Beranda » Jawa Tengah » Halaman 40

Jawa Tengah

YOGYAKARTA, DN-II Sebagai upaya penguatan kapasitas kepada aparatur wilayah di Kota Tegal dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal melakukan kunjungan pembelajaran praktik baik (Best Practice) pengelolaan sampah berbasis masyarakat ke wilayah Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta.

Kunjungan ini dilaksanakan pada Jum’at (8/5/2026) dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, Sekretaris Daerah Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono, Asisten Sekda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Camat dan Lurah se-Kota Tegal, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Tegal serta perwakilan pelaksana program Sistem Olah Sampah Makan Bergizi Gratis (Si Opah MBG) dari Puskesmas Margadana Kota Tegal.

Dalam kunjungannya, dengan didampingi Mantri Pamong Praja Kemantren Mantrijeron, Narotama dan Ketua RW 5 Mangkuyudan Mantrijeron, Ganang Iwan Surya Yudha, Wali Kota Tegal beserta jajaran meninjau langsung Gang Dronoharjo Suwongso RW 05 Kampung Mangkuyudan, Kemantren Mantrijeron, Kota Yogyakarta, salah satu wilayah yang sangat aktif dalam pengelolaan lingkungan dan pertanian perkotaan (Urban Farming).

RW 5 Kampung Mangkuyudan menonjol dengan penerapan “Biopori Jumbo” sebagai penampung sampah organik, yang membantu mengurangi sampah dari sumbernya. Hasil dari biopori jumbo tersebut diolah menjadi pupuk organik yang bermanfaat.

Selain itu, warga Kampung Mangkuyudan juga memanfaatkan gang-gang kampung untuk budidaya sayuran (lorong sayur), sehingga kebutuhan sayur sehari-hari bisa dipetik langsung di sekitar rumah.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Dalam kunjungannya Wali Kota Tegal sempat berdialog dengan Ibu Sumarsini, penggiat “lorong sayur”. Ia menceritakan bagaimana diawal Ia menggerakan Ibu-ibu sekitar untuk bersama-sama menanam sayuran di lingkungan, dengan tujuan untuk ketahanan pangan, dan di tahun 2022, pihaknya mulai mendapat bantuan dari Dinas Pertanian Kota Yogyakarta.

Di akhir kunjungannya, Wali Kota Tegal berharap Kota Tegal dapat mencontoh Kampung Mangkuyudan Mantrijeron dalam pengelolaan sampah serta

membuat “Lontrong Sayur” dengan memanfatkan gang-gang atau lontrong di Kota Tegal untuk budidaya sayur.(* S. Bimantoro )

BREBES, DN-II Perselisihan yang sempat melibatkan sejumlah pihak, termasuk Galih Abdi Negara dan penyebutan nama Sairoh (pemilik yayasan di SPPG Cibentang), akhirnya menemui titik terang. Melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh pihak Kodim pada Jumat (8/5/2026), para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan dengan merujuk pada regulasi resmi Badan Gizi Nasional (BGN).

Pengakuan Kekeliruan dan Jalur Musyawarah

Berdasarkan keterangan yang dihimpun pada Jumat (8/5), pertemuan yang dipimpin langsung oleh pihak Kodim tersebut berlangsung kondusif. Dalam mediasi tersebut, pihak-pihak terkait secara terbuka mengakui adanya kekeliruan yang terjadi dan menyampaikan permohonan maaf secara resmi.

Pihak Kodim berperan sebagai fasilitator netral guna memastikan proses penyelesaian berjalan tertib serta mengedepankan asas musyawarah mufakat.

Kepatuhan terhadap Prosedur BGN

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Menanggapi hasil mediasi, narasumber menekankan bahwa seluruh tahapan selanjutnya akan diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme organisasi yang berlaku.

“Komentar saya, silakan ikuti sesuai dengan prosedur BGN. Kami menghargai iktikad baik tersebut dan memastikan semua berjalan di jalur yang benar,” tegas narasumber.

Tangguh Bahari, S.H., yang turut hadir dalam proses tersebut, juga menyatakan bahwa dengan adanya mediasi ini, maka persoalan dianggap telah tuntas. “Dengan proses mediasi ini, sudah tidak ada masalah lagi,” ujarnya.

Operasional di Bawah Kendali Yayasan

Selain penyelesaian konflik, pertemuan tersebut juga mengklarifikasi struktur operasional di lapangan, khususnya mengenai pengelolaan dapur umum atau unit teknis di SPPG Cibentang. Berikut adalah poin-poin kesepakatannya:

Koordinasi Terpusat: Seluruh urusan operasional dapur kini berada di bawah kendali penuh yayasan demi menjamin standarisasi.

Status Terkini: Masalah administratif dan teknis dinyatakan telah mencapai kesepakatan final atau dinyatakan selesai.

Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan koordinasi antara Badan Gizi Nasional (BGN), pihak yayasan, dan pelaksana lapangan dapat berjalan lebih harmonis demi kelancaran program strategis ke depan.

Reporter: Tim Redaksi

Banyumas, DN-II Kepedulian TNI Korem 071/Wijayakusuma terhadap masyarakat kembali diwujudkan melalui kegiatan rehabilitasi panti asuhan yang dipadukan dengan pembinaan wawasan kebangsaan (Wasbang), budaya hidup bersih, serta penyediaan fasilitas air bersih bagi anak-anak panti dan lingkungan sekitar.

Kegiatan yang dilaksanakan bersama masyarakat dan pengurus panti tersebut menjadi bentuk nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Selain memperbaiki bangunan panti agar lebih layak dan nyaman dihuni, personel TNI juga memberikan edukasi kepada anak-anak tentang pentingnya cinta tanah air, disiplin, persatuan, dan semangat gotong royong melalui materi wawasan kebangsaan.

Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Lukman Hakim, M.Han., mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Korem 071/Wijayakusuma terhadap masa depan generasi bangsa.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin hadir bukan hanya membantu pembangunan fisik, tetapi juga menanamkan nilai kebangsaan, kepedulian sosial, dan semangat hidup sehat kepada anak-anak panti. Mereka adalah bagian dari masa depan bangsa yang harus kita jaga bersama,” ujarnya.

Selain pembinaan Wasbang, Korem 071/Wijayakusuma juga mengajak anak-anak panti membiasakan budaya hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari.
Lingkungan panti dibersihkan secara gotong royong, mulai dari halaman, saluran air, hingga fasilitas umum agar tercipta suasana sehat dan nyaman.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Program tersebut turut menyasar perbaikan sarana air bersih guna memenuhi kebutuhan dasar penghuni panti. Kehadiran fasilitas air bersih diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan dan menunjang aktivitas harian anak-anak panti asuhan.

Kepala Panti Asuhan Imam Santosa menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian yang diberikan TNI Korem 071/Wijayakusuma kepada panti asuhan yang dipimpinnya.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada bapak-bapak TNI Korem 071/Wijayakusuma yang telah membantu memperbaiki panti kami. Bantuan ini sangat berarti bagi anak-anak, karena kini mereka bisa tinggal lebih nyaman dan mendapatkan fasilitas yang lebih baik,” katanya.

Sementara itu, salah satu anak panti Rasit mengaku senang dengan kegiatan yang dilakukan TNI dari Korem 071/Wijayakusuma bersama penghuni panti.

“Kami senang karena panti jadi lebih bagus dan bersih. Bapak-bapak TNI dari Korem 071/Wijayakusuma juga mengajarkan kami disiplin dan cinta Indonesia,” ucapnya polos.

Kehadiran TNI mendapat sambutan hangat dari masyarakat sekitar.

Program rehabilitasi panti asuhan tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang, baik dari sisi fasilitas, kesehatan, maupun pembentukan karakter generasi muda.

Melalui kegiatan sosial tersebut, Korem 071/Wijayakusuma menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya menjaga pertahanan negara, tetapi juga membantu mengatasi kesulitan rakyat demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Red

BREBES, DN-II Kepolisian Resor (Polres) Brebes menerima kunjungan kerja dari delegasi Japan International Cooperation Agency (JICA) pada Kamis (7/5/2026) siang.

Pertemuan yang berlangsung hangat ini bertujuan untuk meninjau sistem pelayanan publik dan prosedur penanganan operasional di lingkungan kepolisian.

Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah, menyambut langsung rombongan di Aula Rupatama Tantya Sudhirajati Polres Brebes. Turut mendampingi dalam penyambutan tersebut Wakapolres Brebes, jajaran Pejabat Utama (PJU), para Kapolsek, serta personel Polres Brebes.

*Tinjau Fasilitas Pelayanan Publik*
Setelah sesi penyambutan di aula, rombongan delegasi JICA diajak untuk melihat langsung fasilitas pelayanan publik yang dimiliki Polres Brebes. Peninjauan meliputi:

Ruang Command Center 110. Diruang ini untuk melihat kesiapan personel dalam merespons aduan darurat masyarakat. Selanjutnya meninjau alur pelaporan dan transparansi pelayanan diruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) serta Pelayanan SKCK dimana Delegasi mengamati inovasi kemudahan administrasi bagi masyarakat.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Sebagai penutup rangkaian kunjungan, delegasi JICA menyaksikan Simulasi Penanganan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) yang diperagakan oleh personel di halaman Mapolres Brebes.

Simulasi ini menampilkan profesionalisme anggota dalam mengamankan lokasi kejadian serta koordinasi antar unit di lapangan.

Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan kehormatan sekaligus sarana evaluasi untuk terus meningkatkan standar pelayanan kepolisian.

“Kami berharap melalui kunjungan JICA ini, ada pertukaran ilmu dan pengalaman yang dapat memperkuat sistem kepolisian berbasis masyarakat (Community Policing) serta meningkatkan kualitas pelayanan kami terhadap warga Brebes,” ujar Kapolres.

Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol sinergitas antara Polri dan lembaga internasional.

Ps. Kasi Humas Polres Brebes, Iptu Indra Prasetyo, dalam keterangannya pada Jumat (8/5/2026) pagi, menegaskan bahwa kunjungan delegasi internasional ini merupakan bukti komitmen Polres Brebes dalam keterbukaan informasi dan transparansi publik.

“Kunjungan dari JICA ini merupakan bentuk apresiasi terhadap standarisasi pelayanan yang kami terapkan. Hari ini kami sampaikan bahwa seluruh masukan positif dari delegasi akan menjadi rujukan operasional, terutama dalam optimalisasi Command Center dan kecepatan respon anggota di lapangan,” ujar Kasi Humas.

Ia menambahkan bahwa kegiatan simulasi TPTKP yang disaksikan delegasi kemarin merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Polres Brebes untuk menunjukkan bahwa prosedur kepolisian di tingkat daerah sudah selaras dengan standar operasional yang profesional.

“Kami ingin memastikan masyarakat bahwa Polres Brebes terus berbenah, tidak hanya di level lokal, namun juga dengan menyerap standar internasional demi kenyamanan dan keamanan warga,” pungkasnya. Red/Casroni

BREBES, DN-II Bupati Brebes, Paramitha Widiya Kusuma, secara simbolis menyerahkan paket bantuan pemerintah lintas sektor yang mencakup infrastruktur, pangan, sosial, hingga pendidikan. Langkah ini merupakan upaya masif Pemerintah Kabupaten Brebes dalam memperkuat jaring pengaman sosial dan memacu produktivitas ekonomi lokal di tengah tantangan ekonomi global. (7/5/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Paramitha menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen penting untuk menekan angka kemiskinan ekstrem dan meningkatkan indeks pembangunan manusia di Brebes.

“Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar mendarat di tangan yang tepat. Fokus kita adalah petani yang butuh air, anak-anak yang harus sekolah, dan warga yang terdampak bencana agar segera bangkit,” tegas Bupati.

Rincian Alokasi Bantuan Lintas Sektor

Berdasarkan data teknis, berikut adalah rincian sektor strategis yang menjadi sasaran intervensi anggaran pemerintah:

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

1. Ketahanan Pangan dan Sektor Bahari

Sektor ini mendapatkan atensi khusus mengingat Brebes merupakan lumbung pangan nasional. Fokus utama terletak pada modernisasi irigasi dan penguatan petambak.

Rehabilitasi Irigasi & Budidaya Perikanan: Rp7.030.673.000 (Mencakup irigasi tersier, perpipaan, benih, dan sarana produksi).

Cadangan Pangan Daerah: Rp36.000.000 (Kolaborasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Pemprov Jateng untuk wilayah rawan pangan).

Peralatan Petambak Garam: Rp127.000.000 untuk modernisasi alat produksi.

2. Prioritas Pendidikan dan Keagamaan

Investasi pada sumber daya manusia menjadi pos anggaran terbesar guna memastikan tidak ada anak di Brebes yang putus sekolah karena kendala biaya.

Bantuan Uang Sekolah & Lembaga Pendidikan: Rp16.000.545.000.

Hibah Pendidikan Keagamaan: Rp320.000.000 bagi guru dan lembaga non-formal.

3. Infrastruktur Desa dan Pemberdayaan Sosial

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Pemerintah juga menyentuh aspek digitalisasi desa serta pemulihan pascabencana bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

Sosial Pembangunan Baru (Pascabencana): Rp900.000.000.

Pemberdayaan Ekonomi (UEP, KUBE, & KAJEN): Rp1.515.000.000 bagi kelompok usaha mikro.

Digitalisasi & Wisata: Rp502.941.000 (Optimalisasi Internet Desa dan Desa Wisata).

Energi Terbarukan: Rp131.611.504 (Program sambungan listrik gratis dan pompa air tenaga surya).

Komitmen Keberlanjutan

Bupati Paramitha berharap bantuan ini menjadi stimulan bagi kemandirian desa. Beliau juga berpesan agar seluruh penerima manfaat menjaga amanah bantuan tersebut untuk produktivitas jangka panjang, bukan sekadar konsumsi sesaat.

“Harapan saya, dengan irigasi yang baik, hasil panen meningkat. Dengan modal usaha, ekonomi keluarga kuat. Dan dengan bantuan pendidikan, masa depan anak-anak kita terjamin,” pungkasnya.

Acara yang berlangsung khidmat tersebut diakhiri dengan sesi foto bersama dan dialog singkat antara Bupati dengan perwakilan penerima manfaat sebagai bentuk transparansi dan kedekatan pemimpin dengan rakyatnya.

Reporter: Teguh

BREBES, DN-II Pemerintah Kabupaten Brebes menunjukkan taringnya sebagai lumbung pangan sekaligus garda terdepan penanganan kemiskinan di Jawa Tengah. Hal ini disampaikan dalam laporan capaian yang dipaparkan langsung Paramita Widya Kusuma Bupati Brebes di hadapan Gubernur Jawa Tengah dalam kunjungan kerjanya, Kamis (7/5/2026).

Dalam laporan tersebut, Pemkab Brebes menonjolkan lima capaian krusial, salah satunya keberhasilan program Gaspolas yang mampu mengembalikan 628 anak putus sekolah ke bangku pendidikan. Selain itu, intervensi kemiskinan ekstrem dilakukan secara komprehensif mencakup empat dimensi utama: hunian (RTLH), pangan, kesehatan, dan pendidikan.

Primadona Bawang Merah dan Swasembada Padi

Sektor pertanian tetap menjadi kekuatan utama kabupaten di ujung barat Jawa Tengah ini. Brebes tercatat menyumbang 60% produksi bawang merah di tingkat provinsi dan 20% secara nasional.

“Badan Pangan Nasional menyebut Brebes sebagai barometer produksi bawang merah Indonesia. Produk kita sudah menembus pasar internasional, mulai dari Vietnam, Thailand, Malaysia, hingga Singapura,” tulis laporan resmi Pemkab.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Tak hanya bawang, produksi padi tahun 2025 juga menunjukkan tren positif. Dari target 575.000 ton, Brebes berhasil melampaui angka tersebut dengan capaian 607.000 ton, memperkokoh posisinya sebagai lumbung pangan Jawa Tengah.

Meninjau Langsung Lokasi Intervensi

Pasca memberikan arahan, Gubernur dijadwalkan meninjau tiga lokasi strategis sebagai bukti nyata eksekusi anggaran di lapangan:

Pendidikan: SMK Muhammadiyah Wanacala sebagai penerima bantuan uang sekolah Pemprov Jateng.

Lapangan Kerja: PT Global Emperor di Kecamatan Tanjung yang menjadi motor penyerapan tenaga kerja lokal.

Infrastruktur Sosial: Peninjauan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2025 di Desa Buara, Kecamatan Ketanggungan.

Aspirasi dan Dukungan Lanjutan

Meski menunjukkan progres positif, Pemkab Brebes mengakui tantangan di 297 desa dan 5 kelurahan masih besar. Melalui laporan tersebut, Pemkab memohon dukungan lanjutan dari Pemerintah Provinsi, khususnya terkait:

Peningkatan kuota bantuan tematik untuk RTLH dan sanitasi.

Perluasan kuota Sekolah Kemitraan.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Dukungan fasilitas program “Spelling” (Dokter Spesialis Keliling) untuk melayani warga di pelosok desa.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempercepat target penurunan angka kemiskinan Jawa Tengah dari level 9,39%, di mana Brebes berkomitmen menjadi kontributor utama dalam pencapaian tersebut.

Laporan: Teguh
Editor: Casroni

BREBES, DN-II Dinamika internal DPC Partai Demokrat Kabupaten Brebes mendadak memanas. Hal ini dipicu oleh klaim dukungan 14 Pimpinan Anak Cabang (PAC) terhadap figur berinisial A (Asrofi). Menanggapi manuver tersebut, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Brebes, Opy Ropiyah, S.H., M.H., angkat bicara dengan nada tegas.

Opy menyebut pergerakan Asrofi bukan sekadar mendahului aturan, melainkan tindakan yang “prematur” dan mencederai etika berorganisasi.

Dugaan Manipulasi Dukungan Akar Rumput

Opy Ropiyah mengungkapkan bahwa klaim dukungan 14 PAC yang digemborkan Asrofi disinyalir kuat mengandung unsur pembohongan publik. Berdasarkan investigasi internal, Asrofi diduga menggunakan informasi yang menyesatkan saat melakukan pendekatan ke tingkat akar rumput.

“Dia turun ke PAC dengan narasi bahwa saya selaku Ketua tidak akan mencalonkan diri lagi. Dia juga mencatut nama tokoh internal seperti Samsul dan Hery dengan klaim sudah mendapat restu. Padahal setelah diklarifikasi, itu semua bohong,” tegas Opy. Rabu, (6/5/2026).

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Menurut Opy, banyak pengurus PAC merasa dijebak dengan informasi tersebut. “PAC merasa tertipu, sehingga saat ini mereka secara resmi mencabut dukungan tersebut,” tambahnya.

Pelanggaran Etika dan Cacat Prosedur

Lebih lanjut, Opy menyoroti bahwa Musyawarah Daerah (Musda) bahkan belum tuntas, sehingga deklarasi dukungan apa pun saat ini dianggap cacat secara organisatoris. Ia mengibaratkan gerakan Asrofi seperti “bayi prematur” yang dipaksakan lahir.

“Ini instansi politik, ada aturan mainnya. Dia menyusup ke PAC tanpa izin pimpinan. Itu tindakan yang sangat tidak beretika dalam sebuah organisasi,” jelasnya.

Soroti Rekam Jejak “Kutu Loncat

Tak hanya soal klaim dukungan, Opy juga memberikan catatan kritis terhadap rekam jejak politik Asrofi. Ia menilai Asrofi memiliki masalah pada sisi loyalitas karena kerap berpindah-pindah partai demi syahwat kekuasaan, namun sering kali berakhir tanpa hasil nyata.

Beberapa catatan yang dibeberkan antara lain:

Ansor & PKB: Sempat diakomodasi di Ansor, namun justru menyeberang ke PKB untuk mengejar jabatan Ketua Barisan Tani.

Gelora & NasDem: Pernah mencoba peruntungan di Partai Gelora namun gagal, lalu menjajaki kursi ketua di NasDem yang berujung buntu karena persoalan kompensasi.

Demokrat: Meski kini telah mengantongi KTA Demokrat, integritasnya diragukan karena dianggap tidak tunduk pada AD/ART partai yang terbaru.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Janji Manis Tanpa Realisasi

Opy juga memaparkan bahwa Asrofi kerap mengumbar janji-janji logistik kepada partai yang hingga kini hanya menjadi “angin surga”. bantuan atribut kaos untuk DPC, hingga komitmen memenangkan kursi di setiap Daerah Pemilihan (Dapil).

“Janji bantu kaos, janji tiap dapil dapat kursi, nyatanya ‘zong’ semua. Tidak ada bukti konkret di lapangan,” sindir Opy.

 Pembatalan DukunganSinyal

Terkait dukungan yang sempat terkumpul dari wilayah selatan seperti pengurus Kecamatan Tonjong dan Paguyangan itu yang belum ada SK pihak DPC menegaskan bahwa dukungan tersebut belum memiliki legalitas berupa SK resmi. Mengingat adanya indikasi pelanggaran disiplin dan ketidakpatuhan terhadap AD/ART, DPC Partai Demokrat Brebes memberikan sinyal kuat untuk menutup pintu bagi manuver Asrofi.

“Syarat utama di Demokrat adalah loyalitas dan kepatuhan pada aturan. Karena dia tidak menunjukkan itu, kami punya dasar kuat untuk membatalkan segala bentuk pengakuan terhadap gerakannya,” pungkas Opy Ropiyah.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Asrofi belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan manipulasi dukungan dan catatan etika politik yang disampaikan oleh pimpinan DPC Demokrat Brebes.

Reporter: Teguh
Editor: Casroni

BREBES, DN-II Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah, melakukan kunjungan langsung ke Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, pada Rabu (6/5/2026).

Kegiatan bertajuk “Silaturahmi Kamtibmas” ini bertujuan untuk mendengar langsung keluh kesah para nelayan di tengah situasi ekonomi yang menantang.

Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 30 peserta, termasuk jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Brebes, Ketua HNSI Kabupaten Brebes Rudi Hartono, unsur Syahbandar, PSDKP, serta para pemilik kapal dan nelayan setempat.

Rombongan Kapolres mengawali peninjauan di sandaran kapal milik warga, berlanjut ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan diakhiri dengan diskusi hangat di Aula Pertemuan Nelayan.

Dalam sambutannya, Kapolres Brebes menekankan bahwa kehadirannya adalah bentuk kepedulian Polri untuk merangkul masyarakat pesisir.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

AKBP Lilik Ardhianshay menyampaikan apresiasi atas peran aktif para nelayan yang selama ini turut menjaga kondusivitas wilayah. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara kepolisian dan komunitas nelayan menjadi kunci penting dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk yang dipengaruhi situasi global.

“Kami hadir untuk mendengarkan aspirasi dan masukan dari Bapak-Bapak sekalian. Kami berharap para nelayan dapat bersabar menghadapi kondisi saat ini, terutama terkait kenaikan harga BBM yang cukup tinggi,” ujar AKBP Lilik Ardhiansyah.

Kapolres juga mengingatkan warga agar tetap bijak dalam bermedia sosial dan tidak mudah terprovokasi oleh berita hoaks yang dapat memecah belah situasi keamanan di desa.

Ketua HNSI Kabupaten Brebes, Rudi Hartono, menyampaikan kondisi memprihatinkan yang dialami nelayan saat ini. Disampaikan bahwa kenaikan BBM membuat modal melaut membengkak hingga tiga kali lipat, sementara harga jual ikan dan cumi tetap stagnan di pasar.

Selain persoalan BBM, nelayan Kluwut juga menitipkan aspirasi terkait kondisi infrastruktur alam. Yaitu pendangkalan sungai Kluwut yang menyulitkan lalu lintas kapal saat keluar-masuk muara. Selain itu para nelayan berharap Polri dapat membantu menjembatani komunikasi dengan pihak BBWS Cimanuk-Cisanggarung agar segera dilakukan normalisasi atau pengerukan sungai.

Kapolres Brebes menegaskan akan menampung seluruh aspirasi tersebut untuk dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan penuh kekeluargaan, menciptakan sinergi positif antara aparat penegak hukum dengan masyarakat nelayan di wilayah hukum Polres Brebes. (Red/Hms)

KOTA TEGAL, DN-II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal menggelar Rapat Paripurna dengan tiga agenda penting yang menjadi sorotan publik di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Rabu (6/5/2026).

Agenda tersebut meliputi Penyampaian rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tegal akhir tahun anggaran 2025, Jawaban Wali Kota Tegal atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Pembentukan tiga Panitia Khusus (Pansus) DPRD untuk membahas Raperda Kota Tegal.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro, bersama Wakil Ketua DPRD Wasmad Edi Susilo dan Amiruddin. Hadir pula Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono, Wakil Wali Kota Tegal Tazkiyyatul Muthmainnah, Sekda Kota Tegal Agus Dwi Sulistyantono, jajaran Forkopimda, serta Tim Penggerak PKK Kota Tegal.

Dalam sambutannya, Wali Kota Dedy Yon menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian angka indikator semata, tetapi dari sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya.

“Keberhasilan pembangunan harus tercermin dari pelayanan yang lebih cepat, akses yang lebih mudah, dan kesejahteraan yang semakin meningkat,” ujar Dedy Yon.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan umum terhadap tiga Raperda, yakni Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, dan Perubahan Kedua atas Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Semua fraksi menerima dan menyetujui ketiga Raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut oleh alat kelengkapan DPRD.

Menanggapi masukan Fraksi Golkar, Wali Kota menekankan pentingnya regulasi LP2B sebagai upaya menjaga ketahanan pangan nasional.

“Raperda LP2B bertujuan mencegah alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian. Lahan produktif di Kota Tegal harus tetap terjaga demi keberlanjutan pangan,” jelasnya.

Di akhir rapat, Wali Kota menyampaikan terima kasih atas komitmen dan kerja sama DPRD dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah.

“Dengan komunikasi terbuka dan sinergi yang kuat, kita dapat terus meningkatkan kualitas pembangunan di Kota Tegal,” pungkas Dedy Yon.(* S. Bimantoro )

Brebes DN-II Pemerintah Kabupaten Brebes menegaskan komitmennya untuk melindungi keselamatan dan rasa aman masyarakat dari ancaman banjir Sungai Babakan, khususnya di wilayah Ketanggungan dan sekitarnya.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan sinergi dengan pemerintah pusat dalam percepatan penanganan banjir yang selama ini menjadi kekhawatiran warga setiap musim hujan.

Hal itu mengemuka dalam audiensi antara Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk–Cisanggarung serta jajaran OPD terkait di Pendopo Brebes, Senin (4/5/2026) kemarin.

Paramitha menyampaikan, keresahan masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Ia menuturkan, setiap memasuki musim hujan, warga di sejumlah wilayah kerap dihantui kekhawatiran akan luapan Sungai Babakan yang berpotensi menimbulkan bencana.

“Setiap mendekati puncak musim hujan, kami benar-benar merasa cemas. Saya mohon dengan sangat agar upaya pengendalian ini bisa terus dipercepat,” ujar Bupati Paramitha di hadapan Kepala BBWS Cimanuk–Cisanggarung, Agus Kuncoro.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Menurutnya, banjir bukan sekadar persoalan alam, melainkan menyangkut keselamatan, kenyamanan, dan keberlangsungan hidup masyarakat. Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin peristiwa banjir yang pernah merendam ratusan rumah dan lahan pertanian kembali terulang.

Paramitha juga mengingatkan dampak banjir sebelumnya tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan trauma berkepanjangan bagi warga. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memastikan langkah-langkah penanganan berjalan cepat, tepat, dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk nyata keberpihakan kepada masyarakat, Pemkab Brebes terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna mengawal setiap tahapan penanganan banjir. Langkah ini dilakukan agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan.

Saat ini, sejumlah upaya konkret telah dilaksanakan. Pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan 350 bronjong, sementara proses normalisasi tanggul tengah berjalan di beberapa titik rawan. Selain itu, program besar penanganan Sungai Babakan dengan nilai investasi sekitar Rp270 miliar direncanakan berlangsung pada 2026 hingga 2028.

Program tersebut ditargetkan mampu melindungi ribuan rumah warga serta ratusan hektare lahan pertanian, sehingga masyarakat dapat menjalani aktivitas dengan lebih aman dan produktif.

Tak hanya itu, alokasi penggunaan alat berat untuk normalisasi sungai juga meningkat signifikan. Jika sebelumnya hanya sekitar 5 persen, kini mencapai 50 persen, sebagai bentuk perhatian serius pemerintah terhadap penanganan banjir di Brebes.

“Ini momentum penting. Kami sangat berharap percepatannya benar-benar terjaga, karena bagi warga yang pernah terdampak, musim hujan berikutnya bukan sekadar soal cuaca, tetapi soal keselamatan,” tegas Bupati.

Kepala BBWS Cimanuk–Cisanggarung, Agus Kuncoro menegaskan, pihaknya terus berupaya memberikan layanan terbaik bagi masyarakat melalui penanganan banjir yang komprehensif. Ia menjelaskan, pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada normalisasi sungai, tetapi juga mencakup penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu.

“Kami tetap hadir untuk masyarakat, meskipun dengan berbagai keterbatasan. Bahkan, kami mengalokasikan sekitar 50 persen sumber daya alat berat ke Brebes sebagai bentuk komitmen pelayanan,” jelasnya.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Agus menambahkan, penanganan banjir harus dilakukan dari hulu hingga hilir secara berkesinambungan agar hasilnya optimal dan berkelanjutan.

Melalui penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, diharapkan upaya pengendalian banjir Sungai Babakan dapat berjalan lebih efektif. Pemerintah pun memastikan bahwa keselamatan dan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan. Red

You cannot copy content of this page