Jakarta, DN-II Korps Marinir TNI Angkatan Laut melaksanakan Latihan Kesiapsiagaan Operasi Pengamanan Objek Vital (Obvit) dan Aset TNI AL Bernilai Strategis Tahun 2026 di wilayah Pasmar 1, yang berlangsung di Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Minggu (12/04/2026).
Kegiatan diawali dengan pemberian Perintah Operasi kepada seluruh unsur di jajaran Pasmar 1, dilanjutkan dengan kedatangan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., dan Panglima Korps Marinir (Pangkormar) Letnan Jenderal TNI (Mar) Dr. Endi Supardi, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., CHRMP., CRMP meninjau langsung jalannya latihan. Seluruh rangkaian disusun secara sistematis dan realistis guna menguji kesiapsiagaan satuan dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman.
Skenario latihan dimulai saat radar pertahanan udara (Hannud) mendeteksi pergerakan dua pesawat yang mendekati wilayah kesatrian. Ancaman kemudian meningkat dengan hadirnya drone kamikaze dan pesawat King Air yang melaksanakan simulasi pengeboman terhadap sasaran. Situasi semakin kompleks ketika tim sabotir dari unsur Kopaska melancarkan serangan frontal dan berhasil menembus salah satu titik penjagaan.
Merespons kondisi tersebut, sirene bahaya segera dibunyikan sebagai tanda dimulainya Peran Tempur. Seluruh satuan, mulai dari Brigif, Menkav, Menart, Menbanpur, Menzeni hingga Denintai Amfibi (Denipam), dengan cepat menempati posisi stelling masing-masing. Unsur pertahanan udara pun diaktifkan, ditandai dengan tembakan Hannud Twin Gun dan Ranpur BVP-2 untuk menghalau ancaman udara.
Dalam perkembangan skenario, tim sabotir sempat melakukan penculikan terhadap seorang personel di Mako Brigif 1 Marinir. Namun, berkat kesigapan dan koordinasi yang solid, Tim Denipam berhasil melaksanakan pertempuran jarak dekat (CQB), merebut kembali sandera, dan mengevakuasinya ke lokasi aman (safe house). Upaya musuh untuk mengevakuasi pasukannya menggunakan helikopter berhasil digagalkan setelah mendapat tembakan balasan dari prajurit di darat.
Pasca kontak, Tim Keseh (*)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
MOSKOW, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mendarat di Bandara Vnukovo-2, Moskow, Federasi Rusia, pada Senin (13/04/2026) pukul 07.45 waktu setempat. Kunjungan kerja ini menandai langkah krusial Indonesia dalam menavigasi diplomasi ekonomi di tengah dinamisnya konjungtur global.
Fokus Utama: Kedaulatan Energi dan Pangan
Agenda utama dalam kunjungan ini adalah pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Fokus pembicaraan diprediksi akan berpusat pada kemitraan strategis di sektor energi, mengingat Rusia merupakan salah satu pemain kunci energi dunia.
Pemerintah Indonesia memandang Rusia bukan sekadar mitra dagang, melainkan sekutu strategis dalam menjaga stabilitas pasokan energi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
”Kunjungan ini merupakan penegasan posisi Indonesia yang aktif dan bebas dalam menjalin kerja sama internasional demi kepentingan nasional, terutama dalam menghadapi tantangan krisis energi global.”
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Delegasi Pendamping
Keseriusan Pemerintah Indonesia dalam memperkuat sektor teknis terlihat dari jajaran menteri yang turut mendampingi Kepala Negara. Delegasi resmi yang hadir di antaranya:
Sugiono (Menteri Luar Negeri)
Bahlil Lahadalia (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral)
Teddy Indra Wijaya (Sekretaris Kabinet)
Kehadiran Menteri ESDM memperkuat sinyal bahwa akan ada pembahasan mendalam mengenai investasi di sektor hulu migas maupun teknologi energi baru antara kedua negara.
Red/Sumber: BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
#DiplomasiRI
#IndonesiaRusia
#PrabowoSubianto
JAKARTA, DN-II Menjelang tengah malam pada Minggu (12/4/2026), Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak menuju Moskow, Rusia, dalam rangka kunjungan kenegaraan. Kunjungan ini merupakan langkah strategis Indonesia dalam memperkuat hubungan bilateral dan memantapkan posisi Indonesia di panggung geopolitik internasional.
Presiden beserta rombongan menempuh penerbangan langsung (non-stop) selama kurang lebih 12 jam menggunakan maskapai nasional Garuda Indonesia. Kepala Negara diperkirakan tiba di Moskow pada Senin pagi waktu setempat dan dijadwalkan langsung melangsungkan pertemuan tatap muka dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, pada siang harinya.
Fokus Strategis: Energi dan Perdamaian Dunia
Di tengah dinamika global yang kian menantang, pertemuan kedua pemimpin negara ini membawa misi krusial yang menyentuh sektor vital nasional dan internasional. Beberapa poin utama yang akan dibahas meliputi:
Ketahanan Energi Nasional: Melanjutkan kerja sama strategis dengan Pemerintah Rusia guna memastikan stabilitas pasokan energi dalam negeri, termasuk ketersediaan stok minyak nasional.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Stabilitas Geopolitik: Menegaskan posisi strategis Indonesia sebagai negara yang aktif menyuarakan perdamaian dan menjaga keseimbangan stabilitas global di tengah ketidakpastian dunia.
Delegasi Pendamping
Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya:
Sugiono (Menteri Luar Negeri)
Bahlil Lahadalia (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral)
Teddy Indra Wijaya (Sekretaris Kabinet)
Kunjungan ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan konkret yang memperkokoh kemandirian energi Indonesia serta memperkuat peran kepemimpinan Indonesia di level global.
Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan ke Rusia, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Red/ TIW
#CatatanSeskab
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
JAKARTA, DN-II Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi membuka Musyawarah Nasional (Munas) XVI Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Masa Bakti 2026–2030. Acara yang mempertegas arah masa depan bela diri kebanggaan Indonesia ini digelar di Ruang Cendrawasih, Jakarta International Convention Center (JICC), Sabtu (11/04/2026).
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa pencak silat bukan sekadar cabang olahraga atau teknik bela diri semata, melainkan manifestasi dari budaya dan jati diri bangsa Indonesia.
Lebih dari Sekadar Olahraga
Menurut Kepala Negara, pencak silat membawa warisan nilai-nilai luhur yang menjadi pondasi karakter bangsa. Beliau merinci beberapa poin utama yang harus dimiliki oleh setiap praktisi silat:
Nilai Fundamental: Keberanian, kehormatan, dan kerendahan hati.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Integritas: Komitmen kuat untuk selalu membela kebenaran dan keadilan.
Kekuatan Spiritual: Seorang pendekar sejati tidak hanya ditempa secara fisik, tetapi juga wajib memiliki kekuatan jiwa, akhlak yang mulia, serta keimanan yang kokoh.
“Pencak silat adalah bagian dari jiwa kita. Menjadi pendekar berarti memiliki keseimbangan antara ketangguhan raga dan kejernihan hati,” ujar Presiden.
Misi Menembus Panggung Olimpiade
Selain menyoroti aspek filosofis, Presiden Prabowo juga menegaskan visi strategis IPSI untuk membawa pencak silat ke level tertinggi olahraga dunia: Olimpiade.
Meskipun menyadari bahwa perjalanan menuju status cabang olahraga Olimpiade membutuhkan proses panjang dan persyaratan internasional yang ketat, Presiden menyatakan optimismenya. Beliau mendorong seluruh pengurus IPSI dan pemangku kepentingan untuk tetap konsisten dan bekerja keras dalam melakukan diplomasi serta standarisasi silat di kancah global.
Red/BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
#PencakSilat
#MunasXVIIPSI
#PrabowoSubianto
JAKARTA, DN-II Guru Besar hukum sekaligus tokoh nasional, Prof. Sutan Nasomal, SH., MH., menyampaikan pernyataan keras terkait penanganan Hunian Sementara (Huntara) bagi korban bencana. Ia meminta Presiden RI segera memerintahkan para Gubernur untuk mengaudit secara ketat kinerja Bupati dan Walikota dalam pembangunan Huntara agar layak huni dan manusiawi.
Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Sutan menanggapi polemik pembangunan Huntara di Desa Rina Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, yang dinilai bermasalah.
Soroti Potensi Penyelewengan Anggaran
Dalam konferensi pers yang diikuti oleh sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan online baik dalam maupun luar negeri, Prof. Sutan memperingatkan dengan tegas agar tidak ada pihak yang mencari keuntungan pribadi dari penderitaan rakyat.
“Jangan di tengah musibah yang dialami masyarakat, ada pihak-pihak yang justru bermain di atas kesedihan dan penderitaan mereka. Jangan manfaatkan kemalangan warga untuk memperkaya diri atau berspekulasi dengan anggaran negara,” tegas Prof. Sutan melalui sambungan telepon dari Markas Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia di Jakarta, Minggu (13/4/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Desak Bupati Bener Meriah Bertindak Sigap
Secara khusus, Prof. Sutan menyoroti kondisi Huntara di Pintu Rime Gayo. Ia meminta Pj Bupati Bener Meriah untuk tidak menutup mata dan segera turun tangan membenahi fasilitas yang ada. Menurutnya, Huntara harus memenuhi standar kemanusiaan yang layak, bukan sekadar bangunan formalitas yang anggarannya dipangkas.
“Bupati Bener Meriah harus sigap! Pastikan Huntara di Pintu Rime Gayo dibangun dengan benar. Kita tidak ingin mendengar ada penyimpangan anggaran yang merugikan rakyat kecil,” tambahnya.
Pengawasan Ketat dari Pusat ke Daerah
Prof. Sutan menekankan bahwa pengawasan dari tingkat pusat (Presiden) ke tingkat Provinsi (Gubernur) sangat krusial. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa dana tanggap darurat dan rekonstruksi benar-benar sampai ke tangan yang berhak tanpa potongan sedikit pun.
Pernyataan ini diharapkan menjadi peringatan bagi seluruh kepala daerah di Indonesia agar lebih transparan dan memiliki empati dalam mengelola dana bencana alam.
Red
Medan, DN-II Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, memberikan apresiasi terhadap langkah strategis yang dilakukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menangani berbagai persoalan kronis di lembaga pemasyarakatan (lapas)
Berdasarkan data terbaru, Sugiat menilai kinerja kementerian tersebut menunjukkan progres nyata, khususnya dalam menekan angka overcapacity serta menggagalkan berbagai upaya penyelundupan narkotika ke dalam lapas dan rumah tahanan.
“Kami melihat ada semangat baru dan progres yang nyata dari Kementerian Imipas. Keberhasilan menurunkan angka overcapacity dan menggagalkan penyelundupan narkoba adalah bukti kerja keras yang harus terus didukung dan ditingkatkan,” ujar Sugiat, Minggu (12/4/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Data yang dirilis Kementerian Imipas mencatat, sepanjang Januari hingga Desember 2025 terdapat 140 kejadian percobaan penyelundupan narkoba di lapas dan rutan. Upaya tersebut berhasil digagalkan oleh 272 petugas yang tersebar di 24 kantor wilayah dan 99 unit pelaksana teknis (UPT).
Selain itu, terjadi penurunan jumlah lapas yang mengalami overcapacity, dari sebelumnya mencapai 100 persen menjadi 85 persen.Sugiat menilai capaian tersebut tidak lepas dari kepemimpinan Agus Andrianto yang dinilai menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong reformasi di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Sebagai pimpinan komisi yang membidangi reformasi regulasi dan HAM, Sugiat menegaskan DPR RI akan terus mengawal kebijakan Kementerian Imipas. Ia berharap sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan klasik di lapas, mulai dari pembenahan sarana dan prasarana hingga penguatan integritas petugas.
“Ini adalah awal yang baik. Kami di DPR akan terus memberikan dukungan, baik dari sisi pengawasan maupun anggaran, agar transformasi di tubuh Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat berjalan maksimal demi pelayanan publik yang lebih baik,” tutupnya.
Tim
SEOUL, DN-II Peta kekuatan udara global kini tengah mengalami pergeseran signifikan. Kemunculan KAI KF-21 Boramae menjadi sinyal kuat bahwa dominasi pemain lama dalam industri pertahanan mulai terusik. Dikembangkan oleh Korea Aerospace Industries (KAI), jet tempur generasi 4.5 ini bukan sekadar proyek ambisius, melainkan simbol loncatan teknologi yang menempatkan Korea Selatan dalam jajaran elite produsen pesawat tempur dunia.
Jembatan Teknologi Masa Depan
KF-21 hadir dengan spesifikasi yang tidak main-main. Mengusung desain semi-stealth, radar Active Electronically Scanned Array (AESA), serta rencana integrasi konsep “manned-unmanned teaming” (kolaborasi pesawat berawak dan drone), jet ini dirancang sebagai jembatan menuju era tempur udara masa depan.
Berbeda dengan jet tempur konvensional, KF-21 menawarkan fleksibilitas tinggi bagi negara-negara yang membutuhkan alutsista modern namun terkendala oleh mahalnya biaya operasional jet generasi kelima seperti F-35.
Posisi Strategis bagi Indonesia
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bagi Indonesia, keterlibatan dalam mega-proyek ini membawa dampak strategis yang melampaui sekadar pengadaan alutsista. Partisipasi aktif dalam pengembangan KF-21 menjadi pintu gerbang bagi:
Transfer Teknologi (ToT): Akses langsung pada proses manufaktur pesawat tempur canggih.
Kemandirian Industri: Penguatan kapasitas PT Dirgantara Indonesia (PTDI) di kancah global.
Modernisasi TNI AU: Menjadi tulang punggung baru dalam menjaga kedaulatan ruang udara nasional di tengah dinamika keamanan kawasan yang kian memanas.
“KF-21 bukan sekadar pembelian barang jadi, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun kedaulatan industri dirgantara nasional.”
Menantang Dominasi Global
Pasar internasional kini mulai membandingkan KF-21 dengan nama-nama besar seperti Dassault Rafale dari Prancis dan Eurofighter Typhoon. Meski belum sepenuhnya masuk kategori generasi kelima yang memiliki kompartemen senjata internal (internal weapon bay), KF-21 unggul dalam aspek efisiensi biaya dan kemudahan integrasi sistem senjata.
Para analis militer meyakini bahwa kehadiran Boramae akan mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. Pertanyaannya kini bukan lagi tentang apakah KF-21 layak diperhitungkan, melainkan seberapa cepat jet tempur ini akan mencapai kesiapan tempur penuh (Full Combat Capability) untuk mengawal langit Asia.
Sumber: Diolah dari berbagai sumber industri pertahanan global.
NEW YORK, DN-II Mantan Ibu Negara Amerika Serikat, Melania Trump, mengeluarkan pernyataan tegas untuk membantah segala spekulasi yang mengaitkan dirinya dengan mendiang terpidana kasus perdagangan seks, Jeffrey Epstein. Melania menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memiliki hubungan personal maupun profesional dengan Epstein maupun rekannya, Ghislaine Maxwell.
Dalam klarifikasi resminya, Melania menyebutkan bahwa kemunculan namanya dalam narasi publik hanyalah konsekuensi dari berada di lingkaran sosial yang sama di New York pada masa lalu. Ia menggarisbawahi bahwa kehadiran di ruang publik yang sama tidak bisa diartikan sebagai kedekatan atau keterlibatan langsung dalam aktivitas Epstein.
Bantahan Terkait Fasilitas dan Pertemuan Pribadi
Melania juga secara spesifik menepis klaim yang menyebut dirinya pernah menginjakkan kaki di pulau pribadi Epstein atau menggunakan pesawat jet pribadinya yang kontroversial.
”Saya mengenal Donald Trump jauh sebelum adanya persinggungan tidak sengaja di lingkungan sosial tertentu (dengan Epstein),” tegasnya dalam pernyataan tersebut.
Klarifikasi ini muncul di tengah gelombang baru perhatian publik menyusul pembukaan dokumen-dokumen hukum lama yang mengungkap jejaring elit di sekitar Epstein.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mendorong Transparansi bagi Korban
Meskipun berupaya menjaga jarak dari skandal tersebut, Melania menyatakan dukungannya terhadap transparansi hukum. Ia mendorong agar proses hukum berjalan secara terbuka demi memberikan keadilan bagi para korban.
Namun, sikap ini memicu diskusi hangat. Beberapa aktivis perlindungan saksi mengkhawatirkan bahwa sorotan media yang terlalu masif pada tokoh publik justru berisiko mengaburkan fokus utama, yakni pemulihan dan beban psikologis para penyintas.
Fakta di Balik Kasus
Hingga saat ini, tidak ada bukti resmi atau dokumen hukum yang menunjukkan keterlibatan Melania Trump dalam aktivitas kriminal yang dilakukan oleh Jeffrey Epstein. Pernyataan ini dipandang oleh para analis sebagai langkah preventif untuk melindungi reputasinya dari spekulasi yang berkembang liar di media sosial.
Kasus Epstein tetap menjadi salah satu skandal paling menyita perhatian dunia karena melibatkan jaringan sosial kelas atas dan terus berkembang seiring munculnya informasi-informasi baru ke ranah publik. Courtesy of berbagai sumber.
Jakarta, DN-II Kejahatan harus dibabat habis dengan Yth Bapak Presiden Prabowo Subianto perintahkan Kapolri Panglima Patroli dilokasi daerah rawan kejahatan disetiap daerah dari Sabang hingga Meureuke baru rasa aman akan dirasakan Rakyat Indonesia diseluruh kota kab se Indonesia”, ujar Profesor Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional Tokoh Politikus menjawab materi pertanyaan para pemimpin Redaksi Media Cetak Onlen dalam luar negeri dikantornya Markas Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia di bilangan Cijantung Jakarta 12/4/2026 via telpon selulernya.
Peristiwa kejahatan terjadi di banyak kota dan daerah sehingga hal ini menjadi pemandangan yang menakutkan bagi masyarakat. Prof Dr Sutan Nasomal sebagai pemerhati kriminal dan premanisme mempertanyakan siapakah penanggung jawab keamanan Kota dan Daerah di semua wilayah Indonesia.
Ketika banyak pejabat penting yang memiliki posisi penting berpidato dalam banyak acara resmi bahwa perang melawan premanisme harus terus di lakukan tetapi mengapa hanya menjadi ucapan kosong Seremonial yang tidak bisa di pertanggungjawabkan. Aksi premanisme makin marak terang terangan dan berani merusak dan mengancam. Peristiwa tukang bakso di tanah abang yang diperas dan dihancurkan mangkuknya. Juga di saat hari raya seorang pengemudi yang sedang mencari alamat tiba tiba di kejar dan dimintai uang oleh preman dengan alasan jatah numpang lewat. Maka masyarakat harus selalu waspada selama dalam perjalanan di banyak wilayah dan tempat baik siang atau malam.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kesadaran masyarakat bahwa keadaan sudah tidak aman harus kembali terus menerus di ingatkan. Tidak siang atau malam para preman yang di lindungi oleh pihak yang punya tujuan semakin banyak berkeliaran. Maka masyarakat harus berani melakukan merekam dengan video ketika hal tersebut terjadi dan mengviralkan. Guna APH mau melaksanakan tugasnya memerangi premanisme.
Prof Dr Sutan Nasomal SH,MH menyampaikan kepada tim media. Kejahatan semakin banyak dan mengancam ke masyarakat karena masyarakat membiarkan dan tidak melaporkan. Peranan Lurah sampai RW dan RT yang mengetahui warganya yang melakukan pekerjaan premanisme sudah sewajibnya melaporkan kepada Bimas atau Babinsa. Agar APH bisa mengawasi dan bertindak.
Sudah sewajibnya APH jangan berikan kesempatan kepada premanisme baik di manapun melakukan aksinya menakuti masyarakat dan terancam keselamatannya.
Jangan sampai hukum rimba terjadi di tengah jalan karena tidak ada pejabat dan APH yang mau menjalankan tugas dan kewajibannya mengamankan dan menjaga wilayahnya. Bisa ada premanisme akibat kurang tegasnya APH.
Bisa di sebut Premanisme adalah beberapa orang melakukan aksi kejahatan seperti geng motor brutal, pemeras dan pengancam di jalan, merampas dan menyakiti atau lebih buruknya melakukan pengeroyokan agar aksinya lancar. Banyak bentuk yang mengganggu keamanan dan ketertiban adalah perbuatan premanisme.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Maka jangan di biarkan premanisme merasa tidak tersentuh atau kebal hukum.
Narasumber : Prof Dr Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Internasional Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS.
BOGOR, DN-II Praktik dugaan korupsi dengan modus baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali mencuat. Kali ini, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun Anggaran 2023 mengungkap adanya kelebihan pembayaran senilai Rp139,8 juta pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor yang melibatkan enam paket pekerjaan jasa konsultansi.
Wakil Ketua Umum IWO Indonesia, Ali Sopyan, menyoroti tajam temuan ini. Ia menilai dalih “kelebihan pembayaran” sering kali menjadi tameng bagi oknum penyedia jasa dan pejabat terkait untuk menutupi praktik lancung dalam pengadaan barang dan jasa. (12/4/2026).
Modus Pinjam Nama Personel Ahli
Berdasarkan dokumen audit BPK, ditemukan bahwa sepuluh personel yang tercantum dalam kontrak enam paket pekerjaan di Dinas PUPR ternyata tidak terlibat sama sekali dalam pelaksanaan lapangan.
Pihak penyedia jasa mengakui bahwa mereka menggunakan Sertifikat Keahlian (SKA), ijazah, dan Curriculum Vitae (CV) personel tersebut hanya untuk formalitas memenangkan tender. Hal ini dilakukan karena perusahaan tidak memiliki tenaga ahli yang memadai sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Ini adalah gaya baru sindikat penggarap proyek. Mereka meminjam identitas tenaga ahli agar dokumen penawaran terlihat sempurna, namun saat pengerjaan, orangnya tidak ada. Ini jelas merugikan keuangan daerah,” ujar Ali Sopyan dalam keterangannya.
Kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Temuan ini juga mengungkap lemahnya pengawasan di internal Dinas PUPR. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sub Koordinator Air Minum dan Subkoordinator Pengawasan Jasa Konstruksi mengaku tidak melakukan verifikasi faktual terhadap personel yang bekerja di lapangan.
PPK berdalih tidak membandingkan personel yang bertugas dengan dokumen kontrak secara mendetail, sehingga anggaran negara tetap mengalir untuk membayar gaji tenaga ahli yang sejatinya fiktif.
Rincian Temuan dan Sanksi
BPK mencatat kelebihan pembayaran tersebut tersebar di beberapa proyek, antara lain:
PT RRM: Dua paket penyusunan DED Teknis SPAM (Total Rp108,9 juta).
PT WJT: Proyek pagar UPT Peralatan dan Water Proofing Masjid Baitul Faizin (Total Rp22 juta).
PT DCKB: Proyek pagar UPT SPALD dan Roof Dak Masjid Baitul Faizin (Total Rp8,9 juta).
Pelanggaran Aturan dan Rekomendasi
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kondisi ini dinyatakan melanggar Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, di mana PPK wajib mengendalikan kontrak dan mencegah kebocoran keuangan negara.
Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Bogor untuk:
Menginstruksikan Kepala Dinas PUPR meningkatkan pengawasan anggaran.
Memerintahkan PPK untuk segera menarik kembali uang kelebihan pembayaran sebesar Rp139.859.699,20 ke Kas Daerah (RKUD).
Memberikan sanksi teguran kepada PPTK dan PPK yang dinilai kurang cermat dalam bertugas.
Pemerintah Kabupaten Bogor menyatakan sependapat dengan temuan tersebut dan berjanji akan menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam kurun waktu 60 hari sejak laporan diterima. Masyarakat kini menanti ketegasan Pemkab Bogor agar pola “kelebihan pembayaran” seperti ini tidak terus berulang di tahun-tahun mendatang.
Tim Red
You cannot copy content of this page