Semarang, DN-II Audiensi perwakilan buruh dengan Pemerintah Provinsi yang digelar di kompleks Gubernuran berlangsung aman dan kondusif. Ribuan perwakilan serikat pekerja dari berbagai daerah di Jawa Tengah hadir untuk menyampaikan aspirasi terkait upah minimum, perlindungan kerja, serta kesejahteraan buruh. Senin (08/12/2025).
Berbagai alat peraga digunakan termasuk dengan armada truck dengan sound horeg dan berbagai spanduk penuh dengan tulisan tuntutan kaum buruh.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan buruh menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kebijakan upah minimum, perlindungan keselamatan kerja, hingga peningkatan kesejahteraan pekerja.
Polda Jawa Tengah bersama Polres jajaran melakukan pengamanan di sejumlah titik, memastikan arus massa terkendali serta kegiatan berjalan aman. Selama pelaksanaan audiensi, tidak ditemukan adanya tindakan provokatif maupun potensi gangguan keamanan.
“Alhamdulillah sampai dengan pukul 16.00 wib sore ini kegiatan Audiensi dari serikat pekerja di halaman kantor gubernur berjalan aman dan kondusif, Polri mengapresiasi sikap dewasa para buruh yang memilih yang menggelar audiensi dengan tertib dalam menyampaikan tuntutan,” ujar Kabid Humas Kombes Pol Artanto pada sore hari di lokasi kegiatan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kabid Humas menjelaskan saat ini perwakilan dari Serikat pekerja telah diterima oleh pejabat Pemprov yang hadir untuk mendengarkan dan menindaklanjuti masukan para buruh. Polri memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan kondusif tanpa adanya gangguan kamtibmas maupun tindakan provokatif.
“Beberapa perwakilan dari serikat pekerjaada sekitar 25-30 orang telah diterima oleh pejabat dari Pemprof Jateng dan pihaknya memastikan kegiatan berjalan aman dan lancar,” imbuh Kabidhumas.
Dirinya turut mengapresiasi para oeserta aksi yang tetap menjaga ketertiban dalam proses penyampaian aspirasi. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk kedewasaan masyarakat serta sebagai contoh proses demokrasi yang sehat dan bermartabat.
“Proses penyampaian aspirasi ini menjadi contoh bahwa masyarakat Jawa Tengah mampu menyuarakan pendapat secara santun, beradab, dan tetap menghargai aturan. Inilah wajah demokrasi yang kita banggakan bersama,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Kabid Humas menegaskan komitmen Polda Jateng untuk terus mengawal proses demokrasi yang sehat, aman, dan inklusif.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk selalu menjaga ketertiban, mengedepankan dialog, dan saling menghormati dalam setiap proses penyampaian pendapat di muka umum. Polri siap mengawal setiap kegiatan masyarakat demi terciptanya suasana Jawa Tengah yang aman, damai, dan sejuk,” pungkasnya.
Red
Brebes, DN-II Komitmen Kepolisian Resor (Polres) Brebes dalam mendukung percepatan infrastruktur di wilayahnya diwujudkan secara langsung oleh pimpinan tertinggi.
Pada Selasa (9/12/2025), Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardiansyah tidak hanya memimpin kegiatan, tetapi juga turun langsung menyalurkan bantuan material dan berpartisipasi aktif dalam kerja bakti renovasi Jembatan Cibiuk di Desa Bantarwaru, Kecamatan Bantarkawung.
Kegiatan ini menjadi bukti nyata kepedulian Polri terhadap infrastruktur masyarakat dan upaya mempercepat selesainya akses vital yang menghubungkan dua desa penting di Bantarkawung.
Dalam kegiatan yang dimulai pukul 13.00 WIB ini, Kapolres Brebes didampingi oleh jajaran utama termasuk Kapolsek.
Uniknya, Kapolres terlihat membaur dengan personel dan warga setempat, ikut mengangkat dan memindahkan material bangunan yang disalurkan sebagai bantuan oleh Polres Brebes.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Turut hadir mendukung kegiatan ini Bupati Brebes yang diwakili Kepala Dinas PU Kabupaten Brebes, Dani Asmoro beserta tim teknis, menegaskan sinergi yang solid antara Polri dan Pemerintah Daerah.
Bantuan material dan kerja bakti dari Polres Brebes ditujukan untuk mempercepat proses pembangunan jembatan yang sempat terhambat. Jembatan Cibiuk merupakan akses krusial bagi mobilitas warga, terutama untuk mengangkut hasil pertanian.
“Kami hadir di sini tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga memberikan semangat gotong royong. Kami berharap dengan partisipasi langsung ini, Jembatan Cibiuk dapat segera rampung sepenuhnya,” terangnya
Pihaknya berharap aktivitas masyarakat, baik kegiatan sehari-hari maupun roda perekonomian, dapat segera pulih dan tidak terhambat lagi setelah jembatan ini selesai.
Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan semangat gotong royong yang tinggi.
Kehadiran dan partisipasi langsung Kapolres Brebes ini diapresiasi oleh perangkat desa dan masyarakat setempat sebagai bentuk dukungan penuh Polri terhadap kesejahteraan warga. (Red/Hms)
Semarang, DN-II Kodam IV/Diponegoro mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam di wilayah Aceh dan Sumatera pada Senin (8/12/2025).
Bantuan kemanusiaan ini adalah merupakan satu bentuk kepedulian dari keluarga besar Kodam IV/Diponegoro, kepada masyarakat di Aceh dan Sumatera yang sedang berduka akibat dilanda musibah banjir bandang dan tanah longsor beberapa saat lalu.
Seluruh Prajurit, PNS dan Persit KCK Kodam IV/Diponegoro bergerak cepat dengan penuh keikhlasan, menghimpun bantuan yang meliputi: bahan makanan, susu, biskuit, mie instan, pakaian, selimut, popok Bayi, obat-obatan, alat masak serta berbagai perlengkapan rumah tangga lainnya yang dibutuhkan telah termuat sebanyak 40 truk.
Setelah berhasil dikumpulkan, selanjutnya Bantuan dibawa menuju ke Posko utama yang berada di Cargo Lanud Halim Perdanakusumah Jakarta sebanyak 36 truk dan menuju ke Posko Bantuan yang berada di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara sebanyak 4 truk, untuk kemudian diserahterimakan dan dibawa menuju ke titik distribusi bantuan di Aceh dan Sumatera.
(Pendam IV/Diponegoro)
Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
YOGYAKARTA, DN-II Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 9 Desember 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Yogyakarta menuai kritik pedas. Lembaga Analisis Data dan Informasi Publik (Landep) menilai acara seremonial tersebut jauh dari harapan masyarakat dan mencerminkan hilangnya keseriusan KPK dalam pemberantasan korupsi.
M. Subhan, Sekretaris Landep, mengungkapkan kekecewaan mendalam atas jalannya acara tersebut. Ia menyebut kekecewaan ini didorong oleh harapan besar dari perwakilan daerah yang datang ke Jogja, yang ingin melihat “perubahan besar” dan “gerakan besar” dari KPK di tengah kondisi negeri di mana “potensi korupsi betul-betul merajalela” dan “kebocoran anggaran negara itu luar biasa.”
“Masyarakat semakin lama semakin tahu betul bahwa luar biasa kebocoran anggaran negara itu, dan perlu keseriusan penanganan yang dilakukan oleh lembaga seperti KPK,” ujar Subhan.
Seremonial Jauh dari Harapan: Kekhawatiran Hilangnya Keberanian KPK
Namun, harapan tersebut berbanding terbalik dengan realitas acara yang disaksikan. Subhan secara eksplisit menyebut momentum Hakordia 2025 ini “sangat-sangat kami kecewa.” Ia membandingkan kualitas penyelenggaraan dengan tahun sebelumnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Begitu kegiatannya itu apa ya, dibanding dengan tahun yang kemarin di Jakarta, jauh sekali,” kritiknya, sembari menilai seremonial yang disajikan “kurang profesional.”
Kekecewaan ini kemudian memunculkan kekhawatiran yang lebih serius. Subhan menduga, acara yang kurang berkesan ini adalah cerminan memudarnya keberanian KPK.
“Kami khawatir ini adalah cerminan KPK, apa ya, untuk semakin lama semakin apa, tidak ada nyalinya, begitu lho. Dan ini akan kemudian menjadi preseden buruk untuk negeri ini terhadap penanganan korupsi yang lebih gawat,” tegasnya.
Rancunya Pemberian Penghargaan dan Buruknya Tata Kelola Acara
Subhan juga menyoroti kejanggalan dalam pemberian penghargaan antikorupsi tahun 2025. Ia menilai pemberian penghargaan kepada Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, serta sejumlah Kementerian dan Gubernur sebagai suatu hal yang rancu dan kurang tepat.
Selain substansi acara, Landep juga mengkritik tata kelola dan profesionalisme panitia penyelenggara.
“Belum lagi berbagai elemen masyarakat termasuk ASN tidak bisa mendampingi sampai ke dalam, bahkan mereka sampai duduk di pinggir jalan ke kantor gubernur DIY,” keluh Subhan.
Kondisi ini, menurutnya, terkesan bahwa panitia acara “tidak matang” dan “tidak menghargai orang-orang yang datang” jauh-jauh untuk memperingati hari penting ini.
Red/Teguh
BREBES, DN-II Wacana pemekaran wilayah Kabupaten Brebes kembali menjadi sorotan publik. Aktivis Masyarakat Jaga Kali (Masjaka) Brebes, Mahfudin, menegaskan bahwa isu krusial ini tidak boleh hanya menjadi agenda segelintir kelompok, melainkan harus mencerminkan aspirasi bersama seluruh elemen masyarakat.
Mahfudin menyoroti pentingnya sinergi antara wilayah selatan dan utara agar tidak terjadi fragmentasi dalam mengawal isu ini.
“Selama ini, rekan-rekan aktivis di wilayah selatan terkesan berjalan sendiri tanpa melibatkan kami yang di utara. Padahal, kami di utara tidak menolak pemekaran. Ini harus menjadi suara bersama, bukan agenda sektoral,” ujar Mahfudin, Senin (8/12/2025).
Alur Konstitusi dan Peran Pemerintah
Lebih lanjut, Mahfudin menjelaskan bahwa mekanisme pemekaran wilayah kini tidak lagi mutlak berada di tangan Bupati. Secara administratif, setelah Bupati mengajukan usulan, proses selanjutnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Siapa pun Bupatinya, kebijakannya tetap satu dalam kerangka administrasi. Jika Bupati sudah mengajukan usulan ke tingkat provinsi, maka ‘bola’ keputusan berada di sana, bukan lagi di meja Bupati,” tegasnya. 
Ia menambahkan bahwa komitmen Bupati saat ini bersifat politis dan administratif untuk mendukung pemerataan pembangunan. Namun, ia mengingatkan bahwa keputusan final tetap bergantung pada validasi dari pusat.
Persoalan Anggaran dan Moratorium
Menanggapi isu pembiayaan proses pemekaran, Mahfudin menekankan bahwa hal tersebut tidak bisa dibebankan begitu saja pada APBD tanpa landasan yang jelas. Menurutnya, pembiayaan menjadi tanggung jawab pihak pengusul, kecuali ada mandat resmi dari Gubernur atau Mendagri.
“Semua ada regulasinya. Apalagi saat ini pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah. Kita harus mengikuti aturan main yang ada,” imbuhnya.
Menghindari Ego Kelompok
Menutup pernyataannya, Mahfudin mengimbau agar semua pihak bersabar dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Ia menekankan bahwa pemekaran wilayah adalah instrumen untuk kesejahteraan rakyat, bukan alat pemuas kepentingan politik kelompok tertentu.
“Pemekaran itu ada aturannya, tidak bisa memaksakan kehendak sepihak. Harus terstruktur, sistematis, dan sesuai regulasi agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat luas,” pungkas Mahfudin.
Red
YOGYAKARTA, DN-II Kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia kini tengah berada di titik krusial. Dalam sebuah diskusi di kawasan Benteng Vredeburg, Yogyakarta, eks wartawan spesialis korupsi sekaligus aktivis kepemudaan, Teguh Aji Wiguno, melontarkan kritik tajam terhadap pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat perubahan regulasi.
“KPK saat ini seolah kehilangan taringnya. Perubahan undang-undang telah memangkas kekuatan lembaga yang dulunya menjadi tolak ukur kepercayaan publik ini,” ujar Teguh di sela-sela peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia (Harkodia), Senin, (8/12/2025).
Dilema Sosial: Korupsi Berkedok Kedermawanan
Selain aspek legal formal, Teguh menyoroti tantangan sosiologis di masyarakat. Ia mengungkapkan adanya fenomena di mana pelaku korupsi justru mendapat pembelaan dari warga karena dianggap sebagai sosok yang dermawan di lingkungannya.
“Ini dilema di akar rumput. Ada oknum yang terindikasi korupsi, tapi rajin berdonasi dan membantu tetangga. Akibatnya masyarakat merasa sungkan. Padahal, secara prinsip, itu adalah pelanggaran integritas yang nyata,” tambahnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Fenomena ini, menurut Teguh, membuktikan bahwa edukasi integritas sangat mendesak untuk diperkuat agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik gratifikasi yang dibungkus bantuan sosial.
Mendorong Keberanian Melapor
Sebagai solusi di tengah melemahnya sistem pengawasan formal, Teguh mengajak masyarakat untuk aktif melakukan pengawasan mandiri. Ia mendorong pemanfaatan kanal-kanal pelaporan resmi untuk memutus rantai korupsi.
“Kita harus membudayakan ketahanan terhadap godaan korupsi. Korupsi itu bukan soal kebutuhan semata, tapi soal integritas. Manfaatkan fitur laporan yang ada, transparansi adalah kunci,” tegas pria yang kini aktif di Institut Peradaban tersebut.
Pendidikan Audit dan Peran Pemuda
Menutup dialog, Teguh menekankan pentingnya ‘pendidikan audit’ bagi publik. Tujuannya agar celah korupsi yang selama ini tidak terdeteksi oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dapat diidentifikasi lebih dini melalui partisipasi masyarakat.
Acara yang berakhir di Balai Kota Yogyakarta ini diharapkan mampu menjadi pemantik bagi generasi muda untuk lebih peduli terhadap isu korupsi dan berani menjaga integritas demi masa depan Indonesia yang lebih bersih.
Red/Teguh
GOMBONG, KEBUMEN, DN-II Krisis etika dan kemanusiaan melanda BRI Unit Sempor terkait penyanderaan Sertifikat Hak Milik (SHM) milik ahli waris nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR). (8/12/2025).
Sorotan kini tertuju pada gaya kepemimpinan bank BUMN tersebut yang dinilai tidak profesional, anti-transparansi, dan mencederai standar pelayanan publik.
Penolakan Pimpinan Unit untuk menemui langsung ahli waris, pendamping hukum, serta jurnalis—dan justru mengalihkan urusan substantif kepada petugas keamanan (Satpam)—menunjukkan degradasi etika kepemimpinan dalam mengelola program strategis Pemerintah Pusat.
Kronologi dan Sengkarut Administrasi
Pinjaman KUR yang seharusnya menjadi bantalan ekonomi UMKM di masa pandemi COVID-19 (2022), kini berubah menjadi beban bagi ahli waris. Pasca meninggalnya nasabah peminjam sekaligus pemilik jaminan, Ayahanda Sailam, ahli waris utama, Sumirah (warga Desa Wero, Gombong), berupaya mengambil hak jaminannya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Namun, BRI Unit Sempor memberikan respons birokratis yang kaku dengan dalih tunggal: “Harus dilunasi.” Tuntutan pelunasan penuh kepada ahli waris yang tengah berduka ini memicu pertanyaan besar, mengingat setiap penyaluran KUR wajib dilindungi oleh asuransi jiwa kredit. Hal ini mengesankan adanya pengabaian terhadap semangat perlindungan sosial yang diamanatkan negara.
Pelanggaran Etika dan Pelayanan Prima
Dalam dua kali kunjungan, termasuk saat ahli waris membawa Surat Kuasa resmi dan didampingi awak media, Pimpinan BRI Unit Sempor memilih bungkam. Meski dikonfirmasi berada di lokasi, yang bersangkutan enggan berdialog, menjadikan Satpam sebagai perisai komunikasi untuk urusan aset dan hukum yang bukan merupakan kapasitas tugas keamanan (Tupoksi).
“Kami datang dengan mandat resmi. Penolakan pimpinan untuk keluar ruangan dan justru menjadikan petugas keamanan sebagai juru bicara masalah aset adalah preseden buruk. Ini adalah bentuk pengecutan profesional dan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik,” kecam pendamping ahli waris.
Sikap “lempar tanggung jawab” dengan dalih koordinasi berlarut-larut dengan Cabang Gombong kian mempertegas dugaan kesengajaan untuk mempersulit rakyat kecil dalam mendapatkan haknya.
Tuntutan dan Desakan Terbuka
Kasus ini menuntut atensi segera dari Kantor Cabang (Kanca) BRI Gombong untuk mengevaluasi standar etika pimpinan unitnya. Terdapat tiga poin tuntutan utama yang dilayangkan:
Audit Pelayanan dan Etika: Mendesak BRI untuk mengaudit Pimpinan Unit Sempor atas dugaan pelanggaran prosedur pelayanan nasabah (SOP) dan penolakan transparansi informasi publik.
Transparansi Klaim Asuransi: BRI wajib memberikan penjelasan detail mengenai status asuransi KUR almarhum. Apakah ada kegagalan administratif dalam klaim asuransi sehingga beban pelunasan justru ditimpakan kepada ahli waris?
Pengembalian Sertifikat: Mendesak segera dikembalikannya SHM kepada Sumirah tanpa syarat yang memberatkan, berlandaskan azas kemanusiaan dan mekanisme proteksi asuransi nasabah yang telah tiada.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Surat Desakan Terbuka Ditujukan Kepada:
Menteri BUMN RI
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI (Koordinator Program KUR)
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Red/Waluyo
Siswa MAN 1 Brebes Galang Donasi untuk Almarhum Raj Nu’man dan Ibunda yang Menjadi Korban Kecelakaan
BREBES, DN-II Duka mendalam menyelimuti keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Brebes. Salah satu siswanya, Raj Nu’man (Kelas 11), beserta ibundanya, Nur Indrayani, tutup usia setelah mengalami kecelakaan tragis tertabrak truk pada Minggu (7/12/2025).
Kecelakaan tersebut diduga kuat akibat kelalaian sopir truk yang menerobos lampu merah, padahal posisi korban saat itu tengah melaju dalam kondisi lampu hijau.
Respons Cepat Pihak Madrasah
Ketua Komite MAN 1 Brebes, Bahrul Ulum, menyatakan bahwa seluruh elemen sekolah mulai dari siswa, guru, karyawan, hingga kepala madrasah bergerak cepat memberikan dukungan fisik maupun materiil.
“Pihak sekolah dan komite tidak hanya mengurus administrasi di RSUD, tetapi juga langsung menggalang donasi untuk membantu biaya pemakaman hingga persiapan tahlilan hari ke-3 dan ke-7,” ujar Bahrul.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain donasi internal, santunan dari Jasa Raharja juga sedang dalam proses pengurusan. Pihak biro perjalanan (ekskursi) yang saat itu bersama rombongan juga telah mengembalikan biaya perjalanan serta memberikan santunan tambahan kepada keluarga korban.
Doa Bersama dan Salat Ghaib
Sebagai bentuk solidaritas spiritual, kiriman doa terus mengalir dari berbagai pihak, termasuk dari Pondok Pesantren Assalafiyah 1 dan 2. Siswa-siswi yang mengikuti kegiatan ekskursi juga dijadwalkan menggelar salat Isya berjamaah yang dilanjutkan dengan salat Ghaib bersama.
Rincian Penggalangan Dana
Aksi kepedulian dari siswa yang terbagi dalam delapan bus rombongan berhasil mengumpulkan dana sementara sebagai berikut:
Sumber Donasi Jumlah (Rp)
Bus 1 710.000
Bus 2 246.000
Bus 3 443.500
Bus 4 363.500
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bus 5 305.500
Bus 6 421.000
Bus 7 312.000
Bus 8 668.000
Total Sementara 3.469.500
Dana tersebut digenapkan menjadi Rp3.500.000. Selain dari siswa, terkumpul pula uang duka dari para guru dan kas internal MAN 1 Brebes.
Penyaluran Bantuan
Rencananya, bantuan tahap pertama akan segera diserahkan, sementara sisa dana lainnya akan diberikan pada hari Kamis mendatang untuk membantu keperluan peringatan tujuh hari (selawatan) almarhum dan almarhumah.
“Intinya, semua biaya di rumah sakit hingga proses pemulangan ke rumah duka sudah ditangani. Kami akan terus memantau dan mendampingi keluarga yang ditinggalkan,” tutup Bahrul Ulum.
Red/Teguh
BREBES, DN-II Gagasan tentang “Reset Indonesia: Gagasan tentang Indonesia Baru” menggema di Padepokan Kalisoga, Desa Slatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, pada Sabtu (6/12/2025).
Acara bedah buku yang dibarengi dengan pemutaran film dokumenter Dirty Vote ini berlangsung dinamis dan penuh antusiasme, dihadiri ratusan tokoh masyarakat, aktivis lingkungan, dan pegiat sosial.
Selama dua jam, peserta menyimak dan berdiskusi dengan sejumlah narasumber kunci, yaitu Sudirman Said (Ketua Institute Harkat Negeri dan tuan rumah acara), sutradara Dirty Vote Dandhy Laksono, anggota Tim Ekspedisi Indonesia Baru Benaya Harebu dan Farid Gaban, serta akademisi dari IFTK Ledalero Flores, NTT, Dr. P. Charles Beraf SVD.
Sudirman Said: Reset Indonesia, Panggilan untuk Sistem yang Melayani Rakyat
Dalam sambutan pembukaannya, Sudirman Said menyambut hangat antusiasme hadirin, menekankan bahwa acara ini lebih dari sekadar bedah buku. “Ini adalah ruang edukasi dan refleksi kolektif untuk mereset paradigma pembangunan yang selama ini belum merata, timpang, dan adil bagi masyarakat,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia kemudian memaparkan konsep dasar Reset Indonesia, yang berfokus pada transformasi struktural dan budaya, mencakup demokrasi yang lebih partisipatif, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat akar rumput. Menurut Sudirman, Indonesia berada di persimpangan jalan, menghadapi korupsi masif, kesenjangan sosio-ekonomi, dan kerusakan lingkungan akibat dominasi kepentingan modal.
“Reset Indonesia bukan hanya jargon politik, ia adalah panggilan untuk membangun sistem yang benar-benar melayani rakyatnya,” tegas Sudirman Said, menyerukan perlunya lompatan besar agar bangsa lebih berdaya saing dan inklusif. 
Dandhy Laksono Angkat Isu Penjajahan Alam melalui Dirty Vote
Momen yang mengundang perhatian serius adalah pemutaran film dokumenter Dirty Vote karya Dandhy Laksono. Film ini berfungsi sebagai motivasi yang membuka mata pengunjung tentang betapa kejamnya praktik oligarki dan eksploitasi alam.
Film tersebut menyajikan narasi visual yang kuat mengenai konflik nyata di berbagai wilayah Indonesia—dari Aceh hingga pedalaman—di mana bukit, gunung, hutan, dan laut dijajah oleh kepentingan pemodal industri tambang. Dandhy berhasil mengangkat kesadaran kolektif tentang dampak nyata dari eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab, mengkritik tajam sistem kapitalisme yang diperparah oleh lemahnya regulasi dan pengabaian terhadap kelestarian lingkungan.
Suara Ekspedisi dan Perspektif Humanis
Diskusi semakin kaya dengan kehadiran Tim Ekspedisi Indonesia Baru, Benaya Harebu dan Farid Gaban. Mereka berbagi pengalaman lapangan dari berbagai daerah terpencil yang rawan konflik pengelolaan sumber daya alam dan marjinalisasi masyarakat adat.
Benaya Harebu mengajak peserta untuk menata ulang hubungan manusia dan alam dengan prinsip kearifan lokal. Sementara itu, Farid Gaban menegaskan perlunya integrasi antara ilmu pengetahuan modern dan pengetahuan tradisional sebagai fondasi pembangunan Indonesia baru yang adil dan berkelanjutan.
Melengkapi pandangan lapangan, Dr. P. Charles Beraf SVD menambahkan perspektif akademis, memerinci aspek kemanusiaan dalam gagasan Indonesia baru. Ia menguraikan konsep pembangunan humanis yang menitikberatkan pada keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan penghormatan budaya lokal. “Tanpa fondasi kemanusiaan yang kuat, apapun sistem yang dibangun akan menjadi rapuh,” tutupnya.
Menggema di Brebes: Tuntutan Perubahan Nyata
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Diskusi berlangsung sangat interaktif dengan banyak pertanyaan kritis dari masyarakat, terutama terkait perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat adat. Para aktivis mendesak langkah-langkah konkret untuk mengintervensi praktik perusakan alam di daerah mereka.
Seorang tokoh masyarakat dari Desa Slatri berharap, “Kami berharap buku Reset Indonesia dan film Dirty Vote membuka mata banyak pihak, khususnya pemerintah daerah, untuk benar-benar memperhatikan nasib bumi dan kami sebagai warga yang hidup berdampingan dengan alam.”
Acara ini disepakati bukan hanya sebagai momentum refleksi, tetapi juga titik awal gerakan advokasi yang lebih kuat di tingkat lokal. Para narasumber mendorong sinergi antara kelompok masyarakat, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat guna mewujudkan Reset Indonesia menjadi kenyataan.
Semangat Reset Indonesia yang berakar pada keadilan lingkungan dan sosial, serta keberanian untuk mengakhiri bentuk penjajahan apapun—termasuk kapitalisme yang rakus terhadap alam dan manusia—diharapkan terus bergema, mendorong perubahan sistemik yang nyata di berbagai lini kehidupan berbangsa dan bernegara.
Red/Casroni
BREBES, DN-II Dalam semangat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Reserse yang ke-78, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Brebes menunjukkan wajah humanis kepolisian dengan menggelar aksi bakti sosial (baksos) yang menyentuh. (6/12/2025).
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Sabtu, 06 Desember 2025, dengan menyalurkan sejumlah paket sembako kepada dua institusi sosial di wilayah Brebes, yakni Panti Asuhan Muslimat di Kampung Kauman, Kelurahan Brebes, dan Panti Asuhan Muhammadiyah di Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes.
Kasat Reskrim Polres Brebes, AKP Resandro Hendriajati, menjelaskan bahwa baksos ini merupakan implementasi nyata dari arahan Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah, yang menekankan pentingnya kehadiran polisi di tengah masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan perhatian lebih.
“Kegiatan ini adalah wujud nyata komitmen kami untuk selalu hadir di tengah masyarakat, sesuai arahan Bapak Kapolres. Kami ingin berbagi dengan anak-anak yatim piatu yang berada di panti asuhan, sebagai bagian dari perhatian dan kepedulian kami,” ujar AKP Resandro, didampingi KBO Satreskrim Polres Brebes Iptu Cecep Subarkah.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa momentum HUT Reserse ini dimanfaatkan untuk mempererat ikatan antara Polri dan masyarakat, serta menegaskan bahwa tugas kepolisian tidak terbatas pada penegakan hukum, namun juga sebagai pengayom dan pelayan masyarakat di Kabupaten Brebes.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pihak pengelola panti asuhan menyambut baik dan menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas bantuan dan perhatian yang diberikan oleh jajaran Satreskrim. Mereka berharap kegiatan positif ini dapat berkelanjutan, karena mampu memberikan manfaat langsung bagi anak-anak serta memperkuat sinergi antara kepolisian dan warga.
“Melalui kegiatan ini, kami sekaligus memberikan pemahaman mengenai pentingnya peran masyarakat dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas),” tutup AKP Resandro. (Red/Hms)
You cannot copy content of this page