JAKARTA, DN-II Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Bambang Soesatyo, menegaskan bahwa perkembangan pesat Bitcoin sebagai produk inovasi teknologi keuangan harus diiringi dengan penguatan perlindungan hukum bagi para penggunanya. Tanpa kerangka hukum yang substantif dan berkeadilan, transaksi Bitcoin justru berpotensi menempatkan masyarakat dalam posisi rentan di tengah kompleksitas risiko teknologi dan kejahatan siber.
“Bitcoin saat ini sudah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi dan instrumen investasi masyarakat. Ketika negara mengizinkan dan memfasilitasi perdagangannya, maka negara juga wajib hadir melindungi hak-hak penggunanya. Negara tidak boleh membiarkan pengguna berjalan tanpa perlindungan hukum yang jelas,” ujar Bamsoet di Jakarta, Senin (2/2/26).
Hal itu diungkapkan Bamsoet saat menguji sekaligus menjadi Co-promotor sidang proposal disertasi mahasiswa doktoral ilmu hukum Universitas Borobudur Ojak Situmeang. Turut hadir sebagai penguji Prof. Dr. Faisal Santiago, Prof Jaya, Dr. Ahmad Redi, Dr. KMS. Herman, serta Dr. Binsar Jon Vic.
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, pengakuan Bitcoin sebagai komoditas digital melalui Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 memang memberikan dasar hukum bagi perdagangan aset kripto di bursa berjangka. Namun regulasi tersebut lebih menekankan aspek perizinan, tata kelola teknis, dan administrasi penyelenggara pasar. Peraturan tersebut belum menyentuh substansi perlindungan konsumen, terutama terkait keamanan aset, transparansi risiko, dan mekanisme pemulihan kerugian.
“Regulasi yang ada masih fokus mengatur tata cara berdagangnya, tetapi belum cukup serius mengatur apa yang terjadi ketika pengguna dirugikan. Padahal inti dari negara hukum adalah memberikan kepastian dan keadilan,” kata Bamsoet.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menilai, kehadiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) membawa harapan baru. Melalui undang-undang tersebut, Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengawasi aktivitas keuangan digital, termasuk aset kripto yang dalam praktiknya diperlakukan sebagai instrumen investasi.
“Ketika Bitcoin sudah masuk ke dalam investasi publik, pendekatan pengawasannya tidak bisa lagi semata-mata teknis. Harus ada standar perlindungan konsumen, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggara,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini juga menyoroti tingginya risiko kejahatan siber dalam ekosistem Bitcoin. Mulai dari peretasan bursa kripto, pencurian private key, serangan phishing dan malware, hingga praktik rug pull yang merugikan investor. Dalam banyak kasus, aset digital yang hilang tidak dapat dipulihkan karena tidak adanya skema ganti rugi atau jaminan aset sebagaimana dikenal dalam sistem keuangan konvensional.
“Ketika dana nasabah bank hilang, ada mekanisme perlindungan. Ketika investasi di pasar modal bermasalah, ada jalur penyelesaian. Tetapi dalam kasus kripto, pengguna sering kali hanya bisa pasrah. Ini adalah celah perlindungan yang tidak boleh dibiarkan,” pungkas Bamsoet. (*)
Red/Casroni
JAKARTA, DN-II Indonesia resmi memegang tongkat estafet Keketuaan Developing-8 (D-8) untuk periode 2026–2027. Sebagai organisasi kerja sama ekonomi negara-negara berkembang, Indonesia berkomitmen membawa forum ini menjadi motor penggerak kesejahteraan yang inklusif di kancah global.
Memperkuat Kerja Sama Selatan-Selatan
D-8 merupakan forum kerja sama internasional yang berfokus pada pembangunan ekonomi. Beranggotakan sembilan negara—Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Türkiye, dan Azerbaijan—organisasi ini menitikberatkan pada solidaritas dan kolaborasi antarnegara berkembang. 
Pada periode kepemimpinannya kali ini, Indonesia mengusung tema besar:
“Navigating Global Shifts: Strengthening Equality, Solidarity, and Cooperation for Shared Prosperity.”
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tema ini mencerminkan tekad Indonesia untuk menavigasi pergeseran global dengan memperkuat peran D-8 sebagai pilar kerja sama ekonomi Selatan-Selatan yang tangguh dan berorientasi pada hasil nyata.
Identitas Visual dan Makna Filosofis
Keketuaan Indonesia juga hadir dengan identitas visual (logo) baru yang merepresentasikan semangat inklusivitas. Logo tersebut bukan sekadar simbol, melainkan pesan tentang kesiapan Indonesia dalam menjembatani kesenjangan ekonomi dan mendorong aksi kolektif untuk kemakmuran bersama.
Langkah ini mempertegas posisi Indonesia sebagai pemimpin strategis yang mampu menyatukan kekuatan negara berkembang di tengah dinamika geopolitik dunia yang dinamis.
Ingin tahu lebih dalam mengenai agenda D-8 dan filosofi di balik logonya?
Pantau terus kanal informasi resmi kami untuk pembaruan selanjutnya!
Red
#KemensetnegRI
#KeketuaanIndonesiaD8
#IndonesiaD8Chairmanship
#D82026
#GlobalSouth
CILACAP, DN-II Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap kembali menunjukkan komitmen tanpa kompromi terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang mencederai hukum Indonesia. Seorang pria asal Hong Kong berinisial [Inisial] resmi dideportasi melalui Bandara Internasional Juanda pada Kamis (29/01/2026), setelah rampung menjalani masa hukuman 15 tahun penjara atas kasus penyelundupan narkotika.
Pemulangan paksa menggunakan maskapai Cathay Pacific CX-780 ini merupakan bentuk nyata pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). Langkah ini menegaskan bahwa Indonesia, khususnya wilayah kerja Imigrasi Cilacap, menutup pintu bagi pelaku kejahatan transnasional.
Dasar Hukum dan Sanksi Seumur Hidup
Pemerintah tidak memberikan celah kedua. Selain diusir dari wilayah Indonesia, WNA tersebut langsung dijatuhi sanksi penangkalan (cekal) seumur hidup. Keputusan tegas ini merujuk pada rekam jejak kriminalnya yang tertuang dalam Putusan PN Tangerang Nomor 1148/PID.SUS/2014/PN.TNG.
Secara hukum, tindakan ini didasarkan pada poin-poin krusial dalam peraturan perundang-undangan:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pasal 75 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian: Pejabat Imigrasi berwenang melakukan TAK terhadap orang asing yang melakukan kegiatan berbahaya atau patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum.
Pasal 102 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2011: Mengatur bahwa penangkalan seumur hidup dapat dikenakan kepada orang asing yang dinilai dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum atau melakukan tindak pidana tertentu, termasuk narkotika.
UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Mengingat tindak pidana narkotika adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime), maka tindakan deportasi menjadi langkah perlindungan kedaulatan negara.
Komitmen Perlindungan Masyarakat
Meski denda sebesar Rp2 miliar telah dibayarkan dan belasan tahun di balik jeruji besi telah dilalui, keberadaan eks narapidana narkotika ini dinilai tetap menjadi ancaman laten bagi kedaulatan nasional.
Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Mukhlis Akbar, menegaskan bahwa langkah ini adalah bentuk proteksi nyata terhadap masyarakat.
“Penegakan hukum keimigrasian tidak hanya soal menjaga kedaulatan negara, tetapi juga melindungi generasi bangsa dari ancaman narkotika sesuai amanat undang-undang. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap proaktif melaporkan keberadaan WNA yang mencurigakan melalui wadah Timpora (Tim Pengawasan Orang Asing),” ujar Mukhlis.
Memperketat Celah Pengawasan
Deportasi ini menjadi momentum penguatan pengawasan orang asing di tingkat daerah. Imigrasi Cilacap terus mendorong kolaborasi lintas instansi dan optimalisasi peran masyarakat guna memastikan tidak ada celah bagi WNA nakal.
Upaya tegas ini membuktikan bahwa hukum Indonesia tetap berdaulat. Pengusiran permanen ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi siapapun yang mencoba merusak tatanan sosial Indonesia melalui peredaran gelap narkotika.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red/Fitri
Jakarta, DN-II Bambang Soesatyo : Anggota DPR RI/Ketua MPR RI_ _ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua komisi III DPR RI ke-7/Dosen Pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan)_
DARI rangkaian kunjungan kerjanya ke berbagai negara sejak November 2024 hingga Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto sudah membawa pulang ratusan triliun rupiah komitmen investasi asing. Jutaan orang muda Indonesia yang kini menyandang status pengangguran pasti menunggu dengan penuh harap progres dari komitmen investasi itu. Progres dan realisasinya bergantung pada kesigapan para pembantu presiden menindaklanjuti dan mengolah komitmen investasi itu.
Tercapainya komitmen dengan sejumlah negara yang ingin berinvestasi di Indonesia patut dipahami dan dimaknai sebagai upaya dan kerja Presiden Prabowo memulihkan kinerja perekonomian nasional, dan sudah barang tentu membuka peluang bagi terciptanya lapangan kerja baru di dalam negeri. Kinerja perekonomian nasional yang tidak baik-baik saja sudah menjadi pengetahuan dan pemahaman bersama. Akibat gelembung pengangguran, konsumsi melemah. Dinamika dunia usaha diwarnai kelesuan. Bahkan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) cenderung mati suri. Sudah jutaan unit UMKM yang bangkrut.
Dunia usaha yang lesu menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai langkah tak terhindarkan, dan terjadi di berbagai sektor usaha. Karena itu, setiap berita tentang komitmen baru investasi asing menjadi secercah harapan bagi jutaan generasi muda angkatan kerja Indonesia. Misalnya, ketika dari lawatan Presiden ke Inggris, Prancis dan Swiss pekan lalu membawa komitmen investasi baru bernilai puluhan triliun rupiah yang dapat membuka ratusan ribu lapangan kerja baru, sangat beralasan jika generasi muda angkatan kerja menunggu dengan penuh harap.
Memenuhi harapan dari komunitas angkatan kerja itu, para pembantu presiden di bidang ekonomi diharapkan pro aktif untuk mengolah dan merealisasikan komitmen investasi asing itu. Presiden sudah mencari dan mendapatkan peluang. Upaya dan kerja Presiden sepatutnya membuahkan hasil nyata yang sejalan dengan harapan angkatan kerja Indonesia. Bagaimana hasil nyata itu bisa terwujud bergantung pada respons para pembantu presiden di bidang ekonomi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sejak November 2024 hingga Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto telah melaksanakan kunjungan kerja ke sejumlah negara. Dan, dari rangkaian lawatan itu, presiden selalu membawa komitmen investasi asing yang nilainya sudah mencapai ratusan triliun rupiah. Jelas bahwa rangkaian pencapaian Presiden itu menjadi potensi sekaligus peluang yang tidak boleh disia-siakan dalam konteks usaha bersama menguatkan kembali kinerja perekonomian nasional.
Setelah rangkaian kegiatan kenegaraan di Inggris pada pekan ketiga Januari 2026, pemerintah mengumumkan bahwa Presiden menerima komitmen investasi bernilai 4 miliar poundsterling, sekitar Rp 90 triiiun. Presiden juga mencapai kesepakatan penguatan kerja sama di bidang maritim, serta kesepakatan membangun1.582 unit kapal nelayan yang diproduksi di Indonesia. Menurut perhitungan sementara, kegiatan memproduksi kapal nelayan itu butuh keterlibatan tak kurang dari 600.000 tenaga kerja. Artinya, jika proyek pembuatan nelayan di Indonesia masuk tahap realisasi, sebagian masalah ketenagakerjaan atau pengangguran bisa direduksi.
Kesepakatan dari Inggris itu mengingatkan kembali tentang pencapaian Presiden Prabowo dalam upayanya memulihkan kinerja perekonomian nasional. Pada November 2024, Presiden melakukan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok. Kembali ke tanah air, Presiden membawa komitmen investasi Tiongkok senilai 10,07 miliar dolar AS – sekitar Rp 157 triliun — yang berfokus pada sektor manufaktur canggih, energi terbarukan, sektor kesehatan dan pangan. Selain itu, dari inisiatif kerja sama yang disepakati Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Li Qiang, Tiongkok menambah komitmennya sebesar Rp 36 triliun untuk menggarap 16 proyek di Indonesia.
Masih di bulan November 2024, Presiden menghadiri CEO Roundtable Forum di Inggris. Dari forum yang dihadiri sejumlah pemimpin perusahaan besar itu, Presiden meraih komitmen investasi sebesar 8,5 miliar dolar AS. Para CEO membidik proyek yang terkait dengan transisi energi, proyek infrastruktur, sektor pendidikan serta kesehatan.
Dari negara-negara sahabat di kawasan Timur Tengah, Presiden Prabowo juga meraih komitmen investasi dengan nilai cukup signifikan. Dalam lawatan ke Arab Saudi pada awal Juli 2025, Presiden bertemu dengan Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) di Jeddah. Kembali ke tanah air, Presiden membawa komitmen investasi Arab Saudi sebesar 27 miliar dolar AS, sekitar Rp 437,8 triliun.
Pada September 2025, presiden melakukan kunjungan ke Qatar. Pada April 2025, Qatar memastikan komitmen investasi sebesar 2 miliar dolar AS, sekitar Rp 33,3 triliun, untuk mendukung proyek strategis melalui badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Sebelumnya, seorang investor Qatar membangun kerja sama di Indonesia dalam proyek pembangunan satu juta rumah. Dengan Uni Emirai Arab (UEA), Presiden membahas kerja sama energi terbarukan, industri, dan infrastruktur. Seorang investor UEA juga berinvestasi Rp 4 triliun di IKN membangun properti.
Dengan begitu, dalam setahun lebih masa pemerintahannya, Presiden Prabowo berhasil meraih komitmen investasi asing bernilai ratusan triliun rupiah. Sudah barang tentu semua komitmen itu menjadi potensi nyata dan peluang untuk menggerakan perekonomian nasional. Jika sebagian besar dari semua komitmen itu bisa segera direalisasikan, kontribusinya bagi penyelesaian sejumlah masalah di sektor perekonomian akan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, utamanya generasi muda angkatan kerja.
Bisa dipastikan bahwa realisasi untuk sebagian besar komitmen investasi itu bisa menciptakan sangat banyak lapangan kerja baru, sehingga sebagian masalah pengangguran bisa diatasi. Saat ini, sektor ketenagakerjaan masih ditandai dengan gelembung pengangguran. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2025 menyebutkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia mencapai.7,46 juta orang.
Dari jumlah itu, mereka yang telah menyandang gelar sarjana tidaklah sedikit. Bank Dunia dalam laporan East Asia and the Pacific Economic edisi Oktober 2025 juga menghadirkan data yang cukup memprihatinkan. Disebutkan bahwa 1 dari 7 anak muda Indonesia berstatus pengangguran.
Untuk mereduksi masalah pengangguran itu, cukup beralasan jika masyarakat berharap kepada kerja para pembantu presiden. Kini, potensi dan peluang sudah dibuka oleh Presiden Prabawo dalam wujud komitmen investasi asing bernilai ratusan triliun rupiah. Masyarakat berharap para pembantu presiden merespons potensi dan peluang itu.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
LONDON, DN-II Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengapresiasi kinerja Duta Besar Republik Indonesia dan berkuasa penuh untuk Inggris beserta seluruh jajaran Kedutaan Besar RI di London dan Kementerian Luar Negeri RI yang dinilai berhasil menyiapkan dan mengoordinasi kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Inggris secara matang, efektif, dan berdampak pada kepentingan nasional. Mulai dari komitmen investasi miliaran poundsterling, kerja sama strategis di sektor maritim, hingga penguatan pendidikan tinggi. Peran perwakilan RI di London krusial dalam membangun komunikasi politik, membuka jalur strategi, serta menyiapkan pertemuan tingkat tinggi Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Inggris, parlemen, pelaku usaha, hingga lingkungan istana kerajaan.
“Kinerja Duta Besar RI untuk Inggris patut diapresiasi. Persiapan kunjungan Presiden Prabowo berjalan rapi, terukur, dan mampu menerjemahkan kepentingan nasional ke dalam agenda diplomasi yang konkret dan bernilai tinggi. Ini contoh diplomasi profesional yang bekerja senyap tetapi hasilnya terasa besar,” ujar Bamsoet saat bertemu Dubes RI Desra Percaya dan Wakil Dubes RI Sahadatun Donatirin untuk Inggris di Wisma Nusantara London, Minggu (25/1/26).
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menilai, keberhasilan kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Inggris sebagai diplomasi berkelas tinggi, dengan hasil yang konkret. Lawatan tersebut memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra penting Britania Raya sekaligus menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang semakin percaya diri dan berorientasi pada hasil nyata.
Selama kunjungan ke Inggris, Presiden Prabowo menghadiri pertemuan penting dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, jajaran parlemen Inggris, pelaku usaha strategi, serta Raja Charles III. Rangkaian agenda tersebut menghasilkan komitmen investasi Inggris ke Indonesia yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 90 triliun, dengan fokus pada sektor maritim, energi bersih, infrastruktur berkelanjutan, dan pengembangan industri berbasis teknologi.
“Kunjungan Presiden Prabowo ke Inggris menunjukkan bahwa Indonesia saat ini dipimpin oleh tokoh yang dihormati, didengar, dan dipercaya di tingkat global. Ini bukan diplomasi simbolik, melainkan diplomasi yang bekerja dan menghasilkan komitmen konkret,” kata Bamsoet.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menyoroti dukungan Inggris terhadap modernisasi armada perikanan nasional sebagai langkah strategis yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat. Program tersebut diproyeksikan meningkatkan produktivitas nelayan, memperkuat perekonomian pesisir, serta memperkokoh ketahanan pangan nasional berbasis kelautan. Melalui kerja sama pembangunan 1.582 kapal nelayan yang akan diproduksi dan dirakit di Indonesia.
Selain sektor ekonomi dan maritim, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian besar pada penguatan sumber daya manusia melalui kerja sama pendidikan tinggi. Dalam kunjungan tersebut, Presiden bertemu dengan 24 profesor dari 24 universitas terkemuka di Inggris Raya, antara lain King’s College London, University of Oxford, Imperial College London, University of Edinburgh, dan sejumlah universitas top lainnya.
“Selanjutnya, Pak Desra selaku Duta Besar RI di London akan segera menindaklanjuti
kerjasama tersebut dengan membuat 10 kampus baru di Indonesia, terutama di bidang kedokteran, kemudian di bidang STEM, science, technology, engineering, and mathematics,” jelas Bamsoet.
Sementara, saat bertemu Raja Inggris Charles III, Presiden Prabowo menyepakati kerja sama bidang konservasi dan komitmen dari Inggris untuk membantu memperbaiki ekosistem dan memperindah pemulihan 57 taman nasional di Indonesia. 
Di Inggris, Presiden Prabowo juga sempat menemui Wakil Perdana Menteri Inggris David Lammy dan sejumlah pengusaha dari Kamar Dagang Inggris di Lancaster House, London. Presiden Prabowo didampingi sejumlah pengusaha KADIN Indonesia dan konglomerat dari Indonesia dalam forum yang membahas bisnis dan investasi tersebut.
“Investasi yang dilakukan Presiden Prabowo menyentuh sektor riil dan kebutuhan dasar rakyat. Modernisasi perikanan berarti peningkatan pendapatan nelayan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan pemberdayaan pangan laut Indonesia,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran ini menambahkan, diplomasi Presiden Prabowo berhasil memperkuat citra Indonesia sebagai negara demokratis yang stabil, memiliki kepemimpinan tegas, serta mampu menyuarakan lugas dan kapasitas di forum internasional. Pendekatan diplomasi yang dinilai realistis, berani, dan sepenuhnya berpijak pada kepentingan nasional.
“Presiden Prabowo membawa pesan yang jelas. Indonesia terbuka untuk kerja sama, tetapi berdiri sejajar dan berdaulat. Inilah wajah baru diplomasi Indonesia yang tegas, rasional, dan berorientasi pada hasil,” pungkas Bamsoet. (*)
Red/Casroni
PARIS, DN-II– Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menegaskan pidato Presiden Prabowo Subianto dalam World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, sebagai pernyataan politik-ekonomi yang tegas, realistis, dan solutif. Pidato tersebut menunjukkan Indonesia tampil sebagai negara berkembang yang matang secara kebijakan, kredibel secara fiskal, dan konsisten secara arah pembangunan.
“Pesan yang ingin disampaikan Presiden Prabowo sangat jelas. Di tengah dunia yang penuh situasi geopolitik yang cepat berubah, kawasan konflik, krisis energi, dan volatilitas pasar keuangan dunia, perdamaian dan stabilitas adalah fondasi utama pertumbuhan suatu negara,” ujar Bamsoet dari Paris, Jumat (23/1/2026).
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menilai, pemaparan capaian makro ekonomi Indonesia dalam pidato di WEF memperkuat kepercayaan dunia terhadap Indonesia sebagai mitra investasi jangka panjang. Dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia konsisten di atas 5 persen, inflasi terkendali pada kisaran rendah, rasio utang pemerintah tetap di bawah 40 persen terhadap PDB, serta defisit fiskal dijaga dalam koridor APBN.
“Yang paling penting, Indonesia tidak pernah gagal membayar utang negara. Komitmen antar lintas pemerintahan terhadap kewajiban fiskal inilah yang membangun reputasi dan kredibilitas Indonesia di mata investor dunia” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengapresiasi keberanian Presiden Prabowo menjadikan kebijakan makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis nasional, dan digitalisasi pendidikan sebagai produktivitas jangka panjang. Program ini menyasar puluhan juta penerima manfaat, menggerakkan UMKM, koperasi, petani, nelayan, dan rantai pasok pangan nasional.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain itu, agenda sekolah rakyat untuk warga miskin dan pembangunan universitas berstandar internasional sebagai upaya konkret memutus rantai kemiskinan struktural. Pendekatan ini menyentuh akar persoalan ketimpangan yang ada di lapisan bawah masyarakat.
“Ini bukan kebijakan populis jangka pendek. Ini strategi ekonomi sumber daya manusia. Anak sehat, pendidikan berkualitas, dan akses teknologi adalah fondasi daya saing bangsa,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga mendukung sikap tegas Presiden terkait penegakan hukum dan pemberantasan praktik ekonomi ilegal. Pemerintah secara terbuka melakukan penertiban besar-besaran terhadap praktik ilegal, termasuk penyitaan jutaan hektar perkebunan dan tambang ilegal serta pencabutan izin puluhan korporasi. Praktik yang disebut sebagai “greedynomics” diposisikan sebagai ancaman langsung terhadap negara hukum dan keadilan sosial.
“Dalam penutup pidatonya, Presiden Prabowo kembali mempertegas politik luar negeri bebas aktif. Indonesia bersahabat dengan semua negara, memilih perdamaian, serta berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, dan tata kelola global. Termasuk melalui inisiatif kelautan dan Ocean Impact Summit di Bali,” urai Bamsoet.
Meski begitu, dosen tetap program pascasarjana Universitas Pertahanan dan Universitas Borobudur ini mengingatkan masih adanya tantangan besar ke depan. Reformasi BUMN memerlukan konsistensi politik dan keberanian melawan resistensi internal. Program sosial berskala besar menuntut tata kelola anggaran yang akuntabel dan pengawasan ketat agar tepat sasaran. Penegakan hukum terhadap tindakan ilegal harus dijaga agar tidak tebang pilih. Integrasi ekonomi global juga harus diimbangi penguatan industri domestik agar Indonesia tidak terjebak sebagai pasar semata.
“Harapannya, seluruh agenda besar yang disampaikan Presiden Prabowo di WEF Davos dapat benar-benar terimplementasi di dalam negeri. Jika stabilitas, disiplin fiskal, reformasi kelembagaan, dan investasi SDM berjalan konsisten, Indonesia berpeluang besar menjadi kekuatan ekonomi baru dunia yang berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan,” pungkas Bamsoet. (*)
London, DN-II Dalam rangkaian lawatan kenegaraan di Inggris, Presiden Prabowo Subianto menghadiri Pertemuan Filantropi Konservasi Gajah Peusangan sebagai forum strategis untuk memperkuat kerja sama internasional di bidang pelestarian satwa liar dan konservasi lingkungan, yang digelar di Lancaster House, London, pada Rabu, 21 Januari 2026.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga melakukan pertemuan dengan Yang Mulia Raja Charles III guna membahas upaya perlindungan gajah beserta habitat alaminya, termasuk penguatan program rehabilitasi hutan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat.
Pertemuan kedua pemimpin ini mencerminkan komitmen bersama dalam mendorong agenda pembangunan berkelanjutan, penguatan diplomasi lingkungan, serta kolaborasi lintas negara dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman hayati global.
Red
Oleh: Bambang Soesatyo
Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum 21 Januari 2026.
Jakarta, DN-II Konsistensi Presiden Prabowo Subianto dalam mengajak seluruh elemen bangsa untuk mewaspadai gangguan stabilitas nasional oleh kekuatan asing bukanlah sekadar retorika. Ajakan ini berlandaskan alasan fundamental yang sangat beralasan dan patut diapresiasi. Menilik sejarah dan dinamika geopolitik terkini, Indonesia secara konsisten menjadi target campur tangan asing, baik demi kepentingan penguasaan sumber daya ekonomi maupun posisi strategis wilayah.
Operasi Intelijen: Dari Diplomatik hingga Penyamaran
Kehadiran unsur asing di sebuah negara lazimnya dilakukan melalui jalur resmi, seperti penempatan diplomat atau tenaga ahli di badan multilateral. Namun, sejarah membuktikan adanya “jalur gelap” melalui penempatan tenaga asing yang disamarkan—yang lebih kita kenal sebagai intelijen atau agen rahasia.
Hingga hari ini, praktik intelijen asing masih sangat intens. Aktivitas mereka beragam, mulai dari mengumpulkan data strategis, membangun jaringan dengan oknum lokal, hingga memanipulasi informasi (hoaks) demi memicu emosi publik yang berujung pada instabilitas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Eskalasi Global dan Titik Didih Geopolitik
Saat ini, dunia sedang menghadapi eskalasi ketegangan yang luar biasa. Ambisi penguasaan wilayah di Arktik, ketegangan di Iran, hingga konflik kepentingan di Afrika dan Amerika Latin telah menciptakan “titik didih” global. Di tengah hiruk-pikuk ini, komunitas intelijen bekerja ekstra keras memetakan kelemahan dan peluang di negara-negara target.
Bahkan bagi negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Indonesia, bukan berarti mereka absen. Seringkali, ketidakhadiran hubungan resmi justru menjadi alasan bagi mereka untuk mengintensifkan operasi senyap. Sebagai contoh, dukungan konsisten Indonesia terhadap Palestina sering kali menempatkan kita dalam radar jaringan intelijen pihak-pihak yang berseberangan.
Belajar dari Rekam Jejak Sejarah
Operasi intelijen asing di Indonesia bukan sekadar teori konspirasi. Mari kita tengok beberapa catatan sejarah:
Tragedi 1965: Adanya keterlibatan unsur asing dalam penyerahan daftar anggota organisasi tertentu kepada otoritas saat itu.
Kerusuhan Mei 1998: Terganggunya jaringan komunikasi nasional secara misterius, di mana hanya jaringan di area kompleks diplomatik asing yang tetap berfungsi efektif.
Skandal Nikel (2020-2022): Terungkapnya penyelundupan 5,3 juta ton bijih nikel ke Tiongkok saat larangan ekspor berlaku. Informasi detail semacam ini sering kali bersumber dari “bocoran” intelijen yang memiliki akses data melampaui birokrasi biasa.
Menjaga Kritik, Menangkal Polarisasi
Ajakan Presiden Prabowo untuk waspada bukan berarti membungkam sikap kritis. Demokrasi membutuhkan arus kritik agar tetap hidup. Namun, kita harus mampu membedakan mana kritik murni sebagai fungsi kontrol, dan mana narasi yang ditunggangi kepentingan asing untuk menciptakan chaos.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tujuan utama operasi intelijen asing adalah menciptakan instabilitas yang berlarut-larut guna menguras energi politik, ekonomi, dan sosial sebuah bangsa. Mereka memanfaatkan media sosial untuk perang informasi, manipulasi opini, hingga eksploitasi isu SARA demi menciptakan polarisasi ekstrem dan meruntuhkan kepercayaan rakyat kepada negara.
Penutup: Waspada dalam Dunia yang “Tidak Baik-Baik Saja”
Fakta menunjukkan bahwa tatanan global saat ini sedang porak-poranda. Dalam situasi dunia yang tidak baik-baik saja ini, pilihan terbaik bagi masyarakat Indonesia adalah tetap kritis namun bijaksana. Kita harus tetap waspada terhadap infiltrasi yang memecah belah, sembari terus merawat stabilitas nasional demi kebaikan bersama. Menjaga kedaulatan bukan hanya tugas militer, melainkan kesadaran kolektif seluruh elemen bangsa. ***
Red/Casroni
JAKARTA, DN-II Presiden RI Prabowo Subianto resmi memulai rangkaian kunjungan kerja luar negeri ke dua negara Eropa, Inggris dan Swiss, pada Minggu (18/1/2026). Keberangkatan Kepala Negara melalui Bandara Halim Perdanakusuma ini membawa misi penguatan ekonomi, lingkungan, hingga diplomasi global.
Koordinasi Internal sebelum Keberangkatan
Sebelum lepas landas menuju London, Presiden Prabowo menyempatkan diri menggelar pertemuan tertutup dengan Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad. Pertemuan tersebut dilakukan guna membahas laporan perkembangan informasi terkini di tanah air, memastikan stabilitas pemerintahan tetap terjaga selama Presiden menjalankan tugas di mancanegara.
Agenda di London: Ekonomi, Maritim, dan Konservasi
Di London, Presiden dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer. Fokus utama pembicaraan kedua pemimpin ini adalah penguatan kerja sama strategis, khususnya di sektor ekonomi dan keamanan maritim.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain agenda pemerintahan, Presiden Prabowo juga dijadwalkan bertemu dengan Raja Charles III. Pertemuan istimewa ini akan menyoroti isu-isu krusial terkait pelestarian alam dan lingkungan.
“Salah satu poin penting dalam diskusi dengan Raja Charles III adalah upaya konservasi gajah dan pelestarian ekosistem global, yang juga akan dihadiri oleh sejumlah tokoh filantropi dunia,” tulis laporan resmi Sekretariat Kabinet.
Misi Ekonomi di Davos
Rangkaian kunjungan berlanjut ke Davos, Swiss. Di sana, Presiden Prabowo akan menjadi salah satu tokoh sentral dalam World Economic Forum (WEF). Sebagai Kepala Negara, beliau dijadwalkan menyampaikan pidato kunci (<i>keynote speech</i>) di hadapan 61 kepala negara dan lebih dari 1.000 peserta forum.
Tak hanya itu, Presiden akan memanfaatkan momentum WEF untuk melakukan dialog strategis dengan para CEO perusahaan global guna menarik investasi dan memperkuat posisi ekonomi Indonesia di kancah internasional.
TIW / #CatatanSeskab
Red
Pakistan, DN-II Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin melaksanakan rangkaian diplomasi pertahanan di Islamabad, Pakistan, yang diawali dengan pertemuan kehormatan bersama Menteri Produksi Pertahanan Pakistan, H.E. Muhammad Raza Hayat Harraj, di Kementerian Produksi Pertahanan, Senin (12/1/2026).
Pertemuan tersebut menegaskan komitmen Indonesia dan Pakistan untuk memperkuat kerja sama pertahanan bilateral berdasarkan Agreement on Cooperation Activities in the Field of Defence tahun 2010, dengan fokus pada dialog strategis, pendidikan dan pelatihan militer, pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan mekanisme kerja sama melalui forum JDCC.
Agenda dilanjutkan dengan kunjungan kehormatan kepada Field Marshal Syed Asim Munir, Chief of Defence Forces Pakistan, guna mempererat hubungan antarangakatan bersenjata dan membahas dinamika keamanan kawasan. Rangkaian kegiatan ditutup dengan kunjungan ke Markas Besar Angkatan Udara Pakistan untuk pertemuan dengan Kepala Staf Angkatan Udara Pakistan, Zaheer Ahmad Babar Sidhu.
The Minister of Defence Sjafrie Sjamsoeddin, conducted a series of defence diplomacy engagements in Islamabad, Pakistan, beginning with a courtesy call on the Minister for Defence Production of Pakistan, H.E. Muhammad Raza Hayat Harraj, at the Ministry of Defence Production on Monday (12 January).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
The meeting reaffirmed the commitment of Indonesia and Pakistan to strengthening bilateral defence cooperation based on the Agreement on Cooperation Activities in the Field of Defence signed in 2010, focusing on strategic dialogue, military education and training, defence human resource development, and cooperation mechanisms through the Joint Defence Cooperation Committee (JDCC).
The agenda continued with a courtesy call on Field Marshal Syed Asim Munir, Chief of Defence Forces of Pakistan, to strengthen military-to-military relations and exchange views on regional security dynamics. The engagements concluded with a visit to the Pakistan Air Force Headquarters for a meeting with the Chief of Air Staff, Zaheer Ahmad Babar Sidhu.
Red
#SjafrieSjamsoeddin
#MenhanSjafrie
#KemhanRI
#PertahananUntukIndonesia
#Pakistan
You cannot copy content of this page