BREBES, DN-II Menjaga performa motor di tengah kesibukan kini tak lagi sulit. Melalui dealer Sumber Baru Rejeki, Yamaha kembali menghadirkan program Service Kunjung Yamaha (SKY). Kali ini, layanan jemput bola tersebut hadir untuk memberikan kemudahan bagi para guru dan staf di lingkungan SMPN 1 Wanasari, Brebes.
Fajar, perwakilan Yamaha Sumber Baru Rejeki, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin bulanan yang bertujuan mendekatkan layanan purnajual kepada masyarakat.
“Kami konsisten mengadakan SKY setiap bulan dengan lokasi yang berpindah-pindah. Hari ini, kami memfokuskan layanan di wilayah SMPN 1 Wanasari guna menjangkau konsumen setia kami di area terdekat,” jelas Fajar. (5/2/2026).
Waspada Motor Mogok Akibat Banjir
Mengingat curah hujan yang mulai tinggi, Fajar memberikan perhatian khusus pada risiko kendaraan yang terjangkau banjir. Masalah yang paling sering terjadi adalah motor mogok akibat busi mati atau masuknya air ke ruang bakar (water hammer).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Yamaha sangat menyarankan agar pemilik kendaraan tidak memaksakan menghidupkan mesin jika motor sempat terendam banjir. Langkah terbaik adalah segera membawanya ke bengkel resmi untuk pengecekan menyeluruh guna menghindari kerusakan mesin yang lebih fatal.
Layanan Jemput Gratis: Solusi Saat Darurat
Bagi konsumen yang mengalami kendala motor mogok dan tidak sempat datang ke bengkel, Yamaha menawarkan solusi praktis melalui Layanan Service Jemput:
Tanpa Biaya Tambahan: Gratis biaya penjemputan selama masih dalam area jangkauan dealer.
Jangkauan Luas: Tersedia di berbagai jaringan cabang Yamaha, termasuk wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Tegal.
Tips Mesin Awet: Rahasia Performa Matic Tetap Prima
Dalam kesempatan tersebut, Fajar juga membagikan panduan perawatan bagi pengguna motor matic agar tetap bertenaga dan memiliki umur mesin yang panjang:
Disiplin Ganti Oli:
Matic Reguler: Maksimal setiap 2.000 km.
Matic Premium (NMAX/155cc ke atas): Maksimal setiap 3.000 km.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Servis Berkala Tanpa Menunggu Rusak: Jangan menunggu motor mogok. Perawatan preventif jauh lebih ekonomis daripada biaya perbaikan besar.
Gunakan Suku Cadang Asli: Selalu gunakan sparepart original Yamaha (Yamalube) untuk menjamin keamanan dan kecocokan komponen mesin.
“Intinya, rutin servis dan tepat waktu ganti oli adalah kunci utama jika ingin performa mesin tetap terjaga seperti baru,” tutup Fajar.
Bagi Anda yang membutuhkan bantuan darurat atau ingin menjadwalkan servis di rumah, segera hubungi dealer Yamaha Sumber Baru Rejeki terdekat untuk menikmati layanan SKY yang praktis dan terpercaya.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Brebes tengah mendalami laporan dugaan tindak pidana penggelapan yang menimpa seorang warga Kecamatan Brebes berinisial D. Kasus yang melibatkan kerugian ratusan juta rupiah ini kini telah memasuki tahap penyelidikan intensif.
Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan tertanggal 21 Oktober 2025, peristiwa dugaan penggelapan tersebut terjadi di Desa Kalipucang, Kecamatan Jatibarang, pada September 2023. Pelapor mengaku mengalami kerugian materiil mencapai Rp120 juta.
Perkembangan Penyelidikan
Hingga saat ini, pihak kepolisian telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 31 Oktober 2025. Unit I Pidana Umum Satreskrim Polres Brebes dilaporkan sedang melakukan serangkaian klarifikasi.
“Penyidik masih melakukan tahap penyelidikan, termasuk wawancara terhadap pelapor dan saksi-saksi guna mendalami duduk perkara,” tulis keterangan dalam dokumen tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dua orang berinisial Sdri. C dan Sdr. T berstatus sebagai terlapor dalam perkara ini. Namun, kepolisian menegaskan bahwa status keduanya masih sebatas terlapor dan belum ada penetapan tersangka, mengingat proses hukum yang masih berada di tahap awal.
Tinjauan Yuridis
Secara hukum, perkara yang dilaporkan oleh saudara D mengacu pada beberapa landasan peraturan perundang-undangan berikut:
Pasal 372 KUHP (Penggelapan): Mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Pasal 184 KUHAP: Terkait alat bukti sah yang tengah dikumpulkan penyidik (keterangan saksi, surat, dan keterangan ahli jika diperlukan) untuk meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan.
Perkapolri No. 6 Tahun 2019: Tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang menjadi dasar prosedur profesionalisme Polri dalam menangani laporan masyarakat.
Pelapor D mengapresiasi langkah Polres Brebes, namun ia berharap adanya percepatan progres penanganan perkara agar memberikan kepastian hukum.
“Kami berharap proses ini berjalan transparan dan profesional. Kami juga mendapat informasi bahwa salah satu terlapor, yakni Sdri. C, diduga berkaitan dengan laporan lain di unit Tipikor. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik untuk mendalami keterkaitan tersebut,” ujar D.
Pihak kepolisian menegaskan akan menangani kasus ini sesuai prosedur dan tetap menjunjung tinggi Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Tim
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
BREBES, DN-II Dalam upaya menciptakan budaya tertib berlalu lintas sejak dini, Satlantas Polres Brebes melaksanakan giat pendampingan dan monitoring Patroli Keamanan Sekolah (PKS) di SMK Boarding School Brebes pada Kamis (05/02/2026) pagi.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Operasi Keselamatan Candi 2026.
Fokus utama kegiatan adalah memberikan edukasi dan glorifikasi keselamatan jalan guna menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. 
Kasat Lantas Polres Brebes, AKP Ahmad Zainurrozaq, S.T.R., S.I.K., M.M., menyampaikan bahwa kehadiran personel di sekolah tersebut bertujuan untuk mendisiplinkan para siswa dalam berlalu lintas.
“Kami ingin merubah mindset para pelajar agar lebih sadar dan taat aturan, sehingga angka pelanggaran maupun kecelakaan di kalangan remaja dapat ditekan,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Melalui pendampingan anggota PKS ini, diharapkan tercipta situasi Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) yang kondusif, khususnya di lingkungan pendidikan.
AKP Ahmad Zainurrozaq menegaskan harapan besar dari kegiatan ini bagi dunia pendidikan di Brebes.
“Melalui pendampingan anggota PKS ini, diharapkan tercipta situasi Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) yang kondusif, khususnya di lingkungan pendidikan,” pungkasnya. (Red/Hms)
BREBES, DN-II Transparansi kekayaan kini menjadi “rapor awal” bagi para calon pejabat yang berlaga dalam seleksi terbuka di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes. Langkah ini menegaskan bahwa integritas bukan sekadar slogan, melainkan syarat administrasi yang nyata.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Brebes, Dr. Moh. Syamsul Haris, S.H., M.H., menegaskan bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.
“LHKPN menjadi instrumen penting untuk memastikan akuntabilitas para calon pemimpin sebelum mereka menduduki jabatan strategis di Pemkab Brebes,” ujar Haris.
Berdasarkan data terbaru yang dihimpun dari laman resmi KPK, profil finansial para kandidat kepala dinas menunjukkan keberagaman yang menarik. Berikut adalah rincian harta kekayaan para kandidat di berbagai formasi:
1. Dinas Penanaman Modal & PTSP
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sebagai pintu gerbang investasi daerah, posisi ini diperebutkan oleh tiga kandidat dengan profil kekayaan di rentang Rp800 juta hingga Rp1,7 miliar:
Juwita Asmara: Rp1.786.512.974
Andri Firdaus: Rp1.512.300.000
Adhitya Tri Hatmoko: Rp835.471.480
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
Moch Reza Prisman: Rp1.812.427.951
Cecep Aji Suganda: Rp1.719.271.535
Setiawan Nugroho: Rp603.098.830
3. Dinas Kearsipan & Perpustakaan
Wartoi: Rp1.143.000.000
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Driwanto: Rp420.700.000
Nurjanto: (Data dalam proses sinkronisasi)
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Hendri A. Komara: Rp1.243.000.000
Hengky Oxtovianto: Rp820.516.206
Iskandar Agung: Rp672.516.206
Sorotan Khusus: Sektor Kesehatan & RSUD
Jabatan di sektor kesehatan dan RSUD menunjukkan angka kekayaan yang cukup signifikan dibandingkan formasi lainnya. Berikut perbandingan kekayaan kotor dan beban hutang para kandidat:
Nama Calon Pejabat Instansi Tujuan Total Kekayaan Beban Hutang
dr. Heru Padmonobo Dinkes Rp7.765.000.000 Rp110.000.000
dr. Adhi Supriadi RSUD Rp7.357.742.123 Rp423.400.000
dr. Aries Suparmitanti RSUD Rp7.197.898.106 Rp1.847.989.170
dr. Dedy Iskandar Z Dinkes Rp719.082.237 Rp266.500.000
Imam Budi Santoso RSUD Rp502.750.000 Rp72.000.000
dr. Tambah Raharjo Dinkes Rp364.300.000 Rp120.000.000
Catatan Redaksi: Data untuk posisi Kepala Dinas Sosial serta Kepala Dinas Kebudayaan & Pariwisata saat ini masih dalam tahap validasi dengan sistem KPK. Redaksi akan memperbarui informasi segera setelah data resmi tersedia.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Brebes memberikan teguran keras terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum pengurus Karang Taruna di tingkat desa. Penegasan ini muncul menyusul adanya keresahan warga Desa Kemurang Wetan terkait dugaan permintaan “dana kompensasi” kepada sejumlah perusahaan di wilayah tersebut.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Brebes, Tarsono, SE, MM, menegaskan bahwa Karang Taruna adalah organisasi sosial yang berfokus pada pembinaan kepemudaan dan kesejahteraan masyarakat, bukan lembaga komersial.
Batasan Wewenang dan Pembinaan
Dalam dialog bersama warga, Tarsono menjelaskan bahwa fungsi Dinsos terhadap Karang Taruna terbatas pada aspek pembinaan struktural dan kelembagaan. Ia menyayangkan jika ada oknum yang bergerak di luar koridor teknis tanpa koordinasi resmi.
“Sebetulnya, jika Karang Taruna melakukan sesuatu tanpa konfirmasi atau pemberitahuan dari Dinas, maka kami tidak tahu-menahu terkait tindakan tersebut,” ujar Tarsono. (4/2/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Soroti Dugaan Pungli Berkedok Kompensasi
Isu ini mencuat setelah perwakilan warga mempertanyakan aliran dana kompensasi dari beberapa perusahaan besar di wilayah tersebut—termasuk PT GEI, PT Xin Hei, dan PT Bintang Lima—yang diduga mengalir ke pengurus Karang Taruna setempat.
Menanggapi hal itu, Tarsono menekankan tiga poin krusial:
Murni Sosial: Karang Taruna tidak memiliki mekanisme reward atau anggaran resmi yang bersumber dari kompensasi proyek industri.
Penyalahgunaan Wewenang: Permintaan fasilitas atau uang tunai kepada pengembang proyek dipastikan di luar sepengetahuan dan kewenangan Dinas Sosial.
Sanksi Tegas: Tindakan mengatasnamakan lembaga untuk kepentingan materiil atau pungutan liar (pungli) merupakan pelanggaran berat terhadap marwah organisasi.
Larangan Mencatut Nama Dinas
Tarsono juga memperingatkan oknum-oknum yang kerap “menjual” nama Dinas Sosial untuk melancarkan aksi pungutan di lapangan. Ia menegaskan bahwa pihak dinas tidak pernah menginstruksikan atau melegalkan praktik tersebut.
“Kalau mengatasnamakan Dinas Sosial untuk pungli, berarti itu menjual nama instansi. Peran kami sangat jelas, hanya sebagai pembina kelembagaan, bukan peminta setoran,” tegasnya.
Warga berharap Dinas Sosial tidak hanya memberikan imbauan, tetapi juga mengambil langkah konkret dalam menertibkan oknum pengurus desa. Hal ini dinilai penting demi menjaga iklim investasi di Brebes serta memastikan kerukunan warga tetap terjaga tanpa adanya praktik premanisme berkedok organisasi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
Misteri Dana Miliaran di Kemurang Wetan: Warga Pertanyakan Transparansi, Ketua Karang Taruna Bungkam
BREBES, DN-IIÂ Suasana audiensi di Balai Desa Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, berlangsung memanas pada Selasa (3/2/2026).
Sejumlah warga melontarkan kritik tajam terkait pengelolaan dana kompensasi proyek pembangunan pabrik PT GEI yang mengalir ke kas Karang Taruna desa setempat.
Dana yang diduga mencapai angka miliaran rupiah tersebut menjadi polemik lantaran penggunaannya dinilai tidak transparan. Kekecewaan warga memuncak saat Ketua Karang Taruna yang hadir dalam pertemuan tersebut dikabarkan tidak mampu memberikan jawaban konkret atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.
Enam Poin Gugatan Warga
Dalam audiensi tersebut, perwakilan warga merumuskan enam poin tuntutan guna membedah rincian pemasukan yang dikelola Karang Taruna sejak awal tahun 2023:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Total Akumulasi Dana: Mempertanyakan jumlah total saldo masuk dari proyek PT GEI sejak awal pengerjaan hingga saat ini.
Dana Pengurukan (Lahan): Rincian dana yang diterima dari proses penimbunan (layering) tahap pertama hingga ketiga.
Suplai Material: Nilai kompensasi dari pengisian material bangunan (pasir, batu, dan split) yang masuk melalui PT Xin Hai.
Kompensasi Rutin: Kejelasan nilai kompensasi bulanan yang diterima dari PT Bintang Lima.
Pengelolaan Limbah: Besaran dana yang disetorkan oleh PT Anisa Jaya Utama terkait kerja sama pengelolaan limbah proyek.
Proyek Tiang Pancang: Nominal kompensasi yang diterima dari pengerjaan tiang pancang oleh PT IPB.
“Kami hanya butuh keterbukaan. Dana ini milik desa, untuk kepentingan warga, bukan untuk kepentingan oknum tertentu. Bungkamnya pihak pengelola justru memperkuat dugaan adanya ketidakberesan,” ujar salah satu warga yang hadir dalam audiensi.
Pihak Karang Taruna Belum Memberi Respons
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Karang Taruna Desa Kemurang Wetan belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media melalui pesan singkat WhatsApp kepada Ketua Karang Taruna tidak membuahkan hasil. Meskipun pesan dinyatakan terkirim, yang bersangkutan enggan memberikan tanggapan.
Sikap tertutup ini memicu spekulasi liar di tengah masyarakat. Warga berharap pemerintah desa dan pihak terkait segera turun tangan untuk melakukan audit demi menjaga kondusivitas desa dan memastikan hak warga tersalurkan dengan semestinya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Ketua Karang Taruna Kabupaten Brebes, Aji Jumantoro, memberikan tanggapan keras terkait adanya isu penarikan dana kompensasi dari sejumlah perusahaan oleh oknum Karang Taruna Desa Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut menyimpang dari fungsi organisasi.
Aji menyatakan bahwa secara struktural, pengumpulan dana dengan dalih kompensasi tidak memiliki dasar hukum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
“Dalam AD/ART kami, tidak ada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang mengatur mengenai pengumpulan dana kompensasi seperti itu. Karang Taruna murni organisasi yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial,” tegas Aji dalam keterangannya, Rabu (4/2/2026).
Fokus pada Pemberdayaan, Bukan Pungutan
Aji mengimbau agar seluruh pengurus Karang Taruna di tingkat desa tetap konsisten pada jalur pemberdayaan pemuda. Menurutnya, marwah organisasi harus dijaga agar tidak bergeser menjadi lembaga pencari keuntungan dari pihak swasta.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Terdapat tiga poin utama yang ditekankan oleh pengurus kabupaten terkait polemik ini:
Pelanggaran Mandat: Pengumpulan dana dari pihak swasta di luar ketentuan resmi tidak tercantum dalam mandat organisasi.
Khittah Sosial: Fokus utama Karang Taruna adalah pengabdian masyarakat dan pengembangan potensi pemuda, bukan pengelolaan dana kompensasi industri.
Kepatuhan Regulasi: Setiap langkah yang mengatasnamakan organisasi wajib berlandaskan regulasi yang berlaku guna menghindari polemik hukum dan sosial di masyarakat.
Menjaga Citra Organisasi
Lebih lanjut, Aji berharap kejadian di Desa Kemurang Wetan menjadi pelajaran bagi pengurus di wilayah lain agar lebih berhati-hati dalam menjalin kemitraan dengan perusahaan.
“Segala bentuk tindakan harus memiliki dasar regulasi yang kuat. Jangan sampai langkah-langkah yang diambil justru mencoreng nama baik Karang Taruna secara keseluruhan,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
Sistem Informasi Puskesmas di Brebes Alami ‘Upgrading’, Layanan Dipastikan Normal Kembali 6 Februari
BREBES, DN-II– Layanan Sistem Informasi Puskesmas (Simpus) di seluruh wilayah Kabupaten Brebes saat ini tengah menjalani proses pembaruan sistem (upgrading). Meski sempat mengalami kendala teknis, Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes memastikan data pasien tetap aman dan pelayanan kesehatan tetap berjalan melalui prosedur darurat. (4/2/2026).
Mitigasi Layanan: Manual dan P-Care
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Sri Nani Purwaningrum, menjelaskan bahwa proses pembaruan ini merupakan langkah strategis untuk integrasi data yang lebih luas. Selama proses transisi, pihak Puskesmas telah menerapkan langkah mitigasi agar pelayanan publik tidak terganggu:
Pencatatan Manual: Petugas medis mencatat data pasien secara konvensional yang nantinya akan diinput kembali (retri) setelah sistem stabil.
Optimalisasi P-Care: Bagi pasien peserta JKN/BPJS, pelayanan tetap berjalan lancar menggunakan aplikasi P-Care milik BPJS Kesehatan sebagai alternatif utama.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Masalahnya hanya pada akses input data baru saat server sedang down. Kami pastikan pelayanan tetap berjalan, masyarakat tidak perlu khawatir,” ujar Sri Nani saat dikonfirmasi.
Respons Cepat Melalui Vendor Transmedic
Sistem perangkat lunak yang dikelola oleh vendor PT Transmedic saat ini sedang dalam tahap peningkatan performa. Langkah ini diambil untuk merespons laporan kendala teknis yang sempat memengaruhi efisiensi kerja di lapangan.
Untuk menjamin kelancaran operasional selama masa transisi, pihak vendor telah menempatkan petugas khusus atau Person in Charge (PIC) yang bersiaga di tiga wilayah utama: Wilayah Utara, Tengah, dan Selatan. 
“Penempatan PIC di tiap koordinator wilayah ini bertujuan untuk memantau perkembangan upgrade secara langsung serta memberikan solusi instan jika ditemukan kendala teknis di titik layanan,” tambah Sri Nani.
Klarifikasi Status Kemitraan Vendor
Pihak Dinas Kesehatan juga memberikan klarifikasi terkait status kemitraan vendor. Ditegaskan bahwa kerja sama dengan vendor terdahulu, seperti PT Subagja maupun Indorco, telah berakhir. PT Transmedic secara resmi telah mengelola sistem ini sejak Februari 2024.
“Kami beralih ke Transmedic karena sistem sebelumnya dinilai kurang responsif. Saat ini kerja sama sudah berjalan hampir satu tahun,” ungkapnya.
Estimasi Perbaikan
Proses pemeliharaan sistem ini diperkirakan berlangsung selama satu minggu dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada 6 Februari 2026. Selama masa upgrading bertahap ini, sistem cadangan (backup) tetap disiagakan untuk memastikan operasional harian di Puskesmas tidak terhenti total.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Menjaga kelancaran aliran air di wilayah irigasi bukan perkara mudah. Di balik bersihnya saluran sekunder di wilayah Brebes, ada dedikasi para Petugas Pemelihara Saluran (PPA) yang setiap harinya berjaga di garda terdepan. Namun, di balik seragam mereka, tersimpan cerita perjuangan nasib ratusan tenaga honorer yang hingga kini masih menanti kepastian status. (4/2/2026).
Garda Terdepan Penanggulangan Banjir
Bagus, hari Rabu 4 Februari 2026 salah satu petugas PPA Provinsi, menjelaskan bahwa saat ini terdapat 11 personel yang disiagakan untuk mengawal saluran air di wilayahnya. Setiap petugas bertanggung jawab atas area sepanjang 1 kilometer sesuai ploting yang telah ditentukan.
“Fokus kami saat ini adalah pembersihan di saluran sekunder wilayah Brebes, tepatnya di Saluran Wangandalem (sisi kiri) dan Saluran Wangandalem Dalam (sisi kanan),” ujar Bagus saat ditemui di lapangan.
Meski rutin melakukan pembersihan, Bagus menyayangkan masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia menyebutkan bahwa sampah rumah tangga yang dibuang ke saluran air masih menjadi kendala utama yang memicu risiko bencana.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami memohon kepada masyarakat, mari bersama-sama menjaga kebersihan saluran di wilayah masing-masing. Ini sangat penting untuk mengantisipasi banjir,” tegasnya.
Menanti Janji Pengangkatan PPPK
Di balik loyalitasnya, Bagus menyimpan kisah pilu mengenai status kepegawaiannya. Pria yang telah mengabdi selama 21 tahun di instansi pemerintah ini mengaku masih berstatus sebagai tenaga harian lepas dengan upah Rp100.000 per hari.
Perjalanan karier Bagus terbilang panjang; 20 tahun ia habiskan di Pemali Comal (PSDA) sebelum akhirnya setahun terakhir dialihkan ke BBWS Kondisi ini ternyata tidak hanya dialami olehnya sendiri.
“Kabarnya ada sekitar 700 tenaga honorer di seluruh Jawa Tengah yang bernasib sama, belum juga diangkat sampai sekarang,” ungkap Bagus.
Satu Suara Melalui Paguyuban
Demi memperjuangkan hak mereka, para tenaga honorer ini telah membentuk paguyuban untuk menyuarakan aspirasi ke DPRD Jawa Tengah. Mereka menagih janji pemerintah terkait penuntasan masalah tenaga honorer untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Harapannya masalah ini segera clear. Kami sudah mengabdi puluhan tahun, masuk pukul 07.30 dan pulang 15.30 sore dengan absen rutin di kantor Pulosari, Brebes. Kami berharap suara kami didengar,” pungkasnya.
Hingga kini, para petugas lapangan ini terus bekerja profesional memastikan saluran air tetap berfungsi optimal, sembari menggantungkan harapan pada kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada kesejahteraan mereka.
Reporter: Teguh
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
BREBES, DN-II Masalah sampah di saluran air masih menjadi tantangan bagi warga Saditan Baru, Kabupaten Brebes. Meski upaya pembersihan dilakukan secara berkala, tumpukan sampah plastik hingga limbah pertanian terpantau masih memenuhi aliran drainase di kawasan tersebut. (4/2/2026).
Rizki (27), salah seorang warga RT 02 / RW 02 Saditan Indah yang bermukim di belakang Polsek Brebes, mengungkapkan bahwa tumpukan sampah tersebut mayoritas merupakan “kiriman” dari wilayah hulu.
Sampah Kiriman dan Limbah Pertanian
Menurut Rizki, jenis sampah yang menyumbat saluran air tidak hanya berasal dari rumah tangga, tetapi juga limbah dari aktivitas pertanian di sekitar perumahan.
“Itu sampah pembuangan dari sawah yang dekat perumahan. Kadang ada eceng gondok, sisa daun bawang, dan tentu saja sampah-sampah plastik,” ujar Rizki saat ditemui di lokasi, Selasa (3/2).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kesadaran Kolektif Warga
Menariknya, warga Saditan Baru sebenarnya telah memiliki sistem pengelolaan sampah yang mandiri. Rizki menjelaskan bahwa warga di RT 02, 03, dan 04 secara rutin mengadakan iuran atau “arisan” untuk biaya pengangkutan sampah dan pembersihan lingkungan.
“Kalau warga sini kebanyakan buangnya ke tempat sampah, bukan ke kali. Kami ada iuran RT/RW untuk pengangkutan sampah. Bahkan, kami juga gotong royong untuk memastikan kali tetap bersih,” tambahnya.
Respons Pemerintah dan Harapan Warga
Pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebenarnya telah melakukan normalisasi menggunakan alat berat (backhoe) sekitar enam bulan lalu. Petugas kebersihan pun rutin memantau dan mengambil sampah setiap pagi. Namun, volume sampah yang terus berdatangan membuat pembersihan manual dirasa belum cukup. 
Di akhir percakapan, Rizki menyampaikan dua harapan besar mewakili warga setempat:
Normalisasi Lanjutan: Meminta pihak terkait untuk melakukan pengerukan sedimen tanah dan pembersihan rumput liar di bantaran kali agar aliran air lancar.
Himbauan Masyarakat: Meminta kesadaran masyarakat luas agar berhenti menjadikan sungai atau saluran air sebagai tempat pembuangan sampah akhir.
“Harapan saya kalinya dikeruk lagi dan rumput di sampingnya dibabat biar rapi. Untuk masyarakat, tolong jangan buang sampah ke kali,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
You cannot copy content of this page