BREBES, DN-II Komitmen pemberantasan peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Brebes memasuki babak baru. Pada Kamis (16/4/2026) siang, bertempat di Pendopo Eks Kawedanan Bumiayu, telah dilaksanakan kegiatan pembentukan “Kampung Tangguh Bersih Narkoba”bagi seluruh desa di wilayah Kecamatan Bumiayu.
Acara tersebut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, aparatur desa, hingga tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah, menegaskan komitmen kuat kepolisian untuk terus memerangi narkoba tanpa henti. Kapolres menyoroti bahwa motif utama para pembuat dan pengedar narkoba hanyalah keuntungan ekonomi semata, namun dampaknya sangat merusak bagi para pengguna.
“Jika kita tidak ada upaya untuk memerangi, siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan nasional kita? Cita-cita Indonesia Emas 2045 mustahil tercapai jika generasi kita rusak oleh narkoba,” tegas AKBP Lilik.
Dukungan penuh terhadap inisiatif ini juga disampaikan oleh perwakilan dari BNN Kota Tegal, Yayan Ahdian.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Disebutkan, bahwa BNN memberikan apresiasi tinggi kepada Polres Brebes yang dianggap sangat progresif, bahkan menjadi salah satu Polres di wilayah Polda Jateng yang sukses menyelenggarakan pemilihan Duta Anti Narkoba.
Selain apresiasi, Yayan Ahdian juga memberikan informasi terkait tren peredaran narkoba jenis baru yang mulai marak serta modus baru ditemukan peredaran narkoba dalam bentuk cokelat di wilayah sekitar pegunungan. Disebutkan juga sistem transaksi dari para pengedar yang sebelumnya COD (Cash on Delivery) beralih sepenuhnya ke platform digital untuk menyasar anak muda.
“Keberhasilan program ini bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat sebagai garda terdepan untuk menolak segala bentuk peredaran, terutama yang menyasar pelosok desa melalui modus-modus baru ini,” terangnya.
Sinergi Lintas Sektor dan Komitmen Bersama;
Bupati Brebes yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik, menegaskan bahwa Kampung Tangguh merupakan strategi pemberdayaan agar masyarakat memiliki ketahanan sosial.
Dukungan serupa datang dari TNI yang menekankan pentingnya sinergi TNI-Polri dalam menjaga ketahanan wilayah.
Sebagai bentuk peresmian, dilakukan pemberian rompi secara simbolis kepada perwakilan relawan Kampung Tangguh Bersih Narkoba.
Acara ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama, menandai tekad kolektif Bumiayu untuk menjadi wilayah yang bersih dari pengaruh narkotika. (Red/Hms)
BREBES, DN-II Komandan Kodim (Dandim) 0713/Brebes Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Juara 1 sebagai Dansatgas Terbaik dalam pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-127 Tahun 2026.
Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) melalui Waaster Kasad Bidang Ren dan Puanter Brigjen TNI Jamaluddin,S.I.P.,M.I.P. di Aula Jenderal A.H Nasution Mabesad, Kamis (16/4/2026), kegiatan tersebut Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, kepemimpinan, serta keberhasilan dalam mengoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan TMMD yang berjalan dengan optimal, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam pelaksanaan TMMD Ke-127, Kodim 0713/Brebes dinilai mampu menunjukkan sinergi yang kuat antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Berbagai program fisik maupun nonfisik berhasil diselesaikan dengan baik, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga kegiatan penyuluhan yang meningkatkan kesejahteraan warga.
Dandim 0713/Brebes Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas capaian tersebut karena mendapatkan juara di beberapa kategori yakni Juara 1 Dansatgas LKJ, Juara 2 Wartawan Media Elektronik, Juara 2 Dandim Pembina Media Cetak.
“Penghargaan ini bukan semata-mata untuk saya pribadi, tetapi merupakan hasil kerja keras seluruh anggota Satgas TMMD, dukungan pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat. Ini bukti bahwa kebersamaan dan gotong royong mampu menghasilkan yang terbaik,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan ini akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja ke depan, khususnya dalam mendukung program-program TNI AD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Ke depan, kami akan terus berupaya memberikan yang terbaik dalam setiap pelaksanaan tugas, serta menjaga kemanunggalan TNI dengan rakyat,” tambahnya.
Keberhasilan ini semakin memperkuat peran Kodim 0713/Brebes sebagai satuan kewilayahan yang tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga aktif dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di daerah.(Red/Pen0713)
Kisah Teguh Kartono dan Eko Budi: Menjaga Nadi Pasar Larangan di Tengah Sepi dan Ketidakadilan Upah
BREBES, DN-II Riuh rendah pasar tradisional kini mulai berganti sunyi. Di balik deretan los dan kios Pasar Larangan yang semakin jarang disinggahi pembeli, tersimpan nestapa para petugas dan pedagang yang mencoba bertahan di tengah gempuran zaman. Bukan sekadar kalah saing dengan platform digital, mereka kini berjuang melawan ketimpangan kebijakan yang mencekik kesejahteraan.
Pasar yang Kian Sepi: Kalah Telak dari Layar Ponsel
Kondisi pasar tradisional saat ini berada di titik nadir. Meski kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini masih mencatatkan angka Rp 609 juta per tahun, realitas di lapangan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Volume pengunjung merosot drastis, memaksa pedagang “berdarah-darah” hanya untuk sekadar menutup modal harian.
Teguh Kartono, seorang petugas pasar dengan masa kerja 23 tahun, mengungkapkan bahwa badai ini bermula sejak pandemi COVID-19. Namun, setelah pandemi mereda, eksistensi pasar tak kunjung pulih karena perilaku belanja masyarakat telah berpindah sepenuhnya ke genggaman ponsel.
”Selain faktor digital, munculnya pusat-pusat perbelanjaan baru di area penyangga membuat pelanggan beralih ke lokasi yang dianggap lebih modern dan dekat dengan hunian mereka,” ujar Eko Budi Oktavianto, salah satu petugas pemungut retribusi pasar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sektor yang paling terpukul adalah pedagang kain. Jika dahulu hari Jumat dan Minggu menjadi “ladang emas”, kini hari-hari tersebut justru menjadi saksi bisu tutupnya toko-toko karena ketiadaan transaksi.
Ironi Kesejahteraan: Kerja di Lapangan, Upah Terkebiri
Kemelut di pasar ternyata tidak hanya bersumber dari faktor eksternal. Di internal operasional, terdapat ketimpangan upah yang mencolok antar pegawai. Dari total 11 karyawan dan 13 personel keamanan, mayoritas status kepegawaian masih menggantung pada status PPPK dan tenaga honorer (paruh waktu).
Ketidakadilan terasa nyata saat membandingkan slip gaji. Eko Budi Oktavianto, yang juga bertugas sebagai operator di pasar, mengaku menerima upah sebesar Rp 1,3 juta per bulan melalui Bank Brebes. Angka ini sangat timpang jika dibandingkan dengan pegawai paruh waktu di tingkat Dinas yang mencapai Rp 2,3 juta.
Tabel Perbandingan Estimasi Upah:
Kategori Pegawai Lokasi Tugas Estimasi Upah Per Bulan
Pegawai Paruh Waktu Lapangan (Pasar) Rp 1.300.000
Pegawai Paruh Waktu Kantor Dinas Rp 2.300.000
“Ada selisih Rp 1 juta. Ini yang membuat kami bertanya-tanya,” keluh Eko mengenai disparitas upah antara petugas garda depan di pasar dengan mereka yang bertugas di lingkungan kantor Dinas.
Menanti Keadilan di Selembar SK
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Hingga saat ini, para pegawai yang Surat Keputusannya (SK) baru diterbitkan per Oktober lalu hanya bisa memendam harap. Di tengah tuntutan hidup yang kian tinggi dan beban kerja lapangan yang berat, mereka menagih keadilan kebijakan dari pemerintah daerah.
Tanpa adanya penyesuaian upah yang layak dan strategi revitalisasi pasar yang konkret, nasib para penjaga nadi ekonomi rakyat ini benar-benar berada di ujung tanduk. Pemerintah Kabupaten Brebes diharapkan tidak menutup mata atas ketimpangan yang terjadi di bawah payung instansi yang sama.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Wajah pusat perbelanjaan tradisional kian hari kian muram. Pasar Larangan (Pasar Tum), yang dulunya menjadi primadona dengan nilai investasi lapak mencapai puluhan juta rupiah, kini tengah berjuang melawan sepi. Di tengah anjloknya daya beli, pengelola dan pedagang kini terjepit beban target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melonjak drastis.
Kejayaan yang Memudar dan Penertiban Administrasi
Kepala Pasar Larangan, Gunawan, mengungkapkan bahwa nilai investasi di pasar ini sejatinya tergolong sangat tinggi. Untuk satu unit ‘los’ saja, harganya bisa menyentuh angka Rp50 juta, sementara unit kios dibanderol jauh di atas itu. Namun, tingginya nilai aset tersebut kini tidak sebanding dengan perputaran uang di lapangan.
Selain tantangan ekonomi, pihak pengelola kini memperketat pengawasan terhadap kepemilikan lapak. Sesuai regulasi pusat, pedagang dilarang keras memperjualbelikan atau menyewakan kembali (overkontrak) lapak kepada pihak ketiga.
”Aturannya tegas, hanya boleh digunakan sendiri. Jika terbukti diperjualbelikan, izinnya langsung dicabut (disobek). Ini instruksi langsung dari kantor pusat,” ujar salah seorang petugas pengelola lapangan yang meminta identitasnya dirahasiakan, Kamis (16/4/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Meski demikian, ia tidak menampik adanya praktik “bawah tangan” yang sulit dideteksi karena dilakukan secara personal dan tertutup.
Target PAD 2026 Lompatan Ambisius di Tengah Krisis
Kelesuan pasar pasca-pandemi Covid-19 menjadi titik balik yang pahit. Jika sebelum pandemi realisasi pendapatan selalu melampaui kuota (over target), kini kondisinya berbanding terbalik.
Data menunjukkan tren yang mengkhawatirkan:
Tahun 2025: Target Rp200 juta-Rp300 juta (Tidak tercapai).
Tahun 2026: Target dipatok naik signifikan menjadi Rp600 juta.
Kenaikan target sebesar 100% ini dirasa sangat mencekik. “Semenjak pandemi, target tidak pernah terpenuhi. Alasannya klasik namun nyata: pengunjung tidak ada. Bahkan pada hari weekend (Jumat-Minggu), banyak pedagang memilih tutup karena sepinya pembeli,” tambahnya.
Realita Lapangan: Dilema Retribusi dan Urusan Perut
Kondisi pasar yang lengang membuat pedagang berada di titik nadir. Banyak dari mereka yang memilih tidak membuka lapak karena biaya operasional seperti transportasi dan konsumsi seringkali lebih besar daripada hasil penjualan.
Dilema ini berimbas langsung pada penarikan retribusi. Meski sistem e-retribusi telah diterapkan dengan tarif terjangkau (Rp1.000 hingga Rp2.000), penagihan di lapangan seringkali berbenturan dengan rasa kemanusiaan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Ada pedagang yang memiliki 5 los, seharusnya membayar Rp10.000, tapi mereka hanya mampu bayar Rp8.000. Sebagai petugas, saya sering merasa tidak tega. Mau dipaksa, mereka memang tidak ada uangnya. Tidak dipaksa, saya dituntut memenuhi target dari kantor,” keluh sumber tersebut.
Ancaman Pencabutan Izin dan Sepinya Peminat Baru
Sebagai langkah terakhir, pengelola mulai melayangkan teguran kepada pemilik lapak yang sudah lama nonaktif. Tujuannya agar lapak tersebut bisa dialihkan kepada pedagang baru yang lebih produktif demi memutar roda ekonomi dan menyumbang PAD.
Namun, upaya ini menemui jalan buntu. Minimnya prospek keuntungan membuat calon pedagang baru enggan masuk ke Pasar Tum.
”Saat ditawarkan ke orang lain, tidak ada yang berminat. Alasannya tetap sama: jualan tidak laku, hanya habis untuk biaya makan sehari-hari,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
Brebes, DN-II Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, Sat Binmas Polres Brebes melaksanakan kegiatan sambang dan pembinaan terhadap anggota Satkamling di Desa Kalialang dan Desa Jatibarang Kidul, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Rabu malam (15/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 20.30 WIB hingga tengah malam tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Binmas Polres Brebes AKP Rachmat Wibowo Budi Pratama, S.TrK., S.I.K., dan dihadiri oleh Kapolsek Jatibarang AKP Kasam, S.H., serta jajaran anggota Sat Binmas dan Bhabinkamtibmas setempat.
Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan pembinaan sekaligus menyampaikan sejumlah pesan kamtibmas kepada para anggota Satkamling dan masyarakat. Warga diajak untuk aktif melaksanakan ronda malam atau siskamling sebagai upaya menjaga keamanan lingkungan secara mandiri.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tetap bijak dalam menyikapi informasi yang beredar serta tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat mengganggu kondusivitas wilayah.
Petugas juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap orang asing maupun aktivitas mencurigakan, serta mendorong warga untuk segera melaporkan kepada Bhabinkamtibmas atau Polsek terdekat apabila menemukan potensi gangguan keamanan.
Dalam kesempatan tersebut, warga juga diajak untuk melakukan pendataan tamu wajib lapor 1×24 jam sebagai langkah deteksi dini guna mencegah tindak kriminalitas di lingkungan sekitar.
Kasat Binmas Polres Brebes AKP Rachmat Wibowo Budi Pratama menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program Polri Presisi dalam membangun sinergitas antara kepolisian dan masyarakat.
“Diharapkan melalui kegiatan ini, kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan semakin meningkat, sehingga potensi gangguan kamtibmas dapat dicegah sejak dini,” ujarnya. (Red/Hms)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
BREBES, DN-II PT BPR Bank Brebes (Perseroda) mencatatkan lompatan kinerja gemilang di awal tahun 2026. Bank milik Pemerintah Kabupaten Brebes ini sukses melampaui target laba tahunan dengan capaian mencapai 130 persen, sebuah prestasi yang mempertegas sehatnya ekosistem Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah tersebut.
Pencapaian luar biasa ini dinilai tidak lepas dari tangan dingin dan kebijakan visioner Bupati Brebes, Hj. Paramitha Widya Kusuma. Di bawah kepemimpinannya, Bank Brebes mendapatkan dukungan penuh melalui penguatan modal dan arahan strategis yang memungkinkan manajemen berinovasi lebih leluasa di tengah persaingan perbankan yang ketat.
Realisasi Laba Melampaui Ekspektasi
Berdasarkan data laporan keuangan, target laba tahun 2025 yang semula dipatok sebesar Rp1,5 miliar, berhasil terealisasi sebesar Rp1,933 miliar. Tren positif ini berlanjut hingga memasuki kuartal pertama tahun 2026.
”Capaian laba hingga 130 persen ini adalah buah dari kerja keras seluruh tim dan inovasi layanan digital yang semakin diminati nasabah. Kami berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan pelayanan hingga ke pelosok Brebes,” ungkap Pejabat Eksekutif Bagian Operasional, Nur Afridah, kepada awak media, Rabu (15/04/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dipercaya Kelola Gaji Ribuan PPPK
Kepercayaan Pemerintah Daerah terhadap kapasitas Bank Brebes juga semakin menguat. Hal ini dibuktikan dengan penunjukan bank tersebut sebagai mitra utama dalam pengelolaan penggajian tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik kategori Penuh Waktu maupun Paruh Waktu.
”Pada tahap awal, kami telah dipercaya mengelola pembayaran gaji untuk sekitar 2.400 personel. Ini menjadi bukti bahwa kapasitas dan keandalan sistem teknologi informasi kami sangat solid dan siap melayani skala besar,” tambah Nur Afridah.
Borong Penghargaan Nasional
Kualitas manajemen yang mumpuni membawa Bank Brebes meraih pengakuan di tingkat nasional. Sederet prestasi bergengsi berhasil diboyong, di antaranya:
BUMD Awards 2025 dari Kementerian Dalam Negeri.
TOP BUMD Awards 2026 dengan predikat BPR Bintang 4.
Atas kontribusi dan dedikasinya dalam membina perusahaan daerah, Bupati Brebes, Hj. Paramitha Widya Kusuma, SE., MM., juga dianugerahi penghargaan sebagai TOP Pembina BUMD. Penghargaan ini menjadi simbol keberhasilan sinergi antara kebijakan pemerintah daerah dengan profesionalisme manajemen perbankan.
Dengan performa yang terus menanjak, Bank Brebes kini bertransformasi menjadi pilar ekonomi daerah yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga memberikan kemudahan akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Brebes.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
BREBES, DN-II Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Sosial tengah melakukan langkah masif untuk memastikan ketepatan sasaran bantuan sosial (Bansos). Fokus utama saat ini diarahkan pada pemutakhiran data masyarakat berkebutuhan khusus, terutama kategori Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan penyandang disabilitas dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Rabu (15/4/2026).
Digitalisasi Data Lewat SIKS-NG
Dalam dialog interaktif di Radio Singosari FM, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Brebes, Imam Baihaqi, melalui Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan, Wahrudin, menjelaskan bahwa proses pemutakhiran ini didukung penuh oleh sistem SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) milik Kementerian Sosial.
Wahrudin menyebutkan, sistem tersebut kini memiliki fitur spesifik untuk menandai jenis disabilitas secara rinci agar bantuan lebih tepat guna.
”Sistem sekarang mencakup klasifikasi spesifik, mulai dari tuna netra, disabilitas fisik, hingga gangguan mental atau ODGJ. Namun, validasi status tersebut wajib disertai surat keterangan dokter yang sah. Jika dokumen medis lengkap, sistem pusat secara otomatis akan membacanya sebagai prioritas penerima bantuan,” jelas Wahrudin.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Terobosan Kendala Adminduk
Meski sistem sudah mumpuni, hambatan terbesar di lapangan seringkali muncul dari sisi Administrasi Kependudukan (Adminduk). Banyak warga dengan kondisi ODGJ belum memiliki KTP-el, sehingga data mereka tertahan dan tidak terbaca oleh sistem nasional.
Menyikapi hal tersebut, Dinas Sosial mendorong dua langkah strategis:
Jemput Bola Perekaman: Berkolaborasi dengan pihak terkait untuk melakukan perekaman KTP-el langsung bagi warga disabilitas yang belum terdata.
Pengusulan Berjenjang: Melakukan pengusulan ulang melalui aplikasi SIKS-NG atau skema PBI Pemda yang dikelola oleh Dinas Kesehatan bagi warga yang terkendala syarat administrasi tertentu.
Reaktivasi PBI JKN: Fokus Kondisi Darurat
Terkait kepesertaan PBI JKN (BPJS Gratis) yang sempat dinonaktifkan, Wahrudin menegaskan bahwa pemerintah sedang mengupayakan percepatan reaktivasi. Sesuai instruksi Kementerian Sosial, prioritas diberikan kepada warga dengan penyakit kronis, katastropik, atau kondisi darurat medis yang mengancam jiwa.
”Kami tidak hanya menunggu, tetapi proaktif melakukan verifikasi ulang terhadap sekitar 102.000 data warga yang statusnya dinonaktifkan. Tujuannya agar hak akses layanan kesehatan mereka kembali terjamin,” tegasnya.
Panduan bagi Masyarakat
Dinas Sosial menghimbau masyarakat yang merasa bantuan sosialnya terhenti atau kartu BPJS-nya tidak aktif untuk segera mengambil langkah proaktif:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Layanan Mandiri: Mendatangi Kantor Dinas Sosial, Mal Pelayanan Publik (MPP), atau kantor desa/kelurahan setempat.
Koordinasi Perangkat Desa: Melakukan pengecekan status kependudukan dan verifikasi kelayakan bantuan.
Upaya verifikasi massal ini diharapkan mampu menyaring kembali warga yang benar-benar layak, sehingga usulan pengaktifan kembali status kepesertaan ke pemerintah pusat dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Kesenjangan standar pendidikan antara calon guru dengan lulusan lembaga pendidikan tinggi kedinasan, seperti STAN atau Akpol, kini menjadi sorotan tajam. Proses pencetakan tenaga pendidik di Indonesia dinilai masih jauh dari standar profesional, bahkan terkesan “asal-asalan” di sejumlah lembaga pendidikan di daerah.
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes, Drs. Budi Anjar, S.Pd., M.MPd., mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait fenomena mudahnya seseorang menyandang gelar guru tanpa melalui proses penggodaan mental dan akademik yang ketat.
Disiplin 24 Jam vs Kuliah Formalitas
Menurut Budi Anjar, perbedaan mencolok terlihat pada cara negara mempersiapkan calon pegawainya. Lulusan sekolah kedinasan ditempa dengan disiplin tinggi selama 24 jam untuk membentuk pola pikir dan kinerja yang tertata. Sebaliknya, pendidikan guru di tingkat lokal dinilai mengalami degradasi standar.
”Anak-anak lulusan STAN atau Akpol itu digembleng luar biasa untuk menjadi aparat yang kompeten. Masalahnya, bagaimana dengan proses pencetakan guru kita?” ujar Budi Anjar saat diwawancarai wartawan, Rabu (15/4/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia membeberkan fakta pahit di lapangan mengenai menjamurnya lembaga pencetak guru yang tidak menjalankan standar mutu.
”Ada yang kuliah satu semester hanya masuk tiga kali, tiba-tiba sudah wisuda dan menyandang gelar guru. Ini sangat memprihatinkan, padahal guru memegang tanggung jawab besar dalam menentukan masa depan bangsa,” tegasnya.
Mendorong Skema Pendidikan Guru Berstandar Kedinasan
Melihat ketimpangan tersebut, Dewan Pendidikan Brebes mendorong pemerintah untuk merombak total skema pendidikan profesi guru. Jika guru dianggap sebagai profesi strategis pembentuk karakter bangsa, maka pendidikannya wajib dikelola secara profesional dan berstandar nasional.
”Harusnya sejak masa pendidikan, calon guru sudah dibiayai atau diberi uang saku oleh pemerintah, layaknya sekolah kedinasan. Ini penting untuk memastikan hanya putra-putri terbaik dan yang paling berdedikasi yang bisa mengajar anak cucu kita,” tambahnya. 
Kesejahteraan Rendah, Kualitas SDM Tertinggal
Selain persoalan proses pendidikan, rendahnya penghargaan terhadap profesi guru menjadi pemicu utama kemunduran kualitas SDM Indonesia di kancah Asia Tenggara. Budi Anjar menyoroti fakta bahwa penghasilan banyak guru masih di bawah Upah Minimum Regional (UMR), kalah jauh dibanding buruh industri.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan sejarah masa lalu, di mana Indonesia sempat menjadi kiblat pendidikan bagi negara tetangga.
”Dulu guru-guru kita dikirim ke Malaysia untuk mengajar. Sekarang kondisinya berbalik. Di Asia Tenggara, kualitas SDM kita masih rendah. Kita kalah bersaing dengan Malaysia, Brunei, Thailand, bahkan Filipina,” ungkapnya dengan nada getir.
Dampak Sistemik pada Kedaulatan Sumber Daya Alam
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Rendahnya kualitas SDM ini dinilai berdampak langsung pada ketidakmampuan Indonesia mengelola kekayaan alam secara mandiri. Meskipun kaya akan nikel, batu bara, hingga minyak bumi, Indonesia masih bergantung pada pihak asing karena keterbatasan kualitas manajemen manusia.
”Ironis, untuk BBM saja kita masih harus membeli dari Singapura, padahal bahan mentahnya dari bumi kita. Semuanya kembali pada masalah manajemen SDM. Jika gurunya tidak dipersiapkan dengan hebat, bagaimana mungkin kita bisa mencetak generasi yang mampu menjaga kedaulatan negeri ini?” pungkas Budi Anjar.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Di balik riuh aktivitas siswa di SMPN 2 Ketanggungan, terselip sebuah kisah dedikasi yang tak lekang oleh waktu. Warsono, atau yang akrab disapa Mas Warsono, bukan sekadar staf Tata Usaha (TU) biasa. Ia adalah saksi hidup perjalanan sekolah tersebut selama lebih dari dua dekade.
Dari Sapu Kebun hingga Urusan Kepegawaian
Perjalanan karier Warsono adalah potret nyata perjuangan dari titik nadir. Memulai pengabdian pada tahun 2005 sebagai tukang kebun, ia masih mengingat jelas upah pertamanya yang hanya sebesar Rp128.000. Bagi Warsono, sekolah ini adalah rumah; tempat ia menimba ilmu saat remaja sekaligus tempatnya mengabdi sebagai alumni.
Loyalitasnya telah teruji melalui berbagai lini tugas. Mulai dari penjaga keamanan (Satpam), staf kesiswaan, hingga kini memegang tanggung jawab vital di bagian Kepegawaian Tata Usaha.
“Saya menjalaninya dengan rasa syukur. Ini adalah bentuk pengabdian saya kepada negara dan almamater tercinta,” ujarnya saat ditemui, Rabu (15/4/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ironi Kesejahteraan di Tengah Status P3K
Meski kini telah mengantongi status sebagai P3K Paruh Waktu, kenyataan pahit mengenai kesejahteraan masih membayangi. Di tahun 2026 ini, Warsono menerima upah sebesar Rp1.198.000 per bulan. Nominal yang dirasa kian menjauh dari kata layak, terutama dengan tanggung jawab menghidupi empat orang anak di tengah kenaikan biaya hidup.
Demi menyiasati kebutuhan dapur, istri Warsono turut berjuang dengan mengelola kantin sekolah. Selain itu, demi menekan pengeluaran bulanan, ia sekeluarga kini menetap di rumah dinas sekolah yang sederhana.
Keterbatasan ekonomi ini juga memukul pendidikan anak sulungnya. Meski kini duduk di bangku kelas 2 SMA, sang anak terpaksa menempuh jalur Kejar Paket C agar bisa bersekolah sambil bekerja, setelah sebelumnya terkendala biaya saat hendak mendaftar ke SMK Negeri.
Menagih Janji Keadilan bagi Pengabdi Lama
Di tengah segala himpitan, semangat Warsono tak lantas padam. Namun, ia menyelipkan pesan mendalam bagi para pengambil kebijakan. Ia berharap pemerintah tidak hanya melihat angka, tetapi juga menghargai rekam jejak dan masa kerja para pegawai yang telah lama berdedikasi.
“Banyak dari kami yang bekerja dengan ikhlas untuk negara, namun sering kali luput dari perhatian. Kami hanya berharap ada keadilan nyata bagi mereka yang sudah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk mengabdi,” pungkasnya dengan nada getir namun penuh harap.
Kisah Warsono adalah potret dari ribuan tenaga kependidikan di Indonesia. Mereka tetap teguh berdiri di koridor pengabdian, menjaga roda pendidikan tetap berputar, meski kesejahteraan masih menjadi mimpi yang terus diperjuangkan.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah Wilayah Brebes mengambil langkah tegas untuk membersihkan wilayah perkotaan dari tumpukan sampah liar. Mencakup koordinasi di lima kecamatan, UPTD kini menerapkan kombinasi strategi antara edukasi persuasif dan pengawasan ketat di titik-titik rawan. (15/4/2026).
Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah Brebes, Fajar Rizki, menegaskan bahwa aksi ini merupakan respons cepat atas keluhan masyarakat. Pasalnya, keberadaan sampah liar, terutama di wilayah Dusun Kedungwuluh dan kawasan Padi Diarjo, kerap memicu bau tidak sedap yang mengganggu aktivitas warga.
Strategi Penjagaan dan Edukasi Visual
Fajar menjelaskan bahwa pihaknya tidak hanya sekadar mengangkut sampah, tetapi juga berupaya mengubah perilaku masyarakat. Salah satu langkah konkretnya adalah dengan memasang banner peringatan dan menempatkan petugas untuk penjagaan (piket) di lokasi-lokasi “langganan” sampah ilegal.
“Kami memasang banner imbauan sebagai langkah edukasi agar warga tidak lagi membuang sampah sembarangan. Petugas kami juga melakukan penjagaan intensif di titik rawan seperti kawasan Pulosari, Toko Media, hingga area Toko Aneka,” ujar Fajar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Upaya ini membuahkan hasil. Pantauan di lapangan menunjukkan area depan Toko Aneka yang sebelumnya kumuh, kini terpantau bersih total tanpa ada sisa tumpukan sampah yang meluber ke badan jalan.
Solusi Fasilitas: Kontainer Sampah di PLN Lama
Menyadari bahwa larangan harus disertai solusi, UPTD telah menempatkan bak kontainer sampah di area PLN Lama sejak awal April. Fasilitas ini khusus disediakan untuk menampung lonjakan volume sampah yang biasanya terjadi pada pagi hari di sepanjang jalur pasar.
“Penempatan kontainer di PLN Lama bertujuan memutus rantai sampah liar di sekitar Toko Media, depan Nirmala, hingga deretan Toko Mas. Kami ingin saat aktivitas perdagangan dimulai, lingkungan sudah dalam keadaan steril dari tumpukan sampah,” tambahnya.
Sanksi Tegas Menanti Pelanggar
Pemerintah Kabupaten Brebes kini tidak lagi sekadar memberi imbauan. Fajar mengingatkan bahwa aturan mengenai kebersihan telah tertuang jelas dalam Peraturan Daerah (Perda) dengan sanksi yang memberatkan bagi pelanggar:
Denda Materiil: Maksimal sebesar Rp 750.000,00.
Sanksi Pidana: Pelanggar dapat diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
“Fasilitas sudah kami siapkan, pengawasan pun rutin kami lakukan. Sekarang tinggal kesadaran masyarakat. Kami berharap warga bisa bekerja sama menjaga kebersihan Brebes demi kenyamanan kita bersama,” pungkas Fajar Rizki.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
You cannot copy content of this page