket ganja, 1 paket tembakau sintetetis. Serta timbangan digital, alat hisap (pipet kaca), korek api, dan puluhan sedotan plastik yang digunakan untuk mengemas sabu.
Selain narkotika, petugas juga menyita satu unit handphone Samsung Galaxy M12 dan satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru dengan nomor polisi G 5796 WU sebagai sarana penunjang aksi kejahatannya.
Kasat Resnarkoba Polres Brebes, AKP Heru Irawan mengungkap modus operandi yang digunakan para pelaku. Disebutkan bahwa para pelaku kini memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk bertransaksi. Mereka menggunakan platform media sosial Instagram (IG) sebagai sarana komunikasi dan transaksi.
Dalam penjelasannya, Kasat Resnarkoba membeberkan bahwa sistem penjualan yang dilakukan tersangka adalah menggunakan sistem “jaringan terputus”. Pelaku tidak bertemu langsung dengan pembeli, melainkan menggunakan titik koordinat atau share location (maps).
“Mereka belanja melalui Instagram, kemudian menjualnya kembali dengan sistem tempel menggunakan maps. Barang dikemas dalam paket kecil, lalu diletakkan di suatu tempat yang kemudian titiknya dikirim ke pembeli. Jadi antara penjual dan pembeli tidak saling bertemu,” jelas Kasat Resnarkoba.
Hal yang cukup mengkhawatirkan adalah sasaran peredaran narkoba ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan, barang bukti berupa sabu, ganja, dan tembakau sintetis tersebut dijual dengan harga yang relatif terjangkau, yakni berkisar antara Rp200.000 hingga Rp300.000 per paket.
Target utama dari peredaran ini adalah kalangan anak muda atau Generasi Z (Gen-Z) di wilayah Brebes bagian selatan. Polisi berkomitmen untuk terus memutus rantai peredaran ini agar tidak semakin merusak generasi muda.
Terkait jeratan hukum, Kasat Resnarkoba menegaskan bahwa para tersangka akan diproses dengan undang-undang narkotika yang berlaku. Mengingat barang bukti yang ditemukan cukup beragam dan status tersangka sebagai residivis, ancaman hukuman berat telah menanti.
“Berdasarkan aturan yang berlaku, tersangka terancam hukuman penjara paling rendah 6 tahun. Kami akan terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan di atasnya,” pungkasnya.
Hingga saat ini, tersangka beserta barang bukti sabu (7 gram), ganja (65 gram), dan tembakau gorila (6 gram) telah diamankan di Mapolres Brebes untuk proses penyidikan lebih lanjut. (Red/Hms)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
You cannot copy content of this page
Detik Nasional
Dapatkan kabar terkini dengan konten terkurasi dan berita utama terbaru yang dikirimkan langsung ke kotak masuk Anda. Langganan sekarang agar selalu terdepan dan jangan sampai ketinggalan!