Lampung, DN-II Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama Angkatan Bersenjata Malaysia (ATM) secara resmi menggelar Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Malaysia-Indonesia (Malindo) Darat Samudera Angkasa (Darsasa) 12 AB/2026 yang berlangsung dari tanggal 17 s.d. 25 Juni 2026 di wilayah Provinsi Lampung, Indonesia.
Dalam amanat Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Letjen TNI Bobby Rinal Makmun yang dibacakan oleh Kepala Biro Latihan Sops TNI Brigjen TNI Ade David Siregar pada upacara pembukaan yang dilaksanakan pada hari Rabu, (17/6/2026).
Mengatakan bahwa latihan ini merupakan komitmen nyata pemerintah Indonesia dan Malaysia yang diwakili kedua angkatan bersenjata untuk memperkuat semangat kebersamaan, hubungan persahabatan dan kerja sama antara kedua bangsa serumpun.
“Latihan ini diharapkan menjadi sarana untuk meningkatkan profesionalisme, interoperabilitas, sinergi kesiapsiagaan penanganan bencana alam dan dalam pemberian bantuan kemanusiaan yang berpotensi besar dilaksanakan di kedua negara sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku,” pungkasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Berdasarkan laporan kesiapan latihan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Operasi Latihan (Kasi Ops Lat) Latgabma Malindo Kolonel Inf A. Wakhid Dedy Setyawan mewakili Direktur Latihan (Dirlat) Brigjen TNI Sumarlin Marzuki, menerapkan skenario utama dalam Latgabma Malindo ini yaitu Misi Bantuan Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana / Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR). Dengan materi latihan meliputi, Latihan Staf (Staff Exercise), Latihan Siber (Cyber Exercise) untuk mengantisipasi ancaman digital modern dan Program Bakti Sosial / Medical Civic Action Program (MEDCAP).
Latihan gabungan tiga tahunan ini diawali dengan kegiatan Program Karya Bakti / Engineering Civic Action Program (ENCAP) berupa rehab Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), pengecoran jalan dan water purification di sungai terdekat, yang merupakan wujud kepedulian TNI terhadap warga masyarakat setempat di sekitar daerah latihan. Latgabma Malindo menjadi bukti nyata komitmen TNI dalam mempererat hubungan bilateral kedua negara dan meningkatkan kesiapan operasional, serta memperkuat stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Red
#tniprima
#tnirakyatkuat
#indonesiabebasaktif
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (18/6/2026).
Pertemuan ini digelar guna memastikan kesiapan dan strategi pemerintah dalam menghadapi potensi dampak fenomena iklim ekstrem, El Nino Godzilla, terhadap sektor pangan nasional.
Usai pertemuan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu panik karena stok pangan nasional saat ini berada dalam kondisi yang sangat aman. Per Juni 2026, cadangan beras nasional yang dikelola pemerintah tercatat mencapai sekitar 5,2 juta ton.
“Jika ditambah dengan stok beras yang tersebar di perhotelan, rumah tangga, hingga restoran, ketersediaan pangan kita diperkirakan mampu mencukupi kebutuhan nasional hingga 10 sampai 11 bulan ke depan,” ujar Amran.
4 Strategi Jitu Mitigasi Krisis Iklim
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sebagai langkah antisipasi menghadapi ancaman El Nino Godzilla, Kementerian Pertanian telah menyiapkan empat langkah mitigasi strategis demi menjaga stabilitas produksi:
Manajemen Air Masif: Mempercepat pembangunan embung, irigasi pompa, sumur dalam, serta menggencarkan program pompanisasi untuk menjaga pasokan air di lahan pertanian.
Optimalisasi Lahan Rawa: Memanfaatkan dan mengoptimalkan lahan rawa agar frekuensi panen petani dapat ditingkatkan dari yang semula hanya satu kali, menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun.
Cetak Sawah Baru: Melakukan percepatan program cetak sawah baru secara terukur untuk memperkuat basis produksi pangan nasional jangka panjang.
Stabilitas Pangan Strategis: Menjaga stabilitas harga komoditas krusial seperti telur dan ayam melalui kolaborasi erat antara pemerintah, asosiasi peternak, dan Badan Gizi Nasional.
Akselerasi Hilirisasi dan Keberlanjutan Bantuan Petani
Tidak hanya fokus pada tanaman pangan utama, Amran menjelaskan bahwa pemerintah juga tengah memacu hilirisasi di sektor hortikultura dan perkebunan, khususnya untuk komoditas kopi, kelapa, dan tebu. Langkah ini diambil guna meningkatkan nilai tambah produk pertanian lokal di pasar global.
Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk terus mengawal kesejahteraan para petani. Berbagai program bantuan sektor pertanian dipastikan akan berlanjut hingga tahun 2027 mendatang. Bantuan ini mencakup total luasan lahan sekitar 870 ribu hektare yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk prioritas pembangunan di wilayah Papua.
Amran menegaskan bahwa seluruh jajaran kementerian akan bergerak cepat mengejawantahkan instruksi Kepala Negara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Pesan Bapak Presiden sangat jelas: ketahanan pangan harus dijaga ketat, posisi petani harus diperkuat, dan Indonesia harus siap menghadapi setiap tantangan perubahan iklim dengan langkah yang terukur, konkret, dan berkelanjutan,” pungkasnya. Red
BREBES, DN-II Semangat saling peduli dan saling menjaga terus menjadi nilai yang melekat dalam proses pembangunan Jembatan Garuda di Desa Kadumanis, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes. Pada Kamis (18/06/2026).
Kebersamaan antara masyarakat dan aparat TNI kembali terlihat dalam setiap aktivitas pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Kadumanis dan Desa Citimbang tersebut.
Pembangunan Jembatan Garuda yang saat ini terus berjalan tidak hanya menghadirkan harapan baru bagi masyarakat dalam hal akses transportasi, tetapi juga menjadi sarana yang memperkuat rasa persaudaraan, kepedulian, dan solidaritas antarwarga. Di tengah berbagai tantangan pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga dan ketekunan, masyarakat tetap menunjukkan semangat kebersamaan yang luar biasa.
Sejak pagi hari, warga bersama anggota TNI tampak beraktivitas di lokasi pembangunan. Mereka saling membantu dan saling mengingatkan satu sama lain demi menjaga keselamatan kerja serta memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan dengan baik. Suasana kekeluargaan yang tercipta menjadi salah satu faktor penting yang membuat pembangunan terus berlangsung dengan lancar.
Babinsa Desa Kadumanis, Serda Hasanudin, yang setiap hari mendampingi kegiatan pembangunan, mengatakan bahwa rasa saling peduli dan saling menjaga merupakan modal utama dalam membangun kebersamaan di tengah masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Pembangunan ini bukan hanya tentang membangun jembatan, tetapi juga membangun rasa persaudaraan. Saling peduli dan saling menjaga menjadi kekuatan yang membuat masyarakat tetap kompak dalam bekerja dan menghadapi berbagai tantangan bersama,” ujar Serda Hasanudin.
Menurutnya, nilai kepedulian yang tumbuh selama proses pembangunan terlihat dari berbagai bentuk partisipasi masyarakat. Ada yang membantu pekerjaan fisik di lapangan, ada yang menyediakan konsumsi, dan ada pula yang memberikan dukungan moral kepada para pekerja. Semua dilakukan dengan penuh keikhlasan demi tercapainya tujuan bersama.
Jembatan Garuda sendiri merupakan proyek yang sangat dinantikan masyarakat karena akan menjadi akses penghubung utama antara Desa Kadumanis dan Desa Citimbang. Selama ini, sungai yang memisahkan kedua desa sering menjadi kendala bagi aktivitas warga, terutama saat musim penghujan. Dengan hadirnya jembatan tersebut, masyarakat nantinya akan memiliki akses yang lebih aman, mudah, dan efisien.
Selain memberikan manfaat dari sisi infrastruktur, pembangunan Jembatan Garuda juga menjadi contoh nyata bagaimana semangat gotong royong masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat pedesaan. Hubungan yang harmonis antara masyarakat dan aparat TNI semakin memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mendukung pembangunan wilayah.
Di sela-sela pekerjaan, warga dan anggota TNI terlihat saling berbagi cerita, memberikan semangat, serta menjaga satu sama lain agar tetap sehat dan aman selama bekerja. Nilai-nilai inilah yang menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan pembangunan yang tidak hanya menghasilkan bangunan fisik, tetapi juga mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat.
Masyarakat Desa Kadumanis dan Desa Citimbang berharap pembangunan Jembatan Garuda dapat segera selesai sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga. Mereka juga berharap semangat saling peduli dan saling menjaga yang telah tumbuh selama proses pembangunan dapat terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan semangat saling peduli dan saling menjaga, pembangunan Jembatan Garuda di Kecamatan Salem terus bergerak menuju tahap penyelesaian. Jembatan ini kelak tidak hanya menjadi penghubung antara dua desa, tetapi juga menjadi simbol kuatnya kebersamaan, kepedulian sosial, dan persatuan masyarakat dalam membangun masa depan yang lebih baik.
Babinsa Desa Kadumanis, Serda Hasanudin, terus hadir mendampingi masyarakat sebagai wujud nyata pengabdian TNI kepada rakyat, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes.(Pen0713)
BREBES, DN-II Sekolah Dasar (SD) Negeri Pasar Batang 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, menggelar acara perpisahan dan pentas seni bagi siswa kelas 6 yang telah menyelesaikan masa pendidikannya, Kamis (18/6/2026).
Acara yang berlangsung meriah ini menjadi momen pelepasan bagi 30 siswa yang bersiap melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Kepala SDN Pasar Batang 01, Tri Marno Hartanto, saat ditemui di sela-sela acara menyampaikan bahwa agenda ini tidak hanya sekadar momentum perpisahan, tetapi juga menjadi wadah bagi siswa untuk menampilkan bakat dan potensi mereka di bidang seni.
“Acara ini kami selenggarakan sebagai bentuk apresiasi sekaligus pelepasan untuk 30 siswa kelas 6. Bersamaan dengan ini, kami juga menampilkan kreativitas siswa serta memberikan penghargaan bagi mereka yang berprestasi. Kebetulan, tahun ini sekolah kami berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan menjuarai ajang Pesta Siaga,” ujar Tri Marno.
Kondisi Tenaga Pendidik dan Tantangan Kurang Guru PJOK
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di sisi lain, Tri Marno juga membeberkan kondisi terkini mengenai pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik di sekolah yang dipimpinnya. Ia bersyukur karena mayoritas guru di SDN Pasar Batang 01 saat ini statusnya sudah terakomodasi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), baik yang telah lama mengabdi maupun yang baru diangkat.
Meski demikian, sekolah masih menghadapi kendala kekurangan guru untuk mata pelajaran spesifik. Dari total alokasi kebutuhan guru mapel, posisi guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) saat ini mengalami kekosongan setelah pejabat definitifnya memasuki masa pensiun.
“Untuk guru mata pelajaran totalnya ada 7. Namun, saat ini kami kekurangan guru PJOK karena satu-satunya guru PNS di bidang tersebut sudah purna tugas (pensiun),” jelasnya.
Nasib Tenaga Kependidikan Honorer
Selain persoalan guru mapel, Tri Marno juga menaruh perhatian serius terhadap nasib para tenaga kependidikan (tendik) non-ASN di sekolahnya. Hingga saat ini, posisi penting seperti penjaga sekolah, petugas perpustakaan, hingga operator sekolah belum diangkat menjadi ASN/PPPK.
Untuk menunjang operasional dan keberlangsungan pelayanan di sekolah, pihak manajemen menyiasatinya dengan mengalokasikan insentif dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Untuk penjaga sekolah, penjaga perpustakaan, dan operator sekolah memang statusnya belum diangkat (ASN). Sementara ini, honorarium mereka kami anggarkan dari dana BOS dengan kisaran sekitar Rp1 jutaan per bulan,” pungkas Tri Marno.
Reporter: teguh
KOTA TEGAL, DN-II Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono didampingi Jajaran dari Dinas Kesehatan Kota Tegal melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) Pembinaan dan Pengawasan Obat Ilegal ke sejumlah Apotek yang ada di Kota Tegal untuk memastikan Obat-obatan yang dijual aman dikonsumsi oleh Masyarakat, Kamis (18/6/2026) pagi.
Wali Kota mendatangi Apotek Serasi yang berada di Jalan Mayjend Sutoyo No 28 Tegal, dilanjutkan ke Toko Obat Kuat Sengli Jalan AR Hakim Tegal dan berakhir di Apotek 24 Jam Jalan Sultan Agung Tegal.
“Kita datang bukan berarti kita mencari kesalahan, tetapi kita menunjukkan kepada publik dan masyarakat dan meyakinkan para konsumen agar yakin betul bahwa obat-obatan yang dijual di apotek seluruh Kota Tegal ini aman,” ujar Dedy Yon kepada awak media.
Selain itu, dalam inspeksinya Wali Kota dan jajaran juga turut memeriksa terkait dengan perizinan apotek dan apoteker yang betugas serta memastikan masa kadaluwarsa obat-obatan yang dijual tidak expired.
“Tadi kita lihat waktu kadaluwarsanya ada yang dua tahun, tiga tahun bahkan ada yang lima tahun, kita lihat secara langsung. Tadi melihat yang waktunya pendek itu masih aman satu tahun berikutnya, artinya secara kondisi se-Kota Tegal ini obat-obatan aman,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut untuk obat-obatan yang mengandung bahan narkotika dan psikotropika, Wali Kota Tegal mengimbau kepada apoteker untuk betul-betul diperhatikan, mulai dari pemesanan hingga cara penyimpanan obat tersebut.
Selain itu, untuk obat-obatan kuat, Wali Kota Tegal menyampaikan agar segera mungkin melengkapi perizinannya sehingga obat-obatan yang dijual nantinya melalui legalitas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).(* S. Bimantoro )
Sragen, DN-II Semangat gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat pedesaan kembali terlihat di Dukuh Tirto Mulyo RT 13 Desa Gesi Kecamatan Gesi. Bersama warga, Babinsa Desa Gesi Koramil 12/Gesi Kodim 0725/Sragen Sertu Heri turun langsung membantu pembangunan talud jalan guna meningkatkan keselamatan dan kenyamanan akses Masyarakat, Kamis (18/06/2026).
Sertu Heri mengatakan, pembangunan talud jalan sangat penting untuk mencegah terjadinya longsoran tanah di sisi jalan, terutama saat musim hujan. Selain itu, keberadaan talud juga akan memperkuat badan jalan sehingga dapat digunakan masyarakat dengan lebih aman dan nyaman.
“Gotong royong merupakan budaya yang harus terus dijaga. Dengan bekerja bersama, pekerjaan yang berat akan terasa ringan dan hasilnya dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkap Sertu Heri.
Menurutnya, keterlibatan Babinsa dalam kegiatan pembangunan desa merupakan bagian dari tugas pembinaan teritorial sekaligus wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kehadiran TNI diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat kepada masyarakat dalam membangun lingkungan mereka secara mandiri.
Salah satu warga Bpk. Sutarman mengaku senang dengan kehadiran Babinsa yang selalu aktif membantu berbagai kegiatan kemasyarakatan. Menurutnya, keterlibatan Sertu Heri menunjukkan bahwa TNI selalu hadir dan peduli terhadap kebutuhan warga.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pembangunan talud jalan tersebut diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi warga. Dengan akses jalan yang lebih kuat dan aman, masyarakat dapat beraktivitas tanpa khawatir terhadap kerusakan jalan akibat erosi maupun curah hujan yang tinggi. Red/Ak
PURWAKARTA, DN-II Publik dikejutkan oleh beredarnya dokumen resmi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta yang mengungkapkan adanya temuan signifikan terkait realisasi belanja daerah. Berdasarkan dokumen tanggapan bernomor 16 tersebut, terdapat temuan mengenai Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan pada Dinas Perhubungan yang dinilai tidak sesuai ketentuan, dengan total nilai mencapai Rp831.145.000.
Temuan ini mencuat setelah adanya audit yang mengindikasikan ketidaksesuaian dalam realisasi honorarium, belanja operasional, hingga komponen belanja perjalanan dinas di lingkungan Dinas Perhubungan Purwakarta. (18/6/2026).
Untuk memverifikasi kebenaran dokumen tersebut, gabungan awak media langsung menemui Kepala Dinas Perhubungan Purwakarta, Rahmat, di ruang kerjanya pada Kamis (18/6/2026).
Hak Jawab Kadishub Purwakarta: “Itu Bukan Zaman Saya”
Dalam memberikan hak jawabnya, Kadishub Purwakarta, Rahmat, menegaskan bahwa kebijakan pengajuan anggaran tersebut terjadi sebelum masa jabatannya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Itu bukan zaman saya, melainkan diajukan oleh Kepala Dinas yang lama,” ujar Rahmat kepada awak media.
Rahmat menjelaskan bahwa kelebihan pembayaran honorarium tersebut berkaitan dengan kegiatan pengamanan hari-hari besar, seperti Natal dan Tahun Baru (Nataru). Menurutnya, dalam realisasi tersebut, sejumlah pegawai termasuk Kabid, Sekdis, P3K, hingga tenaga honorer ikut menerima honorarium tersebut.
“Sebenarnya tidak ada yang salah, dikarenakan dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 dalam pembayaran honorarium di Dinas Perhubungan Purwakarta. Apalagi di Dishub ini separuhnya adalah P3K dan Honorer,” lanjutnya.
Meskipun terjadi di era kepemimpinan sebelumnya, Rahmat menyatakan bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan ini sembari menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) resmi. Pihaknya mengaku telah berkoordinasi dengan para penerima honor untuk melakukan pengembalian secara bertahap dalam jangka waktu dua tahun.
“Kami sudah membahas hal ini dengan pihak P3K dan Honorer untuk pengembalian dalam dua tahun. Salah satu contohnya, Pramuji, sudah mengembalikan uang kelebihan tersebut,” jelas Rahmat.
Rahmat juga mengutarakan rasa ibanya terhadap kondisi finansial para staf honorer. “Saya sangat kasihan sekali, apalagi gaji mereka hanya dua juta rupiah. Kalau tidak ada penambahan dari honorarium semenjak adanya Perpres Nomor 72 Tahun 2025, tentu berat bagi mereka,” tambahnya.
Pernyataan Kadishub Dinilai Kontradiktif dengan Regulasi
Kendati demikian, penjelasan Kadishub dinilai kurang sinkron dengan isi regulasi yang menjadi acuan dasar. Berdasarkan dokumen pembelaan yang dibawa, aturan yang dimaksud adalah Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.
Dalam aturan tersebut, secara jelas ditegaskan bahwa Standar Harga Satuan Regional merupakan batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD, bukan regulasi khusus yang merujuk pada pembiayaan honorarium kegiatan hari besar keagamaan secara spesifik. Kekeliruan ini diduga menyebabkan standar pembayaran tunjangan mengacu pada kategori “Sedang”, yang tidak sejalan dengan substansi regulasi yang berlaku.
Sorotan Terhadap Lemahnya Pengawasan Internal
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sistem pengawasan internal di lingkup Pemerintah Kabupaten Purwakarta kini menjadi sorotan tajam. Lemahnya fungsi kontrol dinilai memperparah terjadinya pemborosan anggaran ini.
Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dinilai kurang optimal dalam mengendalikan proses perhitungan. Sementara itu, Kepala BPKPAD dan Kepala Bidang Anggaran juga dituding kurang cermat dalam melakukan verifikasi data serta menghitung kesesuaian anggaran.
Hingga berita ini diturunkan, uang kelebihan pembayaran sebesar Rp831.145.000 dari Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan tersebut dikabarkan belum sepenuhnya kembali ke kas daerah secara utuh. Publik pun mempertanyakan bagaimana sistem perencanaan anggaran daerah bisa “kecolongan” hingga memicu pemborosan sebesar itu.
Laporan ini disusun dengan senantiasa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Paparan di atas merujuk pada fakta dokumen hukum formal di lapangan serta hak jawab narasumber.
Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Kepala Dinas, Tim Pelaksana Kegiatan, BKAD, maupun Sekda Purwakarta untuk memberikan klarifikasi atau hak jawab tambahan sesuai mekanisme hukum yang berlaku demi menjamin informasi yang objektif, akurat, dan berimbang. (Red)
JAKARTA BARAT, DN-II Dugaan pengelolaan anggaran yang tidak wajar kembali menerpa institusi pendidikan di wilayah Jakarta Barat. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 84 Jakarta diduga kuat membiarkan pos anggaran vital bagi operasional siswa kosong melompong. Sebaliknya, ratusan juta rupiah justru dialokasikan pada pos-pos administratif non-fisik yang dinilai rawan manipulasi. (18/6/2026).
Berdasarkan dokumen Rekap Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler periode 2023 hingga 2024 Tahap I yang diperoleh redaksi, sekolah yang berlokasi di kawasan Cengkareng ini menerima total kucuran anggaran mencapai Rp1.387.536.112 (Rp1,3 Miliar lebih) untuk tiga tahapan pencairan. Namun, dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tersebut, anggaran untuk pemeliharaan sarana prasarana (sarpras) sekolah serta penyediaan alat multimedia justru tercatat Rp0 (Nol Rupiah).
Temuan ini memicu sorotan tajam dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lentera Masyarakat Banten (LMB). Pihak LMB menilai adanya kejanggalan struktural yang berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi dengan modus mark-up dan pengalihan anggaran.
Bedah Laporan Dana BOS SMAN 84 Jakarta Barat
Merujuk pada dokumen laporan yang dihimpun, berikut adalah rincian pencairan dana BOS yang menjadi objek investigasi:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Periode PencairanTotal Dana CairPos Anggaran Rp0 (Nol)
2023 Tahap IRp485.424.700Pemeliharaan Sarpras, Alat Multimedia
2023 Tahap IIRp465.735.942Pemeliharaan Sarpras, Alat Multimedia
2024 Tahap IRp436.375.470Pemeliharaan Sarpras, Alat Multimedia, Perpustakaan
TOTAL (3 TAHAP)Rp1.387.536.112Dua Pos Vital Mati Total selama 1,5 Tahun
“Logika publiknya sederhana, SMAN 84 ini termasuk sekolah besar dengan mobilitas ribuan siswa setiap harinya. Fasilitas seperti bangku, toilet, proyektor, hingga laboratorium komputer pasti mengalami penyusutan dan butuh perawatan berkala. Sangat tidak masuk akal dan di luar kewajaran jika selama satu setengah tahun anggaran pemeliharaan sarpras dan multimedia dilaporkan nol rupiah,” ujar perwakilan dari LMB melalui keterangan resminya kepada awak media.
Selain pos sarpras yang kosong, kejanggalan lain terlihat pada pos Pengembangan Perpustakaan. Pada 2023 Tahap II, pos ini sempat menyerap dana fantastis sebesar Rp119 juta, namun langsung merosot tajam menjadi Rp0 pada 2024 Tahap I.
Tiga Pos Anggaran Non-Fisik Dinilai Gendut dan Rawan
Pihak LMB mensinyalir adanya pola pengalihan anggaran ke pos-pos “jasa dan administrasi” yang secara teknis lebih sulit diaudit secara fisik di lapangan (paper-based audit). Tiga pos yang diduga menjadi lumbung pembengkakan dana tersebut antara lain:
Administrasi Kegiatan Sekolah (Total Rp437 Juta): Menyerap anggaran Rp149 juta (2023 T1), Rp148 juta (2023 T2), dan Rp139 juta (2024 T1). Alokasi hampir setengah miliar ini dipertanyakan efektivitasnya, mengingat Petunjuk Teknis (Juknis) penggunaan dana BOS membatasi pos ini secara ketat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penerimaan Peserta Didik Baru / PPDB (Total Rp213 Juta): Pada 2023 Tahap I saja, pos PPDB menghabiskan dana Rp167 juta. Padahal, sistem PPDB di DKI Jakarta mayoritas dilakukan secara daring (online) dan difasilitasi penuh oleh Dinas Pendidikan.
Kegiatan Pembelajaran & Ekstrakurikuler: Pada pencairan 2024 Tahap I, pos ini melonjak tajam hingga menelan anggaran Rp213 juta hanya dalam kurun waktu satu semester.
Tabrak UU KIP, LMB Desak Inspektorat dan Kejati DKI Turun Tangan
Pengelolaan dana BOS di SMAN 84 Jakarta Barat ini juga dinilai menabrak UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Berdasarkan laporan dari sejumlah wali murid, pihak sekolah diduga menutup-nutupi informasi dengan tidak memajang Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) maupun LPJ di papan informasi sekolah. Pihak Komite Sekolah pun disinyalir jarang dilibatkan dalam pembahasan anggaran strategis.
LMB menegaskan, jika indikasi pemalsuan nota belanja (nota fiktif) atau pengalihan anggaran ini terbukti benar, oknum yang terlibat dapat dijerat dengan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pasal 2 dan Pasal 3 mengenai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, dengan ancaman hukuman pidana penjara hingga 20 tahun.
Atas temuan tersebut, LMB melayangkan tiga tuntutan keras kepada pihak manajemen sekolah:
Membuka secara transparan dokumen RKAS, LPJ, serta bukti autentik belanja modal dana BOS periode 2023-2024.
Menggelar audiensi terbuka yang melibatkan Komite Sekolah, perwakilan wali murid, awak media, dan Inspektorat DKI Jakarta.
Memberikan klarifikasi resmi terkait alasan teknis di balik angka nol rupiah pada pos Sarpras dan Multimedia selama 3 tahap berturut-turut.
“Kami mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dan Inspektorat untuk tidak tinggal diam. Segera turunkan tim audit investigatif ke SMAN 84. Periksa kondisi riil di lapangan; cek fasilitas toilet, cek laboratorium komputernya apakah sesuai dengan realisasi anggaran. Uang BOS ini bersumber dari pajak rakyat dan peruntukannya wajib demi mutu pendidikan anak didik, bukan untuk bancakan oknum,” tegas narasumber dari LMB.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi dan klarifikasi yang dilayangkan oleh awak media kepada Kepala Sekolah SMAN 84 Jakarta Barat terkait laporan penggunaan dana BOS tersebut belum mendapatkan respons resmi. Redaksi terus berupaya menghubungi pihak-pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan DKI Jakarta, guna mendapatkan informasi lebih lanjut. (Red)
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan data laporan rekapitulasi penggunaan dana BOS SMAN 84 Jakarta tahun 2023-2024 dan keterangan pers narasumber. Sesuai Kode Etik Jurnalistik, asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan. Pihak sekolah memiliki hak jawab dan hak koreksi sepenuhnya untuk memberikan klarifikasi atau data pembanding demi keberimbangan berita.
BOGOR, DN-II Presiden RI Prabowo Subianto menerima Menteri Haji dan Umrah beserta Wakil Menteri dan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI di kediamannya, Hambalang, Bogor, pada Rabu (17/06/2026).
Pertemuan tersebut agenda utamanya membahas evaluasi menyeluruh pelaksanaan ibadah haji tahun 2026, sekaligus merumuskan langkah strategis peningkatan kualitas layanan musim mendatang.
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, melaporkan bahwa secara umum penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik dan lancar. Kendati demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah catatan dan aspek teknis yang memerlukan penyempurnaan.
Merespons laporan tersebut, Presiden Prabowo memberikan apresiasi sekaligus sejumlah arahan tegas. Presiden meminta agar persiapan layanan logistik dan operasional dilakukan jauh lebih dini guna meminimalisasi kendala di lapangan.
“Presiden menekankan pentingnya peningkatan kualitas konsumsi, standarisasi akomodasi, serta pemilihan hotel yang benar-benar layak dan nyaman bagi jemaah Indonesia,” ujar Irfan Yusuf usai pertemuan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain efisiensi taktis, Kepala Negara juga menyoroti visi jangka panjang pengelolaan haji. Salah satunya adalah percepatan pengembangan konsep “Kampung Haji”. Langkah ini diproyeksikan mampu mendongkrak mutu pelayanan sekaligus menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) agar lebih terjangkau bagi masyarakat.
Tak kalah penting, Presiden memberikan perhatian khusus pada persoalan antrean. Beliau menginstruksikan Kementerian Haji dan Umrah bersama pihak terkait untuk terus mencari terobosan progresif demi memangkas masa tunggu keberangkatan jemaah secara signifikan.
Red/BPMI Setpres)
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
#Haji2026
JAKARTA, DN-II Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta resmi membuka pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 sejak Senin (15/6/2026).
Pada pelaksanaan tahun ini, Pemprov DKI menyediakan total daya tampung sebanyak 245.980 kursi yang tersebar melalui sekolah negeri, jalur SPMB Bersama, hingga program Sekolah Swasta Gratis.
Guna memastikan kelancaran proses pendaftaran, posko pelayanan SPMB juga mulai dipadati oleh masyarakat. Berdasarkan pantauan di lapangan pada Selasa (16/6/2026), sejumlah orang tua calon peserta didik tampak mendatangi posko pelayanan yang berlokasi di SMAN 78, Kemanggisan, Jakarta Barat untuk berkonsultasi dan mencari informasi.
Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan menegaskan dan memastikan bahwa seluruh rangkaian proses SPMB ini berjalan transparan dan sama sekali tidak dipungut biaya atau gratis.
Rincian Daya Tampung Sekolah Negeri
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dari total kuota yang disediakan, daya tampung khusus untuk sekolah negeri pada Tahun Ajaran 2026/2027 mencapai 228.163 murid baru. Dinas Pendidikan merinci alokasi kursi tersebut untuk berbagai jenjang pendidikan sebagai berikut:
SD: 95.965 murid
SMP: 73.289 murid
SMA: 29.337 murid
SMK: 19.541 murid
PAUD: 6.310 murid
SKB (Sanggar Kegiatan Belajar): 2.830 murid
SLB (Sekolah Luar Biasa): 891 murid
Jalur Penerimaan dan Program Swasta Gratis
Untuk mengakomodasi seluruh calon peserta didik, SPMB tahun ini membuka empat jalur penerimaan resmi, yaitu jalur Prestasi, jalur Afirmasi, jalur Domisili, serta jalur Mutasi (perpindahan tugas orang tua/wali).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain fokus pada SPMB reguler di sekolah negeri, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan alternatif luas bagi masyarakat melalui program sekolah swasta bebas biaya. Pendaftaran untuk SPMB Sekolah Swasta Gratis gelombang pertama ini dilaksanakan secara bersamaan, yakni berlangsung mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026.
Masyarakat diimbau untuk terus memantau kanal informasi resmi Dinas Pendidikan DKI Jakarta guna mendapatkan pembaruan teknis terkait tahapan seleksi di masing-masing jalur. Red
You cannot copy content of this page