DEPOK, DN-II Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menekankan pentingnya kolaborasi lintas institusi dalam menghadapi ancaman di dunia maya. Hal tersebut disampaikan Kapolri saat memberikan ceramah umum di hadapan jajaran pegawai Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Kantor BSSN, Depok, Rabu (6/5/2026).
Dalam paparannya, Jenderal Listyo Sigit menggarisbawahi bahwa sinergi antara Polri dan BSSN merupakan pilar utama dalam memperkuat kedaulatan nasional di era transformasi digital yang kian masif.
“Polri berkomitmen untuk terus memperkokoh infrastruktur, memperkuat penegakan hukum, serta meningkatkan kualitas SDM di bidang keamanan siber. Ini adalah langkah nyata kami sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan bangsa,” tegas Kapolri.
Sebagai bentuk apresiasi atas komitmen tersebut, dalam acara ini Kapolri juga dianugerahi penghargaan Adibhakti Sanapati. Penghargaan ini diberikan atas dedikasi luar biasa Jenderal Listyo Sigit dalam penguatan sistem keamanan siber dan sandi nasional.
Kolaborasi Strategis dan Responsif
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Senada dengan Kapolri, Kepala BSSN menyatakan bahwa tantangan keamanan siber global saat ini memerlukan respon yang cepat dan terintegrasi. Menurutnya, kerja sama dengan Korps Bhayangkara adalah kunci utama.
“Kolaborasi strategis antara BSSN dan Polri menjadi kunci dalam membangun ketahanan siber nasional yang tangguh dan responsif terhadap segala bentuk ancaman,” ujar Kepala BSSN.
Acara yang berlangsung hangat ini ditutup dengan semangat kebersamaan untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang aman, nyaman, dan berdaulat.
Red
#BSSN
#BSSNPerisai
#JagaRuangSiber
#CyberSecurity
#Polri
BREBES, DN-II Aroma tak sedap menyelimuti rencana kerja sama pemanfaatan aset lahan yang melibatkan Yayasan pengelola SMP Putra Bangsa Cibentang. Muncul dugaan praktik persekongkolan jahat terkait sewa-menyewa lahan yang disinyalir menabrak aturan hukum dan melibatkan oknum tertentu demi keuntungan pribadi. (7/5/2026).
Keabsahan Sertifikat Menjadi Titik Sentral
Ketua Yayasan yang menaungi SMP Putra Bangsa, M. Tangguh Bahari, S.H., secara tegas menyatakan kekecewaannya atas klaim sepihak yang dilakukan oleh oknum berinisial S. Tangguh menegaskan bahwa secara legalitas, sertifikat aset lahan seluas 1.650 m² tersebut masih sah atas nama SMP dan tidak pernah dialihkan kepada pihak manapun, termasuk ke yayasan. Hal ini dilakukan demi menjaga amanah para pewakaf.
“Ini adalah persoalan aset lembaga, bukan urusan pribadi. Jika ada kerja sama atau transaksi sewa-menyewa tanpa melihat keaslian dan validitas sertifikat, itu jelas merupakan perbuatan melawan hukum,” ujar M. Tangguh Bahari, S.H., Kamis (7/5/2026).
Tangguh juga menyoroti adanya disparitas nilai sewa yang tidak wajar. Ia membandingkan aset lain yang disewa oleh pihak MBG senilai Rp65 juta per tahun, sementara lahan miliknya diduga hanya dihargai Rp17 juta per tahun melalui pihak kedua. Kondisi ini memperkuat indikasi adanya “kongkalikong” antara pihak penyewa dengan pihak yang mengaku-ngaku sebagai pemilik.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ancaman Pembatalan Program dan Keterlibatan Pihak Terkait
Konflik ini juga menyeret perhatian unsur kewilayahan. Salah seorang personel di kesatuan Kodim Brebes menekankan bahwa urusan sewa-menyewa ini pada dasarnya adalah sengketa internal antara pihak S dan M. Tangguh sebelum masuk ke ranah program Badan Gizi Nasional (BGN).
Menyikapi sengketa ini, narasumber internal yang enggan disebutkan namanya memastikan bahwa proyek atau kerja sama tersebut tidak akan diluncurkan selama status hukum lahan masih bermasalah.
“Jika terdapat sengketa hukum seperti ini, peluncuran (launching) tidak akan dilaksanakan,” tegasnya.
Analisis Hukum: Dugaan Pelanggaran Pasal
Berdasarkan keterangan narasumber, tindakan oknum yang mengklaim dan menyewakan lahan secara sepihak dapat dijerat dengan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan terkait lainnya:
Dugaan Tindakan Dasar Hukum (KUHP Lama / UU 1/2023) Ancaman Sanksi
Penggelapan Hak Atas Benda Tidak Bergerak Pasal 385 KUHP (Stellionaat) Penjara maksimal 4 tahun bagi mereka yang menjual, menukar, atau membebani sesuatu hak tanah padahal ia tahu bahwa orang lain yang berhak.
Pemalsuan Surat/Dokumen Pasal 263 KUHP Penjara maksimal 6 tahun bagi yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak.
Penggelapan Aset Pasal 372 KUHP
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain aspek pidana, tindakan ini juga berpotensi melanggar Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikan orang lain, di mana pihak yayasan berhak menuntut ganti rugi materiil maupun immateriil.
Rekam Jejak Dugaan Kriminalitas
Lebih lanjut, M. Tangguh Bahari, S.H. membeberkan bahwa oknum tersebut diduga memiliki rekam jejak buruk, termasuk dugaan pemalsuan sertifikat yang sempat diagunkan ke bank tanpa prosedur resmi.
“Ini bukan sekadar urusan utang piutang biasa. Ini murni dugaan penggelapan dana dan pemalsuan dokumen otentik. Kami telah mengambil langkah-langkah hukum agar mafia aset ini tidak terus merugikan institusi pendidikan,” tambah Tangguh.
Pihak Yayasan mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan ini secara transparan guna menjaga marwah pendidikan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Brebes.
Reporter: Tim
BREBES, DN-II Bupati Brebes, Paramitha Widiya Kusuma, secara simbolis menyerahkan paket bantuan pemerintah lintas sektor yang mencakup infrastruktur, pangan, sosial, hingga pendidikan. Langkah ini merupakan upaya masif Pemerintah Kabupaten Brebes dalam memperkuat jaring pengaman sosial dan memacu produktivitas ekonomi lokal di tengah tantangan ekonomi global. (7/5/2026).
Dalam sambutannya, Bupati Paramitha menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen penting untuk menekan angka kemiskinan ekstrem dan meningkatkan indeks pembangunan manusia di Brebes.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar mendarat di tangan yang tepat. Fokus kita adalah petani yang butuh air, anak-anak yang harus sekolah, dan warga yang terdampak bencana agar segera bangkit,” tegas Bupati.
Rincian Alokasi Bantuan Lintas Sektor
Berdasarkan data teknis, berikut adalah rincian sektor strategis yang menjadi sasaran intervensi anggaran pemerintah:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
1. Ketahanan Pangan dan Sektor Bahari
Sektor ini mendapatkan atensi khusus mengingat Brebes merupakan lumbung pangan nasional. Fokus utama terletak pada modernisasi irigasi dan penguatan petambak.
Rehabilitasi Irigasi & Budidaya Perikanan: Rp7.030.673.000 (Mencakup irigasi tersier, perpipaan, benih, dan sarana produksi).
Cadangan Pangan Daerah: Rp36.000.000 (Kolaborasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Pemprov Jateng untuk wilayah rawan pangan).
Peralatan Petambak Garam: Rp127.000.000 untuk modernisasi alat produksi.
2. Prioritas Pendidikan dan Keagamaan
Investasi pada sumber daya manusia menjadi pos anggaran terbesar guna memastikan tidak ada anak di Brebes yang putus sekolah karena kendala biaya.
Bantuan Uang Sekolah & Lembaga Pendidikan: Rp16.000.545.000.
Hibah Pendidikan Keagamaan: Rp320.000.000 bagi guru dan lembaga non-formal.
3. Infrastruktur Desa dan Pemberdayaan Sosial
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pemerintah juga menyentuh aspek digitalisasi desa serta pemulihan pascabencana bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Sosial Pembangunan Baru (Pascabencana): Rp900.000.000.
Pemberdayaan Ekonomi (UEP, KUBE, & KAJEN): Rp1.515.000.000 bagi kelompok usaha mikro.
Digitalisasi & Wisata: Rp502.941.000 (Optimalisasi Internet Desa dan Desa Wisata).
Energi Terbarukan: Rp131.611.504 (Program sambungan listrik gratis dan pompa air tenaga surya).
Komitmen Keberlanjutan
Bupati Paramitha berharap bantuan ini menjadi stimulan bagi kemandirian desa. Beliau juga berpesan agar seluruh penerima manfaat menjaga amanah bantuan tersebut untuk produktivitas jangka panjang, bukan sekadar konsumsi sesaat.
“Harapan saya, dengan irigasi yang baik, hasil panen meningkat. Dengan modal usaha, ekonomi keluarga kuat. Dan dengan bantuan pendidikan, masa depan anak-anak kita terjamin,” pungkasnya.
Acara yang berlangsung khidmat tersebut diakhiri dengan sesi foto bersama dan dialog singkat antara Bupati dengan perwakilan penerima manfaat sebagai bentuk transparansi dan kedekatan pemimpin dengan rakyatnya.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Pemerintah Kabupaten Brebes menunjukkan taringnya sebagai lumbung pangan sekaligus garda terdepan penanganan kemiskinan di Jawa Tengah. Hal ini disampaikan dalam laporan capaian yang dipaparkan langsung Paramita Widya Kusuma Bupati Brebes di hadapan Gubernur Jawa Tengah dalam kunjungan kerjanya, Kamis (7/5/2026).
Dalam laporan tersebut, Pemkab Brebes menonjolkan lima capaian krusial, salah satunya keberhasilan program Gaspolas yang mampu mengembalikan 628 anak putus sekolah ke bangku pendidikan. Selain itu, intervensi kemiskinan ekstrem dilakukan secara komprehensif mencakup empat dimensi utama: hunian (RTLH), pangan, kesehatan, dan pendidikan.
Primadona Bawang Merah dan Swasembada Padi
Sektor pertanian tetap menjadi kekuatan utama kabupaten di ujung barat Jawa Tengah ini. Brebes tercatat menyumbang 60% produksi bawang merah di tingkat provinsi dan 20% secara nasional.
“Badan Pangan Nasional menyebut Brebes sebagai barometer produksi bawang merah Indonesia. Produk kita sudah menembus pasar internasional, mulai dari Vietnam, Thailand, Malaysia, hingga Singapura,” tulis laporan resmi Pemkab.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tak hanya bawang, produksi padi tahun 2025 juga menunjukkan tren positif. Dari target 575.000 ton, Brebes berhasil melampaui angka tersebut dengan capaian 607.000 ton, memperkokoh posisinya sebagai lumbung pangan Jawa Tengah.
Meninjau Langsung Lokasi Intervensi
Pasca memberikan arahan, Gubernur dijadwalkan meninjau tiga lokasi strategis sebagai bukti nyata eksekusi anggaran di lapangan:
Pendidikan: SMK Muhammadiyah Wanacala sebagai penerima bantuan uang sekolah Pemprov Jateng.
Lapangan Kerja: PT Global Emperor di Kecamatan Tanjung yang menjadi motor penyerapan tenaga kerja lokal.
Infrastruktur Sosial: Peninjauan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2025 di Desa Buara, Kecamatan Ketanggungan.
Aspirasi dan Dukungan Lanjutan
Meski menunjukkan progres positif, Pemkab Brebes mengakui tantangan di 297 desa dan 5 kelurahan masih besar. Melalui laporan tersebut, Pemkab memohon dukungan lanjutan dari Pemerintah Provinsi, khususnya terkait:
Peningkatan kuota bantuan tematik untuk RTLH dan sanitasi.
Perluasan kuota Sekolah Kemitraan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dukungan fasilitas program “Spelling” (Dokter Spesialis Keliling) untuk melayani warga di pelosok desa.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempercepat target penurunan angka kemiskinan Jawa Tengah dari level 9,39%, di mana Brebes berkomitmen menjadi kontributor utama dalam pencapaian tersebut.
Laporan: Teguh
Editor: Casroni
Brebes, DN-II Provinsi Jawa Tengah terus mengukuhkan posisinya sebagai destinasi investasi utama di Indonesia. Keberhasilan ini dinilai bukan sekadar karena letak geografisnya yang strategis, melainkan karena kuatnya kolaborasi antara elemen masyarakat, kepastian hukum, dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif. (7/5/2026).
Dalam keterangannya, Ahmad Luthfi Gubernur Jawa Tengah menekankan bahwa napas pembangunan di Jawa Tengah adalah “Together We Can” sebuah gerakan bersama yang melibatkan tokoh formal maupun informal untuk membangun daerah secara kolektif.
SDM Jawa Tengah Bersaing dengan Tenaga Kerja Asing
Salah satu bukti keunggulan Jawa Tengah terlihat saat kunjungan ke salah satu perusahaan investasi asing. Narasumber menceritakan pengalaman menarik saat berdialog dengan investor.
“Tenaga kerja lokal kita terbukti memiliki kualitas yang tidak kalah dengan tenaga kerja asing dari negara maju. Jika kita punya kemauan, SDM kita sangat mumpuni. Hal inilah yang mendasari pentingnya konektivitas antara Balai Latihan Kerja (BLK) dengan kebutuhan industri,” ujar Ahmad Luthfi .
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah terus memperkuat peran Dinas Pendidikan dan Politeknik melalui kerja sama dengan berbagai universitas guna memastikan lulusan siap serap di pasar kerja.
Kondusivitas Wilayah dan Kepastian Hukum
Jawa Tengah juga dikenal dengan stabilitas sosialnya. Pepatah “Wonge adem tentrem, ayem teko siro sing lan ngeroso gemah ripah loh jinawi” menjadi cerminan kondisi lapangan yang kondusif. Tidak adanya konflik horizontal maupun komunal memberikan jaminan keamanan bagi para investor untuk menanamkan modalnya.
Saat ini, investasi yang masuk ke Jawa Tengah hampir mencapai angka 110% dari target. Beberapa proyek strategis bahkan telah berdiri, seperti:
Pabrik buku tulis terbesar di Asia Tenggara.
Industri pengolahan susu yang menyuplai hampir 15% kebutuhan nasional di Kabupaten Brebes.
Transformasi dari Padat Karya ke Padat Modal
Meskipun Jawa Tengah masih menjadi primadona untuk industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja, kini mulai terjadi pergeseran menuju industri padat modal.
“Pergeseran ini menuntut ketepatan penanganan dalam kesempatan kerja. Kita harus meningkatkan vokasi agar masyarakat kita bisa mengisi posisi di industri padat modal tersebut, sehingga kemakmuran masyarakat dapat tercapai,” tambahnya.
Pertumbuhan Ekonomi di Atas Nasional
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kerja keras kolaboratif ini membuahkan hasil nyata. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat mencapai 5,89%, angka yang berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
Pencapaian ini diharapkan terus meningkat seiring dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tingkat kabupaten/kota, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup seluruh lapisan masyarakat Jawa Tengah.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Dinamika internal DPC Partai Demokrat Kabupaten Brebes mendadak memanas. Hal ini dipicu oleh klaim dukungan 14 Pimpinan Anak Cabang (PAC) terhadap figur berinisial A (Asrofi). Menanggapi manuver tersebut, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Brebes, Opy Ropiyah, S.H., M.H., angkat bicara dengan nada tegas.
Opy menyebut pergerakan Asrofi bukan sekadar mendahului aturan, melainkan tindakan yang “prematur” dan mencederai etika berorganisasi.
Dugaan Manipulasi Dukungan Akar Rumput
Opy Ropiyah mengungkapkan bahwa klaim dukungan 14 PAC yang digemborkan Asrofi disinyalir kuat mengandung unsur pembohongan publik. Berdasarkan investigasi internal, Asrofi diduga menggunakan informasi yang menyesatkan saat melakukan pendekatan ke tingkat akar rumput.
“Dia turun ke PAC dengan narasi bahwa saya selaku Ketua tidak akan mencalonkan diri lagi. Dia juga mencatut nama tokoh internal seperti Samsul dan Hery dengan klaim sudah mendapat restu. Padahal setelah diklarifikasi, itu semua bohong,” tegas Opy. Rabu, (6/5/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurut Opy, banyak pengurus PAC merasa dijebak dengan informasi tersebut. “PAC merasa tertipu, sehingga saat ini mereka secara resmi mencabut dukungan tersebut,” tambahnya.
Pelanggaran Etika dan Cacat Prosedur
Lebih lanjut, Opy menyoroti bahwa Musyawarah Daerah (Musda) bahkan belum tuntas, sehingga deklarasi dukungan apa pun saat ini dianggap cacat secara organisatoris. Ia mengibaratkan gerakan Asrofi seperti “bayi prematur” yang dipaksakan lahir.
“Ini instansi politik, ada aturan mainnya. Dia menyusup ke PAC tanpa izin pimpinan. Itu tindakan yang sangat tidak beretika dalam sebuah organisasi,” jelasnya.
Soroti Rekam Jejak “Kutu Loncat“
Tak hanya soal klaim dukungan, Opy juga memberikan catatan kritis terhadap rekam jejak politik Asrofi. Ia menilai Asrofi memiliki masalah pada sisi loyalitas karena kerap berpindah-pindah partai demi syahwat kekuasaan, namun sering kali berakhir tanpa hasil nyata.
Beberapa catatan yang dibeberkan antara lain:
Ansor & PKB: Sempat diakomodasi di Ansor, namun justru menyeberang ke PKB untuk mengejar jabatan Ketua Barisan Tani.
Gelora & NasDem: Pernah mencoba peruntungan di Partai Gelora namun gagal, lalu menjajaki kursi ketua di NasDem yang berujung buntu karena persoalan kompensasi.
Demokrat: Meski kini telah mengantongi KTA Demokrat, integritasnya diragukan karena dianggap tidak tunduk pada AD/ART partai yang terbaru.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Janji Manis Tanpa Realisasi
Opy juga memaparkan bahwa Asrofi kerap mengumbar janji-janji logistik kepada partai yang hingga kini hanya menjadi “angin surga”. bantuan atribut kaos untuk DPC, hingga komitmen memenangkan kursi di setiap Daerah Pemilihan (Dapil).
“Janji bantu kaos, janji tiap dapil dapat kursi, nyatanya ‘zong’ semua. Tidak ada bukti konkret di lapangan,” sindir Opy.
Pembatalan DukunganSinyal
Terkait dukungan yang sempat terkumpul dari wilayah selatan seperti pengurus Kecamatan Tonjong dan Paguyangan itu yang belum ada SK pihak DPC menegaskan bahwa dukungan tersebut belum memiliki legalitas berupa SK resmi. Mengingat adanya indikasi pelanggaran disiplin dan ketidakpatuhan terhadap AD/ART, DPC Partai Demokrat Brebes memberikan sinyal kuat untuk menutup pintu bagi manuver Asrofi.
“Syarat utama di Demokrat adalah loyalitas dan kepatuhan pada aturan. Karena dia tidak menunjukkan itu, kami punya dasar kuat untuk membatalkan segala bentuk pengakuan terhadap gerakannya,” pungkas Opy Ropiyah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Asrofi belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan manipulasi dukungan dan catatan etika politik yang disampaikan oleh pimpinan DPC Demokrat Brebes.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Suhu politik di internal DPC Partai Demokrat Kabupaten Brebes mendadak memanas. Wakil Ketua 1 DPC Partai Demokrat Brebes, Bambang Sunardi, angkat bicara menanggapi klaim sepihak yang dilontarkan Asrofi terkait dukungan 16 Pimpinan Anak Cabang (PAC) untuk bursa pencalonan Ketua DPC.
Dalam keterangannya pada Rabu (6/5/2026), Bambang menegaskan bahwa klaim tersebut merupakan bentuk pembohongan publik dan tidak sesuai dengan realita di akar rumput. Ia mengendus adanya upaya manipulasi informasi yang dilakukan secara sistematis kepada para pengurus kecamatan.
Dugaan Penjebakan dan Manipulasi Dukungan
Bambang membeberkan bahwa banyak pengurus PAC yang merasa dijebak dengan narasi palsu. Mereka kabarnya digiring untuk memberikan dukungan dengan dalih petahana tidak akan maju lagi.
“Klaim sepihak itu silakan saja, tapi kenyataannya para PAC itu merasa dibohongi atau dimanipulasi. Mereka diberi informasi keliru bahwa Bu Opy (Ketua DPC petahana) katanya tidak mencalonkan diri lagi. Padahal itu sama sekali tidak benar,” tegas Bambang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia juga menepis isu adanya pengurus inti DPC yang merapat ke kubu Asrofi. Bambang meyakini, seiring berjalannya waktu, publik akan melihat siapa kader yang benar-benar loyal dan siapa yang sedang bermain “dua kaki“.
Menyoal Status KTA dan “Dosa” Etika Politik
Poin paling krusial yang disoroti Bambang adalah status keanggotaan Asrofi. Menurutnya, secara administratif dan etika, posisi Asrofi sangat bermasalah untuk mencalonkan diri sebagai ketua.
Bambang menjelaskan bahwa seseorang yang ingin memimpin Demokrat seharusnya paham AD/ART dan memiliki rekam jejak sebagai pengurus aktif, bukan muncul tiba-tiba setelah dari partai lain.
Status KTA Gugur: Bambang menyebut KTA Asrofi seharusnya gugur otomatis karena yang bersangkutan pernah berpindah ke partai lain.
Larangan Keanggotaan Ganda: Dalam aturan partai politik, tidak diperbolehkan memiliki KTA ganda atau berpindah-pindah tanpa prosedur resmi.
Syarat Organisasi: Sesuai aturan, calon ketua minimal harus menjadi pengurus selama satu periode penuh dan memegang KTA aktif yang sah.
“Kalau dia pindah ke partai lain, otomatis KTA lamanya gugur. Di partai politik itu tidak boleh ganda, beda dengan Ormas atau LSM. Ini masalah etika politik yang mendasar,” tambahnya.
Muscab Masih Jauh, Kader Diminta Rapat Barisan
Terkait isu suksesi kepemimpinan yang digulirkan secara prematur, Bambang meluruskan bahwa jadwal Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Demokrat Brebes sebenarnya masih cukup lama.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Agenda Estimasi Pelaksanaan
Muscab Demokrat Brebes Desember 2026
Status Saat Ini 6-7 Bulan Menuju Tahapan
Bambang menghimbau seluruh kader dan pengurus PAC agar tidak terprovokasi oleh manuver-manuver yang tidak berdasar sebelum tahapan resmi dimulai oleh partai.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah, melakukan kunjungan langsung ke Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, pada Rabu (6/5/2026).
Kegiatan bertajuk “Silaturahmi Kamtibmas” ini bertujuan untuk mendengar langsung keluh kesah para nelayan di tengah situasi ekonomi yang menantang.
Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 30 peserta, termasuk jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Brebes, Ketua HNSI Kabupaten Brebes Rudi Hartono, unsur Syahbandar, PSDKP, serta para pemilik kapal dan nelayan setempat.
Rombongan Kapolres mengawali peninjauan di sandaran kapal milik warga, berlanjut ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan diakhiri dengan diskusi hangat di Aula Pertemuan Nelayan.
Dalam sambutannya, Kapolres Brebes menekankan bahwa kehadirannya adalah bentuk kepedulian Polri untuk merangkul masyarakat pesisir.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
AKBP Lilik Ardhianshay menyampaikan apresiasi atas peran aktif para nelayan yang selama ini turut menjaga kondusivitas wilayah. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara kepolisian dan komunitas nelayan menjadi kunci penting dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk yang dipengaruhi situasi global.
“Kami hadir untuk mendengarkan aspirasi dan masukan dari Bapak-Bapak sekalian. Kami berharap para nelayan dapat bersabar menghadapi kondisi saat ini, terutama terkait kenaikan harga BBM yang cukup tinggi,” ujar AKBP Lilik Ardhiansyah.
Kapolres juga mengingatkan warga agar tetap bijak dalam bermedia sosial dan tidak mudah terprovokasi oleh berita hoaks yang dapat memecah belah situasi keamanan di desa. 
Ketua HNSI Kabupaten Brebes, Rudi Hartono, menyampaikan kondisi memprihatinkan yang dialami nelayan saat ini. Disampaikan bahwa kenaikan BBM membuat modal melaut membengkak hingga tiga kali lipat, sementara harga jual ikan dan cumi tetap stagnan di pasar.
Selain persoalan BBM, nelayan Kluwut juga menitipkan aspirasi terkait kondisi infrastruktur alam. Yaitu pendangkalan sungai Kluwut yang menyulitkan lalu lintas kapal saat keluar-masuk muara. Selain itu para nelayan berharap Polri dapat membantu menjembatani komunikasi dengan pihak BBWS Cimanuk-Cisanggarung agar segera dilakukan normalisasi atau pengerukan sungai.
Kapolres Brebes menegaskan akan menampung seluruh aspirasi tersebut untuk dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan penuh kekeluargaan, menciptakan sinergi positif antara aparat penegak hukum dengan masyarakat nelayan di wilayah hukum Polres Brebes. (Red/Hms)
KOTA TEGAL, DN-II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal menggelar Rapat Paripurna dengan tiga agenda penting yang menjadi sorotan publik di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Rabu (6/5/2026).
Agenda tersebut meliputi Penyampaian rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tegal akhir tahun anggaran 2025, Jawaban Wali Kota Tegal atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Pembentukan tiga Panitia Khusus (Pansus) DPRD untuk membahas Raperda Kota Tegal.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro, bersama Wakil Ketua DPRD Wasmad Edi Susilo dan Amiruddin. Hadir pula Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono, Wakil Wali Kota Tegal Tazkiyyatul Muthmainnah, Sekda Kota Tegal Agus Dwi Sulistyantono, jajaran Forkopimda, serta Tim Penggerak PKK Kota Tegal.
Dalam sambutannya, Wali Kota Dedy Yon menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian angka indikator semata, tetapi dari sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya.
“Keberhasilan pembangunan harus tercermin dari pelayanan yang lebih cepat, akses yang lebih mudah, dan kesejahteraan yang semakin meningkat,” ujar Dedy Yon.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan umum terhadap tiga Raperda, yakni Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, dan Perubahan Kedua atas Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Semua fraksi menerima dan menyetujui ketiga Raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut oleh alat kelengkapan DPRD.
Menanggapi masukan Fraksi Golkar, Wali Kota menekankan pentingnya regulasi LP2B sebagai upaya menjaga ketahanan pangan nasional.
“Raperda LP2B bertujuan mencegah alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian. Lahan produktif di Kota Tegal harus tetap terjaga demi keberlanjutan pangan,” jelasnya.
Di akhir rapat, Wali Kota menyampaikan terima kasih atas komitmen dan kerja sama DPRD dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah.
“Dengan komunikasi terbuka dan sinergi yang kuat, kita dapat terus meningkatkan kualitas pembangunan di Kota Tegal,” pungkas Dedy Yon.(* S. Bimantoro )
Brebes DN-II Pemerintah Kabupaten Brebes menegaskan komitmennya untuk melindungi keselamatan dan rasa aman masyarakat dari ancaman banjir Sungai Babakan, khususnya di wilayah Ketanggungan dan sekitarnya.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan sinergi dengan pemerintah pusat dalam percepatan penanganan banjir yang selama ini menjadi kekhawatiran warga setiap musim hujan.
Hal itu mengemuka dalam audiensi antara Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk–Cisanggarung serta jajaran OPD terkait di Pendopo Brebes, Senin (4/5/2026) kemarin.
Paramitha menyampaikan, keresahan masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Ia menuturkan, setiap memasuki musim hujan, warga di sejumlah wilayah kerap dihantui kekhawatiran akan luapan Sungai Babakan yang berpotensi menimbulkan bencana.
“Setiap mendekati puncak musim hujan, kami benar-benar merasa cemas. Saya mohon dengan sangat agar upaya pengendalian ini bisa terus dipercepat,” ujar Bupati Paramitha di hadapan Kepala BBWS Cimanuk–Cisanggarung, Agus Kuncoro.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurutnya, banjir bukan sekadar persoalan alam, melainkan menyangkut keselamatan, kenyamanan, dan keberlangsungan hidup masyarakat. Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin peristiwa banjir yang pernah merendam ratusan rumah dan lahan pertanian kembali terulang.
Paramitha juga mengingatkan dampak banjir sebelumnya tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan trauma berkepanjangan bagi warga. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memastikan langkah-langkah penanganan berjalan cepat, tepat, dan berkelanjutan.
Sebagai bentuk nyata keberpihakan kepada masyarakat, Pemkab Brebes terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna mengawal setiap tahapan penanganan banjir. Langkah ini dilakukan agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan.
Saat ini, sejumlah upaya konkret telah dilaksanakan. Pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan 350 bronjong, sementara proses normalisasi tanggul tengah berjalan di beberapa titik rawan. Selain itu, program besar penanganan Sungai Babakan dengan nilai investasi sekitar Rp270 miliar direncanakan berlangsung pada 2026 hingga 2028.
Program tersebut ditargetkan mampu melindungi ribuan rumah warga serta ratusan hektare lahan pertanian, sehingga masyarakat dapat menjalani aktivitas dengan lebih aman dan produktif.
Tak hanya itu, alokasi penggunaan alat berat untuk normalisasi sungai juga meningkat signifikan. Jika sebelumnya hanya sekitar 5 persen, kini mencapai 50 persen, sebagai bentuk perhatian serius pemerintah terhadap penanganan banjir di Brebes.
“Ini momentum penting. Kami sangat berharap percepatannya benar-benar terjaga, karena bagi warga yang pernah terdampak, musim hujan berikutnya bukan sekadar soal cuaca, tetapi soal keselamatan,” tegas Bupati.
Kepala BBWS Cimanuk–Cisanggarung, Agus Kuncoro menegaskan, pihaknya terus berupaya memberikan layanan terbaik bagi masyarakat melalui penanganan banjir yang komprehensif. Ia menjelaskan, pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada normalisasi sungai, tetapi juga mencakup penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu.
“Kami tetap hadir untuk masyarakat, meskipun dengan berbagai keterbatasan. Bahkan, kami mengalokasikan sekitar 50 persen sumber daya alat berat ke Brebes sebagai bentuk komitmen pelayanan,” jelasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Agus menambahkan, penanganan banjir harus dilakukan dari hulu hingga hilir secara berkesinambungan agar hasilnya optimal dan berkelanjutan.
Melalui penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, diharapkan upaya pengendalian banjir Sungai Babakan dapat berjalan lebih efektif. Pemerintah pun memastikan bahwa keselamatan dan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan. Red
You cannot copy content of this page